siwah.com

Tag: oposisi

  • PKS dan Golkar Siap di Oposisi

    Jakarta, Kompas – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (2/3), menyatakan partai mereka siap menjadi oposisi.

    ”Golkar sudah siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya pastikan Golkar akan mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik yang kami punya. Jangan remehkan,” ujar Priyo di Jakarta Rabu (2/3).

    Menurut Priyo, berada di dalam koalisi pendukung pemerintah atau tidak itu tergantung dari keputusan akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Tetapi, kami tidak mempunyai rencana mengubah sikap kritis itu. Esensi kemandirian partai kan di sana. Tidak kemudian kami harus menginduk semua keinginan,” ujarnya.

    Sejak awal, kata Priyo, Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan tidak dibangun untuk menyeragamkan semua pendapat, dan itu ada dalam esensi butir-butir kesepakatan koalisi.

    Terkait dengan pertemuan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas, Priyo mengatakan, Partai Golkar tetap menghormati pertemuan itu, termasuk jika PDI-P diajak bergabung dengan pemerintah. ”Hanya setahu saya, kata kunci di PDI-P itu ada pada satu orang, bukan dua orang. Satu orang itu bernama Megawati Soekarnoputri. Saya tidak melihat Ibu Mega dalam hitungan hari kemudian mengubah haluan politiknya hanya karena utusan Presiden tersebut,” tutur Priyo.

    Sementara itu, di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin, Anis Matta, mengatakan, PKS berpengalaman menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Kalau dikeluarkan, ya selamat datang. Otomatis PKS jadi oposisi,” ujar Anis.

    Anis berpandangan, rencana evaluasi yang disampaikan Yudhoyono merupakan hasil provokasi berlebihan dari Partai Demokrat. ”Demokrat sudah memprovokasi Yudhoyono secara berlebihan,” kata Anis. Padahal, Partai Demokrat-lah yang sebenarnya gagal mengelola keberagaman dalam koalisi.

    Sementara Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta kemarin memuji pernyataan Presiden tentang kisruh dalam tubuh koalisi ini. Ia juga menyatakan, PKS tidak melanggar 11 butir kesepakatan dalam koalisi dengan pemerintahan.

    Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Ramlan Surbakti, di Jakarta, Selasa, mengatakan, memanasnya hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintah hanya memperlihatkan tindakan bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite. ”Dalam hal ini, masyarakat sangat dirugikan,” katanya.(BIL/NWO/NTA/IAM/MAS/LOK/MAM)

    Source: Kompas.com

  • Revolusi Twitter

    Teknologi berbasis pengetahuan, informasi, dan komunikasi sampai sekarang tetap menjadi tumpuan semangat membangun sistem politik, sosial, ekonomi, perdagangan yang mampu menggerakkan rakyat banyak mencari alternatif di tengah perilaku elite yang non-demokratis, KKN, melakukan penyensoran, atau mengekang pendapat umum.

    Gejolak politik dan sosial di kawasan Timur Tengah yang melanda seluruh negara Arab menjadi bukti nyata bagaimana perilaku elite di sejumlah negara bangsa ini satu per satu tumbang berhadapan dengan jejaring sosial digital yang sangat krusial menentukan jalannya masa depan.

    Aplikasi seperti Facebook dan Twitter menghasilkan revolusi tanpa kepemimpinan. Sebuah revolusi jenis baru yang mampu mengorganisasi menyatukan jutaan orang mengukir sejarah dunia. Ini terbukti di Tunisia dan Mesir, dan akan tetap membuktikan diri di Bahrain, Libya, Iran, maupun beberapa negara Arab lain.

    Perubahan sosial secara radikal yang membawa rakyat negara-negara Arab ke jalanan menuntut para pemimpinnya yang korup dengan kekuasaan yang berkepanjangan telah menjadikan kemajuan teknologi komunikasi informasi, termasuk ponsel dan SMS, sumber inspirasi dan penggerak yang luar biasa.

    Ketika jejaring sosial digital disensor dan diputus, jaringan seluler dimatikan, muncul upaya lain untuk ikut menentukan dan memengaruhi gagasan pemikiran baru sebagai alternatif terhadap kekuasaan. Di Asia, kemajuan teknologi komunikasi sudah lama menjadi bagian dari kehidupan politik.

