siwah.com

Tag: power

  • Borok Itu Kian Mengapung

    Jika tak salah ingat, di sebuah harian Ibu Kota saya pernah mengutip peribahasa Arab yang berbunyi ”Mahma tubaththin tudzhirhu al-aiyam” (Apa pun yang kau sembunyikan, sejarah pasti membongkarnya). Peribahasa ini berlaku universal pada semua unit peradaban. Yang busuk cepat atau lambat pasti akan terbau.

    Borok-borok kelakuan seseorang atau kelompok orang, betapa pun dibungkus rapi, pasti pada suatu saat akan diketahui. Ada borok yang segera mengapung, ada pula yang harus menanti tahunan, mungkin puluhan tahun, baru ketahuan.

    Di suatu negara dengan sistem peradilan baik yang dibangun di atas komitmen moral yang kuat, membongkar sebuah borok, apakah itu menyangkut politik atau ekonomi, tidak perlu menunggu terlalu lama. Namun, di sebuah negara yang sistem penegakan hukumnya kucar-kacir di mana hukum biasa diperdagangkan, orang memang harus sabar sampai gelombang kesadaran ke arah perbaikan menyeluruh muncul dengan kekuatan dahsyat. Ini bisa dalam bentuk revolusi dan bisa juga melalui gerakan reformasi yang efektif.

    Sejarah modern Indonesia pernah mengenal kedua bentuk itu. Revolusi Kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949 dengan efektif membongkar segala borok penjajahan yang kemudian membuahkan kemerdekaan bangsa. Para pendiri bangsa melalui pena mereka yang tajam telah menguliti borok-borok sistem penjajahan itu dalam tenggang waktu yang lama, diawali sejak abad ke-20.

    Namun, gerakan reformasi sejak tahun 1998 dengan tujuan menegakkan sistem demokrasi yang kuat dan sehat ternyata dihadapkan pada jalan buntu kultural yang sampai hari ini belum jelas ujungnya. Terlalu banyak dusta dan kepentingan pragmatisme elite politik yang memboncengi gerakan ini.

    Rezim pepesan kosong

    Era reformasi tak berhasil melahirkan negarawan. Akibatnya, keadilan dan kesejahteraan yang sering dijanjikan tak kunjung terwujud. Buntutnya, apatisme masyarakat luas terhadap sistem kekuasaan kian dirasakan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Orang begitu mudah tersinggung dan terbakar, lalu diakhiri dengan tawuran massal.

    Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi berakhir dengan kegagalan gara-gara para elitenya terus saja bertikai-pangkai berebut kuasa dengan berpedoman pada diktum Machiavelli: tujuan menghalalkan segala cara.

    Sejak beberapa bulan terakhir, Indonesia dihebohkan oleh perilaku tak senonoh yang dilakukan oleh sebagian elite partai politik. Yang baru mulai terkuak adalah borok Partai Demokrat, partai penguasa, yang sejak lama menggantungkan keberadaannya atas citra ketua dewan pembinanya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Partai-partai lain bisa saja sedang menunggu giliran untuk dibongkar belangnya.

    Di kedai kopi-kedai kopi sekarang di seluruh Tanah Air, Anda jangan terkejut jika mendengar ucapan ini, ”Indonesia punya presiden, punya gubernur, punya bupati/wali kota, tetapi tidak punya pemimpin.” Seorang pemimpin sejati adalah pribadi yang berani dan tegar untuk mengambil keputusan tepat, jika perlu dengan mengorbankan dirinya, demi kepentingan lebih besar. Sosok semacam itu sedang absen di republik ini.

    Perintah-perintah presiden memang berhamburan, tetapi hampir kosong dalam pelaksanaan. Para pembantunya berbakat pula untuk mengikuti gaya bosnya yang membosankan itu.

    Sebuah rezim yang keberadaannya lebih bertumpu pada citra, bukan pada perbuatan, lama-lama pasti menjadi pepes kosong yang tak ada harganya.

    Borok demi borok

    Rezim ini sudah sejak awal sarat dililit oleh berbagai borok: skandal Bank Century dan kriminalisasi Antasari, Bibit- Chandra, serta Susno Duadji. Satu borok dicoba ditutup, borok yang lain mencuat. Panorama ini belum akan berakhir sampai terciptanya sebuah perubahan yang mendasar. Kini muncul pula kasus Muhammad Nazaruddin yang sangat memalukan kita semua. Perkara ada pihak yang ingin menyalip di tikungan jalan untuk kepentingan politik pragmatisme partai tertentu mungkin saja berlaku.

