siwah.com

Tag: terror

  • Koordinator Regional Timses Irwandi Bilang Weuh Hate Lon

    PEUREULAK- Asnawi Abdul Rahman,37 tahun, Koordinator Regional Tim Sukses Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan wilayah Aceh Tamiang hingga Bireuen, yang rumahnya diberondong oleh sekelompok orang pada Minggu malam, 5 Februari 2012, menyatakan amat sedih dengan kejadian tersebut. “Bek sampe sasaran keu keluarga, weuh hate teuh lagee nyoe,” kata Asnawi saat dihubungi The Atjeh Post, petang tadi, Senin.

    Asnawi mengaku sudah pulang ke rumahnya di Dusun Aman, Desa Beusa Meurano, Peureulak Kota, Aceh Timur, pagi tadi. Saat terjadi penyerangan terhadap rumahnya, ia mengaku berada di Sigli. Sedangkan istri dan tiga anaknya yang masih kecil ada di rumah mertuanya, sekira 6 hingga 10 dari rumah mereka. “Kebetulan di rumah kami tidak ada orang (saat kejadian),” katanya.

    Informasi diperoleh Asnawi dari keluarga dan warga setempat, para pelaku penembakan berdiri di pintu pagar melepaskan tembakan ke arah rumah dan mengenai ruangan musalla yang ada dalam rumah itu. “Rumah saya (konstruksi bangunannya) seperti meunasah,” kata Asnawi yang juga mantan juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA  Wilayah Peureulak sekaligus sekretaris KPA setempat.

    Menurut dia, rekan yang satu tim dengannya atau Tim Sukses Irwandi sudah membuat laporan pengaduan ke polisi terkait peristiwa tersebut. “Sudah dilaporkan oleh tim saya maka sama juga seperti saya yang laporkan. Tadi, polisi juga sempat turun lagi ke lokasi, tapi saya sudah duluan berangkat ke Banda Aceh untuk suatu keperluan,” katanya.

    Ditanya apakah sebelumnya ia pernah menerima teror dari pihak tertentu, Asnawi menyebutkan, “selama ini saya tidak pernah menerima teror dari siapapun, tiba-tiba kejadian seperti itu. Teunte weuh hatee teuh, peu lom nye ta ingat keu keluarga, aneuk lon yang siploh thon dan peut thon sampe meutot-tot bak dieh watee dideungo su budee”.

    “Bek sampe sasaran keu keluarga, weuh teuh lagee nyoe. Nyee na nyang hana galak keu lon peugak, bek sampe sasaran keu keluarga. Awai tanyoe saban-saban lam uteun meuthon-thon lam kesedihan, jinoe masa damee bek sampe lagee nyoe. Soe cit peulaku laen nye kon sabe-sabe Aceh teuh,” kata Asnawi lagi.

    Asnawi menilai mustahil kejadian penyerangan rumahnya itu tidak berkaitan dengan persoalan Pilkada. Sebab dirinya saat ini bagian dari proses Pilkada atau tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.

    “Mestinya, kita harus fair soal Pilkada, anda pilih siapa terserah, itu hak politik dan hak konstitusional masing-masing. Yang penting saling menghormati dan menyayangi, nyang hana pah ta peupah, taduk beujroh. Bek sampe gob nyang pok-pok jaroe, ibarat lumo grob paya kuda cot ikue,” kata Asnawi yang di masa konflik sebagai juru penerangan GAM Wilayah Peureulak.

    Asnawi berharap penyerangan rumahnya adalah kejadian kekerasan terkahir di Aceh di masa damai ini. Dia mengajak semua pihak tetap menciptakan suasana damai dan sama-sama membangun Aceh secara bermartabat. “Soal Pilkada terserah kepada rakyat siapa yang dipilih, saya tidak pernah menjelak-jelekkan di ‘A’ dan si ‘B’,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, rumah milik Asnawi Abdul Rahman di Dusun Aman, Desa Beusa Meurano, Peureulak, Aceh Timur diberondong orang tak dikenal, Minggu, 5 Februari 2012, sekitar pukul 20.30. Polisi menemukan sebutir peluru AK dan tiga proyektil AK di lokasi kejadian. “Suara tembakan diperkirakan sebanyak 20 kali, pelaku datang empat orang dengan dua sepeda motor jenis 125 dan jenis MX dan memakai penutup wajah. Pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Ridwan Usman melalui Kapolsek Peureulak Iptu Syamsuar, malam tadi.[]

    Source : Atjehpost.com

     

  • Gencar Intimidasi Terhadap Masyarakat di Berbagai Gampong

    Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk melaporkan kepada aparat keamanan jika terjadi intimidasi. Pasalnya tingkat intimidasi di berbagai gampong sangat tinggi.

    “Di kampung-kampung sudah mulai ada intimidasi dari rumah ke rumah, mengabarkan kalau pihaknya tidak menang maka Aceh ini akan kacau dan perang, bulshit-bulshit itu tidak perlu didengar lagi,” ujar Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Senin (6/2).

