siwah.com

Tag: public satisfaction

  • Di Balik Cerita Partai Demokrat

    Lunturnya kepercayaan orang kepada Partai Demokrat seperti ditulis Hanta Yuda AR (Kompas, 7/7) berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi-politik Indonesia.

    Naik dan turunnya partai politik (parpol), seperti dialami Partai Demokrat (PD), terjadi dalam konteks karakteristik itu: interaksi antara sektor swasta, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Mirip Golkar semasa Orde Baru, PD memanfaatkan karakteristik itu dan memperkuat diri. Seperti halnya pada Golkar, pemanfaatan itu akan jadi beban dan berpotensi memundurkan PD di masa depan.

    Hal pertama adalah belum tumbuhnya kelas kapitalis yang independen. Masih terlalu banyak pengusaha bergantung pada proyek pemerintah dan bergerak di sektor ekonomi berbasis konsesi, seperti pertambangan dan perkebunan. Mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin merupakan contoh sempurna pengusaha seperti itu.

    Robison (1986) menyebutkan, situasi demikian berlangsung sejak kekuasaan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. VOC tak memperkenalkan produksi berbasis kapitalis, tetapi malah memperkuat model yang telah lama berjalan: penggunaan kekuasaan politik melalui para priayi. Hingga akhir abad ke-19, produksi masih bergantung pada penguasaan tenaga kerja melalui tanam paksa dan tanah yang bersumber dari legitimasi politik.

    Para priayi saat itu memilih jadi birokrat daripada pengusaha berdasarkan pertimbangan rasional bahwa kekuasaan ekonomi-politik birokrat jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik tanah yang independen.

    Meski sistem ekonomi kapitalis mulai dibangun memasuki abad ke-20, peran pemerintah tetap sangat besar. Pengusaha Tionghoa yang sangat efisien dan terorganisasi tak akan bisa mengembangkan bisnis tanpa ”restu” pemerintah (Robison, 1986).

    Hanya di beberapa tempat kelas kapitalis bisa tumbuh kuat, seperti di pesisir utara Jawa dan Sumatera Barat. Pada Orde Lama dan Orde Baru yang otoriter, kelas kapitalis ini tetap lemah vis-à- vis pemerintah. Ini berbeda betul dengan sejarah tumbuh kelas borjuis di Eropa yang melawan priayi di sana. Hasilnya ada: kelas kapitalis yang relatif independen atas pemerintah hingga saat ini.

    Seperti Golkar

    Seperti Golkar semasa Orde Baru, PD berhasil mengelola kepentingan pengusaha dengan baik. Sukses pada Pemilu 2009 tak terlepas dari dukungan finansial pengusaha yang sekarang berbalik jadi beban balas budi dan bikin pemerintahan tak efektif.

    Hal kedua, peran pemerintah terlampau besar. Peran besar ini dapat dibagi dalam beberapa aspek. APBN adalah salah satunya. Dalam periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, (1) APBN meningkat lebih dari dua kali lipat hingga lebih dari Rp 1.000 triliun dan (2) rasio pajak terhadap pendapatan domestik bruto meningkat. Namun, dalam tata kelola pemerintahan yang minim transparansi dan akuntabilitas, pencapaian itu juga sumber masalah.

    Hal selanjutnya adalah keberadaan BUMN di sektor ekonomi yang menghasilkan untung tinggi dalam perbankan, tambang, dan telekomunikasi. Hal terakhir adalah industri berbasis konsesi yang nasibnya ditentukan regulasi pemerintah, seperti pertambangan, perkebunan, dan rokok.

    SBY berhasil mendongkrak suara PD memanfaatkan besarnya anggaran negara melalui dana bantuan langsung tunai dan beraneka program karitatif. Sebesar apa pun dana milik partai oposisi, itu tak berarti dibandingkan besaran APBN. Maka, hampir semua parpol memilih jadi bagian pemerintahan.

    Risiko muncul saat kegiatan pencarian rente itu terungkap kepada publik. PD sebagai partai berkuasa akan tampil sebagai pelaku utama dan jadi sasaran hujatan seperti Golkar pada 1998.