    Secara de facto, ikatan koalisi kepartaian yang sering dibanggakan itu kini tinggal nama. Elite politik kini dalam situasi saling mengintai. Bukankah bumi Nusantara kini lebih banyak dihuni oleh petualang politik ketimbang sosok negarawan? Kemudian tengok pula peta buram ini: para elite Partai Demokrat kini sedang saling menelanjangi di depan publik dalam membongkar borok teman masing-masing. Dalam pada itu, buron Nazaruddin terus saja berkicau dari tempat persembunyian, entah di mana, untuk memperkeruh situasi yang memang sudah keruh.

    Oleh sebab itu, kesimpulan saya adalah akan jadi sebuah kesia-siaan jika orang masih saja berharap untuk membangun bangsa sebesar Indonesia ini dari seseorang yang gagal membereskan rumah tangga partainya sendiri. Ini adalah hukum besi sejarah yang tak dapat ditawar. Titik!

    Bagi saya, jika perubahan memang harus terjadi dan tak terelakkan, semuanya harus dilakukan melalui cara-cara damai dan konstitusional. Akal sehat dan hati nurani harus memandu perubahan itu. Jangan bertindak di luar koridor itu. Bangsa yang sudah terlalu lama menderita ini jangan dikorbankan lagi.

    Dalam perbincangan saya dengan berbagai kalangan elite atau rakyat jelata sejak dua tahun lalu, ungkapan kegelisahan masif itu tak dapat ditutupi lagi. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu tetap saja berputar untuk kepentingan sekitar 20 persen rakyat Indonesia yang bertengger di puncak piramida kekuasaan dan ekonomi. Sisanya, yang 80 persen, tetap saja dihantui oleh beban kesulitan hidup yang belum banyak berubah.

    Banyak kalangan bertanya kepada tokoh lintas agama, mengapa kondisi bangsa dan negara ini belum juga memberi harapan untuk masa depan kita semua. Saya menjawab, ”Apalah yang dapat dilakukan oleh tokoh lintas agama selain imbauan moral?” Itu pun tidak jarang dikategorikan sebagai gerakan politik kekuasaan oleh oknum penguasa. Jadi, serba dilematis. Jika bersuara agak lantang, dituduh macam-macam. Jika tidak bersuara, publik terus saja bertanya. Dengan kata lain, masyarakat luas telah kehabisan kosakata untuk mengalamatkan pertanyaan kepada pemerintah yang dinilai tidak mampu memberi jawaban.

    Akhirnya, jika segala borok politik, hukum, dan ekonomi yang sedang mendera sekujur batang tubuh bangsa ini tidak juga cepat menemukan jalan keluar, maka yang akan terjadi adalah proses pembusukan dalam cara kita berbangsa dan bernegara. Saya hanya ingin bertanya, apakah para elite bangsa ini tidak mau membaca arus bawah masyarakat luas yang semakin gelisah ini.

    Semakin borok-borok itu mengapung, volume kegelisahan itu semakin sulit dibendung. Kepada siapa lagi kita harus bertanya? Semuanya membisu atau menjawab dengan nada yang tak meyakinkan. Namun, Indonesia kita tidak boleh tiarap dalam upaya mencari solusi terhadap beragam masalah yang sedang melintas di depan mata, bukan?

    AHMAD SYAFII MAARIF Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sulit Jadi Rumah Besar Umat

    Bandung, Kompas – Keinginan Partai Persatuan Pembangunan menjadi rumah besar bagi umat Islam, seperti yang diungkapkan Ketua Umum Suryadharma Ali saat penutupan Muktamar VII PPP di Bandung, Rabu (6/7), dinilai sulit terwujud.

    Penyebabnya, antara lain, masih adanya fragmentasi aliran- aliran dalam Islam serta perbedaan kultur politik masing-masing pendukung partai politik Islam.

    Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, mengungkapkan, sebenarnya PPP merupakan partai politik Islam yang cukup ideal semasa Orde Baru. ”Idealnya memang PPP menjadi rumah bersama umat Islam seperti waktu Orde Baru karena mereka menjadi satu-satunya partai politik Islam hasil fusi partai-partai Islam waktu itu,” ujar Lili.