    Irwandi mengingatkan kepada masyarakat, kalau mendapatkan sms (pesan singkat) yang bernada ancaman,  diminta untuk segera melaporkan kepada polisi. Menurut Irwandi sudah saatnya masyarakat Aceh melawan kezaliman. Dulu masyarakat Aceh melawan kezaliman dari luar. Sekarang masyarakat Aceh melawan itu dari dalam katanya.

    Sementara ditanya siapa yang melakukan intimidasi tersebut, Irwandi tidak menyebutkan siapa kelompok tersebut.

    Irwandi juga menegaskan, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh  harus bisa menjamin keamanan di Aceh menjelang  Pemilukada. Ia minta Pemilukada Aceh kedepan harus bersih dari pelbagai tekanan terhadap masyarakat, jangan ada intimidasi, provokasi, serta faktor kejahatan lainnya di Aceh. “Kapolda harus bisa menjamin ini,” tegas mantan kombatan itu.

    “Polisi juga harus segera mengungkap kasus selama ini. Ini hutang besar, hutang nyawa, jangan karena dengan beberapa hal tidak terungkap,”harap Irwandi.

  • Rumah Tim Sukses Calon Ditembaki

    Banda Aceh, Kompas – Rumah milik Asnawi Abdul Rahman (37), koordinator tim sukses calon gubernur Aceh petahana Irwandi Yusuf, di Desa Beusa Meurano, Peureulak, Aceh Timur, Minggu (5/2) sekitar pukul 20.30, ditembaki dengan senjata api oleh orang tak dikenal. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena rumah dalam keadaan kosong.

    Polisi menduga penembakan itu sebagai teror politik terkait pemilihan umum kepala daerah di Aceh yang akan digelar pada 9 April 2012. Hingga Senin sore, aparat masih belum dapat mengidentifikasi pelaku penembakan karena kesulitan mendapatkan keterangan saksi.

    ”Semua tidak mau jadi saksi. Mereka khawatir akan terlibat masalah. Ini kesulitan kami,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Ajun Komisaris Besar Gustav Leo, Senin.

    Ini merupakan kasus penembakan pertama di Aceh pada Februari 2012. Namun, ini menjadi kasus penembakan ketujuh dalam sebulan terakhir di Aceh. Belum satu pun rangkaian penembakan itu terungkap.

    Dari keterangan sejumlah warga di dekat lokasi kejadian, sekitar 20 kali tembakan terdengar ke arah rumah Asnawi. Namun, polisi baru menemukan sebutir peluru senjata jenis AK dan tiga proyektil peluru jenis AK di lokasi kejadian.

    Menurut Gustav, pelaku diduga menggunakan dua sepeda motor, yakni Honda Supra X 125 dan Yamaha Jupiter MX. Pelaku menembaki rumah Asnawi dari depan. Saat kejadian, Asnawi sedang menghadiri acara di Sigli.

    Asnawi adalah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan mantan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh, organisasi yang mewadahi mantan kombatan GAM Peureulak. Saat ini, dia aktif sebagai koordinator tim sukses calon kepala daerah Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.

    Menanggapi kejadian itu, Irwandi meminta kepolisian serius mengusut pelaku. Dia berharap kasus itu merupakan penembakan terakhir di Aceh. Dia menduga, pelaku penembakan di Peureulak adalah kelompok yang sama dengan penembakan di Aceh beberapa waktu lalu. ”Janganlah menjalankan demokrasi dengan tindak kekerasan. Keduanya tidak akan ketemu,” ujarnya.

    Di Jakarta, Senin, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menjelaskan, selain di Aceh, penembakan terhadap warga juga terjadi di Papua. Di Papua, sekelompok orang tak dikenal menyerang warga Dusun Wandidok, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Dua warga, Jano Alom dan Nemek Awawe, tewas.

    Jano dilaporkan tewas tertembak di bagian dada tembus punggung. Nemek tewas dengan luka-luka di sekujur tubuh. Pelakunya masih diusut. (han/fer)

    Source : Kompas.com

  • Instabilitas Ancam Aceh

    Jakarta, Kompas – Instabilitas politik dan sosial, bahkan dapat berujung pada kemandekan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, kini mengancam Provinsi Aceh. Instabilitas itu terjadi setelah lebih dari lima tahun Aceh diselimuti kedamaian, bersumber pada konflik politik terkait pemilihan umum kepala daerah yang berlarut-larut dan sisa-sisa konflik masa lalu.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengakui, kekerasan yang berkembang di Aceh belakangan ini bersumber dari persoalan pemilu kepala daerah (pilkada) (Kompas, 11/1). Gara-gara pilkada, elite di Aceh juga saling mengancam.

    Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh mengingatkan, Partai Aceh adalah kekuatan politik yang riil di Aceh. Mereka mayoritas. Kalau Partai Aceh tidak diakomodasi dalam pilkada, dengan diberikan kesempatan untuk mendaftarkan calonnya, sama artinya membuka peluang munculnya konflik baru di Aceh. Partai Aceh adalah tempat bernaung bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Aceh. ”Jangan sampai mereka kembali turun gunung sebab tak diakomodasi,” ujar Abdullah.