    Peran pemerintah yang besar dan berdampak negatif ini telah berlangsung ratusan tahun. John Joseph Stockdale dalam Island of Java (1811) mencatat, peran pemerintah yang besar dan despotik membuat orang di Pulau Jawa cenderung malas karena tak punya kepastian hak milik.

    Faktor ketiga dalam cerita di balik titik balik PD adalah lemahnya organisasi masyarakat sipil dalam penggalangan dukungan akar rumput dan dana independen. Pengecualian hanya terjadi pada organisasi keagamaan. Dalam situasi seperti ini, cukup banyak aktivis hak asasi manusia dan kebebasan beragama serta intelektual ekonomi, politik, dan hukum dirangkul PD.

    Langkah ini efektif meredam kritik atas karut-marut ekonomi, hukum, dan kebebasan beragama yang tak diperbaiki pemerintahan SBY. Sayangnya, dukungan aktivis partisan ini bermanfaat hanya dalam wacana abstrak, tetapi menemui jalan buntu di hadapan kegagalan pemerintahan SBY dan PD yang konkret.

    Tak otomatis PD terpuruk ke depan, terutama pada 2014. Bergantung pada kemampuannya memainkan kelas kapitalis yang tak independen, peran pemerintah yang besar, dan lemahnya organisasi masyarakat sipil. SBY dan PD bisa menggebrak dengan kebijakan karitatif baru pada 2013 dan 2014.

    Politik adalah soal kompetisi. Bagaimana parpol lain merespons melemahnya PD dengan tawaran lebih baik dan menemukan figur menjadi hal penting. Ihwal kemampuan pemerintahan SBY dan PD menyumbangkan perubahan yang berdampak dan berkelanjutan bagi Indonesia: kita pesimistis!

    Tata Mustasya Anggota Tim Perumus Visi Indonesia 2033

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Titik Balik Demokrat?

    Kepercayaan publik yang kian luntur terhadap Partai Demokrat tecermin dalam hasil jajak pendapat Kompas, Senin (4/7). Menurut jajak pendapat itu, hanya tersisa 35,6 persen pemilih Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 yang akan tetap kembali memilihnya.

    Pasalnya, publik kian tak yakin Partai Demokrat dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati.

    Padahal, sebelumnya partai yang kelahirannya dibidani Susilo Bambang Yudhoyono ini—belum genap berusia delapan tahun—berhasil meraih kemenangan spektakuler dalam pemilu legislatif 2009 dengan memperoleh 20,8 persen suara dan 148 kursi DPR sekaligus meraih prestasi gemilang memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran. Saat itulah puncak keemasan perjalanan Partai Demokrat.

    Namun, belum genap pula berusia 10 tahun, partai yang dideklarasikan pada 9 September 2001 itu mulai memperlihatkan tanda-tanda mengalami titik balik sejarahnya. Gejala ini memunculkan pertanyaan reflektif: apa saja kekuatan utama Partai Demokrat pada 2009, lalu apa pula tanda-tanda melemahnya kekuatan itu.

    Kekuatan 2009

    Paling tidak ada empat penyangga kekuatan elektabilitas Partai Demokrat yang berhasil mengantarkannya sebagai pemenang Pemilu 2009. Pertama, kekuatan figur sentral Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun persentase dukungan terhadap Yudhoyono jauh lebih tinggi dari perolehan dukungan terhadap Partai Demokrat, elektabilitas keduanya berkorelasi positif. Artinya, dukungan terhadap Yudhoyono berpengaruh pada Partai Demokrat. Karena itu, kekuatan figur Yudhoyono merupakan salah satu kunci kemenangan Partai Demokrat pada 2009.

    Kedua, kekuatan kinerja pemerintah. Partai Demokrat berhasil mengklaim program-program populis dan keberhasilan pemerintah—seperti bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, dan PNPM Mandiri—menjadi prestasinya. Meski Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga berperan penting, klaim keberhasilan itu berhasil dicitrakan sepenuhnya sebagai kesuksesan Partai Demokrat. Karena itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga jadi faktor penting kemenangan Partai Demokrat pada 2009.

