siwah.com

Tag: refleksi

  • Tegaskan Sistem Presidensial, Parlemen Cukup Dua Fraksi

    JAKARTA–MICOM: Sistem pemerintah yang diadopsi Indonesia dinilai masih banci. Meskipun dalam konstitusi menganut sistem presidensial, parlemen masih memegang peranan dalam keputusan strategis eksekutif. Karena itulah, fraksi di parlemen harus disederhanakan.

    “Harus tegas, nanti ke depan di DPR itu hanya ada dua fraksi, fraksi koalisi pemerintah dan fraksi koalisi oposisi,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, di sela-sela acara refleksi akhir tahun di kantor DPP PKB Jakarta, Kamis (29/12).

    Ia berharap kebijakan tersebut akan segera bisa diterapkan pada parlemen hasil pemilu 2014. Muhaimin memandang, banyaknya dinamika di parlemen, atau manuver partai koalisi yang tidak selalu mendukung kebijakan eksekutif membuat jalannya pemerintahan tidak efektif.

    “Saya pernah di DPR. Bagaimana dalam memutuskan sebuah kebijakan, baik itu RUU ataupun produk lainnya. Kita harus melobi tiap-tiap fraksi yang memakan waktu dan tidak efektif. Nanti kalau hanya dua fraksi, kita tahu sikap masing-masing,” ujarnya.

    Dengan usulan seperti itu, lanjut Muhaimin, tidak akan ada lagi fraksi-fraksi yang mewakili tiap parpol. Partai politik yang duduk di parlemen boleh memilih, koalisi atau oposisi.

    “Tetapi dengan dua fraksi itu tidak akan ada main-main di dalam kebersamaan baik di dalam koalisi maupun di oposisi,” ujarnya.

    Komposisi seperti itu, tutur Muhaimin, koalisi oposisi yang ada bukanlah oposisi palsu. Begitu juga koalisi pendukung pemerintahan juga merupakan koalisi yang sungguh-sungguh.

    “Tidak seperti sekarang bikin undang-undang saja membutuhkan waktu, membutuhkan lobi, membutuhkan energi. Kelamaan. Padahal besok pagi rakyat membutuhkan UU, gara-gara berbelit-belitnya proses komunikasi antarfraksi yang terlalu banyak,” ujarnya.

    Menurut dia, ke depannya PKB masih akan melihat apakah akan masuk fraksi oposisi atau partai pemerintah. Mulai sekarang PKB akan serius melakukan analisis agar posisinya jelas.

    “Saya lihat koalisinya masih palsu-palsuan bukan koalisi sesungguhnya lahir batin. Koalisi itu untuk rakyat, oposisi juga untuk rakyat, tidak ada koalisi yang hanya untuk kekuasaan saja, tetapi untuk rakyat,” kata Menakertrans ini.

    Cak Imin berargumen rakyat butuh efektivitas. Dari pengalamannya selama menjadi anggota Dewan, dalam membuat UU dirinya harus melobi fraksi satu demi satu agar berjalan lancar.

    “Begitu sampai di paripurna hanya karena ingin populer batal. Banyak sekali undang-undang yang stuck dan mandek gara-gara tidak efektifnya cara kerja parlemen. Di situlah saya berharap kalau tidak 2014 ya secepatnya koalisi digabung dalam satu fraksi,” tuturnya.

    Sebenarnya, ia berharap kebijakan tersebut diterapkan mulai sekarang. Namun, dalam UU 27/2009 tentang MD3, belum memungkinan sebelum dilakukannya revisi.

    Pasalnya, dalam UU tersebut, pembentukan fraksi diperbolehkan bagi seluruh parpol yang lolos PT.

    “Saya berharap secepatnya, namun perlu diusulkan dalam revisi UU. Biar pemerintahan tidak banci, presidensial tapi semi parlementer,” ujarnya. (Mad/OL-10)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tahun yang Penuh Kebisingan Politik

    Sebagai sebuah bangsa, meskipun pakaian tampak gemerlap, saat ini tubuh dan nurani kita begitu lemah dan rapuh. Pada pengujung akhir tahun 2011 ini, hati kita dikoyak lagi oleh kesedihan beruntun dan mendalam.

