siwah.com

Tag: vote

  • SRI Mau Ikuti Jejak Demokrat

    calon presiden 2014

    Jakarta, Kompas – Partai Serikat Rakyat Independen ingin mengikuti sukses Partai Demokrat yang meraih suara banyak dalam Pemilihan Umum 2004 dengan hanya menjual figur Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang diusung sebagai calon presiden dari Partai SRI, diyakini bisa mendongkrak suara partai.

    ”Saya yakin fenomena Partai Demokrat pada Pemilu 2004 saat mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bisa terjadi pada kami, yang mengandalkan sosok Sri Mulyani. Kami tidak meniru sisi teraniaya dan seolah dizalimi seperti SBY waktu itu, tetapi kebutuhan pemimpin masa depan yang tegas dan mempunyai integritas,” kata Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan di Jakarta, Kamis (4/8).

    Taufan mengakui, memang tak cukup hanya mengandalkan popularitas Sri Mulyani. ”Perlu ada upaya ekstra yang lain dan perlu dijalani. Upaya ekstra tentu dari partai dalam menjaring suara dengan menjual gagasan soal integritas pengurus partai serta ide mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini,” katanya lagi.

    Namun, Yuddy Chrisnandi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, sosok Sri Mulyani layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Namun, Partai SRI yang penggiatnya relatif minim pengalaman mengelola parpol mesti bekerja keras untuk membangun struktur partai sampai ke bawah, seperti dipersyaratkan undang-undang.

    ”Jika mampu membuktikan dirinya bersih, Sri Mulyani bukan hanya sekadar penggembira pada Pemilu Presiden 2014, tetapi bisa jadi ia pemain utama yang diperhitungkan,” kata Yuddy.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai biasa saja kalau Sri Mulyani diusung oleh partai baru, seperti Partai SRI. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun, dia mengingatkan, kasus pemberian dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century yang belum selesai ditangani dapat menghabiskan modal politik dan sosial Sri Mulyani.

    PAN tak terpengaruh dengan pencalonan Sri Mulyani. PAN kemungkinan besar tetap mengusung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014.

    Hatta dipilih karena memiliki pengalaman dalam pemerintahan, memiliki kapabilitas tinggi, dan berintegritas. Selain itu, Hatta adalah kader PAN yang paripurna sehingga komitmennya untuk bangsa dan negara tak perlu diragukan lagi.

    Sebaliknya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, partainya menghormati partai lain yang sudah mengajukan calon presiden. ”Golkar menghormati Partai SRI yang disebutkan mengusung Sri Mulyani atau Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disebut-sebut mengusung Prabowo Subianto. Semakin banyak calon, kami kira makin banyak pilihan. Mereka bukan ancaman, melainkan sahabat untuk berkompetisi secara sehat,” katanya.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, di Jakarta mengakui, calon presiden harus memiliki tingkat elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi. ”Sri Mulyani memiliki akseptabilitas yang tinggi, tetapi namanya seharusnya tak disebut dulu sekarang. Jika terlalu dini, ia akan dikunci oleh pesaing politik,” ujarnya.

    Mubarok juga tidak menutup kemungkinan tampilnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebagai calon presiden tahun 2014. Namun, Hatta masih harus dinilai berdasarkan cara merespons dinamika masyarakat yang berkembang.

    Dari Washington DC, Amerika Serikat, Sri Mulyani masih enggan menanggapi pencalonannya sebagai presiden oleh Partai SRI. Ia mengaku masih sibuk, belum sempat menanggapi usulan itu.

    Ajukan Aburizal Bakrie

    Priyo Budi Santoso mengakui, Golkar hingga saat ini belum secara resmi membahas calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2014. Namun, tidak dimungkiri jika Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai masih menjadi kandidat terkuat untuk dicalonkan sebagai presiden mendatang.

    ”Pembahasan calon presiden dari Golkar paling cepat dilakukan pertengahan tahun 2012. Sekarang kami masih konsentrasi bekerja dan berjuang untuk memenangi hati rakyat. Memang benar, Ketua Umum menjadi calon yang paling diunggulkan,” katanya. Namun, Aburizal belum menyampaikan kesediaan untuk dicalonkan.

    Selain Aburizal, kader Golkar dalam sejumlah kesempatan juga menyebut nama lain yang layak menjadi calon presiden/wakil presiden. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Secara terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Kamis, mengatakan, partainya masih konsisten mengajukan Prabowo sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2014. ”Gerindra sudah bulat tekad mencalonkan Prabowo Subianto. Kami masih mempertimbangkan siapa yang dipasangkan sebagai calon wakil presiden. Ada beberapa nama tokoh yang baik, tetapi kami masih menunggu,” ujarnya. Untuk mendukung pencalonan itu, ada Kader Utama Gerindra di 30 persen kabupaten dan kota se-Indonesia.