    Namun, dia mengatakan, harapan menjadikan PPP kembali menjadi rumah besar umat akan sulit terwujud setelah era Reformasi yang ditandai dengan kebebasan mendirikan partai politik. ”Pertama, faktor fragmentasi aliran-aliran dalam Islam yang membuat harapan itu sulit terwujud. Kedua, perbedaan kultur politik masing-masing pendukung partai politik Islam, dan, ketiga, orientasi serta kepentingan di antara elite-elite politik Islam,” katanya.

    Saat penutupan muktamar, Suryadharma Ali menegaskan, keinginan menjadikan PPP kembali sebagai rumah besar umat Islam berawal dari keprihatinan partainya akan terus menurunnya perolehan suara mereka dalam pemilu. ”Muktamar ini merupakan langkah awal konsolidasi PPP. Setelah ini, langkah berikutnya adalah PPP harus mampu memperbaiki perolehan suara dan kursinya pada Pemilu 2014,” ujar Suryadharma Ali.

    Sebagai satu-satunya partai politik Islam yang dibentuk di era Orde Baru dan masih bertahan hingga kini, PPP diakui Suryadharma Ali melahirkan banyak partai politik Islam yang baru. Beberapa tak berkembang dan mengalami perpecahan. Untuk itulah, PPP, lanjutnya, ingin mengumpulkan serpihan-serpihan yang berserak dan terpecah sejak era Reformasi.

    Menurut Lili, partai politik Islam saat ini juga berlomba seperti PPP, berkeinginan menjadi wadah tunggal aspirasi umat Islam. ”Saya kira, yang harus segera dilakukan oleh PPP adalah mempertegas posisinya dan melakukan pengaderan serta memperkuat infrastruktur partai. Ini yang lebih realistis dilakukan PPP,” katanya.

    Lili mengingatkan, ceruk pendukung partai Islam saat ini terus berkurang karena mereka hijrah ke partai nasionalis. ”Terus, di antara masing-masing partai Islam saling memakan, menjadi predator sesamanya. PPP harus bisa kembali menarik massa yang menyeberang ke partai nasionalis. Untuk itu, konsolidasi ke akar rumput menjadi kata kunci,” katanya.

    Namun, menurut Suryadharma Ali, menurunnya suara PPP bukan karena mereka konsisten dengan asas Islam. ”Islam sangat bermanfaat, hanya saja tentu salah satu kekurangan PPP, kami belum dapat mengimplementasikan sepenuhnya ajaran-ajaran Islam ke tengah kehidupan masyarakat. Jadi, sebetulnya sebuah partai politik dengan basis ideologi apa pun, kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, pastilah partai politik itu akan ditinggalkan masyarakat,” ujarnya. (BIL/LOK/ELD)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Isu Politik Hanya Berkutat soal Kekuasaan

    Imparsial

    Banda Aceh, Kompas – Memanasnya suhu politik di Aceh beberapa waktu terakhir hanya berkutat pada konflik kekuasaan. Akibatnya, isu-isu riil di Aceh, seperti pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pemberantasan kemiskinan, terpinggirkan.

    Koordinator Badan Pekerja Gerakan Antikorupsi Aceh Askhalani pada Minggu (3/7) mengungkapkan, sampai saat ini belum ada bakal calon gubernur yang secara tegas menyatakan antikorupsi. Bahkan, di antara mereka nyaris tak ada yang punya catatan bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang masing-masing.

    ”Masalah korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah persoalan krusial yang sekarang dihadapi Aceh. Kami berharap hal ini lebih dikedepankan oleh setiap bakal calon,” kata Askhal.

    Ada tiga hal penting yang saat ini perlu ditekankan menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang akan digelar pada November 2011, yakni anggaran untuk pendataan pemutakhiran data pemilih, besaran anggaran pilkada, dan dana pilkada yang dimiliki setiap bakal calon kepala daerah.

    Memanasnya suhu politik antar-elite politik di Aceh bisa memicu konflik horizontal, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kandidat independen bisa ikut dalam Pilkada Aceh pada November 2011.