    Setelah gelombang keresahan dan kekecewaan di Papua dan Ambon, kini terjadi kepedihan di Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) serta Bima (Nusa Tenggara Barat). Jangan menghitung banyaknya jumlah korban, satu nyawa pun tidak pantas terjadi di Republik yang kini mengklaim diri demokratis, apalagi kalau isu yang menyebar selama ini benar bahwa kekerasan itu melibatkan aparat keamanan.

    Jika kabar tersebut benar, Indonesia kini sejatinya tak lebih dari benda mati. Ia sekadar gugusan ribuan pulau di garis khatulistiwa, diapit Benua Asia dan Australia serta Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, serta koordinat fisik maupun numerikal suku dan produk kesenian lainnya. Indonesia bukan lagi, mengutip Daoed Joesoef, sebagai sebuah spirit, sebuah usaha, dan gerak transisi ke arah penyempurnaan di mana setiap warga negara seharusnya hidup bahagia. Indonesia kini adalah Indonesia yang terasa tanpa roh.

    Empat pilar

    Untuk memahami keadaan Indonesia setahun terakhir ini, tidak perlu seorang akademisi bergelar doktor. Seorang teman yang sederhana, Sihabuddin, yang menjadi ketua rukun tetangga, maupun Pak Paidi yang pensiunan pegawai rendahan pun paham dengan gerak Tanah Air saat ini. Ketika mengobrol dengan penulis pada tengah malam, dengan bahasa sederhana mereka mengatakan bahwa masyarakat kini terbelah lebih ekstrem. Mereka yang kaya umumnya menjadi kemaruk (konsumtif dan hedonis), sebaliknya yang miskin cenderung menjadi galak (radikal), setidaknya dalam pemikiran.

    Jika pandangan tersebut dijadikan pijakan, dalam ruang yang lebih spesifik, konstruksi Indonesia sekarang setidaknya disangga oleh empat pilar yang terhubung secara lemah satu sama lain. Mereka adalah pemerintah, pelaku usaha, masyarakat madani, dan massa rakyat (wong cilik). Karena pilar-pilar tidak tersambung kokoh, situasi menjadi begitu berisik tahun ini.

    Pemerintah selalu menganggap sudah bekerja keras dengan seluruh klaim keberhasilannya, seperti pertumbuhan ekonomi serta pengurangan penganggur dan kemiskinan. Pelaku usaha umumnya mengatakan capaian di bidang ekonomi tahun ini, seperti tahun-tahun lalu, lebih banyak ditentukan oleh mereka, termasuk oleh industri rumah tangga dan sektor informal. Mereka bergerak sendiri. Tidak ada ”insentif” berarti dari pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur.

    Kelompok masyarakat sipil, terutama kubu kritis, mengamini pandangan para pelaku usaha tersebut. Pada umumnya mereka menilai pemerintah terlalu banyak mengeluh. Pada awal 2011, misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluh soal gajinya yang tidak pernah naik selama tujuh tahun. Pernyataan itu memicu perdebatan publik dan mencuatkan keraguan akan kepemimpinannya. Gaji Presiden sebesar Rp 1,1 miliar per tahun sebenarnya sudah tinggi karena masuk peringkat ke-16 kelompok pemimpin dunia.

    Ranah politik menjadi begitu berisik setiap kali isu perombakan kabinet menebar ke permukaan. Semua partai koalisi pemerintah tiba-tiba melakukan manuver politik agar posisi mereka aman, syukur-syukur kalau bisa menambah kursi menteri. Fenomena tersebut diperparah oleh proses pemanggilan calon menteri yang sarat dramaturgi sehingga menjengkelkan masyarakat sipil kritis, karena sinyal yang dikeluarkan politisi itu tak lebih dari syahwat kekuasaan demi mempertahankan hak-hak istimewa ekonomi dan politik daripada bekerja demi rakyat.

    Kejengkelan mereka menjadi semakin akut sehingga melahirkan kelompok-kelompok bebas yang sudah tak tahan melihat bagaimana negeri ini dijalankan. Titik kulminasi kejengkelan terjadi ketika Nazaruddin dari persembunyiannya mengungkapkan keterlibatan pimpinan Partai Demokrat dalam sejumlah kasus korupsi. Ini mengkristalkan niat sebagian aktivis dan kelompok kritis untuk berkehendak melengserkan Presiden atau setidaknya memaksanya melempar handuk (mundur). Semua itu terungkap gamblang dalam forum-forum diskusi.

