siwah.com

Tag: resuffle

  • Anas: Target PD Menang Pemilu, Bukan Survei

    VIVAnews – Partai Demokrat mendukung penuh terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle yang baru dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhono.

    “Demokrat tetap dengan komitmen awal, mendukung penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri Rakorda I DPD Partai Demokrat Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Rabu 19 Oktober 2011.

    Lainnya, masih menurut Anas, Demokrat juga optimis hasil reshuffle melahirkan tenaga pembantu presiden yang bisa bekerja keras secara all out. Demokrat juga bertekat dengan kabinet baru itu ingin memulainya dengan lebih baik. “Dan, itu tanpa meninggalkan koalisi untuk dapat membentuk kabinet yang kuat,” lanjutnya.

    Anas mengibaratkan, hasil reshuffle sebagai tuas politik baru untuk membangun kembali kekompakan. “Artinya ini makin lengkap, selain dari hasil reshuffle, ada SBY dan juga kader-kader kebanggaan.

    Sementara, ditanya soal hasil survei terkait turunnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat, Anas dengan gesit mengatakan, itu karena partai belum hadir sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat. “Demokrat itu targetnya bukan menang survei, tetapi adalah menang di Pemilu 2014. Jadi saya ucapkan selamat kepada yang disebut menang survei,” tegas Anas.

    Source : Vivanews.com

  • SBY dan Anomali Presidensial

    Setiap kali Presiden SBY hendak menyusun atau merombak kabinet, hebohlah suasana politik nasional. Setting-nya didramatisasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah proses itulah yang menjadi inti perombakan kabinet. Perlukah?

    Akhir pekan lalu Presiden SBY bahkan sampai merasa perlu ”berkantor” di kediaman Puri Cikeas, Bogor, guna persiapan perombakan kabinet. Dengan alasan serupa, SBY juga membatalkan kunjungan ke Belitung untuk menutup Sail Wakatobi-Belitong 2011 yang telah direncanakan setahun sebelumnya. Proses berikutnya, pemanggilan para calon menteri atau wakil menteri. Proses ini dilanjutkan dengan jumpa pers para calon dengan air muka semringah dan berbunga-bunga.

    Begitulah yang tampak dalam liputan media, Kamis (13/9). Ritual selanjutnya pemanggilan satu per satu pemimpin parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah. Tak penting apa yang dibicarakan, karena seperti dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, SBY tak menyentuh soal siapa yang dicopot atau dipertahankan dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

    Seperti pernah kita saksikan ketika pembentukan KIB I (2004) dan KIB II (2009), keseluruhan proses di Cikeas relatif belum bergeser dari gaya kepemimpinan SBY yang berpusat pada politik pencitraan. Semula saya berharap presiden kita ini mengubah gaya kepemimpinan, sebagaimana janji yang dilontarkan di Jambi. Setidaknya, proses dan dramatisasi dikurangi dan sebaliknya target pencapaian terukur yang harus dilaksanakan menteri dan wakil dikedepankan.

    Ritual Cikeas

    Apakah ada yang salah? Secara prosedural barangkali memang tidak ada yang salah dengan ritual gaya Cikeas. Namun, perlu dicatat, praktik pembentukan dan perombakan kabinet yang ”heboh” ala SBY adalah benar-benar khas negeri kita. Hampir tidak satu pun negara dengan skema sistem demokrasi presidensial yang perombakan kabinetnya begitu gaduh seperti Indonesia. Pembentukan dan perombakan kabinet dalam skema presidensial adalah otoritas penuh presiden, seperti juga amanat konstitusi kita.

    Kocok ulang kabinet yang heboh biasanya berlangsung di negara dengan skema sistem parlementer. Dalam skema parlementer, perubahan formasi kabinet berimplikasi pada perubahan komposisi parpol yang berkuasa dan itu berarti perubahan format kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan publik.

    Karena itu, suasana heboh perombakan kabinet gaya SBY sebenarnya praktik anomali dalam sistem presidensial. Anomali tak hanya tampak dalam prosesi dan dramatisasi, tetapi juga pada format kabinet yang terperangkap pada skema parlementer. Sejak awal pembentukan, SBY dengan sadar memenjarakan diri secara politik di bawah bayang-bayang koalisi superjumbo yang tak harus dibentuknya.

    Salah satu perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan parlementer terletak pada locus tanggung jawab kebijakan. Dalam skema presidensial, tanggung jawab kebijakan di pundak presiden, bukan pada menteri-menteri negara. Amanat konstitusi kita menggarisbawahi hal itu dengan menyatakan bahwa ”para menteri negara adalah pembantu presiden”.