    Ketiga, kekuatan Partai Demokrat sebagai partai yang paling positif citranya dalam persepsi pemilih berdasarkan survei-survei menjelang Pemilu 2009. Partai Demokrat dianggap sebagai partai paling bersih dari korupsi. Citra bersih dan antikorupsi ini juga mendukung kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

    Keempat, kekuatan soliditas internal. Kalaupun ada faksionalisme di Partai Demokrat, tentu tak sekuat di Partai Golkar karena adanya kekuatan figur Yudhoyono sebagai pemersatu partai. Faktor soliditas dan keberhasilan mengelola faksionalisme ini juga jadi faktor pendukung kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

    Keempat faktor inilah penyangga utama kekuatan Partai Demokrat pada 2009. Lalu, bagaimana kondisinya hari-hari ini? Apakah keempat modalitas itu masih kukuh dan dapat diandalkan pada 2014?

    Titik kritis 2014

    Tanda-tanda Partai Demokrat mulai mengalami titik kritis terindikasi dari melemahnya empat penyangga kekuatan elektoralnya selama ini. Pertama, kekuatan figur dan karisma Yudhoyono mulai mengalami titik balik. Yudhoyono yang tidak dapat dicalonkan lagi dalam Pemilu 2014 akan berpengaruh terhadap Partai Demokrat, apalagi jika tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Yudhoyono semakin merurun. Artinya, figur Yudhoyono tak dapat lagi diandalkan sebagai jualan utama Partai Demokrat pada 2014. Kalaupun masih, dipastikan daya tariknya tak sekuat pada 2009. Hal ini menjadi titik kritis bagi Partai Demokrat pada 2014 mengingat Partai Demokrat sejak awal mengalami personalisasi dan menjadikan figur sebagai jualan utama.

    Kedua, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. Indikasi itu terlihat dari tren penurunan dalam hasil jajak pendapat dan survei belakangan ini. Pemerintah dinilai gagal menuntaskan kasus-kasus besar, seperti Bank Century, mafia perpajakan, rekening gendut pejabat kepolisian, dan yang paling anyar adalah kasus Nazaruddin. Jika tak ada prestasi luar biasa dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus menurun, hal itu akan menjadi kabar buruk bagi Partai Demokrat.

    Ketiga, citra Partai Demokrat sebagai partai bersih dan antikorupsi semakin memudar, terutama setelah mencuatnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati. Sebelumnya beberapa kasus juga menyerempet nama-nama petinggi Partai Demokrat di pusat dan di daerah. Sinyalemen itu setidaknya terbaca dari jajak pendapat Kompas pada 4 Juli bahwa 71,5 persen menganggap citra Partai Demokrat buruk. Memburuknya citra Partai Demokrat menjadi titik kritis dalam menghadapi Pemilu 2014.

    Keempat, soliditas Partai Demokrat semakin melemah akibat menguatnya pertarungan faksi-faksi internal yang dipicu kasus Nazaruddin. Bahkan, belakangan mulai muncul isu kongres luar biasa. Para elite dalam faksi cenderung saling melemahkan. Seandainya gagal mengelola faksionalisme itu, terancamlah Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

    Keempat hal inilah titik kritis Partai Demokrat pada 2014 yang dapat diprediksi sejak awal. Tahun lalu, bertepatan dengan kongres partai ini di Bandung, saya menulis di harian ini tentang ”Problem Gigantisme Demokrat” (21/5/2010). Partai Demokrat mengidap ”politik gigantisme”, suatu kondisi di mana postur elektoral meraksasa dalam rentang usia relatif pendek, sementara postur kelembagaan tak sanggup mengimbangi, menyebabkan beberapa risiko komplikasi politik, di antaranya problem ketergantungan pada figur Yudhoyono dan ancaman faksionalisme.

    Posisi Yudhoyono sebagai ”Bapak” bagi semua ”kelompok” dan faksi politik di dalam Partai Demokrat menyebabkan elite Partai Demokrat tak terbiasa menyelesaikan persoalan internal secara mandiri dan terlembaga. Dampaknya, sumber konflik itu tak pernah tuntas. Kondisi inilah yang akan jadi bom waktu bagi Partai Demokrat ketika kekuasaan dan karisma Yudhoyono memudar.