    ”Perpecahan di dalam golongan politik terbesar di Aceh itu bisa menurun jadi konflik horizontal,” kata Otto Syamsudin Ishak, peneliti senior Imparsial, Minggu di Jakarta. Ia mengatakan, telah ada tanda-tanda bahwa konflik bisa segera meledak seperti pembakaran baliho.

    Juanda Djamal selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Aceh Baru mengatakan, di masyarakat tidak terjadi peningkatan kesejahteraan sejak disepakatinya perundingan Helsinki.

    Untuk itu, pemerintah diharapkan mengambil posisi netral dan meredam konflik tersebut dengan mengundurkan pelaksanaan Pilkada Aceh.

    Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, semua pihak semestinya tak mempersoalkan putusan MK terkait dengan calon perseorangan. Putusan tersebut adalah murni hukum dan harus dihormati.

    ”Kalau memang ada analisis politik yang mengarah pada kekhawatiran terhadap kandidat lain, itu tergantung pada rakyat selaku pemilih serta kecerdasan setiap kandidat atau tim pemenangan mereka,” kata Nazar.(HAN/EDN)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Hanya Jadi Mainan Elite

    Jakarta, Kompas – Praktik politik sampai kini masih dikuasai elite, terutama melalui partai politik yang berkuasa. Masyarakat hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum. Setelah itu, rakyat hanya menjadi penonton. Akibatnya, kepentingan publik pun kerap terabaikan.

    Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan masa depan politik Indonesia di The Wahid Institute, Jakarta, Jumat (17/6). Pembicara dalam diskusi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD, Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid, mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama Choirul Anam, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Ny Shinta Nuriyah Wahid (istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid). Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali tidak hadir, tetapi mengirimkan makalah.

    Menurut Yenny Wahid, sambil mengutip makalah As’ad Said, politik saat ini dikuasai elite yang terorganisasi dalam partai politik. Saat ini terjadi partokrasi, dalam arti semua energi politik diarahkan ke partai dan untuk kepentingan partai. Masyarakat hanya menjadi penonton, dan kebutuhannya sering kali dibiarkan terbengkalai.

    ”Kondisi ini perlu didobrak oleh kita semua. Soalnya, kejahatan yang terorganisasi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi,” katanya.

    Menurut As’ad Said, Indonesia juga mengalami krisis dengan terjadinya defisit demokrasi, yakni fenomena paradoksal berupa meluasnya perkembangan hak sipil politik di satu pihak, tetapi tidak disertai pemajuan hak sosial dan ekonomi di pihak lain.

    Penerapan ideologi

    Mahfud MD menjelaskan, demokrasi yang kita capai sekarang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum. Gangguan terhadap negara ini bukan datang dari masalah ideologi, melainkan terutama dari penerapan ideologi itu dalam pemerintahan. Dalam proses itu, ternyata kita dirongrong oleh korupsi dan oligarki kekuasaan.

    Oligarki tersebut merupakan kerja sama antarelite politik yang hanya memikirkan kekuasaan bagi diri sendiri. Akibatnya, kepentingan rakyat justru tersingkirkan. ”Oligarki politik mesti dibatasi dengan cara penegakan hukum yang adil,” katanya.

    Choirul Anam mengungkapkan, partai besar yang berkuasa saat ini sudah tumbuh bagaikan mafia. Mereka berkuasa dan terus ingin melanjutkan kekuasaannya, kalau perlu dengan menyingkirkan partai kecil. Mereka juga tidak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya.

    ”Partai-partai itu lebih banyak membicarakan bagaimana merebut kursi kekuasan daripada bagaimana membuat rakyat sejahtera,” katanya.

    Dalam situasi seperti ini, Choirul Anam mengajak masyarakat, termasuk warga NU, mengembalikan demokrasi pada semangat yang benar. Kader NU yang tersebar dalam banyak organisasi dan partai semestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    Hasyim Muzadi berharap kelompok masyarakat madani, seperti NU, perlu menjaga kemandirian dari pemerintah. Dengan tetap independen, NU akan bisa mendukung kebijakan yang baik sekaligus mengkritik sesuatu yang menyimpang. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kemelut Partai Demokrat

    Setelah Muhammad Nazaruddin diberhentikan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat dan kabur ke Singapura, dua hari berturut-turut Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat khusus para petinggi partai dan anggota DPR dari Partai Demokrat di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Ada apa?

