siwah.com

Tag: presiden

  • Presiden Ingin Pilkada Aceh Dalam Bingkai Perdamaian

    JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pelaksanaan pilkada di Aceh berlangsung dalam bingkai perdamaian. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan sejumlah tokoh Aceh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/9) sekitar pukul 13.00 wib.

    Hal itu disampaikan anggota DPR Aceh Abdullah Saleh yang ikut hadir dalam pertemuan itu. Menurutnya, pertemuan siang tadi lebih kepada silaturahmi tokoh Aceh dengan Presiden SBY.

    “Presiden ingin pilkada berlangsung dalam konstruksi penguatan perdamaian, demokratis, dan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Abdullah Saleh.

    Selain Abdullah Saleh, hadir dalam pertemuan yang berlangsung 1,5 jam itu Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muzakir Manaf dan Yahya Muaz.  Sedangkan Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Hatta Radjasa, Mendagri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Presiden SBY Undang Tokoh Perdamaian Aceh ke Istana Negara

    Banda Aceh, (Analisa). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seorang tokoh perdamaian Aceh Malek Mahmud ke Istana Negara dalam rangka silaturahmi membahas berbagai persoalan Aceh dan upaya penyelamatan perdamaian sekaligus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kisruh Pemilukada Aceh yang belum menemukan titik terang.
    Untuk memenuhi undangan tersebut, Malik Mahmud meminta pendapat, saran dan masukan dari kalangan tokoh Aceh dan politukus lintas partai tentang apa saja yang akan menjadi masukan bagi Presiden SBY sebagai solusi penyelsaian Aceh.

    Malik Mahmud yang dikenal sebagai Pemangku Wali Nanggroe pasca meninggalnya Tgk Hasan Ditiro, khusus diundang Presiden guna membahas berbagai hal tentang Aceh, termasuk masalah kisruh Pemilukada yang hingga kini belum terselesaikan dengan sempurna.

    “Pernyataan Malek Mahmud itu langsung disampaikan beliau saat halal bihalal lintas Partai di kediaman Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (19/9).

    Dalam pertemuan halal bihalal pada Sabtu (18/9) malam itu selain Malik Mahmud juga hadir sejumlah tokoh lain seperti dari Partai Aceh ada Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muhammad Yahya, Kamaruddin Abubakar, Syarifuddin Hasyim, dan Fachrul Razi. Sedangkan dari partai nasional, ada Ketua Golkar Aceh Sulaiman Abda, Ketua PKPI Firmandes, Ketua DPW Partau Bulan Bintang (PBB) Aceh Erli Hasyim, dari Ketua Parlok Partai Daulat Atjeh (PDA) Mujibussabri, dan Ketua DPD PDIP Karimun Usman.

    Dalam pertemuan halal bihalal itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Usman menyampaikan, agar Malik Mahmud saat menghadap Presiden SBY menyerahkan surat yang pernah dikirim ke SBY dari lintas partai 15 Juli 2011 lalu tentang Pemilukada Aceh. Hanya saja, surat itu hingga saat ini belum ada jawaban dari Presiden.

    Sepakat

    Karimun juga mengharapkan Malik yang akrap disapa Mentro Malik itu, agar meminta kepada Presiden supaya mengajak lembaga tinggi negara lainnya MK, BPK, DPR dan MA untuk sama-sama sepakat dengan UU No 11 tentang Pemerintah Aceh agar jangan lagi di kutak-katik dari kepeutusan awal yang telah dibuat.

    Dalam halal bihalal di rumah Ketua DPD Demokrat Aceh, Mawardy Nurdin, lanjut Karimun, Malik Mahmud menyatakan apa yang diperjuangkannya selama ini bukan untuk penetingan Partai Aceh atau KPA, namun demi Aceh dan Indonesia secara menyeluruh.

    Sebab, bagaimanapun Aceh adalah bagian dari NKRI dan NKRI itu adalah Aceh. Karenanya, kedamaian yang ada di Aceh ini harus terus dipertahankan tanpa ada yang terkutak-katik dengan hal-hal yang bisa mengganggu makna perdamaian tersebut. “Saya memberi apresiasi dari komitmen Mentroe Malek demi penyelamatan perdamaian Aceh,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman.

    Dalam pertemuan dengan Presiden SBY nanti, Malik Mahmud direncanakan akan didampingi sejumlah politisi Partai Aceh seperti Dr Zaini Abdullah, Muzakir Manaf. Hanya saja, sejauh ini belum ada tanggal pasti dari pemenuhan undangan tersebut.