    Akhirnya, semua berpulang kepada Yudhoyono dan elite Partai Demokat. Sejauh mana kesungguhan dalam mengurangi ketergantungan pada figur Yudhoyono sembari menyiapkan calon presiden 2014; sukses menuntaskan kasus besar untuk meningkatkan kepercayaan publik; serius membersihkan citra partai; dan berhasil mengelola faksionalisme. Jika keempat itu gagal, hampir dapat dipastikan Demokrat akan mengalami titik balik sejarahnya.

    HANTA YUDA AR Peneliti dan Analis Politik The Indonesian Institute

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tanggapi Serius

    Jakarta, Kompas – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan rakyat pada pemerintah (Kompas, 27/6) harus ditanggapi serius. Penurunan itu pasti terkait dengan banyaknya persoalan di masyarakat yang belum dapat diselesaikan pemerintah.

    Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung W, Senin (27/6) di Jakarta. ”Penurunan tingkat kepuasan saat ini adalah anomali karena makroekonomi Indonesia cukup baik. Pemerintah juga tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Penurunan kepuasan itu lebih terkait dengan kredibilitas pemerintah,” katanya.

    Pemerintah harus lebih bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. ”Persoalan tidak cukup diselesaikan dengan membentuk satuan tugas (satgas). Bahkan, banyak satgas yang kontraproduktif sebab terlalu berlebihan. Sebenarnya kementerian dan lembaga banyak yang mampu menyelesaikan persoalan,” ujar Pramono.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menambahkan, pemerintah harus segera bekerja nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pasalnya, penurunan tingkat kepuasan rakyat ini, apalagi jika terus dibiarkan hingga di bawah 40 persen, akan mengganggu efektivitas pemerintahan. Program pemerintah pun akan diacuhkan masyarakat. Kondisi itu bisa berbahaya.

    Peringatan masyarakat

    Secara terpisah, Senin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengingatkan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tak reaktif membantah hasil survei yang menunjukkan penurunan kepuasan rakyat atas kinerja mereka. Hal ini justru merupakan peringatan keras dari masyarakat.

    Saat kepercayaan rakyat menurun sampai di bawah 50 persen, menurut Iberamsjah, tidak ada lagi legitimasi pemerintah di mata rakyat. ”Di luar negeri, ketika ada 2-3 survei menunjukkan tak ada trust (kepercayaan) rakyat, presiden akan meletakkan jabatan karena rasa bertanggung jawab, malu, dan sadar sudah tak dikehendaki,” tutur Iberamsjah.

    Menurut Iberamsjah, Yudhoyono dan pembantunya tak perlu kebakaran jenggot membantah hasil survei. Contohnya, bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, yang mengatakan masih ada tepuk tangan ketika dia menyebut nama Yudhoyono, dinilai tak relevan. ”Tepuk tangan belum tentu setuju, senang, atau mendukung. Bisa saja mengejek. Saya percaya hasil survei itu,” katanya.

    Kacung Marijan menilai, hasil survei terasa wajar melihat banyak pemberitaan mengenai keburukan orang atau kelompok yang dekat dengan pemerintahan dan Yudhoyono. (nwo/ina)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ini Penyebab Turunnya Popularitas SBY

    VIVAnews -Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menurun. Berdasarkan hasil survei terbaru Lingkaran Survey Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat saat ini hanya 47,2 persen.

    Menurut peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono, setidaknya ada empat hal yeng menyebabkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap popularitas pemerintahan SBY.

    Pertama, tidak terselesaikannya sejumlah kasus nasional, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, bailout Bank Century, kekerasan Ahmadiyah, dan kasus mantan bendaraha umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

    Beberapa komunitas, kata dia, kecewa karena kasus-kasus itu belum juga dituntaskan oleh  pemerintahan SBY.

