siwah.com

Tag: Reshuffle

  • Efektivitas Penataan Diragukan

    Malang, Kompas – Penataan kembali kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diragukan akan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Penataan yang antara lain dilakukan dengan menambah jumlah wakil menteri justru akan menimbulkan kegaduhan politik birokrasi.

    ”Kami melihat, perombakan ini lebih memakai pertimbangan politik, terutama stabilitas koalisi, dibandingkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo di Malang, Jawa Timur, Rabu (19/10).

    Kuatnya pertimbangan politik ini, lanjut Tjahjo, antara lain terlihat dengan penambahan posisi wakil menteri. Langkah itu tidak hanya akan memperpanjang rantai birokrasi yang selama ini kurang efektif, tetapi juga menunjukkan besarnya kompromi yang dilakukan Yudhoyono dalam perombakan kabinet.

    ”Pengangkatan wakil menteri diduga sebagai jalan tengah untuk mengatasi adanya menteri dari partai politik anggota koalisi yang bermasalah,” kata Tjahjo.

    Kritik tentang dominannya politisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II juga disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas Ilham Khoiri, Rabu. Dengan kondisi yang demikian, sulit diharapkan jajaran menteri itu dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan memihak kepentingan rakyat.

    Puan menilai, hasil perombakan kabinet belum memenuhi niat awal untuk membenahi kinerja kabinet agar lebih baik. Beberapa menteri yang kurang bagus dipertahankan.

    Menurut Hajriyanto, perombakan kabinet kali ini memperlihatkan sistem komunikasi politik yang lemah, baik di tingkat presiden maupun di parpol. Pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mendadak dan tidak dikomunikasikan secara jelas.

    ”Ini jadi pelajaran agar semua pihak, terutama partai politik, meningkatkan keterbukaan,” kata Wakil Ketua MPR itu.

    Mengontrol parpol

    Dengan kondisi yang demikian, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, masyarakat harus dapat mengontrol secara langsung partai politik berikut para elitenya yang duduk di pemerintahan. Dia juga berharap, secara reguler parpol memberikan pendidikan kepada kader-kadernya.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimina Suharli, mendukung perombakan kabinet. Para menteri hasil perombakan sepatutnya diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan tugasnya dan membuktikan kinerjanya.

    Seusai dilantik pada Rabu kemarin, Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana, pasangan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang baru, berjanji mengawal penguatan institusi-institusi pemberantas korupsi. Pemberian remisi untuk koruptor juga dihentikan sementara hingga ada hasil kajian lebih lanjut.

    Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie, mengharapkan Letnan Jenderal Marciano Norman nonaktif karena kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Alasannya, BIN merupakan institusi sipil sehingga sebaiknya dipimpin pejabat sipil. ”Agar tidak terjadi militerisasi BIN,” katanya. (nwo/zal/edn/ina)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tak Ada Perubahan Pola

    Jakarta, Kompas – Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini merupakan bagian upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengokohkan legitimasi kekuasaannya. Tidak ada perubahan pola perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden, bahkan sejak penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu I lalu.

    Menurut peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, Selasa (18/10), Presiden semestinya mengokohkan kekuasaan dengan dukungan rakyat berbasis kerja keras atau kinerja pemerintahan. Jika hal itu dilakukan, citra Presiden otomatis bakal naik.

    Namun, yang dilakukan Presiden saat ini masih sama, yakni dukungan vertikal dari rakyat masih berbasis politik pencitraan sebagaimana terlihat dari dramatisasi audisi calon menteri dan wakil menteri. Sementara dukungan horizontal dari parlemen dan partai politik masih berbasis kompromi atau negosiasi yang cenderung transaksional.

    ”Dukungan dari parlemen berbasis konstitusi. Presiden sejatinya kuat dalam konstruksi sistem presidensial,” ujar Hanta.

    Hanta menyebutkan, yang terjadi dalam perombakan kabinet sekarang ini lebih pada kalkulasi kekuatan partai di parlemen dan perimbangan politik berupa representasi partai atau daerah. Selain itu, juga lebih pada evaluasi kedisiplinan (manuver) partai di koalisi dan dinamika internal (faksionalisasi) di partai koalisi.

    Presiden selalu ragu dan sulit mengganti menteri dari parpol atau representasi daerah. Presiden juga hanya berani mengganti menteri dari parpol yang posisinya tak kuat lagi atau tak didukung lagi partainya itu.

    ”Sulit ada perubahan signifikan soal kinerja. Kalau semangatnya kinerja dan memenuhi harapan publik, pada reshuffle kali ini, instrumen utama mestinya evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan Pakta Integritas,” ujarnya.