    Di sisi lain, Karimun juga mengharapkan, jangan ada dikotomi antara Partai lokal dengan partai nasional. Sehingga situasi politik Aceh tidak akan terus memanas setiap saat. Melainkan partai politik lokal dan partai politik nasional adalah sama dalam kancah politik di daerah dan nasional. “Semua pihak harus bisa berbesar hati untuk menyelamatkan perdamaian di Aceh ini, jangan dengan sengaja atau tidak merusak perdamaian,” ujar Karimun. (irn)

    Source : Harian Analisa

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rombak Kabinet atau Negara Hancur

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya segera mengganti para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu II apabila ingin diingat telah berupaya menghindarkan Indonesia dari kehancuran. Menteri dan pejabat setingkat menteri berkinerja buruk, korupsi, sakit, atau bermasalah dengan moral harus segera dilepaskan dari jabatan.

    ”Saya harap kali ini reshuffle bukan sekadar wacana. Penggantian pun jangan hanya dari orang partai politik ke orang parpol lain. Itu percuma,” tutur Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, Minggu (18/9) di Jakarta.

    Sudah saatnya kabinet diisi orang-orang profesional. Para ahli sangat terbatas jumlahnya di partai politik. Sebaliknya, di kalangan akademisi atau masyarakat profesional lain pilihan sangat banyak. Bahkan, banyak organisasi luar negeri merekrut tenaga ahli asal Indonesia.

    Mengisi kabinet dengan orang-orang parpol, kata Iberamsjah, hanya membiarkan kementerian diisi mereka yang sekadar memikirkan proyek, kekuasaan, dan tidak mengurusi kesejahteraan rakyat.

    Secara terpisah, Haris Rusly dari Petisi 28 menilai, semua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II lumpuh dan terkena berbagai masalah. Hal ini karena gagasan dasar pembagian jabatan menteri adalah bagi-bagi kue kekuasaan.

    ”Akibatnya menjadi menteri untuk cari uang, bukan untuk mengabdi. Mulai wapres (wakil presiden) bermasalah, menteri, sampai partainya juga,” kata Haris.

    Kalangan profesional

    Harapan perbaikan, lanjut Iberamsjah, bisa diwujudkan apabila para menteri dipilih dari kalangan profesional. Presiden SBY dapat memilih para ahli dengan menelusuri rekam jejak pendidikan, keahlian, pekerjaan, serta karya-karya ilmiah para kandidat menteri.

    Para menteri yang perlu diganti, menurut Iberamsjah, bisa disebabkan yang bersangkutan terkait dalam kasus dugaan korupsi, karena sakit, atau bermasalah dengan moral. Para pembantu Presiden yang dinilai tidak memiliki kemampuan atau berkinerja buruk juga perlu dicopot. Mengacu kriteria-kriteria tersebut, Iberamsjah menyebutkan, paling tidak 12 menteri yang perlu diganti.

    Bahkan, lanjut Iberamsjah, Kepala Polri dan Jaksa Agung sudah waktunya diganti. Pasalnya, tidak ada gebrakan apa pun dari keduanya dalam penegakan hukum. Sangat mungkin orang akan berpikir mereka dipilih untuk tidak berbuat apa-apa.

    ”Masa pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tinggal tiga tahun, mungkin tidak selesai memperbaiki semuanya. Tetapi, setidaknya SBY menunjukkan dia serius ingin memperbaiki bangsa,” tutur dia. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pemerintah: Kritisi Pemilihan di DPR

    Jakarta, Kompas – Keputusan pemerintah untuk mengirimkan delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dipilih DPR didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun penuh. Pemerintah meminta rakyat ikut mengkritisi proses pemilihan di DPR dan mengimbau agar pemilihannya tidak bersifat politis.

    ”Presiden tunduk, patuh, dan menghormati putusan MK. Putusan itu jelas menyatakan, masa jabatan pimpinan KPK, termasuk pimpinan KPK sekarang, adalah empat tahun. Konsekuensinya, masa jabatan Busyro Muqoddas juga empat tahun. Dengan demikian, jumlah yang harus diserahkan pemerintah untuk dipilih DPR ada delapan orang, bukan 10 orang,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Kamis (15/9), di Bina Graha.

    Menurut dia, Presiden sudah memilih putra-putri bangsa terbaik sebagai Panitia Seleksi KPK. ”Silakan rakyat menilai, mengkritisi, karena yang kita pilih ini bukan pilihan politis. Ini pilihan integritas dan kapabilitas orang yang akan memimpin lembaga yang sangat penting, lembaga yang sangat strategis untuk memberantas korupsi. Jadi, sebaiknya faktor integritas, kapasitas, dan kapabilitas itulah yang dikedepankan, bukan pertimbangan politis,” kata Denny.

    Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, mengatakan, anggota Komisi III DPR sebaiknya mematuhi keputusan MK yang menetapkan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK dengan masa jabatan sampai 2014. Dengan begitu, tinggal empat kursi pimpinan KPK yang akan diisi dan itu cukup dengan delapan calon.

    ”Kalau tetap meminta 10 nama, mungkin ada sebagian anggota Komisi III yang sengaja mencari nama lain. Saya khawatir, mereka mau mencari calon pimpinan KPK yang bisa diatur DPR,” katanya.

    Menurut anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Komisi III masih menunggu penjelasan dan argumentasi hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. ”Delapan atau 10 nama itu sama saja, tidak substantif, dan tidak mengubah apa pun dari nama-nama yang bakal dipilih DPR,” katanya.

    Rabu malam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas soal calon pimpinan KPK. Namun, kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far, pertemuan itu belum membahas rinci siapa nama calon pimpinan KPK yang layak dipilih.

    Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berharap, soal calon pimpinan KPK tidak diputuskan di Setgab. (WHY/IAM/NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sri Mulyani Akan Sulit Menangi Pemilu 2014

    Jakarta, Kompas – Tantangan Partai Serikat Rakyat Independen untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 relatif berat. Partai politik yang didirikan kalangan terdidik itu pun akan sulit memenangi pemilu sebab sosok mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi pendulum sulit dijual di kalangan bawah yang adalah mayoritas pemilih.

    Pendapat itu dikatakan pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, Minggu (7/8), di Jakarta. Figur Sri Mulyani sebagai basis kekuatan utama Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) masih elitis. Hanya dikenal di kalangan kelas menengah ke atas, terutama kalangan terdidik, seperti kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

    Sosok Sri Mulyani kurang dikenal di kalangan bawah sehingga sulit dijual. Padahal, mayoritas pemilih di Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah.

    Kondisi itu, lanjut Gun Gun, akan semakin menyulitkan Partai SRI dalam memenangi Pemilu. Apalagi, Partai SRI tidak memiliki basis massa yang jelas. ”Segmentasi pemilih itu hal yang paling krusial dalam pemetaan marketing politik. Karena tidak memiliki basis massa, Partai SRI akan punya kendala yang relatif berat,” katanya menjelaskan.

    Bukan hanya persoalan pemasaran politik, Partai SRI juga akan menghadapi ujian jangka pendek berupa aturan keparpolan, seperti diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu juga mempertanyakan, apakah Partai SRI mampu melampaui seluruh persyaratan dalam UU Parpol. Jika berhasil, hal itu berarti Partai SRI siap berkompetisi dengan partai lain dalam pemilu.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengingatkan, 44 persen pemilih di Indonesia berpendidikan rendah. ”Jika bicara demokrasi, suara aktivis atau intelektual dan suara buruh atau kaum ekonomi rendahan, sama, dihitung satu suara,” katanya.

    Pengamat politik Hermawan Sulistyo mengakui, Sri Mulyani bisa menjadi kuda hitam dalam Pemilu 2014. Kasus pemberian dana talangan ke Bank Century memang bakal menjadi ganjalan bagi Sri Mulyani. ”Tetapi, jika Bank Mutiara yang saat ini merupakan transformasi Bank Century berkinerja bagus, tentu orang akan mempertimbangkan kembali kebijakan pemberian dana talangan yang waktu itu diambil pemerintah,” katanya.

    Yakin menang

    Secara terpisah, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan mengakui, persyaratan pendirian dan verifikasi parpol memang sulit. ”Tetapi, bukan berarti kami tidak bisa memenuhi syarat itu,” ujarnya.

    Menurut dia, Partai SRI akan dengan mudah membentuk kepengurusan di daerah karena figur Sri Mulyani. Masyarakat di daerah antusias mendukung penyusunan kepengurusan Partai SRI karena melihat sosok Sri Mulyani. Mereka meyakini sosok itu akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

    Hingga kini, Partai SRI memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan hampir di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, Partai SRI juga mulai menyiapkan kepengurusan di tingkat kecamatan. Damianus yakin, Partai SRI akan lolos verifikasi parpol yang dipersyaratkan. (nta/bil)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mengharap Gaya Baru Sang Pemimpin

    Pemimpin adalah anak emas dari zamannya. Namun, kehendak zaman juga terbentuk oleh gaya dan sikap pemimpin sebelumnya.