    Gelombang SMS dengan pesan ”Go 2EDSA wear black” menjadi perangkat politik mengubah jalannya kekuasaan pemerintah dan menggulingkan Presiden Filipina Joseph Estrada pada tahun 2001. Kemajuan teknologi komunikasi informasi telah memudahkan kondisionalitas bagi tuntutan politik baru menghadirkan mobilisasi secara penuh dan utuh menjatuhkan kekuasaan tamak.

    Ketika kekuasaan Mesir menghentikan sistem jejaring digital, muncul alternatif menghadirkan pesan suara ke nomor telepon tertentu yang secara otomatis mengubah menjadi teks micro-blogging melalui gabungan kerja sama Google, Twitter, dan SayNow.

    Perubahan di kawasan Timur Tengah sekali lagi membuktikan, kemajuan teknologi komunikasi informasi tidak bisa dibendung, apa pun cara yang dilakukan. Jejaring sosial digital dalam bentuk Facebook atau Twitter adalah sebuah jaringan yang mengalirkan berbagai data dan informasi yang mampu menggerakkan sebuah revolusi. Revolusi yang tidak dipimpin.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Sulit jadi Oposisi

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan sulit bagi Partai Golkar untuk menjadi oposisi.

    “Golkar bukanlah partai yang terbiasa bermain di luar sistem pemerintahan. Golkar adalah partai yang terbiasa berpolitik melalui kebijakan. Entah sebagai penguasa atau menempatkan menterinya di kabinet,” katanya di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hal ini diungkapkan Yunarto menanggapi adanya wacana yang berkembang terkait sinyal Partai Golkar untuk beroposisi.

    Ia menambahkan, secara empiris keberadaan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar yang banyak berkorelasi dengan isu-isu kontroversial membuat Golkar sulit bergerak dari ruang lingkup payung kekuasaan.

    “Posisi sebagai oposisi akan membuat Golkar dan Ical tidak lagi terlindungi secara politis,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, tiadanya kesejarahan sebagai oposisi dan ideologi partai Golkar yang ingin menyasar semua pemilih tidak mencerminkan partai oposisi.

    “Sementara Golkar lebih tercitrakan sebagai ‘catch all party’ (menyasar semua pemilih) yang tidak memiliki ideologi jelas dan bukan partai yang memiliki sejarah sebagai oposisi. Dari sisi politik, partai yang lebih mungkin memposisikan dirinya sebagai oposisi adalah partai yang memiliki sejarah kuat seperti PDIP masa Orde Baru,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Akbar Tanjung memberikan sinyal agar Partai Golkar berani untuk beroposisi.

    Ia mengatakan, Partai Golkar harus berani menyatakan tidak lagi bersama dalam koalisi bila persekutuan partai politik pendukung pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara.

    “Sikap Golkar mendukung setiap kebijakan yang berdampak bagi kepentingan rakyat dan negara. Golkar harus punya keberanian untuk menyatakan tidak bisa bersama lagi. Tentu hal ini berdasarkan ukuran yang efektif,” katanya. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PDI-P Tetap di Luar

    Jakarta, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah beberapa kali ditawari masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, PDI-P terus menolak tawaran itu karena ingin konsisten dengan keputusan kongres dan keinginan arus bawah partai, yaitu menjadi kekuatan penyeimbang.

    Hal itu dinyatakan Ketua PDI-P Maruarar Sirait, Rabu (8/12) di Jakarta.
    (more…)

  • Oposisi Malaysia Diberangus

    demo oposisi

    KUALA LUMPUR, Minggu – Para polisi Malaysia menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke ribuan pendukung oposisi yang melakukan protes di Kuala Lumpur, Minggu (5/12). Oposisi menolak campur tangan pusat dalam pengadaan air minum di Selangor, yang dikuasai oposisi.

    Sekitar 5.000 pendukung oposisi melakukan aksi protes di Kuala Lumpur. Seperti biasanya, aparat pemerintah langsung bertindak keras untuk membubarkan para pendukung oposisi. Bahkan, aparat menangkap sekitar 60 demonstran.

    Penyerangan terhadap pendukung oposisi dilakukan setelah demonstran menolak perintah untuk membubarkan diri. Warga Malaysia diwajibkan meminta surat izin untuk mengadakan aksi berkumpul di lapangan.

