KUALA LUMPUR, SENIN – Seolah meremehkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi sepanjang akhir pekan lalu di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Senin (30/4), mengatakan, pemilihan umum di negeri itu akan tetap digelar sesuai jadwal, secepatnya Juni tahun ini.
Kericuhan dan bentrok sebelumnya dilaporkan terjadi antara puluhan ribu pengunjuk rasa aksi damai, Sabtu lalu, dan aparat kepolisian.
Kondisi itu membayangi pelaksanaan pemilu Malaysia, yang bukan tidak mungkin hasilnya bakal mengancam posisi koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, yang telah memerintah selama 55 tahun di negeri itu.
Najib sangat berharap pada hasil pemilu Juni mendatang, terutama ketika mandat kekuasaannya usai Maret mendatang. Namun, daya tarik Najib di kalangan kelas menengah negeri itu terancam rusak jika tuduhan kebrutalan aparat polisi terhadap 25.000 pengunjuk rasa kemarin terbukti.
Kekerasan
Meski demikian, aparat kepolisian tidak seluruhnya bisa disalahkan dalam kericuhan tersebut. Sebagian pengunjuk rasa diduga bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan yang mereka lakukan dan berujung pada ditangkapnya ratusan demonstran.
Keberadaan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang sempat berpidato dalam aksi unjuk rasa independen yang digelar gerakan Bersih untuk reformasi pemilu itu juga dituduh menjadi pemicu kekacauan. Tuduhan tersebut datang dari partai penguasa dan juga media massa milik pemerintah. Mereka menyebut pidato Anwar memicu pengunjuk rasa merangsek dan berupaya menembus barikade aparat keamanan.
”Hal itu membuktikan kalau gerakan Bersih telah dibajak dan Anwar memanfaatkannya sebagai taktik untuk menguntungkannya dalam pemilu,” ujar Nur Jazlan Mohamed, anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Merosot
Berdasarkan jajak pendapat terbaru seputar pemilihan umum mendatang, popularitas Najib merosot menjadi tinggal 69 persen. Cara polisi menangani pengunjuk rasa dengan kekerasan juga ikut memengaruhi kondisi tersebut.
Sejak itu Najib terus berupaya mendekati kalangan kelas menengah dan pemilih muda. Salah satunya dengan menggagas penghapusan sejumlah undang-undang keamanan era kolonial.
Selain itu, Najib berupaya mengambil hati rakyat dengan jalan mendorong reformasi terbatas sistem pemilu, yang oleh kelompok oposisi disebut sejak lama justru membantu koalisi nasional mempertahankan kekuasaannya.
Najib juga mencari langkah lain untuk menarik simpati dengan rencana mengumumkan kebijakan, yang untuk pertama kalinya, menetapkan besaran standar upah minimum bagi pekerja sektor swasta di Malaysia.
Pengumuman digelar pada Senin malam menjelang peringatan Hari Buruh sedunia. Berdasarkan informasi yang beredar, upah minimum akan ditetapkan sebesar 265-300 dollar AS.
Minggu kemarin, Kepolisian Diraja Malaysia membebaskan 471 orang yang ditahan sepanjang unjuk rasa, termasuk anggota parlemen senior Partai Keadilan, Tian Chua.
Kepolisian mengaku masih belum memutuskan apakah akan mendaftarkan tuduhan atas para pengunjuk rasa itu.
(AFP/REUTERS/DWA)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