    Sebaliknya, dalam skema parlementer, para menteri yang mewakili parpol yang berkuasa memikul tanggung jawab kebijakan karena memang locus kekuasaan berada di tangan kabinet.

    Anomali kabinet

    Barangkali, inilah anomali berikutnya dari praktik presidensial kita. Kinerja pemerintahan seolah-olah menjadi tanggung jawab para menteri. Baik buruknya kebijakan pemerintah seakan-akan menjadi tanggung jawab anggota kabinet, padahal keputusan akhir suatu kebijakan seharusnya berada di tangan presiden.

    Karena itu pula kegagalan para menteri negara dalam skema presidensial pada dasarnya adalah kegagalan presiden dalam mengarahkan, mengoordinasi, dan mengeksekusi kebijakan. Jadi aneh dalam praktik pemerintahan ketika kebijakan menteri perdagangan terkait komoditas pangan tertentu di satu pihak berbeda dengan menteri perindustrian dan menteri pertanian. Perbedaan kebijakan tentang beras, gula, garam, dan sebagainya sebenarnya tak perlu ada jika kepemimpinan presiden sebagai kepala kabinet efektif.

    Artinya, acuan para menteri negara semestinya adalah arah kebijakan presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui pemilu. Tugas para menteri adalah mengimplementasikannya sesuai tugas dan tanggung jawab kementerian masing-masing. Hanya saja, kita semua tidak ada yang tahu, sebenarnya arah kebijakan presiden tersebut ada atau tidak. Jika ada, mengapa para pembantu presiden begitu leluasa melakukan penafsiran yang saling berbeda satu sama lain?

    Jadi, keseluruhan rangkaian proses perombakan kabinet yang kita saksikan akhir-akhir ini sebenarnya tak perlu jika kita konsisten dengan skema presidensial. Kecuali memang tujuannya untuk menghibur rakyat, sehingga bisa jadi memang ada sebagian rakyat kita yang menikmatinya. Sekali lagi, jika Presiden SBY benar-benar hendak mewujudkan komitmen membangun demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa, saatnya berhenti berupacara. Kita wajib percaya, rakyat menantikan pemerintahnya bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang sekadar prosesi.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

  • Bahaya, Parpol Sangat Dominan

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai ragu-ragu merombak kabinetnya karena tersandera perjanjian dengan partai politik. Parpol dinilai terlalu mendominasi pemerintahan, khususnya eksekutif, sehingga Presiden tak leluasa menjalankan kewenangannya. Di sisi lain, parpol juga mendominasi lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

    Pada 20 September lalu, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Penyelenggaraan Pemilu, yang membuka peluang kader partai politik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, sebelumnya, lembaga penyelenggara pemilu tertutup untuk kader parpol.

    Lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pun tak lepas dari ”pendudukan” oleh kader parpol. DPD, yang sebelumnya tertutup untuk parpol, sejak Pemilu 2009 diduduki oleh sejumlah kader parpol. Lembaga yudikatif, seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga pengawasan, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga tidak lepas dari incaran parpol untuk menempatkan kadernya. Komisi negara, seperti Komisi Hukum Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia, pun dipimpin oleh kader parpol.

    Negara partitokrasi

    Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AA GN Ari Dwipayana; pengajar Ilmu Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, Radian Salman; dan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, mengakui dominasi parpol dalam pemerintahan di negeri ini. Parpol menjadi sumber kepemimpinan nasional, tetapi parpol yang terlalu dominan justru membahayakan demokrasi.

    Kristiadi bahkan menyatakan, Indonesia mengarah pada negara partitokrasi (partitocracy), yakni tatanan politiknya mengatasnamakan demokrasi, tetapi praktiknya didominasi parpol. Parpol menjadi pemain utama dengan melakukan invasi, intrusi, serta penetrasi di berbagai lembaga negara dan lembaga publik. Kebijakan negara diwakili parpol dengan kadang melakukan deal ilegal, tidak bermoral, serta melakukan favoritisme demi kejayaan parpol (Kompas, 11/10).

    Ari Dwipayana sepakat, kalau parpol terlalu dominan, memang berbahaya. Apalagi, sumber daya manusia parpol di Indonesia tak sepenuhnya memadai untuk bisa mengisi sebagian besar jabatan publik itu.

