siwah.com

Tag: PDIP

  • Tanpa Jokowi, 2014 Bukan Pemilu

    JAKARTA,KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, tidak ada tokoh dan politisi yang dapat menandingi popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

    Dia menyatakan, tanpa Jokowi sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, perhelatan demokrasi itu tidak dapat disebut pemilu. “2014 tanpa Jokowi, bukan pemilu,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Memilih Capres Secara Rasional” di Jakarta, Sabtu (14/9/2013). (more…)

  • Cetak Kader Berkualitas

    Jakarta, Kompas – Mencetak kader partai politik yang militan untuk penugasan di lembaga legislatif dan eksekutif merupakan pekerjaan tidak sederhana. Upaya itu dapat diraih oleh parpol dengan terus melakukan konsolidasi dan pendidikan kader.

    Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani, dan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, secara terpisah pada Rabu (3/10) dan Kamis (4/10). (more…)

  • Megawati Pun Heran Lihat Cara Jokowi Kampanye

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pencalonan Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tak lepas dari peran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Melalui mesin partai, Jokowi sebenarnya disokong dana yang tak sedikit. Partai juga sudah menyiapkan segala macam atribut untuk berkampanye. Namun, cara berkampanye Jokowi justru membuat Megawati tertegun. (more…)

  • PDI Perjuangan Dukung Calon Gubernur Partai Aceh

    Banda Aceh, (Analisa). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aceh memutuskan untuk memberikan dukungan bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf yang diusung Partai Aceh (PA) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 9 April 2012 mendatang.
    Dukungan tersebut diberikan karena pasangan perjuangan dan perdamaian ini dinilai para kader partai berlambang kepala banteng gemuk moncong putih itu, selama ini konsisten dalam memperjuangkan implementasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) untuk memberikan kesejahteraan dan perdamaian bagi rakyat Aceh.

    Pernyataan dukungan secara resmi tersebut, diputuskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) III PDI-P Aceh yang dihadiri 21 dari 23 Ketua DPC se-Aceh dan pengurus DPD, Sabtu dan Minggu (4-5/2) di Banda Aceh.

    Surat pernyataan dukungan telah diserahkan Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman kepada Ketua Tim Kampanye Pemenangan Cagub Partai Aceh, Atqia Abubakar didampingi Sekretaris Hamdan Budiman di Kantor Sekretariat DPD di Jalan Mr Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.

    “Kami menilai Partai Aceh paling konsisten memperjuangkan UU-PA, makanya kami mendukung penuh untuk memenangkan pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf dalam Pilkada mendatang,” ujar Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (4/2).

    Zaini Abdullah merupakan mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup lama mengasingkan diri di Swedia dan juga tokoh yang terlibat dalam perundingan damai hingga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

    Sedangkan Muzakkir Manaf merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata GAM yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

    Cukup Signifikan

    Karimun Usman menambahkan, dirinya melihat apa yang telah diperjuangkan selama ini oleh Partai Aceh dalam upaya mempertahankan dan menjalankan UU-PA cukup signifikan. PDIP Aceh, ingin membuktikan kalau selama ini beredar isu di level daerah bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak sependapat dengan MoU Helsinki dan UU-PA, justru salah.

    Sebenarnya PDI-P lah yang menjadi pioner dalam mendukung terwujudnya UU-PA yang harus dipertahankan sampai kapan pun. “Kami tetap terdepan untuk memperjuangkan UU-PA agar berjalan diatas rel on the track untuk membangun Aceh lebih baik lagi ke depan,” tegasnya.

    Dalam kaitan ini, diminta agar para Ketua DPC se-Aceh turut aktif berupaya memenangkan pasangan Zaini-Muzakkir, dengan segera menyelesaikan konsolidasi partai di daerah, sebab pemilih terbanyak ada di desa dan kecamatan.

    Sementara Ketua Tim Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Partai Aceh, Atqia Abubakar menyatakan rasa simpati yang mendalam terhadap dukungan yang diberikan PDI Perjuangan Aceh, sehingga optimistis pasangan Zaini-Muzakir dapat meraih suara terbanyak pada Pilkada mendatang.