    Begitu seriuskah persoalan internal PD sehingga SBY harus turun tangan? Kasus hukum yang diduga melibatkan Nazaruddin dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang bukan pertama kali dialami PD. Sebelumnya, Jhonny Allen Marbun, anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP PD, diduga terlibat kasus suap dana stimulus fiskal Kementerian Perhubungan pada 2009, tetapi hingga kini tak ada tindak lanjut.

    Jauh sebelum itu, Aziddin—anggota DPR dari Fraksi PD—bahkan dipecat dari partai dan keanggotaannya di DPR karena terlibat kasus calo katering haji pada 2006. Belum lagi kasus-kasus korupsi APBD yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah asal PD. Kasus-kasus serupa sebenarnya tak hanya dialami parpol yang diprakarsai oleh Presiden SBY ini. Parpol-parpol lain, ketika berkuasa atau jadi bagian dari kekuasaan, juga sarat dengan kasus suap dan korupsi. Hanya saja tidak semua kasus hukum itu terungkap ke publik, baik karena ”kecanggihan” parpol menutup aib mereka maupun lantaran kentalnya perselingkuhan antara parpol dan aparat penegak hukum.

    Khawatir citra ternoda

    Mengapa kasus Nazaruddin begitu mengguncang PD, bahkan SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD tampak ”panik”? Bukankah langkah partai memberhentikan Nazaruddin sebagai bendahara umum sudah tepat? Pertama, sulit dimungkiri PD tengah berada di puncak kekuasaan. Setelah berhasil mengantar kemenangan SBY secara berturut-turut dalam dua pemilu presiden, PD juga sukses meraih kursi terbanyak di DPR. Guna melengkapi keberhasilannya, SBY membentuk koalisi enam parpol pendukung pemerintah yang mencakup 75,5 persen kekuatan parpol di DPR. Mungkin saja SBY dan para petinggi PD tidak ingin prestasi dan citra mereka ternoda oleh ulah seorang Nazaruddin.

    Kekhawatiran ini jadi sangat beralasan jika benar Nazaruddin memiliki data tentang ”borok” partai dan mau membongkarnya ke publik. Faktanya, baik ”ancaman” Nazaruddin sebelum kabur ke Singapura maupun ancaman melalui pesan pendek atas nama Nazaruddin dari Singapura, yang belum diketahui kebenarannya, bisa memaksa para petinggi PD kalang kabut dan kemudian merapatkan barisan bersama SBY di Puri Cikeas.

    Kedua, M Nazaruddin yang dipromosikan Ketua Umum DPP PD terpilih, Anas Urbaningrum, adalah ”wakil” generasi baru partai yang diharapkan memegang tampuk kepemimpinan partai dan bahkan bangsa pada masa depan. Realitas ini penting terkait tidak adanya lagi peluang SBY maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Jika generasi baru partai sudah telanjur ”rusak”, tentu jadi sulit menyelamatkan kelangsungan partai ke depan.

    Termasuk di dalam barisan generasi baru PD yang diharapkan SBY tentu saja Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang kini menjabat sekretaris jenderal partai. Boleh jadi para generasi baru PD yang mulai turut pula menikmati berbagai proyek pemerintah dengan memanfaatkan ”fasilitas kekuasaan” partai ini dianggap kurang berhati-hati dalam memobilisasi dana bagi partai. Karena itu, SBY dan jajaran petinggi PD merasa berkepentingan agar Nazaruddin tidak ”bernyanyi” sesuka hati yang berpotensi merusak citra partai.

    Ketiga, SBY dan para petinggi PD berkepentingan agar kasus Nazaruddin tak berimbas pada berbagai ”prestasi” yang dianggap berhasil dibukukan pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Terlebih jika benar ada ”borok” partai yang diketahui Nazaruddin sehingga pemecatannya sebagai bendahara umum berubah jadi ”senjata makan tuan” bagi PD.

    Skenario partai?

    Problematik terbesar PD terletak pada fakta bahwa parpol ini telanjur jadi besar dan bergelimang kekuasaan ketika secara organisasi sesungguhnya belum terkonsolidasi. Sebagai refleksi kekecewaan terhadap Partai Golkar, PDI-P, dan parpol berbasis Islam pasca-Pemilu 1999, PD jadi wadah beragam kepentingan yang hampir tanpa batas. Mantan militer, pejabat, birokrat, pengusaha, aktivis LSM, hingga tokoh agama dan adat menjadi bagian dari partai yang hampir identik dengan sosok SBY ini.