    Kedua, SBY dinilai terlalu reaktif dalam menyikapi kasus yang menyangkut dirinya. Namun, dia sangat terlambat bereaksi terhadap kasus yang menyangkut rakyatnya. Sunarto mencontohkan kasus SMS ‘serangan’ kepada SBY yang diduga dari Muhammad Nazaruddin. “Bayangkan, SMS beredar hanya hitungan hari langsung reaksi. Bandingkan, kasus TKI dipancung, SBY bereaksi hitungan hari kesekian. Lebih lamban dari reaksi atas SMS,” kata dia.

    Contoh lain, kata dia, ‘curhat’ SBY soal gaji presiden belum naik selama tujuh tahun. “Curhat-curhat ini menyumbang turunnya persepsi kinerja SBY.”

    Sementara itu, faktor ketiga  adalah SBY tak punya operator politik yang kuat. Wakil Presiden Boediono dinilai tak menunjang kecepatan kinerja SBY. Sementara Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dinilai tak punya power sebagaimana partai lain.

    Tidak ada menteri yang menjadi power center untuk mengendalikan menteri lainnya. Staf khusus terkadang jadi pemadam kebakaran kasus besar. “Setgab sendiri tidak begitu  efektif. Di dalamnya selalu diwarnai kompetisi internal. Partai yang ada di dalamnya tidak satu suara,” kata dia.

    Sedangkan, faktor keempat yang menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat menurun disebabkan SBY dianggap tak berdaya di ‘kandangnya’ sendiri. Faktor ini terjadi dalam kasus dugaan suap yang diduga dilakukan Muhammad Nazaruddin dalam pembangunan wisma atlet di Palembang.

    “Nazar menolak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak publik menduga Nazaruddin memegang kotak pandora,” kata Sunarto.

    “Demokrat memang jadi objek sorotan. Kasus Nazar dianggap sebagai blunder. Mana mungkin SBY berdiri paling depan pemberantasan korupsi. Dalam tubuh partainya ada korupsi.”

    Menurut Sunarto, keempat faktor itu saling berkaitan dalam menurunkan popularitas SBY di mata rakyatnya. “Tidak ada faktor tunggal. Semua berperan,” kata dia.

    SBY terpilih dengan suara 60,8 persen. Pada awal 2011, popularitasnya menurun menjadi 56 persen. Sedangkan saat ini menjadi 47,2 persen. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Popularitas SBY Turun, Ini Tanggapan Jubir

    VIVAnews – Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha belum dapat mengomentari survei Lingkaran Survei Indonesia yang menyatakan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin merosot. Popularitas Presiden yang terpilih dengan 60,8 persen suara turun menjadi di bawah 50 persen.

    “Saya belum bisa beri komentar lebih lanjut, karena saya belum membaca laporan mereka,” kata Julian saat dihubungi VIVAnews.com, Minggu.

    Julian mengungkapkan, untuk mengomentari suatu hasil survei maka harus membaca laporan tersebut secara lengkap agar, dirinya dapat menanggapi hasil survei ini lebih akurat. Hal-hal seperti koresponden, parameter apa saja yang digunakan dan lain sebagainya.

    “Butuh data yang lebih komprehensif. Saya harus tahu parameternya, respondennya, dan lain-lain,” ujar dia.

    Menurut dia, yang lebih penting bahwa satu survei dilakukan tentunya alasan dan tujuannya. Seberapa pun objektifnya satu survei tentu di dalamnya ada nilai-nilai yang ikut menentukan, seperti dalam pengambilan sampel atau tujuan utama survei.

    Julian juga menegaskan bahwa sangat penting mendapatkan data-data survei tersebut secara lengkap karena menyangkut pemerintahan dan presiden SBY. “Penting bagi saya mengetahui,” ujarnya.

    Dia juga menyayangkan survei ini sulit diakses melalui internat, sehingga sulit  mengetahui parameter survei tersebut.

    Berdasarkan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden SBY kembali menurun. Tingkat kepuasan masyarakat saat ini hanya 47,2 persen.

