siwah.com

Tag: pilpres

  • Mari Saling Mendengar

    2011: Tahun Kebenaran

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dialog dan komunikasi antara dirinya dan tokoh agama sangat penting karena bermanfaat mengurangi kesalahan persepsi. Presiden pun mengajak untuk saling mendengar, berbagi, serta memberi.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan tokoh agama di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) malam. Pertemuan didahului dengan makan malam bersama. ”Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para tokoh. Semoga budaya saling mendengar di antara kita semakin tumbuh dengan baik. Sebab, adakalanya kita bicara dan adakalanya kita mendengar. Orang bijak mengatakan bahwa mendengar itu menyempurnakan kepribadian,” ujar Presiden.

    Presiden menginginkan agar pertemuan semalam menjadi pertemuan sesama anak bangsa, yang bersama-sama bertanggung jawab atas masa depan negeri ini. ”Mari laksanakan pertemuan ini dalam suasana yang konstruktif. Saling menerima dan memberi. Komitmen kita sama. Kita ingin bangsa kita maju dan sejahtera,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

    Dari kalangan tokoh lintas agama hadir Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Andreas Yewangoe, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Siti Hartati Murdaya, Ketua Parisada Hindu Dharma I Made Gde Erata, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Wawan Wiratma, Presidium Matakin Budi Tanu Wibowo, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Sahal Mahfud, Plt Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Aceng Zakaria.

    Hadir pula tokoh Buddha Bikhu Sri Mahathera Pannyavaro, tokoh Katolik Franz Magnis-Suseno, KH Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, yang juga diundang, tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Demikian pula Romo Benny Susetyo.

    Pertemuan tersebut, kata Presiden, merupakan prakarsa Din Syamsuddin. ”Prakarsa pertemuan dimulai dari pesan layanan singkat (SMS) Pak Din Syamsuddin. Beliau menginginkan dialog dan pertemuan dari hati ke hati,” ujar Presiden, yang menerima SMS Kamis (13/1) saat berada di Surabaya, Jawa Timur.

    ”Sesungguhnya, saya juga ingin untuk berkomunikasi langsung. Jadi, ketika saya sedang memikirkan waktu yang tepat dan sangat baik untuk bisa berkomunikasi saya dan jajaran pemerintah dengan pemuka agama, maka tepat apa yang ingin disampaikan Pak Din waktu itu. Tampaknya, ini jalan Allah SWT sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan berdialog,” jelasnya. Pertemuan yang kemudian tertutup untuk pers itu hingga pukul 23.00 masih berlangsung.

    Siang harinya di Maarif Institute, para tokoh lintas agama itu menegaskan sikap untuk terus mengkritik pemerintah dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Pertemuan dengan Presiden itu tidak menjadi akhir dari perjuangan menyuarakan aspirasi rakyat. ”Pertemuan itu bukan akhir dari segala-galanya,” tegas Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Senin.

    Ia menyatakan, meski tidak ada batas waktu tertentu yang akan diberikan kepada Presiden, semua pihak tetap akan memantau bersama-sama apa yang dikerjakan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang menggelisahkan rakyat.

    Dalam jumpa pers itu, KH Salahuddin Wahid membacakan pernyataan terdiri dari tujuh poin berisikan hal-hal yang belum dituntaskan pemerintahan Yudhoyono. Pemerintah, antara lain, dinilai gagal melakukan pemerataan kesejahteraan sehingga banyak warga yang menderita gizi buruk. Penegakan hukum juga gagal dilakukan pemerintah sehingga hukum dikalahkan oleh kekuasaan, serta uang.

    ”Kita harus mendesak pemerintah segera mengakhiri pengingkaran itu. Jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan itu, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik, dalam pengertian ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan,” kata Salahuddin.

    Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, yang terpenting bukan pertemuan antara pemerintah dan tokoh agama, melainkan bagaimana pemerintah berusaha segera mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat.