    Belakangan, sejumlah kepala daerah atau wakil yang pencalonannya diusung parpol lain berbondong-bondong memasuki PD. Pasca-kongres II di Bandung (2010), sejumlah aktivis bahkan turut ”kepincut” untuk beradu nasib di dalam PD. Meski tak ada yang salah dengan kecenderungan ini, semua itu berlangsung ketika PD belum punya tradisi berpartai yang melembaga dan bermartabat, seperti sering dipidatokan SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD.

    Tak ada pilihan lain bagi SBY dan jajaran PD kecuali memaksa Nazaruddin kembali ke Tanah Air. KPK yang tengah menyidik kasus dugaan suap atas Sekretaris Kemenpora dan juga dugaan suap atas Mahkamah Konstitusi berkepentingan agar duduk perkara hukum yang menimpa Nazaruddin menjadi jelas, tidak hanya bagi PD, tetapi juga untuk bangsa kita. Jika tidak, akan muncul penilaian publik bahwa pelarian mantan Bendahara Umum DPP PD tersebut adalah skenario yang didesain dalam rangka penyelamatan partai. Juga, jika tidak, berbagai komitmen SBY tentang pemberantasan korupsi, termasuk di internal PD, tentu akan dikenang sekadar sebagai pidato semata.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Penguasa di Panggung Reformasi

    Dua sisi kekuatan yang tidak berjalan selaras menjadikan partai-partai penguasa sulit untuk menjadi besar di alam reformasi saat ini. Di satu sisi, demokratisasi telah membuat partai menjadi demikian terbuka sehingga sangat sulit menyatukan beragam kepentingan di dalam tubuh partai. Di sisi lain, partai masih sangat bergantung pada figur kepemimpinannya.

    Setelah Pemilu 1999, kekuatan figur KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mampu membuat partai-partai Islam bersatu menggalang kekuatan menjadi sebuah koalisi besar ”Poros Tengah” dan menempatkan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi presiden. Namun, figur pemersatu itu hanya bisa bertahan satu setengah tahun, setelah Gus Dur gagal mempertahankan citra kepemimpinannya. Setelah jatuhnya Gus Dur, koalisi partai Islam terpecah. Bahkan, PKB pecah menjadi beberapa partai.

    Hal yang sama terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun akhirnya PDI-P bisa menjadi partai penguasa setelah Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden menggantikan Gus Dur pada tahun 2001, ternyata itu tidak membawa PDI-P menang pada pemilu berikutnya. Faktor-faktor dominan yang memengaruhi merosotnya suara PDI-P pada Pemilu 2004, menurut penelitian Noviantika Nasution (2006), antara lain PDI-P tidak berhasil menjalankan program untuk memantapkan ideologi partai, konsolidasi dan kaderisasi partai tidak berjalan, banyaknya kasus politik uang dalam pilkada, serta konflik terbuka antarkader partai. Saat memimpin, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden RI sering mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak dan listrik serta kebijakan-kebijakan lain yang kontroversial.

    Pada Pemilu 2004, partai pemenang pemilu, yakni Partai Golkar, pada akhirnya harus rela tidak ”berkuasa” sepenuhnya dalam pemerintahan setelah calon presiden dari Partai Golkar, yakni Wiranto, kalah pada pemilihan presiden putaran pertama. Hal ini akhirnya mengakibatkan perpecahan di kalangan elite partai. Kubu Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar waktu itu, masuk dalam Koalisi Kebangsaan yang mendukung Mega-Hasyim, sementara kubu Fahmi Idris, Marzuki Darusman, dan sebagian anggota Fraksi Golkar di DPR mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla.

    Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, sayangnya, tak bisa dipertahankan pada Pemilu 2009. Sebaliknya Partai Demokrat—pada Pemilu 2004 hanya memperoleh suara sekitar 7 persen—pada Pemilu 2009 perolehannya melonjak mendekati 21 persen, meninggalkan Partai Golkar dan PDI-P di tempat kedua dan ketiga.