    Sebaliknya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang mencalonkan diri kembali melalui jalur perseorangan, menegaskan, penundaan pelaksanaan pilkada, seperti diusulkan Partai Aceh, tidak menjamin kondisi Aceh lebih aman. ”Pasangan calon kepala daerah tidak akan diam saja kalau pilkada ditunda,” ujarnya (Kompas, 12/1).

    Senjata selundupan

    Instabilitas di Aceh sebenarnya mulai muncul, misalnya, berbentuk penembakan terhadap pekerja asal Jawa dan perobohan menara listrik tegangan tinggi. Di Banda Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan, kekerasan bersenjata bakal terus berlangsung selama senjata api masih beredar di Aceh, terutama sisa konflik. Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya pihak yang memanfaatkan situasi politik di Aceh yang sedang memanas dengan melakukan provokasi melalui aksi kekerasan. ”Bersama TNI, kami terus berupaya menarik senjata api itu. Razia terus dilakukan, tentu dengan cara yang tidak melukai hati masyarakat,” katanya.

    Namun, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Sagoe Meuruhom Daya, Ridwan, Sabtu (14/1), menegaskan, senjata sisa konflik yang pernah dimiliki anggota GAM hampir semuanya diserahkan setelah perjanjian damai di Helsinki tahun 2005. Jika masih ada yang beredar, itu adalah senjata dari markas TNI dan polisi yang terbawa tsunami. Selain itu, ada senjata selundupan dari luar negeri.

    M Jusuf Kalla, Wakil presiden periode 2004-2009, yang memprakarsai perjanjian damai antara pemimpin GAM dan pemerintah pusat, mengingatkan, perdamaian di Aceh lebih tinggi derajatnya daripada aturan. Karena itu, ia berharap semua elite politik di Aceh bersabar untuk memberi kesempatan kepada mereka yang berhak jadi peserta pemilu demi kemaslahatan bersama.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, Minggu, di Banda Aceh, menilai kelambanan pemerintah pusat berperan atas kian kompleksnya kemelut pilkada di Aceh, yang berujung pada munculnya kekerasan. Sebagai bekas daerah konflik, Aceh memerlukan penanganan khusus yang cepat dan akurat. Di pihak lain, elite politik di Aceh gagal menyelesaikan persoalan kemacetan komunikasi politik.

    ”Itu semua harus dibayar mahal dengan keadaan saat ini. Pemerintah pusat terlalu terpaku pada proses yang normatif. Padahal, Pilkada Aceh memiliki dimensi politis dan hukum sekaligus,” katanya.

    Pemerintah pusat dinilai tidak sejak awal memberikan perhatian khusus pada Pilkada Aceh. Akibatnya, persoalan membesar dan tidak terkendali. Tidak hanya instabilitas, kemandekan pun kini mengancam Aceh.

    Pengajar di FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, mengatakan, masalah terbesar dari kemelut di Aceh adalah ketidaktegasan pemerintah pusat. Ketidaktegasan ini dimanfaatkan kelompok yang berbuat teror. Pembiaran terhadap aksi kekerasan hanya membuat pembonceng kian leluasa.
    (HAN/INA/HAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Polisi Aceh Telah Identifikasi Nama Pelaku

    Banda Aceh, Kompas – Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan, polisi telah mengidentifikasi nama-nama orang yang diduga terkait dengan sejumlah kasus penembakan di wilayah Aceh. Namun, polisi belum menemukan motif di balik sejumlah kekerasan bersenjata api tersebut.

    ”Kami telah mengidentifikasi beberapa, tetapi investigasi masih terus kami lakukan untuk mendapatkan gambaran apa motifnya dan apa kaitannya dengan pilkada,” kata Iskandar di Banda Aceh, Jumat (13/1).

    Seperti diketahui, dalam sebulan terakhir terjadi lima kasus penembakan yang menewaskan enam warga sipil dan melukai 10 orang lainnya. Kekerasan bersenjata itu terjadi di Bireuen, Banda Aceh, Aceh Utara, dan Aceh Besar. Kasus terakhir adalah pemberondongan terhadap rumah salah seorang kandidat bupati di Aceh Utara.

    Iskandar mengaku belum dapat mengungkapkan nama-nama yang telah teridentifikasi itu karena masih dalam penyelidikan. Dia hanya memastikan saat ini yang sudah ditangkap dua orang. ”Namun, kami belum bisa mengungkapkan secara total,” katanya.

    Sebelumnya polisi telah menangkap dua pelaku penembakan lokasi tim survei minyak dan gas di Sawang, Aceh Utara, 23 Desember 2011. Penembakan tersebut tak menimbulkan korban jiwa. Menurut Iskandar, kedua pelaku yang ditangkap adalah residivis.

    Bukan musuh

    Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Banda Aceh Tengku Abdul Aziz mengatakan, orang Aceh, termasuk bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak menganggap orang Jawa sebagai musuh. Namun, diperkirakan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.