    Senin siang di Gedung Joang, sejumlah tokoh melakukan pertemuan. Mereka mengkritik pemerintahan Yudhoyono. Tahun 2011 adalah ”tahun kebenaran” yang membongkar rangkaian kebohongan penguasa. Ekonom Rizal Ramli mengatakan, enam tahun berlalu dipenuhi pencitraan dan bungkus palsu tanpa prestasi menonjol.(HAR/ONG/NWO/WHY/ATO)

    Source: Kompas.com

  • PROYEKSI POLITIK: Selera Rakyat yang Menentukan

    Suhu politik tahun 2011 dipastikan meningkat. Sebab, selain banyak masalah yang belum tuntas, sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan mengganggu efektivitas pemerintahan, berlangsung juga persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014. Waktunya tidak lama lagi sehingga dipastikan partai politik akan menyusun strategi, membangun kinerja, dan menyiapkan langkah untuk pertarungan pada 2014. Siapkah parpol menghadapinya dan bagaimana menyiapkan kepemimpinan nasional pasca-Susilo Bambang Yudhoyono yang tak mungkin mencalonkan lagi karena telah memimpin selama dua periode. Siapa saja tokoh atau mungkin ketua parpol yang memiliki kans? Mulai hari ini akan diturunkan pandangan sembilan ketua parpol yang meraih suara di parlemen mengenai proyeksi politik.

    ***

    Peta politik tahun 2014 masih misteri, mengingat semuanya bergantung pada dinamika dan selera politik rakyat. Jika rakyat menghendaki, bisa saja terjadi fluktuasi politik atau turun-naiknya keberadaan partai-partai di politik. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak berani memprediksi konstruksi peta politik 2014. Padahal, Pemilu 2014 sangat penting, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa lagi mencalonkan diri.

    Bagaimana proyeksi politik dan strategi yang akan diterapkan Partai Demokrat (PD) menjelang tahun 2014? Mampukah Demokrat bertahan sebagai partai nomor satu? Siapakah calon yang akan diusung Demokrat pasca-SBY? Untuk mengetahui itu, ikutilah wawancara dengan Anas di rumahnya, di pojok kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (9/1).

    PD memandang proyeksi politik 2011 seperti apa?

    Kalau perspektif partai kami, proyeksi politik 2011 ini masih relatif dekat dengan peristiwa politik 2009, yaitu tahun pemilu. Tahun 2010, di tingkat lokal, juga menjadi tahun politik karena banyak sekali pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh sebab itu, PD bukan hanya berharap, tetapi juga ingin tetap berusaha agar tahun 2011 benar-benar menjadi tahun kerja. Kalau 2011 sudah terlalu dalam berpikir persiapan teknis dan operasional politik menuju 2014, kami, kok, merasa sisi etis dari politik, seperti akuntabilitas terhadap mandat politik rakyat, agak terabaikan. Tanpa kami agendakan khusus pun, hal itu tentu berjalan otomatis dan alamiah. Kami pasti mempersiapkan diri menuju 2014.

    Kalau disebut tahun kerja parpol, lalu apa yang dipersiapkan PD menuju 2014?

    Secara internal, kami memiliki tugas yang sangat berat. PD itu partai baru sehingga tantangan utamanya adalah pelembagaan. PD, kalau ingin menjadi partai yang modern dan kuat serta punya akar politik yang tajam ke grassroots, tidak boleh menjadi partai figur, tetapi partai yang terinstitusionalisasi.

    Bagaimana kelembagaan PD, padahal sosok SBY akan hilang sejalan dengan berakhirnya pemerintahannya?

    Cara berpikir kami tidak dikotomis antara ikon politik, figur besar, dan pelembagaan. Ikon politik dan figur besar itu justru bagian dari kapitalisasi politik untuk dilembagakan. Pak SBY bukan hanya dipahami sebagai sosok besar yang menjadi spirit bagi pertumbuhan partai, tetapi juga dipahami sebagai jalan pikiran dan paradigma berpikir dan pendirian berpolitik dan karakter politik. Kami yakin, meskipun Pak SBY sudah berhenti (2014), warna SBY masih akan terasa dan akan terlembaga di PD. Jadi, berakhirnya masa kepresidenan itu bukan berakhirnya nilai rasa politik SBY di PD. Cara berpikir kami di partai yang modern, di satu sisi harus melembagakan institusinya, tetapi di sisi lain harus kerja keras memproduksi tokoh-tokoh baru. Jika berjalan, itu bagian penting juga dari institusionalisasi. PDI Perjuangan, misalnya, trademark-nya masih BK (Bung Karno). Pasca-Bu Mega barangkali juga masih menjadi bagian dari trademark politik PDI-P. Pak Amien Rais, yang ketua MPP PAN, adalah juga bagian dari napas politik PAN. Almarhum Gus Dur masih menjadi bagian dari napas politik PKB. Partai Golkar juga masih melakukan kapitalisasi politik terhadap figur Pak Harto. Itu hal yang normal.