    Secara hipotesis, gerakan perlawanan itu tidak akan kempis kecuali pemerintah memenuhi janji-janji politiknya kepada rakyat, seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Suka atau tidak, kasus Mesuji dan Bima kini kembali menjadi perekat menguatnya gerakan antipemerintah. Dengan demikian, tampaknya tahun 2012 akan dibuka dengan tirai kebisingan politik lagi.

    Kultur strategis

    Dengan seluruh kebisingan politik itu, hebatnya ekonomi Indonesia tetap dinamis dan kelas menengah terus tumbuh sehingga Republik tampak cemerlang di mata internasional. Ini menunjukkan, dalam alam bawah sadar bangsa Indonesia, baik yang pro maupun kritis kepada pemerintah, semua mempunyai respons kolektif yang bulat. Sebuah tekad utuh yang bukan sekadar untuk bertahan, melainkan juga tumbuh, yang dalam bahasa Habermas disebut sebagai subsistem yang menghasilkan kesatuan keputusan bersama. Inilah yang disebut kultur strategis.

    Sayang sekali, para pengambil kebijakan miskin pemahaman mengenai kultur strategis tersebut. Akibatnya, bangsa Indonesia gagal membangun mimpi bersama. Politik menjadi berisik dan aparat keamanan menembak rakyatnya.

    Sukardi Rinakit Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

    Source : Kompas.com

  • Periode Penataan, Jangan Lagi Membongkar

    Jakarta, Kompas – Setelah reformasi sejak 13 tahun lalu, kini Indonesia tidak lagi berada di masa transisi. Karena itu, sudah saatnya kita memasuki periode penataan kehidupan berbangsa dan diharapkan tidak ada lagi pembongkaran karena pembongkaran tidak menghasilkan sesuatu yang permanen.

    ”Secara umum, kehidupan politik 2011 masih diwarnai intrik, fitnah, gosip, politicking, politik uang, politik transaksional, demokrasi prosedural, dan pragmatisme,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie dalam acara refleksi 2011, di Jakarta, Selasa (27/12).

    Di sisi lain, seiring dengan memudarnya fatsun politik, etika politik pun luntur.

    Papua bergejolak

    Di tataran politik nasional, tahun 2011, antara lain, ditandai oleh bergejolaknya Papua dengan mengemukanya tuntutan merdeka.

    ”Bahkan juga yang mengatasnamakan Kongres Majelis Rakyat Papua yang menyita perhatian tidak saja dalam skala nasional, tetapi juga internasional. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius yang dapat mengancam masa depan NKRI,” kata Aburizal Bakrie.

    Becermin pada kasus-kasus Papua selama tahun 2011, pelaksanaan otonomi khusus Papua di ambang kegagalan.

    Tahun 2012 permasalahan Papua masih menyisakan potensi untuk kembali mengemuka manakala pendekatan yang dilakukan tidak efektif. Pendekatan ini tidak saja gagal menyejahterakan rakyat Papua, tetapi juga menggiring ke arah internasionalisasi kasus Papua.

    Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, mengatakan, Partai Golkar adalah partai tertua di samping PPP dan PDI-P, tetapi Partai Golkar merupakan yang terbesar karena mempunyai sumber daya manusia, materi, dan sarana kantor yang lebih baik. Partai Golkar pun mempunyai peluang lebih besar di luar konsolidasi dan perekrutan, misalnya pendidikan politik dan artikulasi kepentingan rakyat.

    ”Kejadian di Mesuji dan Bima tidak akan berkembang menjadi kekuatan anarki jika ada kekuatan partai politik besar sebagai katarsis politik sehingga kemarahan rakyat bisa tersalur. Tetapi, sejauh ini tidak ada peran partai politik, yang ada hanya NGO (organisasi nonpemerintah). Padahal, partai politik memiliki pengurus di level DPP hingga ranting di desa. Mestinya mereka bisa berperan menyalurkan suara rakyat,” ungkap Indria Samego.

    Source : Kompas.com