siwah.com

Tag: setgab

  • Sekretariat Gabungan Parpol akan kian Kehilangan Fungsi

    SEKRETARIAT gabungan (setgab) partai politik pendukung pemerintah diprediksi akan semakin kehilangan fungsinya pada tahun ini. Konflik politik antarpartai yang tergabung dalam setgab akan kian meruncing dan merusak internal mereka.

    “Setgab tidak akan banyak pengaruhnya tahun ini. Partai akan semakin pragmatis dan tidak memedulikan keberadaannya demi memastikan perolehan modal politik menuju (Pemilu) 2014,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego di Jakarta, kemarin.

    Menurut Indria, hal itu merupakan konsekuensi logis dari koalisi parpol yang tidak permanen. “Fungsi kabinet juga akan terganggu. Menteri-menteri dari partai akan lebih mementingkan agenda partai masing-masing,” katanya.

    Dia menambahkan, konstelasi politik juga akan terus memanas dan memungkinkan parpol-parpol menggelar front terbuka di luar setgab. “Tahun ini hanya baru awal kegaduhan politik dan ini akan terus memburuk hingga 2014.”

    Saat dihubungi secara terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengatakan setgab seperti macan ompong. Bahkan ia memprediksi PKS atau Golkar bisa keluar atau ditendang dari setgab demi mempertahankan kinerja pemerintahan.

    Memanasnya internal setgab memang sudah dimulai. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan bahwa PKS dan Golkar memiliki syahwat politik menggebu pada tahun ini.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Refrizal. “Mubarok harus konkret, PKS yang mana? Siapa itu? Sebutkan nama langsung. Mubarok seperti lempar batu sembunyi tangan,” katanya.

    Anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo pun menilai pernyataan Mubarok itu cermin ketakutan terkait dengan mulai terkuaknya kasus megakorupsi Bank Century, Wisma Atlet, dan Hambalang. (*/HZ/X-5)

    Source : Media Indonesia

  • Setelah Aburizal Menjadi Capres

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

    Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang di Jakarta, persisnya setelah LSI dan Reform Institute menyampaikan paparannya.

    Dalam paparannya, LSI dan Reform Institute menyatakan, Golkar dan ketua umumnya, yaitu Aburizal Bakrie, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Saat ini, Golkar telah menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi, mengalahkan Partai Demokrat. Reform Institute menambahkan, Aburizal juga menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

    Dalam interupsinya, Akbar menyatakan, hasil survei itu membuktikan bahwa Golkar tetap dapat meningkatkan elektabilitasnya, meski berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya yang naik adalah elektabilitas partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Namun, justru elektabilitas Golkar yang naik,” kata Akbar.

    ”Ini menunjukkan, kita tetap harus bersikap kritis meski berada di koalisi. Bahkan, jika suatu saat harus memilih, tetap terbuka kemungkinan berada di luar pemerintahan,” lanjut Akbar. Fadel segera menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji berbagai hasil survei tersebut.

    Berada di luar pemerintahan, bisa menjadi sejarah baru bagi Golkar. Pasalnya, sejak berdirinya, Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam pidato politik saat membuka Rapimns II, Aburizal juga menegaskan, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. ”Posisi Golkar adalah posisi seorang sahabat yang sejati. Ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun namun keras dan berani manakala memang diperlukan untuk semua,” kata Aburizal.

    Tabuh genderang

    Namun, interupsi Akbar itu tetap menarik. Pasalnya, sekarang Golkar sudah menetapkan Aburizal sebagai calon presiden (capres) 2014-2019. Dengan keputusan itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, fokus partainya pada saat ini adalah meningkatkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan pemenangan Partai Golkar serta Aburizal di Pemilu 2014. Artinya, Golkar sudah menabuh genderang, siap bersaing dengan para kompetitornya di 2014, termasuk Partai Demokrat.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan, partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang telah menetapkan capres yang akan diusung di Pemilu 2014. Dia berharap, keputusan itu tidak mengganggu soliditas dan stabilitas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Koalisi yang sering disebut dengan Setgab itu, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat, Setgab tidak lebih dari ”anak haram” hasil perkawinan antarpartai demi alasan stabilitas. ”Bahkan, ada yang mengatakan, Setgab merupakan ”perkawinan” antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie yang lalu diikuti oleh masing-masing gerbongnya,” kata Yunarto.