    Presiden Soekarno (1945-1966) merupakan presiden dengan watak yang berani. Sikap politiknya yang revolusioner dan anti-imperialisme terbentuk dari pengalaman hidupnya di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda. Kombinasi karakter pribadi dan pengalaman hidupnya mewarnai corak kepemimpinan Soekarno, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga dikenal dengan gagasan-gagasan besar, tetapi tampaknya kurang menaruh perhatian pada detail manajemen pemerintahan. Di pengujung kekuasaannya, sikap diktator dan kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia menjadi penanda akhir dari kekuasaannya.

    Soeharto yang menggantikan Soekarno melalui transisi kekuasaan berdarah merupakan antitesis dari karakter dan sikap politik Soekarno. Sebagai perwira Angkatan Darat, Soeharto sangat alergi terhadap PKI ataupun paham komunisme/leninisme dan menganggapnya sebagai biang kerok instabilitas pemerintahan. Ia berhasil menancapkan bayang-bayang ketakutan terhadap komunisme bagi rakyat Indonesia. Soeharto juga dikenal memiliki manajemen pemerintahan yang tertata rapi. Melalui Repelita dan Pelita, pemerintahan Soeharto mengubah perekonomian Indonesia dan mengangkat bangsa Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Namun, karakternya yang otoriter dan represif menciptakan gelombang penolakan di akhir kekuasaannya.

    Wakil Presiden BJ Habibie yang kemudian menggantikan Soeharto sebagai presiden memiliki gaya dan sikap yang berkebalikan dengan Soeharto. Sikap terbuka dan demokratis diperlihatkan dalam pemilu multipartai pasca-Orde Baru. Sebanyak 48 parpol mengambil bagian pada Pemilu 1999. Sebagai akibat dari sikapnya, Habibie juga dinilai paling bertanggung jawab atas lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden periode berikutnya meskipun pemilu dimenangi oleh partainya Megawati Soekarnoputri. Situasi pasca-Orde Baru yang memunculkan banyak kelompok kepentingan baru tampaknya memang membutuhkan seorang solidarity maker (pemersatu) yang kebetulan ada pada diri Gus Dur. Ia kerap dipandang sebagai presiden yang menjunjung tinggi multikulturalisme, di samping sikapnya yang ”ceplas-ceplos”. Namun, spontanitas Gus Dur dalam bereaksi terhadap semua informasi yang diterima sering kali menghasilkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Konfliknya dengan lembaga negara lain, terutama DPR, kerap terjadi akibat pernyataannya. Selama masa pemerintahannya, tidak kurang dari empat pejabat negara dipecat dari kabinetnya.

    Megawati dipilih menggantikan Gus Dur setelah presiden keempat ini gagal membekukan DPR/MPR melalui dekrit yang dikeluarkannya. Berbeda dengan Gus Dur, kepemimpinan Megawati lebih kalem sehingga pemerintahannya terkesan berjalan lamban. Karakter Megawati sangat mendominasi pemerintahan yang dipimpinnya.

    Jaga citra

    Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden yang terpilih secara demokratis karena berhasil memenangi pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan 2009. Meski pada pemilu terakhir menang dalam satu putaran dengan meraih suara di atas 60 persen, Yudhoyono kerap dipandang tidak tegas dan kurang berani melakukan perubahan-perubahan. Ia juga terkenal lebih menjaga popularitas dan citranya di mata publik daripada memancing pertentangan atau kontroversi. Tampaknya ia demikian peduli terhadap citra dirinya sehingga sering menanggapi langsung hal-hal remeh yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang presiden. Sikap Presiden Yudhoyono dalam menjalankan pemerintahan, ataupun karakter pribadinya, tampaknya akan membawa publik pada sebuah pilihan berbeda dalam kontestasi politik mendatang.
    (Sultani/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Kelemahan Kepemimpinan

    Jakarta, Kompas – Tidak dijalankannya lebih dari 50 persen instruksi Presiden hanya menegaskan kelemahan pemerintahan. Kondisi itu menunjukkan pula ada kelemahan dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketidakmampuan menteri menerjemahkan kemauan Presiden, atau akibat politik dagang sapi.

    ”Ada yang lemah dalam kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Seharusnya semua menteri mengikuti visinya,” papar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajriansyah di Jakarta, Selasa (12/7), sebelum menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Hadir dalam pertemuan dengan belasan pengurus HMI itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Lalu Mara dan fungsionaris Golkar, Ade Komaruddin.

    Menurut Fajri, kelemahan ini tampak sejak lama. Sejak dulu muncul isu bongkar-pasang kabinet. Namun, evaluasi kinerja menteri dan perombakan kabinet (reshuffle) tak pernah terjadi. Semestinya Presiden Yudhoyono berani mengambil keputusan.