    MUNA meminta polisi dan pemerintah tidak serta-merta menilai beberapa insiden penembakan sebagai perbuatan bekas kombatan GAM. Sebab, tidak ada niat untuk saling membunuh.

    ”Kesepakatan orang Aceh, GAM, dan MUNA bukan untuk membunuh orang luar Aceh. Orang Jawa itu bukan musuh. Musuh orang Aceh adalah perjanjian yang belum terlaksana,” tutur Tengku Abdul Aziz, Jumat, di Banda Aceh.

    Kendati terjadi beberapa insiden, denyut nadi kehidupan di Banda Aceh masih terasa. Kamis malam, toko-toko dan kedai-kedai kopi, seperti di Simpang Lima dan Jalan Daud Beureueh, masih beroperasi dan melayani konsumen sampai tengah malam.

    Pedagang kaki lima dan pedagang pengguna kios di tepian Pasar Atjeh juga berjualan sampai tengah malam.(INA/HAN/OSA/RYO/HAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Penundaan Pilkada Tak Jamin Kondisi Aman

    Jakarta, Kompas – Penundaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, seperti diusulkan Partai Aceh, tak menjamin kondisi Aceh akan lebih aman. Penundaan itu akan memberikan rasa tak adil dan reaksi balik dari 115 pasang calon kepala daerah, yang kini resmi terdaftar, dan pendukungnya.

    ”Pasangan calon kepala daerah tak akan diam saja kalau pemilu kepala daerah (pilkada) ditunda. Mereka sudah menghabiskan dana besar untuk mengikuti pilkada, apalagi sempat ditunda akibat putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Rabu (11/1).

    Partai Aceh mengusulkan pilkada ditunda karena partai pemenang Pemilu 2009 di Aceh itu berniat mendaftarkan calon kepala daerahnya. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah menetapkan nomor urut pasangan calon. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menuturkan, peningkatan kekerasan di Aceh ditandai dengan penembakan terhadap warga dan penggergajian menara listrik terkait pilkada (Kompas, 11/1).

    ”Partai Aceh adalah kekuatan politik yang riil di Aceh. Mereka mayoritas. Apa jadinya jika tak dirajut, tak diakomodasi. Mereka tempat bernaungnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Aceh (TNA). Jangan sampai mereka kembali turun gunung karena tak diakomodasi,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh, Selasa, di Banda Aceh. Ia juga menegaskan, meningkatnya gangguan keamanan di Aceh tak lepas dari memanasnya situasi konflik politik menjelang pilkada. Jika Partai Aceh tak diberi kesempatan, jangan sampai menggali lubang menuju konflik baru.

    Tingkatkan gangguan

    Penundaan pilkada, kata Irwandi, justru akan semakin meningkatkan gangguan keamanan di Aceh karena akan ada banyak pihak yang dirugikan. Hal ini berbeda jika pilkada tepat waktu.

    Saat ini, katanya, kondisi Aceh cukup aman untuk pelaksanaan pilkada walau ada beberapa kasus penembakan. Rangkaian penembakan yang terjadi lebih bermotif ekonomi dan tenaga kerja.

    Satu dari 115 calon kepala daerah yang terdaftar dalam pilkada di 17 kabupaten dan kota di Aceh, Muhammad MTA, mengatakan, kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh saat ini tak lepas dari sikap pemerintah pusat yang kurang tegas dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Penundaan demi penundaan membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk melakukan kekacauan.

    ”Jika sejak awal tegas, lalu aparat keamanan menegaskan menjamin keamanan pelaksanaan pilkada, kondisinya tak seperti sekarang. Kalau dibuka pendaftaran dan pilkada diundur lagi, siapa yang menjamin kekacauan ini berakhir,” tuturnya.

    Di Jakarta, panitera MK, Kasianur Sidauruk, hari Rabu, menuturkan, MK akan menyidangkan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat. Perkara ini termasuk perkara yang diprioritaskan sehingga langsung disidangkan dua hari setelah didaftarkan ke MK. Kasus ini terkait pilkada di Aceh karena KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak menemukan dasar hukum untuk menunda pilkada di Aceh lagi.

    Irwandi vs Partai Aceh

    Irwandi mengatakan, sikap keras Partai Aceh lebih ditujukan kepada dirinya, bukan terkait putusan MK yang memungkinkan calon perseorangan mengikuti pilkada di Aceh. ”Saya dulu tak dicalonkan Partai Aceh. Saya maju lewat jalur independen. Saya hanya mengikuti hukum. Tidak ada lobi-lobi ke pusat,” katanya. Irwandi dalam pilkada tahun 2012 ini pun maju kembali melalui jalur perseorangan.

    Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf. Namun, partai itu memutuskan tak mendaftarkan calonnya karena menolak putusan MK. Putusan MK itu dinilai memangkas keistimewaan Aceh yang terangkum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Irwandi mengaku menawarkan kepada Partai Aceh, dia akan mundur dari jabatan gubernur sehingga sama dengan calon lain. Tawaran itu tidak ditanggapi Partai Aceh.

