siwah.com

Tag: performance

  • Kinerja Parlemen Kian Memburuk

    Jakarta, Kompas – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun kedua ini kian buruk karena tidak menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan baik. Alih-alih mendorong program pembangunan untuk rakyat, anggota parlemen justru lebih mementingkan diri dan partai politiknya.

    Demikian hasil Evaluasi Tahun Kedua DPR oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang disampaikan Koordinator Formappi Sebastian Salang, Minggu (9/10), di Jakarta. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja DPR periode 2009-2014 pada rentang masa tahun kedua, yaitu Oktober 2010-Oktober 2011. Kajian ini menyoroti tiga fungsi utama parlemen, yaitu legislasi (perumusan undang-undang), pengawasan, dan penganggaran, serta dilengkapi penilaian pada kinerja Badan Kehormatan DPR.

    Dalam soal legislasi, produktivitas DPR rendah karena hanya menghasilkan 12 undang-undang (UU) dari target 93 rancangan UU yang akan dibahas. UU yang selesai dibahas pun merupakan luncuran dari tahun 2010, dan bukan prioritas. Tidak ada UU sebagai bagian dari program legislasi nasional yang dihasilkan pada tahun 2011 ini.

    ”Akibatnya, prioritas program pembangunan nasional tak mendapat dukungan perundang-undangan. DPR tak punya orientasi politik legislasi untuk membantu pembangunan nasional dan kemajuan masyarakat,” kata Sebastian Salang.

    Politik anggaran DPR juga masih berorientasi proyek untuk kepentingan sendiri, kelompok, dan pemerintah. Peluang korupsi anggaran terbuka di komisi dan Badan Anggaran, khususnya dalam menentukan dana alokasi khusus (DAK) dan dana penyesuaian. Kondisi ini berimbas pada kecilnya anggaran untuk pembangunan langsung bagi rakyat.

    Pengawasan DPR juga tidak efektif. Ada kunjungan kerja ke daerah, pembentukan tim pengawas penyelesaian skandal pemberian dana talangan ke Bank Century, hak angket pajak, dan rapat kerja dengan sejumlah lembaga negara. Namun, semua itu cenderung reaktif dan dijadikan alat tawar politik untuk kepentingan tertentu.

    Pada saat bersamaan, Badan Kehormatan DPR tidak berani tegas dan cenderung tebang pilih terhadap dugaan pelanggaran etika oleh anggota DPR. Sejumlah anggota Dewan yang menjadi tersangka, bahkan terpidana kasus korupsi, tetap menerima gaji sebagai anggota parlemen.

    Semua itu menunjukkan, sangat terbuka peluang penyimpangan, manipulasi, dan penyelahgunaan wewenang DPR dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. ”DPR harus berani mereformasi diri agar lebih efektif bekerja, mengabdi untuk kepentingan rakyat dan bangsa, serta memperkuat diri dengan badan ahli,” katanya.

    Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu (Fraksi Partai Demokrat), mengaku menerima kritik dari masyarakat terkait kinerja legislatif. Namun, masyarakat diminta juga untuk melihat kondisi DPR yang masih punya banyak kekurangan secara kelembagaan. Birokrasi sekretariat jenderal masih lambat, sistem kerjanya masih memakai cara lama, pengambilan keputusan dengan berjenjang dari komisi ke paripurna, dan keanggotaan dibagi dalam sembilan partai.

    Ikatan anggota DPR dengan partai juga amat kuat. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mengocok Ulang Kabinet

    Bulan ini adalah saat yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memantapkan budi dan meneguhkan tekad (anteping budi lan kencenging tekad). Kabinet Indonesia Bersatu II harus segera dikocok ulang.

    Nama-nama menteri yang selama ini menjadi pembicaraan publik, terutama yang terkait dengan isu korupsi dan selingkuh serta berkinerja buruk, sebaiknya digeser. Langkah ini memang belum tentu memperbaiki kinerja pemerintah secara keseluruhan. Akan tetapi, setidaknya perombakan kabinet tersebut akan menyadarkan rakyat bahwa sejatinya pemerintah tetap hadir dan bekerja selama 24 jam. Pergantian menteri adalah lonceng untuk membangkitkan ingatan publik tersebut.