    Fajri juga mengakui, mahasiswa melihat Indonesia terlalu didominasi masalah politik. Ini bukan hanya terkait Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono, tetapi juga partai lain. Setiap partai memiliki kader bermasalah.

    Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, pun menilai, tidak berjalannya instruksi Presiden menunjukkan kegagalan Yudhoyono dalam membangun kepemimpinan nasional. Semestinya, sebagai pemimpin, Presiden tidak menyalahkan anak buah, tetapi mengundurkan diri.

    Syarat kepemimpinan, lanjutnya, adalah mampu menunjukkan nilai-nilai yang diperjuangkan bersama. Syarat kedua adalah memiliki kapasitas untuk menggerakkan aparat di bawahnya untuk mencapai tujuan itu.

    Saat semua gagal, Yudhoyono tidak bisa menyalahkan menteri. Ini karena sebagai pemimpin, dia yang memilih menteri yang semestinya mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan profesional.

    Saat lebih dari 50 persen instruksi Presiden tidak dijalankan, roda pemerintahan tidak bergerak. Ini menunjukkan format kabinet yang tidak efektif.

    Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem) Martin Manurung di Jakarta, Selasa, menyebutkan, negara Indonesia tengah menuju kegagalan. Kegagalan itu bukanlah karena personalia kabinet, karena anggota kabinet dapat berganti orang, melainkan lebih karena tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Indonesia memerlukan pemimpin nasional yang bisa bersikap tegas.

    ”Tanpa kepemimpinan dan visi yang kuat dari pemimpin bangsa, kita akan gagal sebagai negara. Kita perlu pemimpin nasional yang tegas, yang tidak banyak bicara hanya untuk pencitraan. Kalau dia bisa berubah, kita akan beri kesempatan,” kata Martin.

    Kerisauan mahasiswa

    Di Jakarta, Selasa, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiwa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyampaikan keresahannya atas kondisi bangsa saat ini. Mereka gelisah karena cita-cita reformasi 1998 untuk memberantas korupsi tidak terlaksana.

    Selain menggelar aksi teatrikal di depan pintu masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memakai kostum gurita sebagai lambang korupsi yang semakin menyebar, aktivis LMND juga menyampaikan surat terbuka kepada KPK. Mereka menilai, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini justru berjalan mundur.

    Mahasiswa merasa penyelesaian kasus besar, seperti pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, kasus teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan dugaan korupsi oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, tidak jelas. Mereka menilai koruptor di dekat pusat kekuasaan terlalu kuat bagi KPK.

    Ketua Umum LMND Lamen Hendra Saputra mengatakan, mahasiswa mendesak KPK segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan. ”Kami masih menganggap KPK sebagai pilar pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami datangi KPK dan mendesak agar segera menuntaskan kasus korupsi di lingkaran Istana,” katanya.

    LMND juga mempertanyakan komitmen pemerintahan Yodhoyono dalam pemberantasan korupsi. Menurut Hendra, Presiden tidak bisa bersikap tegas. ”Jika ia seorang pemimpin yang berkarakter tegas dan berani, ia tidak akan melempar kesalahan kepada menterinya,” ujarnya.

    Agenda BEM

    Dari Bandung, Selasa, dilaporkan, pertemuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang digelar pada 24-28 Juli 2011 mengagendakan rencana kerja terkait diversifikasi gerakan mahasiswa empat bulan ke depan. Dalam pembahasan agenda, BEM juga melakukan inventarisasi isu terkait kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini.

    ”Bulan Oktober 2011 adalah dua tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Ini akan dijadikan momen untuk mengevaluasi kinerjanya,” ujar Penjabat Pelaksana Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Muhammad Sayyidi.

    Tizar Bijaksana, Presiden Keluarga Mahasiwa Institut Teknologi Bandung, menambahkan, selain membicarakan diversivikasi gerakan mahasiswa, Aliansi BEM Seluruh Indonesia juga berniat mengevaluasi kinerja BEM empat bulan ke belakang.

    Mahasiswa juga mengeluhkan kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Elite politik sibuk bertransaksi untuk hasrat kuasanya. (ina/lok/ody/dmu/ray)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pidato SBY Bagian Politik Pencitraan

    SURABAYA, KOMPAS – Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa istri dan anak-anaknya tidak maju pada Pemilihan Umum Presiden 2014 ditanggapi beragam.