    Saat MK memerintahkan KIP Aceh membuka lagi pendaftaran calon pada awal Desember 2011, Partai Aceh tak memanfaatkannya. Ironisnya, Partai Aceh mendesak Mendagri agar membuka peluang bagi calonnya saat ini.

    Menurut Abdullah Saleh, sikap Partai Aceh menolak mendaftar bukan karena Irwandi atau calon perseorangan. ”Penolakan karena pilkada yang digelar KIP Aceh cacat hukum. Tahapan pilkada bertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh,” tandasnya.

    Langkah tak tepat

    Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Nurul Arifin (Partai Golkar), di Jakarta, Rabu, menilai langkah Mendagri mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke MK terkait pilkada Aceh tidak tepat. Jika KIP Aceh tak mau menunda lagi pilkada di Aceh, Presiden harus berani membuat peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) yang memungkinkan penundaan itu. Putusan KIP Aceh bukan domain MK.

    Mendagri Gamawan Fauzi, Rabu, di Jakarta, tetap mengharapkan peluang membuka pendaftaran kembali untuk Partai Aceh pada Pilkada Aceh. Ia juga membantah jika pemerintah dianggap tidak tegas menangani pilkada di Aceh. (han/dik/fer/ina/ana)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Belum Ada Dasar Hukum untuk Partai Aceh

    Jakarta, Kompas – Harapan Partai Aceh untuk ikut serta dalam Pilkada Aceh pada 16 Februari 2012 belum dapat terpenuhi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu belum mendapatkan dasar hukum untuk membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah di Aceh. Pendaftaran calon dalam Pilkada Aceh ditutup pada 6 Januari.

    Senin (9/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri bertemu di Kantor KPU, Jakarta, untuk membahas Pilkada Aceh. Namun, tidak ada keputusan terkait usulan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah terkait kemungkinan membuka ruang bagi Partai Aceh untuk mendaftarkan calonnya dalam pilkada seperti disampaikan dalam rapat di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, 4 Januari.

    Seusai pertemuan, Ketua KPU Hafiz Anshary mengatakan, Partai Aceh disepakati bisa mendaftar asal ada dasar hukumnya. Namun, sejauh ini tidak ada dasar hukum untuk itu.

    ”Apabila pemerintah menerbitkan peraturan seperti peraturan pemerintah atau Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela, kami bisa melaksanakannya. Kami hanya menjalankan aturan,” tutur Hafiz ketika ditanya mengenai kemungkinan membuka pendaftaran calon kepala daerah Aceh dengan konsensus para peserta pilkada.

    Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, juga mengatakan, tahapan pendaftaran peserta pilkada bisa dibuka apabila ada dasar hukumnya. Namun, sampai saat ini, tidak ada landasan hukum untuk melakukan itu.

    Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh juga tampak kebingungan untuk menjawab tuntutan Partai Aceh. Pasalnya, belum ada kemungkinan untuk membuka kembali tahapan pendaftaran.

    Pernah ada kesempatan

    Anggota KPU, Endang Sulastri, menambahkan, sesungguhnya Partai Aceh sudah mendapatkan kesempatan berulang kali untuk mendaftarkan calonnya ketika tahapan beberapa kali ditunda. Namun, kesempatan ini tidak pernah dimanfaatkan.

    Kemungkinan membuka kembali tahapan pendaftaran calon kepala daerah Aceh dengan konsensus, menurut Endang, juga akan sia-sia. Pasalnya, politisi umumnya menafikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

    Kalaupun tahapan pendaftaran dibuka kembali, kata Endang, semestinya tidak hanya untuk Partai Aceh karena ini tidak adil. Namun, penyelenggara pemilu tetap berpegang pada kesepakatan DPR Aceh, KIP Aceh, KPU, Bawaslu, Kepala Polda Aceh, Panglima Kodam Aceh, dan pemerintah pada awal Januari lalu, jadwal Pilkada Aceh tetap 16 Februari 2012.

    Hingga kemarin belum ada keputusan atas usulan agar Partai Aceh mendapat ruang ikut serta dalam pilkada. ”Masih dalam proses pembahasan,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

    Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh mengatakan, kondisi di Aceh secara umum kondusif untuk hajatan politik lima tahunan tersebut.

    ”Tak ada alasan menunda atau membatalkan pilkada. Pilkada hanya bisa terhalang jika ada huru-hara besar, hingga kotak suara pun tak bisa dibawa,” lanjutnya. (INA/HAN)

    Source : Kompas.com

  • Gubernur Minta Rakyat Berani Beri Kesaksian

    Jakarta, Kompas – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelidiki, menyidik, dan mengungkap penembak warga tak bersalah dan penggergaji menara listrik di Desa Matang Sijuek Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.

    Ia juga mendorong rakyat Aceh supaya berani memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat keamanan untuk memudahkan menangkap pelaku.