    Serangan aparat itu membuat warga belingsatan dan mencoba mencari tempat perlindungan di lokasi aman di pusat kota, dekat Masjid Nasional.

    Meski demikian, aparat tidak mudah membubarkan pendukung oposisi sehingga aksi saling serang dan saling dorong berlangsung selama empat jam.

    Di antara pemrotes juga terdapat para anggota parlemen dari kubu oposisi, termasuk Xavier Jayakumar, yang menuduh pemerintah pusat mencampuri urusan pengadaan air.

    Perdebatan mencakup permintaan pemerintah agar pemerintahan Selangor harus segera membangun pusat pengadaan air minum. Alasannya, wilayah sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya akan mengalami kelangkaan air pada 2014.

    Menteri Besar Selangor Khalid Ibrahim mengatakan, usulan itu tidak ditolak. Namun, Selangor menolak melakukan hal itu segera karena sebuah studi menyebutkan, Selangor tidak akan kekurangan air hingga 2019.

    Pengacara di bidang hak asasi manusia mengatakan, pendukung oposisi yang ditangkap kini ditahan di sebuah kamp polisi di pinggiran Kuala Lumpur.

    Ambisi jelang pemilu

    Terkait tekanan terus-menerus pada kubu oposisi, Perdana Menteri Najib Razak, Sabtu, meluncurkan taktik serangan terhadap Anwar Ibrahim dan kubu oposisi. Ini dilakukan menjelang pemilu.

    Pemilu di Malaysia sebenarnya masih lama dan akan berlangsung pada 2013. Namun, ada kemungkinan Pemerintah Malaysia mempercepat pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2011. Hal ini bertujuan untuk menggusur kekuatan oposisi di sejumlah negara bagian dan juga di pusat. Pada pemilu lalu kubu oposisi mempermalukan Barisan Nasional, koalisi 13 partai yang memerintah Malaysia sekarang ini.

    ”Kita harus bisa memimpin selama 50 tahun ke depan. Kita harus bekerja keras. Kita harus mencapai sukses besar,” kata Najib.

    Najib memperingatkan kepada pemimpin 13 partai bahwa mereka harus belajar dari pemilu 2008, yang membuat oposisi meraih sepertiga kursi di parlemen, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    ”Saya memperingatkan bahwa jika kita tidak berubah, kiamat menjemput kita. Partai-partai terkena empat penyakit, yakni delusi, amnesia, inersia, dan arogan. Semua penyakit ini, terutama sikap arogansi, akan membuat kita dibenci para pemilih,” kata Najib.

    ”Waspadalah saudara-saudara, hati-hatilah sobat, mereka itu berbahaya, mereka itu akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi negara. Kita menegaskan di sini bahwa kita membenci kelompok yang antinasional,” kata Najib soal ancaman oposisi.(AFP/AP/REUTERS/MON)

    Source: kompas.com

  • Amanat Kongres tidak Memungkinkan PDIP Masuk ke Pemerintahan

    JAKARTA–MICOM: Mengacu pada amanat Kongres, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mustahil bergabung dengan pemerintahan. Namun, PDIP siap menjajaki wacana lainnya.

    “Sampai saat ini tidak dimungkinkan masuk ke dalam kabinet. Kalau kemudian ada wacana lain yang mungkin demi bangsa ini ke depan terus bisa dijajaki dengan cara lain, ya kita jajaki,” ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Puan Maharani kepada wartawan seusai menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/11).

    Menurut putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, pintu silaturahmi dan komunikasi harus tetap dibuka karena berpolitik itu adalah berkomunikasi. “Bagaimana kelanjutannya, kita lihat lagi ke depannya,” ujarnya.

    Ia membenarkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mengatakan belum ada tawaran dari Partai Demokrat agar PDIP bergabung dengan pemerintah.

    “Benar lah. Bahwa kita menjajaki, memang kita menjajaki tapi bahwa secara terbuka kami menolak menerima atau mereka mengajak atau meminta, sampai saat ini saya belum tahu, belum dengar. Secara resmi belum ada tawaran,” ungkap Puan.