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman M Siahaan, mengatakan, pernyataan Yudhoyono kemungkinan hanya politik pencitraan bahwa dia tidak menganut politik dinastik dan menggunakan kekuasaan untuk keluarganya dalam pemilu presiden.

    ”Jangan-jangan nanti, kalau sudah ada kebulatan tekad menjagokan istrinya, dia bilang tidak bisa mencegah kehendak rakyat sehingga akhirnya menyetujui juga,” kata Hotman di Surabaya, Jumat (10/6).

    Hotman meragukan bahwa Yudhoyono tak mengembangkan politik dinastik. Hal itu terlihat dari pengangkatan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Selain itu, politik dinastik juga tidak bisa dilihat hanya dalam hubungan batih (anak dan istri), tetapi harus dilihat dalam kekerabatan yang lebih luas. ”Memang mungkin tidak menyiapkan istri dan anaknya, tetapi dia kan juga bisa menyiapkan iparnya,” kata Hotman.

    Sementara pakar hukum tata negara, Fajrul Falaakh, mengatakan, pernyataan Yudhoyono itu terkait dengan banyaknya sorotan dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah dan Partai Demokrat. ”Pemerintah dan Partai Demokrat jadi sorotan, hulunya ke SBY. Mungkin saja dalam persepsi SBY, arah sorotan pada dasarnya kritik untuk mendiskreditkan dia,” kata Fajrul.

    Pernyataan itu juga cara halus Yudhoyono untuk menolak kritik-kritik yang ada dan dengan logika melambung. ”Ini cara dia untuk menanggapi sorotan masyarakat kepada pemerintah dan Partai Demokrat. Menurut dia, kritik sudah mengarah ke pribadinya, seperti SMS yang sangat personal beberapa waktu lalu. Maka, dia meresponsnya sebagai pribadi. Mungkin kritik yang ada sangat membekas pada perasaannya,” kata Fajrul.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai pernyataan itu merupakan pernyataan bersayap hingga harus dilihat sebagai pernyataan hari ini. Apalagi, calon presiden dari Partai Demokrat ditentukan majelis tinggi partai, bukan Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    ”Jika kelak ada survei yang menyatakan, ada anggota keluarga Yudhoyono yang berpotensi besar di Pilpres 2014, Yudhoyono dapat berkilah itu bukan keinginannya. Dia juga dapat mengatakan tidak dapat menghalangi karena itu hak anggota keluarganya sebagai warga negara dan rakyat menginginkannya,” kata Laode.

    Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan, Pilpres 2014 masih tiga tahun lagi dan berbagai perkembangan masih mungkin terjadi.

    Meski demikian, Partai Golkar menghormati pernyataan Yudhoyono itu. Pernyataan itu diharapkan diikuti para kepala daerah dengan tidak menyiapkan anggota keluarganya untuk menjadi kepala daerah.

    Yang harus diperhatikan, dalam politik, kadang apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

    ”Ingat juga, di Indonesia Young Leaders Forum 2011, Yudhoyono mengatakan, semuanya terserah kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Jadi, kalimat bahwa dia tidak menyiapkan siapa pun di Pilpres 2014 amat bersayap,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.
    (ano/fer/lok/iam/nwo)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Akbar: Presiden Tak Perlu Ragu Reshuffle

    Akbar Tanjung

    VIVAnews – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ragu merombak kabinet (reshuffle). Sebab, hasil evaluasi dan sejumlah jajak pendapat, Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai kurang cakap.

    “Kalau sudah begitu tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan perubahan kabinet,” kata Akbar di Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.

    Menurut Akbar, perombakan kabinet itu juga penting untuk kebaikan presiden sendiri. Maksudnya, bila pembantu-pembantunya kurang performa, program kinerja pun tidak akan jalan. “Reshuffle untuk siapa? Tentu beliau (SBY) ingin tercatat sebagai presiden yang berhasil,” katanya.

    Akbar menekankan, sebagai pimpinan dalam sistem presidensial, SBY tidak perlu ragu-ragu mengambil keputusan penting. Terlalu banyak mempertimbangkan koalisi justru membuat presiden tersandera.

    Akbar lantas mencontohkan satu kebijakan penting yang dia ambil jelang Pemilu 2004 yakni konvensi Partai Golkar. “Itu saya ambil kebijakan baru dan saya ambil risiko, saya bisa menang bisa kalah. Ternyata memang saya kalah, tapi saya anggap itu sesuatu yang kita bayar untuk pembelajaran politis.”