    Sekarang partai pemenang, yakni Partai Demokrat, menghadapi situasi yang cukup pelik setelah terdapat indikasi kadernya terlibat kasus suap. (Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Pindah demi Kekuasaan

    Pindah demi Kekuasaan

    Jakarta, Kompas – Kepindahan haluan politik kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, ke partai politik yang berkuasa saat ini dilihat sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan, bahkan dicerca. Kepindahan itu bisa dilihat sebagai mencari perlindungan atau melanggengkan kekuasaan.

    Peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, mengatakan, kepindahan itu menjadi cerminan mereka terjebak dalam pragmatisme pemilihan umum kepala daerah. ”Tetapi yang jelas orientasinya pada kekuasaan. Terlebih di parpol saat ini cenderung (menjadi ajang untuk) saling melindungi kepentingan masing-masing, bukan tempat memperjuangkan kepentingan publik atau kepentingan kolektif,” ujar Syamsudin di Jakarta, Sabtu (28/5).

    Selain itu, menurut Syamsudin, kepala daerah yang berpindah haluan politiknya ke parpol berkuasa juga merasa terlindungi jika tersangkut masalah seperti korupsi. ”Izin pemeriksaan kepala daerah, kan, diterbitkan presiden sehingga bisa saja kepala daerah dari Partai Demokrat merasa bisa mendapatkan perlindungan apabila tersangkut masalah hukum,” katanya.

    Menurut Syamsudin perpindahan itu juga tidak berkaitan apa pun dengan soal ideologis. ”Justru pragmatisme yang mendominasi partai politik, dan itu akan terus-menerus kita saksikan ke depan jika publik tak bisa menghukum mereka,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melihat perpindahan dari partai pendukung satu ke partai pendukung lain ini sulit untuk dikatakan demi kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan hal itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan partai sebagai kendaraan politik.

    ”Kalau partainya kalah, ya sudah, lalu mencoba lagi ke tempat lain. Dicoba terus. Jadi, saya pribadi kurang setuju. Itu artinya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri,” katanya seusai Rapat Koordinasi Tiga Pilar dan Rapat Koordinasi Bidang Politik serta Hubungan Antarlembaga PDI-P di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis lalu.

    Dalam kepengurusan PDI-P, tutur Megawati, partai sebenarnya ingin menerapkan sanksi kepada kader yang dengan mudahnya berpindah, tetapi terdapat persoalan.

    Ketentuan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang itu tidak disebutkan soal tidak diizinkannya kader untuk berpindah ke partai lain. Peraturan tersebut berlaku untuk partai politik secara umum di Indonesia.

    Banyak dari kader PDI-P

    Fungsionaris PDI-P Ganjar Pranowo mengakui, dibandingkan partai politik lain, memang lebih banyak kader PDI-P yang menjadi kepala daerah yang berpindah ke partai lain. Hal itu terjadi karena memang banyak kader PDI-P yang menjadi kepala daerah.

    Ganjar yang ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Partai Damai Sejahtera (PDS) di Bali, Sabtu, menjelaskan, memang hampir tak ada yang bisa dilakukan partai untuk bisa menahan kadernya untuk pindah ke partai lain. Bisa saja dibuat aturan yang melarang kader pindah partai, tetapi hal itu bisa tidak efektif karena menyangkut hak asasi seseorang.

    Yang paling mungkin dilakukan, kata Ganjar yang juga menjadi Ketua Komisi II DPR, adalah partai melakukan perawatan terhadap kadernya secara ideologis dan terus menyapa mereka. Namun, jika kader ingin berpaling ke partai lain, karena ingin meraih kembali kekuasaan, yang tak bisa lagi diberikan PDI-P, memang tak bisa ditahan.

    Menurut Ganjar, memang ada kader yang ingin pindah ke partai lain karena ingin mencari perlindungan. Selain itu, ada pemahaman bahwa yang bisa memberikan perlindungan adalah partai yang sedang berkuasa.

    Secara terpisah, Ketua Umum PDS Denny Tewu yakin, kadernya yang kini menjadi anggota DPRD atau kepala daerah tak akan berpindah ke partai lain karena alasan pragmatis. PDS terus melakukan pembinaan kader, untuk mengikat mereka, dan memastikan pragmatisme bukanlah jalan perjuangan kader PDS.