    Selain itu, pergantian menteri juga menjadi penanda bahwa dalam sebuah jabatan publik melekat padanya tanggung jawab yang harus dimuliakannya (noblesse oblige). Di sini, kemuliaan tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk menjaga kehormatan Presiden dan kepercayaan rakyat. Singkatnya, menjadi menteri bukanlah untuk sekadar menikmati taman kekuasaan sambil makan enak, berpakaian perlente, dan bermobil mewah. Menjadi menteri adalah berpeluh untuk rakyat.

    Rakyat terlebih dahulu

    Saya tidak tahu pasti apakah para menteri sadar bahwa, ketika mendapatkan posisi itu, mereka juga harus menjaga nama baik Presiden. Dugaan penulis, mereka tidak menyadari itu.

    Seluruh rongga kegembiraan dalam tubuh mereka mungkin hanya diisi oleh bayangan kehormatan dan hak-hak istimewa yang akan diperoleh. Jangan-jangan kepala mereka pun masih kosong. Belum ada konsep sama sekali.

    Jika hipotesis di atas terbukti, andalan para menteri itu sebenarnya tak lebih dari partai politik yang menjadi cangkangnya. Dengan istilah lain, sumber daya yang dimiliki bukan bertumpukan pada kekuatan nalar dan keterpelajaran, melainkan pada partai politik.

    Berlandaskan asumsi itu, tidak ada pilihan lain bagi Presiden kecuali menempatkan rakyat terlebih dahulu. Dalam sejarah politik dan kehidupan, realitas obyektifnya memang demikian.

    Dibandingkan dengan negara, presiden, menteri, gubernur, dan anggota parlemen, maka rakyat memang ada terlebih dahulu. Karena rakyatlah semua institusi itu terlahir. Oleh sebab itu, Presiden tidak perlu terlalu kalkulatif dalam melakukan langkah-langkah politik, apalagi kalau hanya untuk mengocok ulang kabinet.

    Atas nama rakyat, kontestasi di parlemen bisa diabaikan. Adalah benar bahwa tidak mudah bagi pemerintah menghadapi parlemen ketika kursi Partai Demokrat hanya sekitar 27 persen.

    Akan tetapi, kekhawatiran pemerintah bahwa parlemen akan berubah menjadi ladang pembantaian apabila Presiden memaksakan kebijakannya sesungguhnya lebih merupakan bayangan semu. Singkatnya, mengganti menteri dan menerapkan kebijakan cukup dengan anteping budi lan kencenging tekad.

    Fenomena itu mirip dengan ketakutan pemerintah terhadap manuver partai-partai mitra koalisi yang dahulu acap mengancam mau keluar dari sekretariat bersama (sekber). Padahal, dengan kalkulasi rasional sederhana saja, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka tidak akan berani melakukan hal itu.

    Sekali sebuah partai politik keluar dari lingkaran kekuasaan, penetrasi ke para pendukung secara otomatis terhambat, jika tidak boleh disebut terhenti. Jadi, tidak logis apabila partai yang sejauh ini orientasinya sekadar mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, dan bukan bernegara, tiba-tiba mengambil sikap yang diametral dari syahwat politiknya itu.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden tidak perlu ragu untuk segera melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kontroversial dan berkinerja biasa-biasa saja. Mereka tidak menjaga kehormatan Presiden dan kemuliaan rakyat.

    Dalam konteks ini, prinsip praduga tidak bersalah yang menjadi keutamaan penegakan hukum sebenarnya tidak begitu diperlukan di ranah politik. Maksudnya, terlepas dari terbukti bersalah atau tidak, sejak isu negatif sudah menebar ke ranah publik, Presiden bisa langsung mengambil tindakan terhadap politisi tersebut. Tentu akan lebih terhormat jika politisi itu mengundurkan diri.

    Selain itu, reshuffle itu juga bukan sekadar perwujudan dari hak prerogatif presiden, melainkan sebagai bukti konkret bahwa secara sadar Presiden SBY mendahulukan kepentingan rakyat, yang eksistensinya memang ada terlebih dahulu dibandingkan dengan institusi-institusi politik.