    Menurut Akbar, parameter dalam reshuffle harus digeser dari politik ke parameter kompetensi, kemampuan, dan pengalaman. “Saya pikir tidak perlu lagi terlalu kalkulatif dukungan politik,” ujarnya. (hs)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Merindukan Presiden Penjaga Konstitusi

    BAGAIMANAKAH selayaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat penyerangan dan pembantaian warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dan perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah? Menjawab pertanyaan semacam ini, sekitar satu setengah abad silam, Abraham Lincoln mengatakan: “Sebagai presiden, saya tak punya penglihatan kecuali penglihatan konstitusional.”

    Dilihat dengan kacamata konstitusi, rusuh Cikeusik dan Temanggung bukanlah peristiwa biasa. Di dua tempat itu, konstitusi kita diuji-juga kemampuan kita menjaga amanatnya. Seberapa jauh, sebagaimana diamanatkan konstitusi, kita mampu menjamin terselenggaranya kebebasan berkeyakinan bagi setiap orang? Seberapa jauh kita melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa kecuali? Seberapa jauh hukum kita tegakkan di atas dasar prinsip keadilan bagi semua warga negara? Dan, di atas segalanya, seberapa pandai kita merawat kemajemukan?

    Cikeusik dan Temanggung bukan yang pertama. Ada banyak kasus lain dalam beberapa tahun terakhir yang sesungguhnya merupakan ujian atas kemampuan kita menjaga amanat konstitusi: kebebasan berkeyakinan, perlindungan atas minoritas, penyelenggaraan hak asasi semua warga negara, kesamaan semua warga negara di depan hukum, dan pemeliharaan prinsip pokok kemajemukan. Sejauh ini, kita cenderung gagal. Kita pandai berpidato tentang pentingnya menjaga amanat konstitusi tapi sambil gagal menunaikannya.

    Prinsip asasi dalam konstitusi lebih sering kita tundukkan di bawah prinsip pragmatis konstituensi. Kebutuhan untuk populer di hadapan mayoritas konstituen politik jauh lebih penting dibandingkan dengan keharusan menjaga amanat konstitusi. Atas dasar salah kaprah yang keterlaluan ini, perlindungan atas hak konstitusional semua warga negara-khususnya kalangan minoritas-pun diabaikan. Popularitas di hadapan khalayak mayoritas dipandang lebih penting dan berguna.

    Kita pun tak punya kegagahan seperti yang ditunjukkan Presiden Barack Obama pada tengah Agustus tahun lalu. Di tengah ancaman kejatuhan popularitas di hadapan mayoritas warga Amerika, Obama bergeming memposisikan diri sebagai penjaga konstitusi ketika bersikap tentang pembangunan masjid dan pusat kegiatan Islam dua blok dari bekas puing serangan teroris pada 11 September 2001 di New York.

    Atas nama konstitusi, Obama menegaskan bahwa sebagai warga negara dan presiden, ia percaya bahwa “pemeluk agama Islam memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama mereka sebagaimana dimiliki oleh semua orang di Amerika”. Ia memilih menjadi penjaga konstitusi sekalipun pilihan ini berbiaya politik amat mahal: popularitasnya di hadapan khalayak mayoritas terjun bebas.

    Obama menegaskan bahwa menjaga amanat konstitusi adalah kewajiban yang tak bisa dikompromikan. Melepaskan kewajiban ini sama artinya dengan kehilangan kelayakan sama sekali sebagai seorang presiden.

    Dengan mengutip Lincoln dan mencontohkan Obama, saya tak bermaksud mempertontonkan keterpesonaan pada Amerika. Saya hanya ingin menandaskan kerinduan pada seorang presiden yang tahu diri dan pandai memposisikan diri. Seorang presiden yang senantiasa memandang setiap persoalan dengan penglihatan konstitusional.

    Saya rindu presiden yang keras, tegas, dan terarah melawan semua jenis persekusi yang dilakukan siapa pun kepada siapa pun, atas nama apa pun. Saya rindu presiden yang berdiri gagah melindungi kalangan minoritas dari segenap kemungkinan perundungan, terlebih-lebih dalam bentuk kekerasan dan pembantaian.

    Saya rindu presiden yang bergegas menyatakan sikapnya dan memobilisasi semua sumber daya kekuasaan di tangannya untuk melawan semua jenis penistaan kemanusiaan yang dilakukan satu pihak atas pihak lainnya. Saya rindu presiden yang mengambil posisi tegas dan tanpa kompromi sebagai penjaga konstitusi.

    Saya merindukan penjaga konstitusi yang gagah, tapi yang hadir penjaga popularitas yang mumpuni. Saya merindukan pemimpin tegas dan terarah, tapi yang ada adalah seorang master penjaga citra yang senang bekerja berputar-putar.