    Demokrat dan PDI-P

    Dalam Partai Demokrat berkembang ide menggelar konvensi terbuka akhir tahun 2013 untuk menjaring calon presiden yang akan diusung partai itu. Konvensi bisa diikuti siapa saja, termasuk orang yang bukan kader Demokrat. Hal ini untuk memperoleh calon terbaik. ”Stok calon presiden sangat minim. Nama yang ada tergolong jadul (jaman dulu),” kata Mubarok, Kamis.

    Partai Demokrat, kata Mubarok, sama sekali belum menemukan orang yang kira-kira pantas diusung. Namun, ia percaya pada saatnya nanti bermunculan nama calon yang pantas diusung. ”Sejarah akan terus berlangsung,” ujar Mubarok.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengakui, partainya masih belum menyiapkan mekanisme untuk menentukan siapa saja calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. PDI-P tak mau terjebak pada figur calon presiden yang akan disiapkan. Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan tak akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2014.

    Menurut Hasto, PDI-P memilih merumuskan pemerintahan seperti apa yang hendak dijalankan seusai Pemilu 2014. ”Bagi kami, yang terpenting adalah merumuskan bagaimana menjalankan pemerintahan ke depan. Kami memang belum menentukan orang untuk maju dalam pemilihan presiden,” kata Hasto lagi. (ody/dik/bil/ato/ nwo/nta/ong/why)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Efektif Kurangi Kursi

    Jakarta, Kompas – Pengurangan jumlah kursi di daerah pemilihan dianggap lebih efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian guna penguatan sistem presidensial. Upaya ini dinilai lebih adil dan kompetitif dibanding meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

    Pendapat itu disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti saat dihubungi pada Selasa (21/6). ”Yang paling ampuh untuk mengurangi jumlah partai adalah mengurangi kursi di dapil (daerah pemilihan). Negara-negara di dunia menggunakan metode itu,” katanya. Ramlan menjelaskan, meski jumlah kursi di dapil dikurangi, suara seluruh pemilih tetap terakomodasi. Prinsip keterwakilan atau representasi tetap terjaga meski harga satu kursi di sebuah dapil akan meningkat.

    Salah satu keuntungan pengurangan kursi dapil adalah rakyat dan wakilnya akan semakin dekat karena cakupan dapil semakin sempit. Masyarakat juga dapat lebih mengenal wakilnya, dan sebaliknya, anggota parlemen akan lebih bertanggung jawab.

    Menurut Ramlan, idealnya jumlah kursi DPR di dapil dikurangi menjadi 3-6 kursi. Jika dengan 3-10 kursi saat ini terdapat 77 dapil DPR, dengan 3-6 kursi jumlah dapil akan bertambah menjadi sekitar 120 dapil.

    Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay sependapat jika pengurangan jumlah kursi di dapil menjadi ambang batas tersembunyi (hidden threshold) yang merupakan cara lain menyederhanakan parpol. Meski demikian, menurut Hadar, pengurangan jumlah kursi juga memiliki kelemahan. ”Kalau dapilnya terlalu kecil, hanya parpol besar yang diuntungkan karena kekuatan mereka merata, sementara parpol sedang dan kecil kekuatannya tidak merata di setiap daerah,” ujarnya.

    Senin lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR belum juga menyepakati rumusan ambang batas dalam draf revisi Undang-Undang Pemilu. Baleg justru memutuskan menyerahkan pembahasan angka ambang batas kepada pimpinan partai politik sebelum dibahas di paripurna. Baleg meminta pimpinan DPR mempertemukan pimpinan parpol.

    Meski belum menyepakati angka ambang batas, Baleg DPR sudah bersepakat mengusulkan pemberlakuan ambang batas secara nasional. Perolehan suara sah nasional akan dijadikan dasar penghitungan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

    Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pertemuan pimpinan parpol untuk membahas rumusan ambang batas parlemen belum diperlukan. ”Ini kan baru draf, rasanya belum perlu pimpinan parpol turun karena sekarang belum masuk pertarungan yang sesungguhnya,” ujarnya. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Perolehan Suara PPP Turun, Siapa Bersalah

    VIVAnews – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Akhmad Muqowam mengatakan PPP tengah berada dalam masa kritis. Dalam analogi Muqowam, PPP bagaikan seorang laki-laki yang terjatuh dari lantai 100 sebuah gedung pencakar langit.

    Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menganggap Muqowam turut bertanggung jawab jika PPP berada dalam masa kritis dan sedang jatuh. “Pak Muqowam kan bagian inti dari PPP. Berarti dia masuk di dalamnya,” kata Romi, kepada VIVAnews, 21 Juni 2011.

    Muqowam juga mengkritik kepemimpinan Suryadharma Ali yang menyebabkan elektabilitas PPP menurun. Tapi, Romi menganggap Muqowam secara langsung ikut bertanggung jawab terhadap turunnya suara PPP.

    “Karena dia menjabat sebagai Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif,” kata Romy yang juga tim sukses Suryadharma Ali dalam mempertahankan Ketua Umum PPP. “Dia orang yang termasuk bertanggungjawab suara PPP,” lanjutnya.