    Untuk semua pembelaan demi peningkatan perikehidupan rakyat itu, hampir seperti sebuah kutukan, Presiden secara otomatis akan memasuki lorong kesepian yang panjang dan sangat senyap. Ia kemudian akan menjadi dirinya sendiri.

    Membalik segitiga

    Perasaan diliputi kesepian yang dalam tersebut terjadi karena posisi presiden menuntut tanggung jawab yang begitu personal, terutama berkenaan dengan keputusan-keputusan besar yang harus diambilnya. Mengocok ulang menteri, misalnya, harus tega menyingkirkan kawan-kawan sendiri.

    Akan tetapi, hal itu harus dilakukan demi kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, SBY harus bisa berdamai dengan diri sendiri.

    SBY sebaiknya juga segera membalik manajemen pemerintahannya. Selama ini, manajemen kepemimpinannya adalah model segitiga normal. Presiden berada di puncak segitiga dan menjadi sasaran tembak terus.

    Sementara itu, para menteri yang menempati sisi bawah dari segitiga kekuasaan itu hanya melemparkan semua masalah ke pucuk piramida (presiden). Singkatnya, para menteri menikmati kekuasaan, sedangkan risiko dan tanggung jawab dipikul oleh SBY.

    Manajemen kepemimpinan itu harus dibalik. Pucuk piramida harus berada di bawah. Biar para menteri yang di atas. Biar mereka bicara, memikul risiko, dan bertanggung jawab. Presiden hanya tampil apabila keadaan genting.

    SOEGENG SARJADI Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Targetkan Kemenangan dengan 33 Persen Suara

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar mempersiapkan pertarungan dalam Pemilihan Umum 2014 melalui rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pengurus daerah. Targetnya, Partai Golkar dapat kembali mendominasi pemilu dengan meraih 33 persen suara pada pemilu mendatang.

    Demikian ditegaskan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, dalam arahan kepada 14 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat I dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di kantor Jakarta, Jumat (29/7). Sebelumnya, rakor dan konsolidasi dilakukan dengan DPD Partai Golkar tingkat I dari Jawa, Bali, dan Sumatera.

    Target 33 persen suara itu diperhitungkan dari porsi suara di kawasan Indonesia timur dan kawasan Indonesia barat. Di kawasan Indonesia timur, kader Golkar harus mengupayakan perolehan suara setidaknya 40 persen. Bila dikalikan dengan 30 persen penduduk di wilayah itu, suara 40 persen akan menyumbang 12 persen perolehan suara nasional. Di kawasan barat ditargetkan 30 persen suara. Dengan jumlah penduduk Indonesia wilayah barat yang mencapai 70 persen, kontribusi suara itu akan menjadi 21 persen.

    Namun, lanjut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Fadel Muhammad, Golkar mengalami penurunan suara yang sangat besar sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 di Indonesia timur. Pada Pemilu 1999, Golkar mendapat 45 persen suara. Pada pemilu berikutnya, Golkar hanya mendapat 34 persen, dan pada Pemilu 2009 hanya 20 persen suara. Penurunan suara terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

    Suara Golkar, ungkap Fadel, umumnya diambil partai baru yang juga berbasis nasionalis, seperti Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Demokrat. Dalam pemilihan kepala daerah, Golkar bersaing dengan Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menempatkan kadernya di Indonesia timur. Sampai Juni 2011, Golkar baru memenangi 45 persen pilkada. Demokrat memenangi 44 persen dan PDI-P sekitar 35 persen.

    Oleh sebab itu, setiap kader diharapkan bisa mengajak keluarga dan tiga orang lain untuk memilih Golkar. Berbagai kegiatan untuk menarik minat pemilih pemula juga dilakukan.