    Sejauh ini saya merasa kerinduan saya tak terobati.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang belum pernah terbukti melanggar konstitusi. Tetapi Presiden tak juga menunjukkan kegagahan seorang penjaga konstitusi. Ketika mesti menegaskan sikap yang berbasis konstitusi, Presiden selalu terperangkap ambigu. Presiden kerap tak menggunakan penglihatan konstitusional atau mengaburkannya dengan bekerja seolah-olah perundungan atas konstitusi bukanlah perkara penting dan genting.

    Sekalipun menilai Presiden sejauh ini gagal menunaikan kewajiban asasinya sebagai penjaga konstitusi, saya tak mau nyinyir dan genit menuntut Presiden mundur. Kegagalan Presiden sejauh ini mendatangkan persoalan amat serius: absennya otoritas politik yang padu untuk menegakkan hukum dan menjalankan mekanisme ganjaran dan sanksi yang adil. Kegagalan itu secara tak langsung memfasilitasi bertahan dan berkembangnya praktek kekerasan yang dilakukan berbagai kelompok. Secara tak langsung, Presiden melakukan pembiaran atas perundungan kaum minoritas dan pelecehan kemajemukan.

    Alih-alih memecahkan persoalan-persoalan itu, mundurnya Presiden hanya akan memfasilitasi kekosongan otoritas sepanjang masa transisi kekuasaan dan karenanya akan memperumit masalah dan memperburuk keadaan. Meminta Presiden mundur karena eskalasi kekerasan belakangan ini bukanlah pemecahan masalah yang tepat; seperti menggaruk lutut padahal kening yang gatal.

    Alih-alih menuntut Presiden “mundur”, saya menuntut Presiden “maju”. Atas dasar kepentingan dan kegentingan yang memaksa, sudah selayaknya Presiden menegaskan dirinya sebagai penjaga konstitusi. Presiden harus menundukkan kepentingan pragmatis untuk populer di hadapan konstituen di bawah kewajiban asasinya sebagai perawat kemajemukan.

    Presiden harus segera maju dengan berlaku sebagai Pemimpin dengan “P” besar dengan menjadi pelayan tugas-tugas kemanusiaan. Presiden harus menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tegas dan terarah. Presiden selayaknya segera sadar bahwa kekisruhan, kekacauan, pelecehan hukum, dan kekerasan tumbuh subur di atas kepemimpinan yang lembek, tak tegas, tak terarah.

    Jika tak maju mengambil posisi itu, saya khawatir Presiden Yudhoyono hanya akan dikenang sebagai presiden yang sukses mempertahankan kekuasaannya di tengah kompetisi politik yang amat ketat dan sebagai politikus yang pandai mematut-matut dirinya melalui kerja pencitraan yang mumpuni.

    Sukses itu pun menjadi artifisial lantaran terbangun di atas dua kegagalan mendasar: gagal menjaga konstitusi sekaligus gagal membuktikan bahwa kita punya konstitusi yang demokratis. “Konstitusi demokratis,” kata Cass R. Sunstein (Designing Democracy: What Constitutions Do, 2001), pertama-tama tak diukur dari kemampuannya dalam menjamin tegaknya kekuasaan mayoritas, tapi dari kemampuannya membangun kerangka kelembagaan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya hak dasar semua orang.

    Kita memang patut menuntut Presiden maju. Tapi tak berarti bahwa sebagai warga negara kita tak punya kewajiban konstitusional setara. Perlawanan atas segenap bentuk pelecehan amanat-amanat konstitusi adalah kewajiban sekaligus tugas sejarah yang mesti diemban setiap orang. Kita tak bisa dan tak boleh menuding Presiden sambil menanggalkan kewajiban kita sendiri.

    Menuntut Presiden maju dan menjadi penjaga konstitusi adalah konsekuensi logis saja dari mekanisme demokratis yang kita jalani. Melalui pemilihan umum kita sudah memberikan mandat kepada Presiden untuk berkuasa. Atas nama mandat itulah kita menuntut Presiden untuk mengendalikan semua sumber daya kekuasaan di tangannya dalam setiap situasi penting dan genting.

    Di tengah penting dan gentingnya tragedi kemanusiaan di Cikeusik, Temanggung, dan di mana saja, kita tak merindukan presiden yang mendulang popularitas semata, tapi presiden yang setia menjaga konstitusi kita.

    Eep Saefulloh Fatah, Pendiri dan CEO PolMark Indonesia, political marketing consulting

    Source: Tempo Interaktif

    Posted with WordPress for BlackBerry.