    ”Parpol terkesan kemaruk untuk mengisi jabatan publik, tetapi sebenarnya tidak memiliki sumber daya memadai. Akibatnya, misalnya dalam pengisian jabatan kepala daerah, parpol melakukan perekrutan secara instan,” paparnya.

    Dalam kondisi itu, parpol hanya berburu rente (keuntungan politik dan ekonomi) serta jabatan. Penempatan kader parpol atau mereka yang direkrut instan untuk mengisi jabatan publik itu bukan untuk membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat, seperti tujuan dari kegiatan berpolitik.

    Ari Dwipayana dan Radian sepakat, kader parpol yang menjabat di lembaga negara atau lembaga publik, meskipun akhirnya melepaskan diri dari parpol, tak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari pengaruh parpol. ”Investasi politik itu bisa jangka panjang,” kata Ari Dwipayana.

    Ketua KPU Hafiz Anshary pun mengakui, pengaruh kepentingan partai tidak akan mudah diputus hanya dengan pengunduran diri.

    Radian menyarankan, semestinya tidak semua perekrutan pejabat publik harus melalui persetujuan DPR. Ketika uji kelayakan dan kepatutan ini masuk ranah politik, sistem birokrasi yang menghasilkan orang berkompeten atau akademisi dan profesional akan tersia-sia.

    Teknokrat dan akademisi pun mulai berpendapat harus masuk parpol untuk mendapatkan posisi di lembaga negara/publik. Jika demikian, cara pandang mereka tidak lagi obyektif dan profesional, tetapi mengikuti kepentingan partai dan akan terjadi pembenaran pada polah partai dan penguasa.

    Namun, anggota DPD, AM Fatwa, mengatakan, tidak ada masalah dengan keberadaan orang parpol di lembaga negara. Partai adalah representasi rakyat dan pilar demokrasi.

    ”Yang perlu diperbaiki adalah sistem perekrutan partai dan mekanisme agar partai tidak dijadikan sarana mencari uang,” katanya.

    Rizal Djalil, anggota BPK, menambahkan, meski pernah menjadi aktivis parpol, baginya haram untuk mengaitkan kepentingan politik dengan tugasnya kini.(HAR/INA/ONG/TRA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Burhanudin Muhtadi: Reshuffle Kabinet tak Melulu Politik

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat tak hanya terkait alasan politik, di mana dua mitra koalisi yakni Golkar dan PKS membelot karena pro hak angket mafia pajak. Alasan lainnya adalah soal kinerja.

    “Jadi masalah reshuflle bukan alasan atau pertimbangan politik semata, tetapi juga alasan kinerja,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia Burhanudin Muhtadi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (6/3/2011).
     
    Burhanudin menimbang, mereka yang bakal terdepak karena politis adalah menteri dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Skenario paling buruk, keempat menteri PKS akan didepak. Kalaupun tidak, dua menterinya yakni Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika akan dilepas.

    “Namun, jika Puan Maharani masuk, bergabung koalisi, menteri PKS di Kementerian Sosial bakal ikut juga terdepak. Jadi, reshuffle ini bukan hanya untuk partai yang melakukan pembangkangan. Menteri Demokrat juga akan kena. Kemungkinan Pak Freddy,” imbuh Burhanudin. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretaris Kabinet Dipo Alam Bilang Puan Gantikan Tifatul Sembiring

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu semakin liar. Partai Demokrat dikabarkan berhasil menggaet PDIP dan Gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya dengan iming-iming jabatan menteri.

    Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengabarkan lewat akun twitternya @dipoalam46 bahwa PDIP bergabung di kapal Demokrat. “Perlu saya informasikan, jika tidak ada aral melintang, PDIP akan menjadi mitra koalisi, dengan Mbak Puan sebagai Menkominfo,” demikian pernyataan Dipo yang dimuat Kamis, 23.00 WIB

    Masuknya Puan tampaknya menyusul manuver yang dilakukan kubu Demokrat-PAN dengan mengutus Ketum DPP PAN Hatta Rajasa bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas. Namun Hatta tidak bertemu Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.

    Dipo Alam selanjutnya mengatakan terima kasih terhadap PKS. Ia tidak menyebut terima kasih secara spesifik terhadap Menkominfo saat ini Tifatul Sembiring. “Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan PKS atas pengabdiannya selama ini. Sayangnya kita harus berpisah, tapi silahturahmi tetap dijaga,” kata dia.

    Red: Stevy Maradona
    Sumber: Twitter

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.