    Survei ini berdasarkan data survei lapangan yang diambil pada 1-7 Juni 2011. Responden dipilih secara acak berjumlah 1.200 yang mewakili 33 provinsi. Wawancara tatap muka dengan margin of error plus minus 2,9 persen. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Demokrat Tuding Survei LSI sekadar Diskreditkan SBY

    Partai Demokrat

    JAKARTA–MICOM: Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan ada niatan yang patut dipertanyakan, dibalik survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia. Bahkan, Ramadhan menyebutkan survei yang dilakukan LSI tersebut ngawur.

    “Kalau popularitas naik-turun itu sudah biasa. Namun kalau turunnya besar dan terlalu jauh seperti yang diperlihatkan LSI, aneh juga. Saya justru mempertanyakan niatan LSI. Apalagi kalau faktor penyebabnya tidak relevan,” ujar Ramadhan di Jakarta, Minggu (26/6).

    Ramadhan menegaskan, sangat tidak relevan menghubungkan kasus Nazaruddin dengan kinerja dan popularitas SBY. Pasalnya, di Internal PD sudah diberikan sanksi pemberhentian. Sedangkan untuk kasus hukumnya, tentu merupakan tanggungjawab KPK. “Publik sudah cerdas dan bisa menilai apa yang telah SBY dan Demokrat lakukan untuk pemberantasan korupsi. Kalau KPK dan penegak hukum belum bisa memproses Nazaruddin secara optimal, kenapa SBY yang jadi kambing hitam,” tukasnya. (Mad/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kepuasan Rakyat Kian Turun

    Lingkaran Survei Indonesia

    Jakarta, Kompas – Semakin sedikit warga yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ketidakpuasan rakyat itu diprediksi belum akan menimbulkan gangguan pada kekuasaan seperti tahun 1998.

    Dalam lima kali survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pada Januari 2010 hingga Juni 2011, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Yudhoyono terus menurun, mulai 63,1 persen pada Januari dan April 2010. Pada September 2010, tingkat kepuasan turun menjadi 60,7 persen dan menjadi 56,7 persen pada Januari 2011. Pada survei 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden yang dipilih acak dengan ambang kesalahan 2,9 persen, hanya 47,2 persen yang masih mengatakan puas atas kinerja Presiden Yudhoyono.

    Direktur PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik Sunarto Ciptoharjono, Minggu (26/6), di Jakarta, mengatakan, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Yudhoyono untuk pertama kali sejak 2009 di bawah 50 persen. Batas 50 persen ini dianggap sebagai angka kritis dan batas mayoritas.

    Rendahnya persepsi masyarakat ini mencakup bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan keamanan. Jumlah responden yang menyatakan kondisi ekonomi semakin buruk bertambah dari 32,4 persen pada Januari 2011 menjadi 35,7 persen. Kondisi politik dinilai memburuk oleh 33,9 persen responden. Demikian pula dengan penegakan hukum (33,1 persen) dan keamanan (14,9 persen).

    Semakin tinggi pendidikan responden, semakin banyak pula yang menyatakan ketidakpuasan. Adapun warga yang paling sedikit menyatakan puas dengan kepemimpinan Yudhoyono umumnya adalah pendukung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Menurut Sunarto, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono disebabkan banyak janji untuk menyelesaikan berbagai kasus yang tak terpenuhi. Dalam soal penegakan hak asasi manusia (HAM), Yudhoyono dinilai gagal menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Ia juga mengecewakan komunitas politik dengan terkatung-katungnya kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Akibatnya, rumor terkait kemungkinan dana Bank Century mengalir kepada partai politik dan calon presiden pada Pemilu 2009 tidak terjawab.

    Yudhoyono juga hanya berjanji membubarkan organisasi radikal, tetapi tak terbukti. Kasus kekerasan pada aktivis Ahmadiyah, ditambah merebaknya ekstremisme, juga tidak terselesaikan. Kasus korupsi umumnya tak selesai kendati Yudhoyono berjanji akan berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Pada kasus terakhir yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, penanganannya juga tidak jelas. Akibatnya, kata Sunarto, muncul persepsi publik yang menduga banyak pejabat terlibat di balik kasus Nazaruddin.

    Karena survei dilakukan sebelum eksekusi hukuman pancung terhadap Ruyati, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, kata Sunarto, jika kini diadakan survei lagi, bisa saja persepsi kepuasan publik atas kinerja Yudhoyono merosot lagi.