    Pengajar di Pascasarjana Universitas Indonesia, Abdul Aziz SR, juga menilai, pertimbangan politik mendominasi dalam perombakan kabinet. Meskipun wakil menteri mencerminkan kalangan profesional, pejabat karier, dan bukan politisi, tetap saja kelihatan bahwa pengangkatan mereka lebih dominan pertimbangan politik.

    ”Ada indikasi Presiden ragu dengan kapasitas menteri-menterinya, tetapi tidak leluasa memilih figur yang mumpuni karena ada tekanan dari partai politik mitra koalisinya sehingga mengangkat wakil menteri,” katanya.

    Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menilai, perombakan kabinet saat ini tidak akan efektif meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, penambahan wakil menteri dinilai tidak akan memengaruhi kinerja kabinet karena wakil menteri tidak bisa membuat kebijakan.

    ”Pengambilan kebijakan tetap membutuhkan persetujuan menteri yang notabene adalah orang-orang partai yang kebanyakan bukan profesional di bidangnya,” kata Endriartono dalam seminar di Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah.

    Tidak efektif

    Di Solo, Senin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan, efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh jumlah orang dan pembagian struktur. Berdasarkan pengalaman Megawati, efektivitas pemerintahan ditentukan, paling tidak, pertama, ada orang yang tepat mengisi jabatan di pemerintahan. Kedua, soal manajemen. Ketiga, pemahaman mengenai permasalahan dan kemudian pemilihan prioritas untuk mengefektifkan kerja.

    Dampak langsung dari penambahan orang, seperti menambah posisi wakil menteri, lanjut Megawati, adalah bertambahnya beban pengeluaran negara. Paling tidak harus ada anggaran untuk membayar gaji dan menyediakan fasilitas bagi mereka.

    Menurut Abdul Aziz, pengangkatan wakil menteri akan berfungsi dengan baik jika dilengkapi dengan tugas, pokok, dan fungsi yang jelas. Jika tidak, akan lebih banyak memperpanjang birokrasi yang akhirnya malah menjadikan pemerintahan tidak efektif. (dik/nwo/ano/eki)

    Source : Kompas.com

  • Rombak Kabinet atau Negara Hancur

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya segera mengganti para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu II apabila ingin diingat telah berupaya menghindarkan Indonesia dari kehancuran. Menteri dan pejabat setingkat menteri berkinerja buruk, korupsi, sakit, atau bermasalah dengan moral harus segera dilepaskan dari jabatan.

    ”Saya harap kali ini reshuffle bukan sekadar wacana. Penggantian pun jangan hanya dari orang partai politik ke orang parpol lain. Itu percuma,” tutur Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, Minggu (18/9) di Jakarta.

    Sudah saatnya kabinet diisi orang-orang profesional. Para ahli sangat terbatas jumlahnya di partai politik. Sebaliknya, di kalangan akademisi atau masyarakat profesional lain pilihan sangat banyak. Bahkan, banyak organisasi luar negeri merekrut tenaga ahli asal Indonesia.

    Mengisi kabinet dengan orang-orang parpol, kata Iberamsjah, hanya membiarkan kementerian diisi mereka yang sekadar memikirkan proyek, kekuasaan, dan tidak mengurusi kesejahteraan rakyat.

    Secara terpisah, Haris Rusly dari Petisi 28 menilai, semua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II lumpuh dan terkena berbagai masalah. Hal ini karena gagasan dasar pembagian jabatan menteri adalah bagi-bagi kue kekuasaan.

    ”Akibatnya menjadi menteri untuk cari uang, bukan untuk mengabdi. Mulai wapres (wakil presiden) bermasalah, menteri, sampai partainya juga,” kata Haris.

    Kalangan profesional

    Harapan perbaikan, lanjut Iberamsjah, bisa diwujudkan apabila para menteri dipilih dari kalangan profesional. Presiden SBY dapat memilih para ahli dengan menelusuri rekam jejak pendidikan, keahlian, pekerjaan, serta karya-karya ilmiah para kandidat menteri.

    Para menteri yang perlu diganti, menurut Iberamsjah, bisa disebabkan yang bersangkutan terkait dalam kasus dugaan korupsi, karena sakit, atau bermasalah dengan moral. Para pembantu Presiden yang dinilai tidak memiliki kemampuan atau berkinerja buruk juga perlu dicopot. Mengacu kriteria-kriteria tersebut, Iberamsjah menyebutkan, paling tidak 12 menteri yang perlu diganti.

    Bahkan, lanjut Iberamsjah, Kepala Polri dan Jaksa Agung sudah waktunya diganti. Pasalnya, tidak ada gebrakan apa pun dari keduanya dalam penegakan hukum. Sangat mungkin orang akan berpikir mereka dipilih untuk tidak berbuat apa-apa.

    ”Masa pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tinggal tiga tahun, mungkin tidak selesai memperbaiki semuanya. Tetapi, setidaknya SBY menunjukkan dia serius ingin memperbaiki bangsa,” tutur dia. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.