    PD punya strategi koalisi dan konfederasi seperti sekarang ini terkait dengan munculnya keberadaan partai-partai kecil?

    Konsentrasi kami adalah bagaimana partai-partai koalisi yang kami bangun komitmennya tahun 2009 bisa selesai baik tahun 2014. Kami berharap koalisi itu bisa dilanjutkan dengan format yang makin baik, apakah termasuk pengurangan peserta atau penambahan peserta atau penggantian pemain, tetapi koalisi itu dibutuhkan.

    Keberadaan partai-partai kecil, bagaimana? Pada pemilu lalu, kan, diakomodasi SBY?

    Kami terbuka jika ada partai sahabat yang bersama-sama kemarin pada pilpres 2009 berjuang untuk pasangan SBY-Boediono untuk sama-sama dengan PD. Namun, konsep kami asimiliasi. Kami ingin jika ingin gabung, ya, menyatu betulan ke dalam tubuh PD. Jadi, bukan konfederasi. Namun, kalau ingin bergabung di partai-paratai sahabat lainnya untuk mendirikan konfederasi atau fusi, itu juga pilihan yang bagus.

    Ambang batas di atas 2,5 persen itu harga mati bagi PD sehingga tidak akan memberi ruang lagi bagi partai kecil untuk hidup?

    Kami menawarkan jalan moderat. Kami usulkan kenaikan ambang batas 2,5 persen menjadi 4 persen, tidak 5 persen. Kalau 5 persen, naiknya dua kali lipat. Kalau semua partai siap 5 persen, kami juga tidak keberatan.

    Namun, volatilitas suara itu bisa turun naik. Apakah PD bisa bertahan lebih dari dua musim pemilu?

    Pola kita belum ketemu. Golkar bertahan lama pada Orba, tetapi itu bukan peristiwa demokrasi sehingga tidak bisa dinapaktilasi secara politik dalam konteks demokrasi. PDI Perjuangan berhasil 1999, tetapi 2004 ketika di dalam pemerintahan justru turun cukup drastis. Namun, saat jadi oposisi, ternyata juga turun. Logika politiknya, ketika peranan oposisi dimainkan dengan baik, kan, seharusnya dapat insentif politik dari rakyat, tetapi ternyata turun juga. Golkar tahun 2004 menjadi nomor satu. Tahun 2009, juga turun ketika ketua umumnya jadi wapres dan (wapresnya) dianggap wapres yang berhasil. Jadi, polanya belum ketemu. Buat kami, yang penting bekerja baik saja dulu.

    Awal tahun ini bermunculan wacana capres. PD sudah berancang-ancang juga?

    Bohong, kalau partai tidak berpikir tentang pencalonan presiden. Namun, bagi PD itu ada musimnya. Bahasa di kampung saya, jangan salah mongso, jangan salah musim. Musim kerja, ya, kerja. Musim politik, pemilu, ya, musim politik dan pemilu. PD pasti akan mempersiapkan diri.

    Spekulasi yang disampaikan Ruhut Sitompul tentang Ibu Ani Yudhoyono?

    Ibu Ani itu tokoh yang sangat dihormati di PD. Beliau pernah jadi Wakil Ketua Umum PD dan ikut dalam proses pertumbuhan awal PD dan sekarang tetap memberikan perhatian walaupun beliau bukan pengurus lagi. Akan tetapi, tetap memberi perhatian terhadap perkembangan partai. Beliau juga ibu negara yang berhasil, beliau tokoh yang dikenal, tetapi kami belum pernah bahas itu di PD. Pada waktunya, Majelis Tinggi PD akan melakukan pembahasan siapa yang akan menjadi calon. Kami juga belum tahu apakah Ny Ani Yudhoyono berkenan dan Pak SBY setuju ataukah kader-kader semua sejalan dengan pikiran itu. Kami tidak akan kesulitan untuk mencari figur capres yang tepat.