    “Saat ini, selain PDI-P, cukup banyak partai-partai nasional dan lokal yang mendukung pasangan Zaini-Muzakkir, juga dari berbagai kalangan tokoh masyarakat, intelektual, pemuda dan lainnya,” jelas Atqia. (mhd)

    Source : Harian Analisa

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Ada Tiket Gratis untuk Calon dari PDI-P

    Bandung, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mungkin memberi tiket gratis kepada calon yang akan diusung dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. PDI-P akan menerapkan indikator jelas, terutama kesesuaian dengan visi dan misi partai, jika harus mengusung orang dari luar partai.

    Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara PDI-P Puan Maharani seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12).

    Salah satu rekomendasi Rakernas I PDI-P yang dimulai sejak Senin lalu adalah menyerahkan pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2014 kepada ketua umum partai, yaitu Megawati Soekarnoputri.

    Penyerahan pencalonan presiden dan wakil presiden kepada ketua umum ini didasarkan pada hasil Kongres III PDI-P tahun 2010. Keputusan kongres itu berbeda dengan Kongres I tahun 2000 di Semarang dan Kongres II tahun 2005 di Bali yang secara tegas menyatakan, ketua umum terpilih menjadi calon presiden. Keputusan Kongres I dan II PDI-P itu yang membuat Megawati mengikuti Pemilu Presiden 2004 dan 2009.

    Masalah calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung berikut mekanismenya, menurut Puan, merupakan urusan internal setiap partai. Jika PDI-P mengusung orang dari luar partai, ada indikatornya. ”Jika tidak memiliki indikator yang jelas, tiket PDI-P hanya menjadi batu loncatan,” ucap Puan.

    Sebagai kader partai, Puan menyatakan siap ditempatkan di mana saja. ”Saya menunggu apa yang akan diperintahkan dan diputuskan ketua umum,” ujar Puan yang juga anak Megawati itu.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, konsentrasi partai adalah memperkuat sistem. Jika sistem kuat, diyakini siapa pun yang diusung akan menang. PDI-P juga serius menyiapkan mekanisme Pemilu 2014 agar dapat berlangsung jujur dan demokratis.

    Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDI-P, menambahkan, untuk meningkatkan demokratisasi di internal partai dan kualitas calon anggota legislatif, PDI-P akan menyusun daftar calon sementara anggota legislatif pada 2012. (NWO)

    Source : Kompas.com

  • Ideologi Harus Jadi Modal Sosial

    Bandung, Kompas – Sebagai partai oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus mempertegas jalan oposisinya. PDI-P yang telah menyatakan dirinya sebagai partai ideologi juga harus mampu menjadikan ideologi sebagai modal sosial.

    Demikian disampaikan ekonom Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi yang digelar di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12). Pembicara lain dalam acara dengan moderator anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arif Budimanta ini adalah Ikrar Nusa Bakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Yulius Purwadi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung.

    Menurut Ichsanuddin, jalan oposisi yang diambil PDI-P dapat bermakna dua hal. Pertama, ikut berusaha menyelamatkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014, dengan cara ikut menyampaikan kritik dan peringatan terhadap pemerintah. Namun, oposisi seperti ini akhirnya bisa bersifat transaksional. ”Oposisi yang kedua dimaksudkan untuk mengembalikan marwah partai,” tuturnya.

    Ichsanuddin juga mempertanyakan manfaat ideologi bagi PDI-P. ”Jika PDI-P memiliki ideologi, apakah ideologi itu menjadi modal sosial? Saya meragukannya. Jika tidak (menjadi modal sosial), lalu bagaimana konsolidasi internal partai?” ujarnya.

    Yulius menambahkan, PDI-P harus memaksimalkan konsolidasi internal sebagai persiapan menyambut Pemilu 2014.

    Masih cacat

    Menurut Yulius, Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, tetapi masih cacat. ”Cacat demokrasi di Indonesia, misalnya terletak pada pertanyaan, apakah betul ada jaminan penuh terhadap hak memilih warga negara? Juga bagaimana manfaat dari demokrasi?” tutur pengajar ilmu politik ini.

    Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Puan Maharani menuturkan, sikap partai berikut penerimaannya oleh rakyat menjadi salah satu materi pembahasan di rakernas. ”Yang jelas, kami tetap berusaha selalu berjuang bersama rakyat,” ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

    Arif Budimanta menambahkan, oposisi PDI-P dimaksudkan untuk mengembalikan marwah partai. (NWO)

    Source : Kompas.com

  • Mekanisme Rekruitmen Calon Kepala Daerah Dievaluasi

    BANDUNG–MICOM: Semangat kader PDIP untuk berkompetisi mengisi jabatan kepala daerah dinilai makin menurun. Yang mengemuka saat ini justru pengusulan bakal calon berdasarkan kekerabatan.

    Poin itu menjadi koreksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberi pengarahan tertutup pada DPD PDIP Jawa Barat.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Comittee Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Andreas Hugo Pariera yang ditemui di sela-sela pelaksanaan Rakernas PDIP di Bandung.

    “Salah satu poin yang dijelaskan ibu adalah bagaimana menghadapi pemilu kada ke depan. Ada kecenderungan terjadi penurunan semangat dari kader PDIP yang dikenal bergotong-royong dan bekerja keras. Padahal semangat ini harus dibangun kalau mau memenangkan pemilu kada,” ujarnya.

    DPD Jawa Barat mendapat pengarahan khusus, kata dia, karena sebagai persiapan pemilu kada yang akan segera tiba. Jabar menjadi kunci memperkokoh posisi PDIP di daerah.

    Pada pertemuan itu juga disebutkan, agar yang diusung sebagai bakal calon adalah kader murni PDIP. Selain itu, pengusulan juga akan dilakukan melalui mekanisme penjaringan yang lebih ketat.

    “Kritik KKN pada rekruitmen pengusulan calon harus dipotong habis. Kita mencari orang yang punya kapabilitas. Salah satunya dengan psikotes. Ketika merekrut dan menyeleksi dengan benar, maka kemungkinan menang cukup tinggi,” imbuh Andreas

    Dalam pengarahan itu, Andreas menuturkan, Megawati mengkritik para ketua partai di daerah, yang memangku jabatan terlalu lama.

    “Ada yang dua bahkan empat periode, ada yang sudah menjadi bupati. Ini harus kita koreksi,” pungkas Andreas. (Wta/OL-12)

    Source : Media Indonesia

  • PDIP: Suara Terbanyak Picu Politik Uang

    VIVAnews – Ketua Pansus RUU Pemilu, Arif Wibowo, menyatakan pilihan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup

  • Megawati Isyaratkan Tak Maju

    megawati, pdip

    Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan tak lagi mau maju dalam pemilihan presiden 2014.

    Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PDI Perjuangan di Manado, Rabu (27/7), Megawati mengatakan, dalam amanat Kongres III PDI-P di Bali pada 2010 tidak ada amanat yang secara eksplisit menyatakan ketua umum terpilih otomatis menjadi calon presiden.

    Hal ini berbeda dengan amanat kongres pertama dan kedua PDI-P yang secara tegas memutuskan ketua umum terpilih otomatis menjadi calon presiden. ”Itu ada di dalam rumusan keputusan kongres. Jadi, nantinya ada saatnya PDI-P akan memberikan suatu akses untuk calon-calon, siapa gerangan yang akan dijadikan calon presiden. Hanya yang memang berbeda dari dua kongres sebelumnya, kongres pertama dan kongres kedua langsung mengatakan ketua umum terpilih adalah calon presiden PDI-P. Kongres ketiga tidak demikian bunyinya,” ujar Megawati di sela-sela pelaksanaan rakornas.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo enggan mengomentari pernyataan Megawati tersebut. Menurut Tjahjo, rakornas kali ini hanya membahas strategi jangka pendek, belum sampai pada pembicaraan tentang persiapan PDI-P dalam Pemilu 2014. Tjahjo mengatakan, kesiapan Megawati untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden 2014 sepenuhnya tergantung pada Presiden Republik Indonesia kelima tersebut. ”Silakan bertanya kepada beliau. Itu ranah beliau,” katanya.