    Irwandi mengatakan hal itu, Senin (9/1), ketika dihubungi dari Jakarta. Ia menegaskan pula, kekerasan bersenjata dan penggergajian menara listrik tidak menghalangi pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) di Aceh. Kondisi di Aceh masih kondusif.

    ”Tidak ada alasan untuk menunda pilkada,” ujar Irwandi di Banda Aceh. Ia membandingkan kondisi kini dengan situasi menjelang Pemilu 1999 dan 2004. Pada 1999, di Aceh masih berlangsung perang. Gerakan Aceh Merdeka mengadakan perlawanan, tetapi pemilu berlangsung lancar dan aman di Aceh. Pemilu 2004 di Aceh juga tidak ditunda meski saat itu masih situasi darurat militer dan darurat sipil.

    ”Tidak ada yang mau situasi Aceh seperti saat ini, terkecuali pengacau itu. Saya sudah minta Polri menyelidiki, menyidik, dan mengungkap kasus ini. Kami tak bisa menangkapnya sendiri, kecuali pelakunya tertangkap tangan,” ujarnya.

    Warga mulai resah dengan teror yang terjadi di sejumlah daerah di pantai timur Aceh. Warga khawatir ada pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menghadang dan memeras pengendara mobil di pedesaan.

    Teuku Jimmy Junaidi, warga Blangpidie, Aceh Barat Daya, sekitar 375 kilometer dari Banda Aceh, berharap polisi segera mengungkap kasus ini sehingga tak merembet ke pantai barat Aceh. Saat ini, warga Aceh sedang menikmati suasana damai.

    Surya Irawan, warga Lhokseumawe, sekitar 280 kilometer dari Banda Aceh, juga berharap tak ada lagi fasilitas publik yang dirusak sehingga aktivitas warga terganggu.

    Irwandi menilai, kekerasan di Aceh akhir-akhir ini tak ada kaitannya dengan pilkada. Kejadian itu lebih disebabkan faktor ekonomi dan ketenagakerjaan. ”Ada kesenjangan antara warga setempat dan pendatang dalam mendapatkan pekerjaan,” katanya.

    Setelah penggergajian menara listrik tegangan tinggi di Baktiya, Aceh Utara, dan Beureunuen, Pidie, upaya perusakan fasilitas publik kembali terjadi di Aceh. Empat orang berusaha menumbangkan menara telekomunikasi milik PT Telkomsel di Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Senin. Namun, aksi itu bisa digagalkan warga yang memergoki keempat pelaku. Mereka ditangkap saat menggergaji tiang penyangga menara.

    Keempat orang yang akan menumbangkan menara telekomunikasi itu adalah Adi Sayahputra (23) dan Boby (22) dari Lhokseumawe serta Basyari (24) dan Bachtiar (22) dari Aceh Utara. Mereka kini diserahkan ke Polres Lhokseumawe.

    Terkait penggergajian menara di Baktiya, Kepala Polres Aceh Utara Ajun Komisaris Besar Farid Bachtiar menyebutkan, pelakunya masih dalam pengejaran. Barang bukti sudah diamankan, termasuk gergaji dan beberapa kemasan minuman.

    Kriminal biasa

    Di Jakarta, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, sesuai penyelidikan Polri, kasus penembakan di Aceh adalah kriminal murni dan tidak ada kaitan dengan pilkada. Namun, TNI tetap mengikuti perkembangan kasus itu.

    Agus mengakui masih ada senjata yang beredar bebas di Aceh. TNI sudah memeriksa di gudang dan tidak ada senjata yang beredar bebas yang berasal dari gudang TNI. Namun, ada senjata milik kelompok tertentu yang terkait separatisme.

    Meski salah satu poin dalam perjanjian Helsinki—perjanjian damai di Aceh—terkait penarikan dan pemusnahan senjata di Aceh, Agus menyatakan, TNI tidak bisa memastikan apakah semua senjata telah diserahkan dan dimusnahkan. ”Kami berharap sudah diserahkan dan dimusnahkan. Namun, kami tidak tahu persis. Kenyataannya, masih ada senjata di tangan separatis,” kata Agus.

    TNI akan terus melakukan kegiatan untuk mengeliminasi senjata yang beredar di luar. Bentuk tindakan dilakukan Polri. Sementara TNI membantu Polri melakukan tindakan deteksi dini ataupun patroli bersama.

    Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin, menambahkan, Polri kini juga memperketat pengamanan di Aceh, menyusul aksi penembakan terhadap warga dan perobohan tiang listrik bertegangan tinggi. Selain itu, tim dari Mabes Polri dan Polda Aceh juga masih terus menyelidiki kasus itu.

    ”Kepala Polda Aceh dan kepala polres sudah memetakan daerah yang rawan dan menugasi tim melakukan upaya preventif dan represif, termasuk patroli dan razia tertentu,” kata Saud. Misalnya di Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Besar.

    Menurut Saud, tim dari Mabes Polri dan Polda Aceh menyelidiki serta mengumpulkan semua informasi dan data untuk mengungkap kasus penembakan itu. Terkait pengamanan pilkada di Aceh, nantinya terdapat 9.754 tempat pemungutan suara. Polri juga dibantu TNI dan satuan perlindungan masyarakat.