    Kemungkinan mengubah UUD 1945 agar ada jalan bagi SBY lagi?

    Itu bukan jalan pikiran PD, itu bukan jalan pikiran Pak SBY. Kami ingin melembagakan demokrasi kita yang makin baik, termasuk periodisasi jabatan presiden. Jabatan dua periode itu pilihan terbaik. SBY punya pendirian politik yang jelas dan tegas. Berkali-kali Presiden menyatakan cukup dua kali.

    Anda sendiri bagaimana?

    Mandat saya di Kongres PD lalu adalah untuk memajukan partai dan untuk berhasil memimpin partai dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sekali lagi, soal calon presiden, sekarang aba-abanya belum itu.

    Jangan-jangan Anda dan PD menunggu aba-aba SBY?

    SBY itu tokoh yang sangat rasional, demokratis, dan baik. Kalkulasi politiknya rapi, matang, dan bervisi ke depan. Itu yang saya kenal dari SBY sejak saya menjadi aktivis. Karena itu, jalan politik seperti ini akan berlaku seperti di PD. Karena yang dipikirkan PD terkait 2014 bukan hanya untuk PD dan bukan hanya 2014, melainkan untuk Indonesia tahun-tahun yang akan depan.

    Kalau melihat survei-survei, nama Anda, kok, tidak masuk dalam posisi yang besar, ya, dalam bursa capres?

    Survei capres itu bagus jika dilakukan dari awal, tetapi acap kali itu belum tentu menggambarkan capres tahun 2014. Jadi, sekali lagi, rumus capres adalah dikenal, disukai, dipercaya, dan dipilih. Suhartono

    Source : Kompas.com

  • PEMILU PRESIDEN 2014: Saring Figur Nonpartai

    Jakarta, Kompas – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dalam seminar ”Menimbang Peluang Tokoh Parpol pada Pemilu 2014” di Jakarta, Selasa (28/12), di Jakarta, meminta lembaga survei ikut menyaring figur nonpartai sebagai calon presiden.

    ”Kalau kita (Demokrat), pemimpin tidak harus dari partai. Pemimpin dari dalam partai adalah salah satu jalan,” kata Bhatoegana berapi-api.

    Menurut dia, wacana calon pemimpin dari tokoh partai pun tidak harus dari Partai Demokrat. ”Bisa saja Golkar atau PAN mengusung nama dan Demokrat ternyata ada di dalamnya,” ujar Bhatoegana.

    Ia mengingatkan, UUD masih mensyaratkan calon presiden diajukan dari partai politik. Belum dimungkinkan calon independen muncul. Seminar tersebut tidak membahas nama tokoh-tokoh nonpartai, seperti Sultan Hamengku Buwono X, Sri Mulyani, dan Surya Paloh.

    Ia menambahkan, nama Susilo Bambang Yudhoyono pun tahun 2001-2002 tidak begitu mengemuka. Tiba-tiba, menjelang tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono meraih popularitas dan menjadi presiden.

    Seminar yang menganalisis isi media sejak 18 Oktober hingga 18 Desember 2010 yang dilakukan oleh Developing Countries Studies Center itu menampilkan sejumlah nama dari sembilan partai yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Pemilu 2009.

    Para tokoh itu adalah Anas Urbaningrum, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Luthfi Hasan Ishaaq, Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Suhardi, Suryadharma Ali, dan Wiranto.

    Artikel terbanyak

    Artikel terbanyak menampilkan nama Hatta Rajasa (24,6 persen), Aburizal Bakrie (21,2 persen), Muhaimin Iskandar (17 persen), Anas Urbaningrum (14,6 persen), Suryadharma Ali (9,8 persen), Megawati Soekarnoputri (9 persen), Wiranto (1,4 persen), Prabowo Subianto (1,4 persen), Luthfi Hasan Ishaaq (0,5 persen), dan Suhardi (0,4 persen).

    Beberapa peserta seminar mempertanyakan, tokoh yang disebut populer itu dikutip media massa karena posisi sebagai figur partai politik ataukah karena menjadi pejabat publik yang banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, seperti di bidang perekonomian dan ketenagakerjaan. (ONG)

    Source: Kompas.com