Jakarta, Kompas – Terkait dengan akan dikeluarkannya aturan teknis calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat pada awal minggu depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah yang memulai tahapan pilkada awal Mei ini sebaiknya mengundurkan jadwalnya.
”Hal ini dilakukan untuk menghindari kontroversi hukum yang dapat muncul di kemudian hari,” kata Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat (2/5).
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki hak untuk mengundurkan jadwal tahapan pilkada demi mengakomodasi calon perseorangan. Undang-undang yang mengatur calon perseorangan sudah ada meskipun belum ada kejelasan nomornya, tinggal menunggu peraturan KPU.
Pengunduran jadwal itu tidak akan memengaruhi masa jabatan kepala daerah selama KPUD mampu mengatur ulang jadwal tahapan pilkada dengan baik.