    Bahkan, Romy mempertanyakan peran Muqowam, yang juga saingan Suryadharma, dalam mengurusi suara PPP dalam Pemilu. “Selama ini ke mana saja dia. Kalau mempertanyakan naik turunnya suara PPP, berarti mempertanyakan kinerjanya juga,” ucapnya.

    Sebelumnya, Muqowam menganggap PPP ibarat orang yang jatuh dari lantai 100, namun tubuhnya masih tampak baik-baik saja saat jatuh. “Orang-orang yang berada di lantai 95, 80, 70, 60 dapat melihat bayangan laki-laki itu terus turun dengan deras, dan tubuhnya masih tampak baik-baik saja. Tetapi laki-laki itu sendiri sudah bisa memprediksi bahwa dalam beberapa saat lagi, tubuhnya akan hancur dan ia pun akan mati,” tutur Muqowam.

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Tidak Diurus Serius, Suara Turun

    Partai PPP

    JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Imam Suharjo mengungkapkan, salah satu penyebab penurunan suara PPP karena partai ini tidak diurus dengan serius. Demikian siaran pers dari media center Akhmad Muqowam yang diterima Kompas di Jakarta, Minggu (15/5/2011) malam.

    “PPP tidak serius diurus, hanya menjelang muktamar, muswil, muscab, atau pemilu saja partai ini diurus. Padahal, partai ini mempunyai potensi jadi partai besar,” ujar Imam di Kupang dalam malam ta’aruf calon ketua umum PPP, Akhmad Muqowam, dengan pengurus DPW NTT dan pengurus DPC se-NTT.

    Selain itu, menurut Imam, PPP juga kurang menunjukkan sikap politik yang berpihak kepada rakyat. “Kasus Ahmadiyah kencang, tetapi pansus pajak lemas karena kita tergabung dalam koalisi. Kita merindukan ketua umum yang tidak jadi bawahan partai lain. Sekarang, di dalam setgab kita bisa diintervensi,” ujarnya.

    Itu sebabnya, dalam momentum Muktamar Ke-7 PPP yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-6 Juli mendatang, kader PPP harus berani jujur menilai dan memilih pemimpin yang mau serius mengurus partai, ungkapnya.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sayap Agama Bisa Tingkatkan Suara

    Jakarta, Kompas – Seluruh partai politik besar yang berideologi nasionalis kini memiliki organisasi sayap yang bersifat keagamaan. Selain efektif untuk meningkatkan suara, keberadaan sayap itu untuk meningkatkan soliditas dan citra partai.

    Saat ini Partai Demokrat memiliki Ikhwanul Muballighin sebagai organisasi sayap yang bersifat keagamaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 2007 mendirikan Baitul Muslimin. Partai Golkar memiliki Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, dan pengajian Al Hidayah.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Senin (9/5) di Jakarta, meyakini, Ikhwanul Muballighin akan menambah suara bagi partainya, terutama di lingkungan pedesaan. Massa Ikhwanul Muballighin ada di desa.

    ”Untuk memperluas jaringan di pesantren, kami dibantu bapak mertua Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Saan. KH Attabik Ali, mertua Anas, adalah pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.

    Nurul Arifin, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, menuturkan bahwa dari pengalaman pemilu sebelumnya, keberadaan organisasi sayap bercorak keagamaan menyumbang sekitar 30 persen suara. Ini terlihat dari banyaknya anggota DPR dari tokoh organisasi sayap keagamaan di Golkar.

    Nurul menegaskan, organisasi sayap keagamaan di Golkar tidak bertentangan dengan identitas dan ideologi partai yang bersifat nasionalis. ”Sejak awal sadar, mereka adalah orang Indonesia dan corak Golkar sebagai partai nasionalis,” katanya.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menuturkan, Baitul Muslimin menjadi ajang diskusi dan sebagai media mengomunikasikan antara spirit kebangsaan dan agama di partai itu. ”Keberadaan Baitul Muslimin juga menunjukkan tak ada ketegangan antara nasionalisme dan agama di Indonesia,” ujarnya.

    Keberadaan Baitul Muslimin, kata Tjahjo, diharapkan juga bisa menarik anggota baru, terutama dari pemilih Muslim yang selama ini masih ada di luar PDI-P.

    Potensi suara

    Secara terpisah, Senin, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengakui, dukungan untuk partai berbasis agama tak turun. Kalau ada penurunan suara yang diraih parpol berbasis agama, itu merupakan konsekuensi dari banyaknya parpol.

    Menurut Denny, suara untuk partai berbasis Islam sekitar 40 persen. Partai berbasis nasionalis memiliki dukungan suara 50-60 persen. Sisanya, dukungan untuk partai berbasis agama non-Islam atau yang lain, termasuk untuk PDS. ”Asalkan jumlah peserta pemilu kurang dari 20 partai, partai berbasis massa non-Islam masih memiliki peluang,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia Michael H Lumanauw menjelaskan, PKDI pada Pemilu 2014 terbuka peluang bergabung dengan Partai Persatuan Nasional, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, atau partai lain. Ini meluruskan pernyataan Roy Rening di Kompas kemarin. (nwo/iam/tra)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.