    Sebagai ”anak haram,” ikrar yang dibangun dalam Setgab hanya kepentingan. ”Dan, kepentingan ini otomatis berakhir jika berbicara 2014. Pasalnya, pada saat itu, setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Setiap partai akan berusaha mencari posisi paling aman dan menguntungkan bagi dirinya sendiri,” kata Yunarto.

    Berakhirnya ”kepentingan” dalam Setgab ketika bicara 2014, sudah beberapa kali terlihat. Misalnya, muncul dalam perdebatan seputar besar ambang batas parlemen, daerah pemilihan, hingga syarat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Pemilu 2014. Dalam kasus ini, kata sepakat tidak dapat diraih partai-partai anggota Setgab.

    Setgab, bahkan juga berbeda pendapat dalam isu-isu krusial yang tidak terkait langsung dengan Pemilu 2014, misalnya dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century atau kasus mafia pajak.

    Tingkatkan konflik

    Keputusan Golkar untuk mencapreskan Aburizal, lanjut Yunarto, diyakini akan meningkatkan derajat ”konflik” yang belakangan ini sudah lumayan tinggi di Setgab. Pasalnya, Aburizal yang memiliki peran dominan di Setgab, sudah jelas-jelas memiliki ”kepentingan” lain, yaitu capres 2014.

    Bahkan, menurut Yunarto, sekarang Setgab sebenarnya sudah tamat dan hanya tinggal nama, karena ”kepentingan” yang mengikat mereka, sudah tidak ada lagi. Sinyalemen ini terlihat dari ucapan Akbar Tandjung bahwa Golkar harus tetap kritis dan membuka peluang berada di luar pemerintahan.

    Jadi, agaknya kita harus bersiap menghadapi dinamika politik yang akan semakin dinamis, bahkan mungkin sangat tidak terduga…. (Marcellus Hernowo)

    Source : Kompas.com

  • Mubarok: Gerindra Cerdas, PKS Kelewatan

    VIVAnews – Setelah usul Pansus Hak Angket Mafia Pajak kandas di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memuji sikap Fraksi Gerindra. Fraksi partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dinilai berperan besar dalam menggagalkan usulan ini.

    Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat.  “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.

    Fraksi Gerindra, Mubarok melanjutkan, mampu menganalasis dengan baik bahwa masalah perpajakan di Tanah Air ini tidak tepat bila diselesaikan melalui jalur politis atau angket, melainkan harus secara hukum. Dalam hal ini, Mubarok menekankan, Demokrat bukan berarti tidak setuju untuk menuntaskan masalah-masalah pajak di Indonesia.

    “Gerindra itu bisa mikir. Bahwa hak angket itu, sesuai pengalaman sebelumnya (kasus Bank Century) tidak ada hasilnya. Padahal, angket Century begitu mahal ongkosnya,” kata Mubarok.

    Lantas, Mubarok membandingkan Fraksi Gerindra dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata Mubarok, kedua fraksi tidak mau kompak, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “PKS ini kelewatan, partai pemerintah kok seperti itu,” kata Mubarok. “Kalau Golkar, ini memang sudah punya kepentingan tertentu.”

    Seperti diberitakan sebelumnya, dari semua anggota partai koalisi, yang sejalan dengan Demokrat yakni, PPP, PAN, dan PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie.

    Sebelumnya petinggi Golkar menegaskan bahwa dukungan terhadap usulan Pansus Mafia Pajak itu diberikan semata-mata agar kasus mafia pajak ini lebih terbuka. Terutama membuka para mafia dibalik 151 perusahaan yang masuk dalam daftar klien Gayus Tambunan.