    Namun, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait mengatakan, dari survei yang dilakukan partainya, Megawati masih menjadi calon presiden yang paling banyak dipilih responden. ” Ibu Mega tidak memaksakan kehendak apakah menjadi calon presiden atau ketua umum. Persoalannya adalah survei sekarang, soal calon presiden dari kalangan muda, ya Megawati dan Prabowo. Artinya, karena SBY enggak akan ikut (Pemilu 2014), dari survei yang dilakukan terhadap kalangan muda, nomor satu Megawati, nomor dua Prabowo. Capres yang lain-lain flat,” kata Maruarar.

    Dia mengatakan, PDI-P juga mengevaluasi hasil kekalahan Megawati dalam pemilu presiden 2004 dan 2009. Menurut Maruarar, kemungkinan Megawati kembali bertarung pada 2014 belum tertutup.

    Maruarar mengatakan, basis penentuan calon presiden dari PDI-P tetap dari hasil survei dan aspirasi internal partai. Dia mengatakan, internal partai masih sangat solid mendukung Megawati.

    Rakornas di Manado ini antara lain dihadiri 33 pimpinan DPD PDI-P seluruh Indonesia beserta seluruh fungsionaris DPP PDI-P, antara lain Bendahara Umum Olly Dondokambey. Di antara peserta hadir dua gubernur yang juga Ketua DPD PDI-P Maluku Karel Rahalau dan Ketua DPD PDI-P Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

    Masih tebang pilih

    Menjawab pertanyaan wartawan seusai memberi sambutan, Megawati mengatakan, merosotnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik disebabkan hukum di negeri ini tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, masih tebang pilih.

    ”Tidak etis saya mengomentari persoalan Partai Demokrat, tetapi alur utama PDI Perjuangan adalah hukum mesti ditegakkan, tidak tebang pilih. Dalam kasus Miranda Gultom, anak-anak kami (anggota PDI-P) ditindak kasus korupsi, tetapi pelakunya masih di luar negeri. Silakan artikan sendiri,” katanya.

    Menurut Megawati, persoalan penegakan hukum merupakan hal krusial di republik ini. Penindakan hukum yang tebang pilih bakal membuat Indonesia terperosok sebab banyak pelaku korupsi bersembunyi dalam kekuatan partai politik.

    Ia juga mengingatkan masalah bangsa bukan hanya persoalan politik, melainkan juga ketersediaan pangan. Kenaikan harga pangan, seperti beras dan sejumlah bahan pokok, harus menjadi tanggung jawab bersama. ”Sekarang, semuanya susah sebab tergantung pada impor dari negara lain,” ujarnya. (BIL/ZAL)

    Source : Kompas.com

  • Elektabilitas Naik, PDIP Apresiasi Survei LSI

    VIVAnews – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur atas hasil survei LSI terbaru yang menunjukkan dukungan kepada PDIP meningkat. Menurutnya, hal itu adalah buah dari kerja keras kader-kader partai itu dari pusat hingga daerah.

    “Alhamdulillah, kalau memang survei itu seperti kenyataannya. Artinya, kerja-kerja yang kami lakukan membuahkan hasil. Jadi kami bisa menjaga pemilih yang ada, sekaligus menambah pemilih yang baru,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Mei 2011.

    Puan menegaskan bahwa selama ini partainya memang gencar melakukan konsolidasi internal, guna memperjuangkan program-program yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kata Puan, hasil survei LSI menjadi semacam petunjuk bagi PDIP bahwa program-program mereka paling tidak sudah cukup sesuai dengan harapan masyarakat.

    Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap, apa yang dilakukan PDIP saat ini, dapat terus menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap partai berlogo banteng tersebut. Puan menegaskan, PDIP akan terus memperjuangkan program dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

    “Itu adalah posisi politik PDIP yang sesungguhnya. Jadi, hasil survei terbaru LSI juga merupakan apresiasi dari masyarakat atas posisi politik PDIP,” tutur Puan. Ia menambahkan, PDIP juga tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat.

    “Tapi bukan berarti posisi politik kami membuat kami harus berhadap-hadapan dengan teman-teman lain yang masuk dalam koalisi. Kami tidak akan menghambat hal-hal yang menjadi kebijakan untuk rakyat. Rakyat pasti tahu itu,” kata Puan.

    Source : Vivanews.com