    Di sisi lain, kata Aburizal, pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha kecil dari Aceh sampai Papua mulai berpengaruh signifikan. Namun, ia minta kader Golkar mempersiapkan program pemenangan pemilu. DPP Partai Golkar harus membimbing mereka. (ina)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Politik Kini Andalkan Kepercayaan Masyarakat

    Jakarta, Kompas – Perbedaan basis ideologi partai-partai yang ada saat ini semakin tipis. Program-program yang disiapkan juga hampir semua sama. Akhirnya, hanya kepercayaan masyarakat yang membedakan satu partai dengan partai lain.

    Dalam orasi politik pada Deklarasi dan Rapat Koordinasi Nasional Partai Nasdem, Selasa (26/7), di Jakarta, Jusuf Kalla mengatakan, partai berbasis agama kini semakin terbuka dan bukan lagi 100 persen berdasarkan agama. Latar belakang agama pengurusnya pun semakin beragam.

    Partai nasional juga lebih religius. Sebagai contoh, kata JK panggilan akrab Jusuf Kalla, Partai Golkar pernah dipimpin Akbar Tandjung dari Himpunan Mahasiswa Islam. Perkataan JK ini disambut gelak hadirin dari Partai Nasdem. ”Anda boleh ketawa, tetapi kenyataannya begitu,” ujar JK.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga mengatakan, perbedaan warna ideologi partai saat ini memang tidak tampak. Kemampuan dan konsistensi partai mengakomodasi aspirasi masyarakat dinilai lebih penting.

    ”Saya tetap berpendapat parpol semestinya mempunyai suatu gagasan yang membuatnya berbeda dengan parpol lain dan membuat daya ikat masyarakat dengan parpol semakin kuat,” tutur Akbar.

    Namun, ketika perbedaan ideologi tidak ada, parpol lebih baik memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Parpol juga semestinya menunjukkan platform atau tema utama perjuangannya.

    JK melihat konsistensi perjuangan partai menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada partai. Oleh karena itu, partai harus sungguh-sungguh mengupayakannya.

    Selain Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, deklarasi Partai Nasdem dihadiri tokoh-tokoh partai politik lain, seperti Taufiq Kiemas, Achmad Mubarok, Bima Arya, dan Permadi.

    Dalam deklarasi tersebut, Partai Nasdem menegaskan mengusung slogan yang sama dengan ormas Nasional Demokrat, yaitu restorasi. Patrice Rio Capela sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

    Sejumlah anggota Partai Nasdem adalah anggota sejumlah partai politik. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, sejumlah kader Partai Golkar yang bergabung menjadi anggota Partai Nasdem agar keluar.(ina/nta)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kepengurusan Regeneratif Kejar Target 12 Juta Kader

    Jakarta, Kompas – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan periode 2011-2015 merupakan kepengurusan regeneratif karena didominasi kader muda. Kepengurusan ini menghadapi tantangan berat untuk menaikkan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2014. Target 12 juta kader harus segera dicapai jika PPP tak ingin hilang dari Dewan Perwakilan Rakyat.

    ”Kepengurusan sekarang adalah kepengurusan kerja. Ini pekerjaan berat ke depan,” kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali saat mengumumkan susunan Pengurus Harian DPP PPP periode 2011-2015 di Kantor DPP PPP Jakarta, Senin (25/7).

    Seusai Muktamar PPP digelar di Bandung, Jawa Barat, 3-6 Juli 2011, sebanyak 8 formatur segera merapat untuk menyusun kepengurusan baru. ”Kami bekerja tanggal 13-17 Juli dan 22-24 Juli,” kata Suryadharma.

    Hasilnya, pengurus Harian DPP PPP terdiri atas 55 orang: yaitu 1 ketua umum, 4 wakil ketua umum, 23 ketua, 1 sekjen, 23 wakil sekjen, 1 bendahara umum, dan 2 wakil bendahara umum.

    ”Dari 55 pengurus, 30 persennya adalah perempuan, yakni sebanyak 17 orang. Dari 55 pengurus, hanya 13 orang pengurus lama. Hanya satu orang yang berusia di atas 60 tahun, sedangkan lainnya di bawah kepala lima. Artinya, orang muda kami akomodir, ini kepengurusan regeneratif,” katanya.