    Dengan membentuk Pansus, kata ketua fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, DPR bisa memanggil perusahaan-perusahaan itu dan petinggi di departemen perpajakan. Sebab mafia pajak itu selalu merupakan kerjasama antara dua belah pihak. Pansus ini, katanya, tidak diarahkan untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gerindra Tegaskan tidak akan Gabung Koalisi

    JAKARTA–MICOM: Meskipun menolak usulan Hak Angket Pajak, Fraksi Partai Gerindra menegaskan tidak akan pindah ke barisan partai-partai koalisi.

    Dalam voting yang digelar Selasa (22/2) malam, seluruh anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah 26 orang menolak usulan pembentukan pansus hak angket. Sikap itu sejalan dengan Partai Demokrat dan sebagian koalisinya.

    “Harus saya tegaskan keputusan kami menolak bukan karena posisi kami menentukan. Ini murni, tidak ada kaitan dengan deal-deal. Ini tindakan murni sebagai partai politik independen,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Menurut dia, keputusan menolak hak angket terjadi karena Fraksi Gerindra belajar dari pengalaman di kasus Bank century yang tidak tuntas.

    “Di Century tidak ada apa-apanya, problemnya di eksekutornya, bukan di DPR. Ini tidak terkait persoalan koalisi, saya jamin tidak ada tawar menawar, tidak ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak SBY,” imbuhnya.

    Persoalan mafia pajak, sambung dia, telah menjadi isu untuk berebut panggung politik. “Dalam alasan yang disampaikan pengusung hak angket, kami kebingungan melihat potensi pelanggaran. Ini problem yang tidak dijelaskan pengusung,” pungkasnya. (Wta/OL-3)

    Source: media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Pendukung Mulai Kecewa

    Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan mulai kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab. Hal itu karena saat ini Setgab telah berubah menjadi alat stempel kebijakan pemerintah.

    ”Sekarang ini Setgab hanya alat stempel, bukan dapur kebijakan pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Jakarta, Selasa (21/12).

    Hal itu terutama dirasakan saat pengajuan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Parpol anggota Setgab tiba-tiba diminta menyetujui usulan pemerintah. ”Drafnya sudah jadi,” ujarnya.

    ”Saya sering bicara dengan anggota Setgab dari PKS, PAN, dan PKB. Kami ini

    ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Jika dibutuhkan, kami diajak bicara; jika tidak dibutuhkan, kami ditinggalkan,” keluh Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy.

    Misalnya, dalam pembahasan ambang batas parlemen di Pemilu 2014. ”Ketua Umum Partai Demokrat langsung mengusulkan naik dari 2,5 persen di Pemilu 2009 jadi 4 persen. Partai Golkar bahkan mengusulkan di atas 5 persen. Kami tidak pernah diajak membahasnya,” kata Romahurmuziy.

    Partai Demokrat, lanjut Romahurmuziy, hanya membahas isu-isu aktual dengan Partai Golkar, seperti saat mereka bertemu di Hotel Mulia, Kamis (25/11).

    Meski mengkritik pola hubungan di Setgab, parpol-parpol itu tidak akan menarik diri dari koalisi. ”Perjanjian kami koalisi dengan Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono),” katanya.

    Romahurmuziy berpendapat, keberadaan Setgab tetap perlu dipertahankan hingga tahun 2014.

    Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, Setgab tidak dirancang untuk menyeragamkan pendapat. Setiap parpol memiliki ruang bebas untuk berpendapat.

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membenarkan, kinerja Setgab memang harus diperbaiki agar semua anggota koalisi makin merasa nyaman, kompak, dan produktif. Namun, Anas membantah dominasi Partai Demokrat.

    Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai Setgab sangat rapuh. ”Setgab ibarat kawin kontrak partai-partai yang bisa berakhir karena ada kepentingan berbeda,” tutur Azyumardi.
    (nta/nwo/eny/ong/har)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.