    Penangkapan

    Saud menjelaskan pula, aparat Polda Sumatera Utara, Sabtu lalu, menangkap dua orang yang diduga membawa senjata api di wilayah Langkat, Sumut, saat razia kepolisian. Dua orang itu mengendarai mobil dari wilayah Sumut ke Aceh.

    Kedua orang itu, WY dan SA, membawa pistol jenis FN dan senjata genggam buatan Italia. ”Namun, sementara ini belum ada keterkaitan dengan kasus penembakan di Aceh,” kata Saud.

    Kedua orang itu, menurut Saud, baru terlibat dalam jual-beli senjata api. Kepolisian masih mencari pihak yang menjual atau menyediakan senjata api dan pihak yang memesan senjata itu. ”Dari pemeriksaan sementara, keduanya berperan untuk mengambil senjata api itu,” kata Saud. Polisi masih mendalami informasi itu. (ham/han/edn/fer)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Panik Prahara Baru di Aceh

    Sudah hampir tujuh tahun rakyat Aceh, di kabupaten mana pun mereka tinggal di Provinsi Aceh, menikmati suasana damai.

    Jalan-jalan di Banda Aceh, Lhokseumawe atau Meulaboh yang biasanya mencekam pada sore dan malam hari, sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), suasananya sungguh berubah total menjadi ramai.

    Geliat ekonomi rakyat Aceh pun benar-benar terasa pada siang dan malam hari. Orang tidak lagi takut untuk duduk-duduk di kedai kopi atau menikmati ikan bakar di rumah-rumah makan di pinggiran jalan.

    Jika di era DOM (Daerah Operasi Militer) antara 1988-1998, masa Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) atau Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostility Agreement atau CoHA) suasana keamanan belum begitu kondusif, sejak MoU Helsinki keamanan insani di Aceh benar-benar terasa. Memang ada masa-masa di mana sisa-sisa konflik benar-benar masih terasa, yaitu saat-saat kampanye pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh pada akhir 2006.

    Kini, menjelang pemilukada kedua di Aceh pasca MoU Helsinki, suasana Aceh kembali tegang. Di beberapa daerah seperti di Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Besar, prahara seakan kembali menghadang di depan mata kita.

    Penembakan misterius kembali terjadi. Anehnya, sama persis ketika militer masih menjadi pengendali keamanan di Aceh di era Soeharto dan sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh pada 2003, target utama pembunuhan atau penembakan misterius tersebut adalah para petani di daerah-daerah transmigrasi dan para pekerja musiman yang datang dari tanah Jawa.

    Ini yang kemudian menimbulkan interpretasi, spekulasi atau pun persepsi bahwa para pelaku penembakan misterius tersebut kemungkinan besar adalah aktor-aktor tentara yang ingin memompa kemarahan orang Jawa di luar Aceh, menimbulkan konflik etnik atau mengacau Aceh menjelang Pemilukada yang akan berlangsung bulan depan. Jika bukan tentara, aktor yang mungkin saja melakukan itu adalah polisi atau mantan kombatan GAM.

    Intinya, persepsi yang bisa saja salah ini ingin mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang memang hobby-nya ingin merusak suasana damai di Aceh, karena hanya dengan demikian mereka bisa menikmati permainan dan mendapatkan keuntungan material dari prahara yang terjadi di Tanah Rencong.

    Benarkah orang Aceh sangat anti orang Jawa seperti yang ingin dikesankan oleh para aktor pembunuh misterius itu? Secara tegas penulis berani mengatakan bahwa jawabannya adalah tidak!

    Benar bahwa para mantan politisi atau kombatan GAM di masa lalu sering menggunakan kata “pemerintah di tanah Jawa” atau “Tentara Jawa” untuk menyebut pemerintah Indonesia, ABRI atau TNI. Tapi, secara umum tidak ada sikap antipati orang Aceh terhadap orang Jawa.

    Buktinya, saat Aceh Recovery Forum (ARF) masih sering mengadakan pertemuan di Medan atau Jakarta pascatsunami 26 Desember 2004, penulis yang adalah orang Indonesia keturunan Jawa selalu diminta memimpin sidang-sidang yang terkait dengan bidang politik.

    Alasan teman-teman Aceh, kalau orang Aceh yang mimpin nanti sidangnya bertele-tele karena asas egalitarian amat kuat dan mereka akan berdebat sepanjang hari. Kalau penulis yang memimpin, perdebatan tidak akan sekeras bila orang Aceh yang memimpin sidang.

    Lihat juga pada pemilu legislatif di awal reformasi, Amien Rais yang orang Jawa tulen dan menggunakan bendera Partai Amanat Nasional (PAN) dapat terpilih dengan suara yang meyakinkan di Aceh. Entah itu karena Amien bersama Gus Dur pernah membuka selubung papan yang bertuliskan “Referendum” di Aceh atau karena faktor ia adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah, yang jelas dia terpilih mewakili Aceh.