    Mereka tepuk tangan

    Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menolak hasil survei LSI itu. Ia yakin kepuasan rakyat pada pemerintahan Yudhoyono tetap tinggi. ”Terbukti saya sering ke daerah, dan ketika saya menyebutkan nama Pak Yudhoyono, mereka tepuk tangan. Jadi, saya merasakan ada sesuatu yang tidak benar,” katanya, Minggu.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar juga menyatakan, tak ada alasan yang membuat kepuasan pada kepemimpinan Presiden Yudhoyono merosot, khususnya jika dilihat dari domain BUMN. Ia mencontohkan, dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, BUMN memberikan kontribusi yang besar, yakni mencapai Rp 900 triliun. Selebihnya dari swasta atau dana luar negeri.

    ”Banyak penghargaan dari dunia internasional serta arus dan keamanan investasi meningkat sangat bagus. Dari sisi itu saja seharusnya kita mengapresiasi, prestasi Presiden diakui baik regional maupun global,” katanya.

    Sebaliknya, fungsionaris Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menuturkan, hasil survei itu dapat dijadikan bahan introspeksi untuk memperkuat konsolidasi internal partainya. (ina/why)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menilai Para Presiden Kita

    Menurut survei Indo Barometer, 40,9 persen responden menilai kondisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan dua era lainnya. Hanya 22,8 persen yang menilai era Reformasi lebih baik, dan 3,3 persen Orde Lama lebih baik. Survei berlangsung 25 April-4 Mei 2011 dengan 1.200 responden.

    Menurut 36,5 persen responden, Soeharto adalah presiden paling disukai dan SBY di urutan kedua (20,9 persen). Selanjutnya adalah Soekarno (9,8 persen), Megawati (9,2 persen), Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Wajar kalau kemudian timbul reaksi menolak hasil survei itu dengan berbagai argumentasi, antara lain bahwa remaja usia di bawah 20 tahun tidak mengetahui bahwa pemerintah Orde Baru itu otoriter dan tidak menghormati HAM.

    Terpopuler atau terbaik?

    Menurut survei Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (2007, dengan 1.200 responden), 33 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden terbaik, 28 persen memilih Bung Karno. Selanjutnya ialah SBY, Megawati, Habibie, dan Gus Dur. Harian Kompas pernah melakukan survei serupa dan, seingat saya, hasilnya tidak banyak berbeda.

    Saat ini sejumlah besar warga masyarakat memang berpendapat bahwa Pak Harto adalah presiden yang paling disukai, bahkan sebagian menganggap sebagai yang terbaik. Tentu siapa pun boleh tidak setuju, tetapi kita juga harus menghormati pendapat masyarakat tersebut.

    Di Amerika Serikat ada penilaian oleh para ahli tentang siapa presiden terbaik di antara 40-an nama. Ternyata presiden yang disukai rakyat belum tentu baik di mata para ahli. Presiden Truman yang tidak populer, oleh para ahli, dinilai sebagai salah satu presiden terbaik.

    Indonesia tampaknya perlu juga para ahli untuk menilai prestasi para presiden kita. Ahli itu beragam dengan latar belakang berbagai ilmu, seperti ekonomi, hukum dan HAM, budaya, sejarah, politik, luar negeri, militer, komunikasi, psikologi. Dengan demikian, kita bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan presiden kita.

    Tak ada yang sempurna

    Tentu tidak ada presiden yang sempurna. Prestasinya di satu aspek belum berarti juga baik pada aspek lain. Pak Harto punya catatan hitam dalam masalah HAM dan demokrasi, juga dianggap sebagai presiden otoriter. Bung Karno pada tahun-tahun terakhir juga dianggap otoriter. Pak Habibie dicatat karena memberi kebebasan kepada pers. Gus Dur dikenang sebagai pejuang HAM dan demokrasi. Kebijakannya terhadap warga Tionghoa tidak akan mereka lupakan. Walau terkait dengan peristiwa 27 Juli 1996 karena jabatan, SBY secara umum tidak dianggap sebagai pelanggar HAM berat. Bu Mega mendapat dukungan kuat karena berani melawan pemerintah otoriter Orde Baru.

