Jakarta, Kompas – Masyarakat semestinya mampu menekan dan mendorong partai-partai politik mengusung calon-calon presiden yang relatif bersih. Tanpa figur-figur baru yang menjadi capres alternatif, negeri ini akan terus tersandera berbagai masalah.
Hal ini disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra dan Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia Antonius Benny Susetyo Pr, secara terpisah, Sabtu (6/8), di Jakarta. ”Bangsa ini perlu keberanian untuk keluar dari masa lalu dan memunculkan figur baru yang tanpa cacat. Tanpa keberanian ini, kita akan terus tersandera masa lalu,” tutur Benny.
Sementara itu, kemarin, di Jakarta, Ketua Dewan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, para purnawirawan menilai, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo cukup layak sebagai calon presiden. Namun, kata Kiki, keberadaannya sebagai adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirasakan menimbulkan kesan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.
Titik lemah
Calon-calon yang sudah mulai muncul, menurut Azyumardi Azra yang juga Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, umumnya memiliki titik lemah masing-masing. Aburizal Bakrie terkait kasus Lapindo, Sri Mulyani Indrawati dengan masalah Bank Century, sedangkan Prabowo dan Wiranto memiliki catatan negatif terkait masalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dimunculkan lebih banyak calon yang memiliki kredibilitas, integritas, dan relatif tidak bermasalah.
Sosok calon presiden juga semestinya berjiwa keindonesiaan, tetapi berpikir global, dan memiliki visi pemerdekaan dari berbagai masalah yang menyandera bangsa.
Namun, menurut mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, sepanjang capres harus diajukan partai politik, yang kini sudah tidak bisa diharapkan masyarakat, tidak ada kesempatan bagi calon berintegritas untuk muncul. Sebaliknya, harapan masyarakat kepada parpol semakin habis dengan berbagai skandal yang muncul bertubi-tubi.
Oleh karena itu, lanjut Benny, masyarakat sipil semestinya bisa menggunakan kesadaran politik yang ada dan menjadi kekuatan penyeimbang yang mengubah kultur politik. Gerakan, misalnya, bisa dimulai dengan kampanye golput dan penolakan memilih parpol yang mengusung figur lama. Ini bisa dilakukan dengan menggalang sekitar 30 juta pengguna jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter. Gerakan ini bisa menjadi kekuatan baru masyarakat sipil yang memotong generasi masa lalu yang gagal dan mencari pemimpin baru alternatif.
Azyumardi Azra menegaskan, masyarakatlah yang paling berperan dalam pemilihan, sedangkan hegemoni partai hanya pada saat pencalonan. Oleh karena itu, semestinya masyarakat memiliki kekuatan untuk mendesak parpol supaya mengajukan calon pemimpin berkualitas.
Cukup muda
Kiki Syahnakri, di Jakarta, menegaskan bahwa calon pemimpin Indonesia mendatang semestinya cukup muda, bermoral, serta bisa menjadi teladan.
Menurut Kiki, sampai saat ini, para purnawirawan TNI AD masih menginventarisasi nama-nama sosok yang memenuhi kriteria. Di sisi lain, purnawirawan TNI AD siap mengawal Pemilu 2014 bebas dari campur tangan asing.
Ia juga menyatakan, PPAD secara institusional tidak mendukung salah satu kandidat. Namun, secara informal, diskusi untuk mencari sosok yang layak sebagai calon presiden terus dilakukan.
”Harapannya paling tua 55 tahun, cukup matang, dan belum pikun ketika menjabat dua periode jabatan. Selain itu, berkarakter keindonesiaan dan pancasilais, menerapkan musyawarah mufakat dan mengutamakan kekuatan ide, serta harus berani membatalkan demokrasi voting yang tidak membawa manfaat,” tutur Kiki seusai peringatan hari jadi PPAD.
Kemarin, Ketua Umum PPAD Soerjadi juga mengukuhkan Ketua DPW PPAD DKI Jakarta Prijanto, yang juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Selain kompeten, kandidat presiden semestinya tidak semata mencari kekuasaan, tetapi tetap memperjuangkan kepentingan nasional. Figur tersebut juga harus bersih dan bermoral terpuji sehingga mampu menjadi teladan. ”Calon pasti ada, tetapi belum muncul. Yang jelas, calon yang ada sekarang tidak layak,” ujar Kiki.
Ke depan, menurut Kiki, PPAD akan mengawal supaya Pemilu 2014 bersih dari campur tangan asing. Para purnawirawan juga akan mengarahkan pemilih, terutama dari keluarga besar purnawirawan, untuk memilih kandidat dengan kriteria-kriteria yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan pemimpin terpilih bukan malah berpihak ke kepentingan asing.
Hal itu karena, menurut Kiki mengutip Bung Hatta, selama belum makmur, bersehati dengan Barat bukan ditolong, tetapi ”digolong”. Kendati tidak anti-Barat karena tetap memerlukan kemitraan dengan pihak asing, semua harus didasarkan hubungan egaliter. ”Kita juga harus waspada, tidak ada makan siang gratis,” ujarnya.
Sebelumnya, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan, nama-nama yang dipromosikan partai politik saat ini sebagian besar stok lama yang bermasalah. ”Bukan hanya masalah stok lamanya, tetapi sebagian besar bermasalah dari rekam jejak politik dan hukum. Ada yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM,” kata Syamsuddin di Jakarta, Jumat (5/8).
Selain itu, kata Syamsuddin, partai politik yang mencalonkan juga terindikasi bermasalah. ”Saya berpendapat politisi dan partai politik yang bermasalah tidak memiliki hak moral lagi untuk maju sebagai calon atau memajukan calon presiden untuk pemilu mendatang. Kan, sudah terbukti gagal. Kita mesti mencari sumber kepemimpinan baru, masak diubek di parpol saja,” katanya.
Syamsuddin mengatakan bahwa apabila partai politik tetap memaksakan calon-calon yang selama ini menyimpan masalah tersebut untuk bertarung dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang, rakyat justru enggan berpartisipasi dalam pemilu. Dia memprediksi angka golput akan semakin tinggi sehingga keabsahan pemerintahan terpilih bisa dipertanyakan.
”Calon-calon parpol sekarang ini malah membuat orang malas nyoblos,” tutur Syamsuddin. (BIL/INA)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.