    Contoh lain, Kuntoro Mangkusubroto adalah orang Jawa tulen yang juga dipilih untuk menjadi Ketua Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh pascatsunami.

    Adalah kenyataan pula bahwa Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan suara 94% di Aceh pada Pemilu Presiden 2009, walau ada pula yang mempertanyakan hasil pemilu presiden tersebut hasil sebuah kejujuran atau kecurangan politik.

    Aceh belakangan ini memang menjadi berita utama di media massa di tanah air. Ada yang mempersoalkan apakah adil jika para pengagum budaya punk rock harus direndam di kolam untuk mandi pagi, ditelanjangi separuh badan, disuruh menyanyikan lagu-lagu nasional yang heroik dan dianggap melanggar syariat Islam?

    Tidakkah kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan toleran terhadap saudara sebangsa yang memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda, seperti para punk rockers di Aceh itu?

    Kita tidak tahu pasti apa semua kegalauan di tanah Aceh itu terkait dengan konflik di antara para elite politik menjelang pemilukada di Aceh pada tingkatan provinsi, kabupaten dan kota?

    Siapa pun pelakunya, mereka harus sadar bahwa bila Aceh membara, rakyat Aceh yang menderita. Sebagai sesama anak bangsa pemilik sah negeri ini, kita tentunya tidak ingin melihat terjadinya Prahara Baru di Tanah Rencong!!!(inc)
    Oleh Ikrar Nusa Bhakti

    Source : Harian Aceh

  • Ketua KIP: Kami Siap Mengundurkan Diri


    Banda Aceh | Harian Aceh – Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan para Komisioner KIP siap mundur bila Pemilukada Aceh ditunda. Sebab, penundaan Pemilukada akan menyulitkan pihaknya.

    Hal ini disampaikan Salam Poroh di depan Peserta Pelatihan Penyusunan Rencanan Strategis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilihan KIP se-kabupaten/kota di Hotel Naggroe, Banda Aceh, Sabtu (7/1) pagi. Kepada wartawan, usai acara itu, Salam Poroh menjelaskan, bila penundaan kembali terjadi, tentu akan sangat merepotkan KIP Aceh. “Saya sedih, sudah sejauh ini masih ada pikiran-pikiran untuk melakukan penundaan,” katanya.

    Soal pembukaan kembali pendaftaran peserta, lanjut Salam, asal dasar hukumnya kuat, KIP siap melaksanakannya. Tapi bila sebaliknya, kata dia, tak akan dijalankan. “Sejauh ini, belum ada arahan dari KPU soal ini,” katanya. “Bila KPU nanti akhirnya memutuskan menunda pemilukada, kemungkinan saya mundur.”

    Menurut Salam, sampai sejauh ini, baru Akmal Abzal, salah satu komisioner KIP Aceh yang memiliki komitmen sama dengan dirinya. “Yang sudah saya dengar (juga ingin mundur) Pak Amal,” kata Salam.

    Soal usulan Partai Aceh untuk mendiskualifikasi Irwandi Yusuf dari calon Gubernur Aceh, Salam menjawab, “Itu harus hati-hati, apakah betul yang bersangkutan itu memang kader parpol tersebut. Jangan sembarang dituduh anggota partai, nanti bisa berbalik tuduhannya.”

    Sementara itu, ditanya soal komitmen pengunduran dirinya bila pemilukada ditunda, Akmal Abzal cepat mengelak. “Saya tidak ada mengatakan itu,” katanya pada wartawan.

    Menurut Akmal, dia hanya merasa perlu mempertimbangkan untuk mundur atau tetap bertahan sebagai komisioner KIP bila tahapan pemilukada dijalankan tidak berlandaskan hukum yang berlaku. “Jangan sampai kita kerja dengan hukum yang tak pasti, karena sejarah akan mencatat bahwa kita gagal menjalankan sebuah produk hukum,” jelasnya.

    “Jadi, bila memang nanti ditunda dengan kekuatan hukum yang kuat, why not (mengapa tidak)?” lanjutnya. Proses hukum itu, kata dia, harus pasti karena azas penyelenggaraan pemilukada adalah kepastian hukum. “Kalau kepastian hukum itu sudah tak jelas, maka itu patut dipertimbangkan apakah bertahan atau mundur,” katanya.

    Sementara itu, Roby Syahputra, Komisioner KIP Aceh yang membidangi logistik yang ditanyai wartawan soal rencana pengunduran diri dari komisioner KIP Aceh bila pemilukada ditunda, mengatakan hal itu masih pendapat pribadi Ketua KIP Aceh Salam Poroh. “Itu pendapat ketua. Kami belum pernah membawa soal sikap ini dalam rapat,” katanya.

    Menurut Roby, hal tersebut sah-sah saja sebagai sikap pribadi dari masing-masing komisioner KIP Aceh. “Silakan saja, itu hak masing-masing. Tapi tentu ada mekanismenya,” katanya.(dad)

    Source : Harian Aceh