    Walau berjasa besar membangun bangsa, Bung Karno dinilai gagal membangun ekonomi. Sebaliknya, Pak Harto dianggap berhasil memajukan ekonomi. Ironisnya, Pak Harto justru jatuh karena masalah ekonomi saat terjadi krisis moneter 1997. Pak Habibie berhasil menurunkan nilai dollar yang meroket dalam waktu relatif singkat. Gus Dur belum banyak melakukan kebijakan berarti untuk ekonomi.

    Bagi sejumlah ekonom pendukung ekonomi konstitusi, kebijakan ekonomi Pak Harto telah membuat kita tidak siap menghadapi persaingan global, bahkan tidak sesuai UUD 1945. Menurut Kwik Kian Gie, ada buku karya ilmuwan AS yang mengungkap bahwa sejak 1967 Indonesia telah dikavling perusahaan multinasional sepengetahuan pemerintah.

    Kita tidak lupa sikap Camdessus yang tangannya bersilang di dada saat menyaksikan Pak Harto menandatangani dokumen kesepakatan dengan IMF dan membuat kita terikat. Bu Mega atas saran Menkeu Boediono terpaksa mengikuti instruksi IMF untuk menjual BCA dengan harga Rp 6 triliun, padahal di dalamnya ada pengakuan bahwa RI berutang lebih dari Rp 50 triliun kepada BCA.

    Kondisi ekonomi kita yang ada sekarang adalah konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi rezim Pak Harto. Pemihakan pemerintah kepada para pengusaha kuat berlangsung sejak era Pak Harto, yang berbuah pada kesenjangan lebar antara yang kaya dan miskin. Lebih dari 20 juta hektar lahan dikuasai sekitar 250 perusahaan, sedangkan lebih dari 24 juta petani hanya menguasai 12 juta hektar lahan. Ironisnya, kebijakan ini masih terus berjalan.

    Kemandirian bangsa

    Kita mengagumi kehebatan China dalam memproduksi berbagai barang yang sanggup bersaing di pasar dunia. Tetapi, kita mungkin tidak tahu bagaimana mereka berjuang mempersiapkan kemandirian itu. China serius mempersiapkan tenaga ahli mereka untuk bisa menguasai berbagai bidang keahlian.

    Selain mengirim puluhan ribu ahli ke AS dan Eropa untuk belajar, mereka melatih tenaga ahli untuk menangani berbagai proyek canggih berukuran besar. Tenaga ahli ekspatriat hanya dilibatkan secara terbatas. Semua dibiayai dengan dana sendiri.

    Tiga puluh tahun lalu kita punya menteri dengan tugas mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Sayang sekali program hebat itu hanya bertahan lima tahun. Tidak jelas mengapa pemerintah tidak meneruskan kebijakan positif itu.

    Para tenaga ahli di Indonesia tidak didukung pemerintah seperti tenaga ahli China. Proyek-proyek canggih dan berukuran besar dibiayai pinjaman dana luar negeri yang sebagian besar kembali lagi ke luar negeri untuk membiayai tenaga ahli dan membeli barang-barang. Kondisi semacam itu ditambah sikap penurut para birokrat terhadap pihak asing, tidak mampu menumbuhkan kemandirian ahli kita.

    Reformasi birokrasi gagal?

    Birokrasi pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien sudah mulai sejak era Orde Baru bahkan mungkin sebelumnya. Reformasi birokrasi menjadi salah satu amanat gerakan reformasi yang tertuang dalam jargon ”Basmi KKN”.

    Dalam pidato di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 19 Agustus 2009, Presiden SBY menyatakan bahwa program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan bertahap. Program selesai untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada 2011.

    Namun, sampai kini kita masih menyaksikan banyak contoh program reformasi birokrasi itu belum berhasil. Salah satu indikasinya ialah tertangkapnya Sesmenpora dengan barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar dan uang tunai ratusan ribu dollar Singapura di kantornya.

    Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.