Kuala Lumpur, Selasa – Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mulai melancarkan kampanye penghapusan undang- undang otoriter dengan mengajukan mosi untuk mencabut undang-undang lain yang lebih rendah, tetapi juga membatasi ruang gerak kebebasan warga Malaysia.
Mosi yang diajukan PM Najib Razak kepada parlemen Malaysia hari Senin (4/10) itu tertuju pada Akta Pembatasan Tempat Tinggal (Restricted Residence Act) tahun 1933, yang memungkinkan polisi meminta seseorang untuk tinggal di daerah tertentu atau tidak boleh tinggal di daerah tertentu, dan Akta Pengusiran tahun 1959, yang memungkinkan warga non-Malaysia diusir dari negara Malaysia.
Bulan lalu, PM Najib yang diperkirakan menggelar pemilihan umum sela dalam beberapa bulan ke depan secara mengejutkan mengumumkan rencana menghapus Undang-Undang Keamanan Internal (ISA) yang represif mulai Maret tahun depan. ISA memungkinkan penguasa Malaysia menahan seseorang yang dinilai membahayakan keamanan negara tanpa batas waktu, tanpa melalui peradilan
Meski demikian, kelompok aliansi oposisi Malaysia masih juga mengungkapkan rasa keraguannya akan niat baik PM Najib lantaran pemerintah ternyata juga berencana mengganti ISA dan juga UU Darurat dengan dua undang-undang keamanan yang baru.
Dengan adanya UU Keamanan yang baru nanti, menurut oposisi, penghapusan ISA serta UU Darurat hanyalah kosmetik belaka lantaran diperkirakan UU baru itu juga akan sama kerasnya dengan UU Keamanan yang lama.
PM Najib sendiri belum mengungkapkan detail rencana UU Keamanan yang baru nanti. Hanya saja, kata Najib, UU itu akan menyeimbangkan antara keamanan dan hak-hak warga.
”Dua RUU itu akan mencoba membuat keseimbangan di antara hak-hak asasi manusia, hak-hak individu, kemerdekaan warga negara seraya menjadi keamanan dan harmoni bangsa,” kata Najib di depan parlemen hari Senin lalu.
”Saya yakin, dengan tindakan- tindakan ini, Malaysia menjadi salah satu negara (di dunia) di mana praktik-praktik demokrasinya dihormati oleh negara-negara lain,” kata Najib pula.
Menyusutnya dukungan terhadap PM Najib dan merosotnya pamor koalisi Barisan Nasional yang didominasi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) terbukti dengan menanjaknya perolehan kursi aliansi oposisi di parlemen Malaysia pada pemilu 2008. Kenyataan ini memaksa PM Najib melakukan langkah-langkah yang bisa mengangkat kembali popularitas diri dan partainya untuk keperluan pemilu.
UU itu akan menyeimbangkan antara keamanan dan hak-hak warga. (AP/AFP/Reuters/sha)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