    Menurut Suryadharma, pengurus tersebut adalah hasil akhir yang bisa dicapai formatur. ”Keterbatasan seat yang tersedia dibanding minat, maka persaingan menjadi ketat. Untuk itu, formatur mempertimbangkan berbagai macam aspek,” katanya.

    Beberapa nama terkenal yang sebelumnya disebut hendak bergabung dalam kepengurusan adalah KH Hasyim Muzadi, Khofifah Indar Parawansa, dan Saifullah Yusuf ternyata tidak termasuk dalam daftar susunan pengurus. Menurut Suryadharma, mereka tidak bisa terlibat dalam kepengurusan karena kesibukan masing-masing.

    ”KH Hasyim Muzadi memutuskan untuk berada di luar, tetapi akan tetap membantu PPP. Ibu Khofifah dalam Kongres Muslimat NU terpilih sebagai Pimpinan Pusat Muslimat NU sehingga tidak bisa terlibat di partai politik agar lebih berkonsentrasi pada Muslimat NU. Pak Saifullah Yusuf sekarang ini menjadi salah satu ketua NU,” katanya. (lok)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Politik Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Kompas – Kondisi partai politik saat ini kian mengkhawatirkan karena terasuki virus korupsi, terikat kepentingan kelompok, dan mengabaikan aspirasi rakyat. Karena itu, partai politik perlu dibenahi dengan memperbaiki sistem politik, lembaga kepartaian, dan menutup celah korupsi.

    Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy dan pengamat sosial dari Bandung, Idi Subandy Ibrahim, secara terpisah, Selasa (21/6). Bagi keduanya, perjalanan politik di Indonesia kian dikendalikan partai politik. Masalahnya, elite partai tersedot dalam politik transaksi dan pragmatisme.

    Menurut Bachtiar Effendy, merebaknya praktik korupsi di lingkungan partai didorong proses politik berbiaya tinggi. Kemenangan politisi dalam pemilu banyak dipengaruhi politik uang. Ketika terpilih sebagai pejabat di eksekutif atau legislatif, politikus itu terdesak untuk mengembalikan biaya politik.

    ”Jabatan publik juga tidak dilihat sebagi panggilan, tetapi sebagai pekerjaan, mata pencaharian, atau komoditas. Segala sesuatu diukur dengan uang,” kata Bachtiar. Hal ini salah satu problem serius. Kalau tidak dihentikan, kondisinya bisa kian memburuk. Apalagi, penegakan hukum sulit berjalan karena hampir semua elite politik tersandera kasus korupsi. Saat ini kita seperti kembali pada praktik-praktik politik Orde Baru yang hanya menguntungkan elite politik.

    Bachtiar mengusulkan, sistem kepartaian ditata ulang dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Biaya pemilu dibuat lebih murah dan celah permainan politik uang mesti ditutup. Pemilu bisa menggunakan sistem distrik, di mana satu kursi sebagai perwakilan dari satu kabupaten atau kota diperebutkan semua kontestan pemilu.

    ”Dengan begitu, anggota legislatif betul-betul menjadi senator yang menyuarakan kepentingan rakyat,” katanya.

    Idi Subandy Ibrahim menilai, partai politik punya posisi strategis. Mereka memasok calon wakil rakyat, mencalonkan presiden, mengisi jabatan di kementerian, dan menjalankan proses politik yang menentukan nasib bangsa. Namun, partai politik sekarang justru bermasalah.

    ”Kekuatan lama yang antidemokrasi masih bercokol, baik berupa orang maupun cara berpikirnya. Sementara itu, orang-orang yang baru datang juga terserap dalam semangat pragmatisme, membangun dinasti keluarga, dan mengalami pembusukan,” kata Idi.

    Idi mengusulkan, dibuat aturan agar partai lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Partai harus melakukan demokratisasi internal serta merekrut kepengurusan partai berdasarkan kemampuan dan kualitas, bukan berdasarkan ikatan primordial dan keluarga. Partai juga dituntut lebih transparan dalam mengelola keuangannya.

    ”Masyarakat juga didorong untuk lebih cerdas dalam memilih partai dan para wakilnya di pemerintahan. Masyarakat yang cerdas pasti akan menghasilkan wakil yang cerdas,” katanya.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.