    Puan mengatakan siapa yang mengajukan tawaran, harus jelas. “Siapa yang menawarkan kan harus jelas. Tidak mungkin si A mengatasnamakan memberikan tawaran, ternyata pimpinan di atasnya tidak setuju. Jadi siapa yang harus menerima atau menawarkan, kita harus jelas dulu,” terangnya.

    Puan mengatakan segala keputusan partai harus melalui rapat pleno. Segala sesuatu harus diputuskan dalam rapat pleno yang ada ketua umum. Apakah ketua umum atau ketua dewan pembina yang akan memutuskan. “Kita kan tidak tahu. Kita lihat saja ke depannya bagaimana,” pungkasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Risiko Politik jikalau Partai Golkar Dikeluarkan

    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan ada risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

    ”Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangisi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing,” tutur Priyo, Rabu (24/11) di Jakarta.

    Namun, saat ditanya maksud risiko politik itu, Priyo menjawab, ”Ya, enggak tahu.” Dia juga menyatakan keberatan jika perombakan kabinet ini dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintahan selama ini.

    Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sikap politik itu merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P beroposisi terhadap pemerintah.

    ”Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai,” kata Megawati.

    Sesepuh PDI-P, Taufiq Kiemas, menyatakan, hingga saat ini belum ada tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi dan masuk dalam kabinet. ”Dalam berpolitik tidak bisa saling bermusuhan. Dalam keadaan apa pun itu, kita harus berteman. Dengan siapa pun harus baik,” katanya.

    Baik-baik saja

    Menurut Priyo, hubungan personal Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat ini baik-baik saja. Dia juga belum tahu apakah PDI-P akan masuk kabinet.

    ”Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang,” ujar Priyo.

    Saat ini ada tiga kader Partai Golkar yang duduk di kabinet. Mereka adalah Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan tidak perlu saling mengancam atau menekan dalam wacana perombakan kabinet. Sebaiknya hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    Saan menegaskan, Partai Demokrat terus mengusahakan koalisi tetap utuh dan solid. Jika ada pihak lain yang masuk ke koalisi, hal itu tidak akan mengganggu anggota koalisi lama. Sebab, tujuan menarik anggota baru semata untuk lebih mengefektifkan pemerintahan dan memperlancar program-program nasional.

    ”Kami saling memahami dan menghargai posisi masing-masing. Sikap kritis tidak dilarang di koalisi, bahkan tetap dibutuhkan asal obyektif dan konstruktif,” ujar Saan. (NWO/WHY)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PDIP Tegaskan Tetap di Jalur Oposisi

    JAKARTA–MICOM: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap pada posisi penyeimbang pemerintah atau oposisi. Demikian diungkapkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Sidarto Danusubroto.

    “Sikap PDIP tetap pada jalur penyeimbang pemerintah. Itu adalah hal yang tidak bisa berubah. Negara ini butuh check and balance,” ujar Sidarto ketika dihubungi, Sabtu (20/11).

    Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan komunikasi yang terjadi antara PDIP dan Partai Demokrat bukanlah hal yang aneh dalam dunia politik. “Komunikasi itu hal yang biasa dalam dinamika politik,” ungkapnya.

    Ketika ditanya apakah bila ditawari kursi di Kabinet Indonesia Bersatu, PDIP akan menerimanya, Sidarto menjawab, “Saya kira selama kita ikuti hasil Kongres di Bali, itu tidak akan terjadi.” PDIP, sambung dia, akan tetap konsisten dengan hasil putusan Kongres di Bali. “Kita akan tetap taat pada perintah kongres terakhir di Bali,” tandasnya.

    Sidarto mengatakan sikap tersebut bukan karena faktor Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Kita semua taat pada pesan Kongres. Itu putusan Kongres.” Namun, ia menambahkan, Megawati memang sosok yang konsisten dengan posisinya. (Ide/OL-2)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PDI-P Tetap Oposisi

    Sanur, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tetap menjadi partai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang pemerintah. Hal itu agar terwujud Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

    Demikian perkembangan pembahasan sikap politik PDI-P yang berlangsung di Komisi Sikap Politik Kongres III PDI-P. Sampai berita ini diturunkan, Rabu (7/4) malam, menurut anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, Andreas Pareira, hal itu masih akan disempurnakan, tetapi secara substansi tidak akan jauh berubah. ”Ide tentang koalisi sudah ditinggal,” katanya.
    (more…)