SLEMAN, KOMPAS – Kaum penderita cacat tubuh (difabel) masih mengeluhkan akses yang sulit di tempat pemungutan suara. Selain itu, hak kaum tunanetra untuk mendapatkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia juga ”teraniaya” dengan petugas yang sering kali mencobloskan pilihan mereka.
Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi pemilu untuk kaum difabel yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman di kantor KPU Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (17/12).
(more…)
Jakarta, Kompas – Pilihan pemilih dalam menentukan partai politik pada pemilu atas dasar agama dan suku sulit ditebak. Identitas masyarakat atas agama dan suku sangat cair sehingga sulit untuk digunakan sebagai alat prediksi bagi raihan suara partai dalam pemilu.
”Identitas etnis dan agama sulit dikaitkan dengan tingkah laku politik pemilih,” kata peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Riwanto Tirtosudarmo, dalam seminar ”The Success of Indonesia’s 2009 General Election” di Jakarta, Jumat (12/12).
(more…)
MAGELANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaki akan serius menggarap pemilih pemula dalam Pemilu 2009 mendatang. Sebab dari sekira 170-an juta warga yang memiliki hak pilih, 30 persen di antaranya merupakan pemilih pemula.
“Itu jelas potensi yang harus kita garap,” terang anggota KPU Endang Sulastri dalam sosialisasi Pemilu 2009 di Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (11/12/2008).
(more…)
Klaten, Kompas – Persyaratan calon anggota legislatif atau caleg terpilih meraih minimal 30 persen suara tidaklah cukup. Caleg harus terus membangun basis pemilihnya dan membuat menjadi pemilih loyal. Namun, kalau pemilih sudah loyal, caleg tidak boleh mengabaikan mereka.
Demikian dikatakan Rainer Heufers, Kepala Perwakilan Friedrich Naumann Stiftung (FNS), lembaga nirlaba yang berkonsentrasi pada peningkatan kualitas demokrasi, Senin (24/11), dalam Sekolah Kandidat bagi calon anggota DPRD Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) di Klaten.
(more…)
ANDA ACEH – Pelaksanaan Pemilu di Aceh dikhawatirkan akan terkendala dengan masih banyaknya warga Aceh yang memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Merah Putih, peninggalan masa konflik. Pemerintah Aceh diharapkan dapat menyegerakan pembuatan KTP nasional.
“Saya sudah keliling ke daerah-daerah dan masih banyak masyarakat kita yang masih mengunakan KTP merah Putih, ini perlu ditindak lanjuti. Karena tanpa KTP Nasional mereka tidak dapat mengunakan hak pilihnya,” kata Anggota DPR RI asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid di Banda Aceh, Rabu (9/7/2008).
(more…)