    Salah satu contoh pergantian pendukung untuk meraih kursi kekuasaan di daerah adalah yang terjadi pada Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang.

    Ditanya soal itu, Sarundajang mengatakan, pencalonan dirinya sebagai gubernur sewaktu pemilihan kepala daerah Provinsi Sulut dari Partai Demokrat, Agustus 2010, merupakan pilihan politik dirinya. Ia menyebut pilihan politik merupakan hal asasi setiap warga negara. ”Jika waktu itu saya bersedia dan meminta Partai Demokrat mengusung dalam pemilihan kepala daerah, itu pilihan politik saya,” kata Sarundajang di Manado, kemarin.

    Sarundajang bersama Wakil Gubernur Jouhari Kansil memenangi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulut 2010 dengan perolehan 32 persen suara dari 1,7 juta pemilih. Sewaktu pemilihan kepala daerah tahun 2005, Sarundajang memenangi pemilihan kepala daerah bersama Wakil Gubernur Freddy Sualang dari PDI-P.

    Akan tetapi, kemesraan politik Sarundajang dengan Partai Demokrat tak berlangsung lama ketika ia kalah dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, April lalu. Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulut, DPP Partai Demokrat bersama 10 DPC kabupaten/kota ternyata menyalurkan aspirasinya kepada GSV Lumentut, Wali Kota Manado, dan memilihnya menjadi ketua.

    Contoh lain adalah Sukawi Sutarip yang menjadi Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, dua periode (2000-2005) dan (2005- 2010). Untuk menjadi wali kota periode pertama, sebagai kader PDI-P, Sukawi diusung oleh partainya sendiri. Untuk periode kedua, ia menggandeng koalisi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang. Dalam periode kedua ini, Sukawi kemudian menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

    Pada pemilihan Gubernur Jateng 2008, Sukawi melalui Partai Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng, tetapi gagal.

    Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, dengan berlindung di Partai Demokrat, Sukawi lolos dari jeratan proses hukum atas dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    (TRA/WHO/ZAL/BIL/BAY)

    Source : Kompas.com

     

  • Partai Pendukung Mulai Kecewa

    Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan mulai kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab. Hal itu karena saat ini Setgab telah berubah menjadi alat stempel kebijakan pemerintah.

    ”Sekarang ini Setgab hanya alat stempel, bukan dapur kebijakan pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Jakarta, Selasa (21/12).

    Hal itu terutama dirasakan saat pengajuan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Parpol anggota Setgab tiba-tiba diminta menyetujui usulan pemerintah. ”Drafnya sudah jadi,” ujarnya.

    ”Saya sering bicara dengan anggota Setgab dari PKS, PAN, dan PKB. Kami ini

    ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Jika dibutuhkan, kami diajak bicara; jika tidak dibutuhkan, kami ditinggalkan,” keluh Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy.

    Misalnya, dalam pembahasan ambang batas parlemen di Pemilu 2014. ”Ketua Umum Partai Demokrat langsung mengusulkan naik dari 2,5 persen di Pemilu 2009 jadi 4 persen. Partai Golkar bahkan mengusulkan di atas 5 persen. Kami tidak pernah diajak membahasnya,” kata Romahurmuziy.

    Partai Demokrat, lanjut Romahurmuziy, hanya membahas isu-isu aktual dengan Partai Golkar, seperti saat mereka bertemu di Hotel Mulia, Kamis (25/11).

    Meski mengkritik pola hubungan di Setgab, parpol-parpol itu tidak akan menarik diri dari koalisi. ”Perjanjian kami koalisi dengan Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono),” katanya.

    Romahurmuziy berpendapat, keberadaan Setgab tetap perlu dipertahankan hingga tahun 2014.

    Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, Setgab tidak dirancang untuk menyeragamkan pendapat. Setiap parpol memiliki ruang bebas untuk berpendapat.

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membenarkan, kinerja Setgab memang harus diperbaiki agar semua anggota koalisi makin merasa nyaman, kompak, dan produktif. Namun, Anas membantah dominasi Partai Demokrat.

    Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai Setgab sangat rapuh. ”Setgab ibarat kawin kontrak partai-partai yang bisa berakhir karena ada kepentingan berbeda,” tutur Azyumardi.
    (nta/nwo/eny/ong/har)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.