siwah.com

Tag: voter behaviour

  • Pencitraan Masih Diandalkan

    Jakarta, Kompas – Partai politik dan politisi makin banyak menggunakan jasa lembaga survei untuk membaca peluang, baik di pemilihan kepala daerah, pemilu, maupun pemilihan presiden. Lembaga survei dibutuhkan untuk mengetahui perilaku pemilih. Politik pencitraan memang wajar digunakan di negara-negara demokrasi.
    < !-more->

    Informasi yang dihimpun Kompas sampai Minggu (15/7) memperlihatkan, peran lembaga survei sangat dibutuhkan bagi parpol atau politisi yang bertarung dalam pilkada atau pemilu. Survei jadi pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat.

    ”Survei sangat penting sebagai rujukan awal untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Bagi kami, survei dapat memperlihatkan sikap, kecenderungan, dan keberpihakan publik. Semacam deteksi awal,” kata Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi. Parpol memerlukan fakta terkait perilaku pemilih dalam pilkada atau pemilu.

    Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menuturkan, partainya menggunakan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan partai, misalnya di pilkada. Pertimbangan lain yang dipakai yakni ideologi dan kebijakan partai.

    Memang, menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro, politik pencitraan kandidat biasa digunakan di negara maju. Ini penting untuk menimbulkan daya pikat yang maksimal dari kandidat sekaligus menumbuhkan ketertarikan rakyat pada kandidat. Masyarakat menjadi semakin mengenal calon-calon yang hendak dipilihnya.

    Namun, dalam konteks Indonesia, kata Siti Zuhro, ”Politik pencitraan baru dimaknai sebagai promosi yang berlebihan atas sisi-sisi positif kandidat sambil menampilkan sisi-sisi negatif dari kandidat lain.”

    Pentingnya survei itu diakui Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa. Partai Demokrat setidaknya melakukan tiga kali survei di sebuah pilkada, yaitu penentuan calon, penyusunan strategi kampanye, dan bahan penyusunan strategi terakhir sebelum pemungutan suara.

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanfaatkan lembaga survei untuk mengambil keputusan dalam pilkada atau pemilu. Tanpa data hasil survei, ujar Ketua DPP PPP Zaenut Tauhid Saadi, partai sulit menganalisis kekuatan dan kelemahan partai atau calon.

    Bagi Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo, partainya biasa menggunakan survei internal untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pilkada atau pemilu. PKS juga sering mengundang lembaga survei untuk dimintai pendapat setelah lembaga itu merilis hasil surveinya.

    ”Untuk pilkada, biasanya survei tiga kali, sedangkan untuk menghadapi pemilu legislatif, kami mengadakan survei tahunan. Namun, sejak dua tahun sebelum pemilu, survei dilakukan setiap enam bulan atau bulan Januari pada tahun penyelenggaraan pemilu,” ujar Agoes.

    ”Saat ini, hampir semua pilkada memakai jasa lembaga survei untuk melihat peluang kandidat dan menyusun strategi kampanye,” kata M Qodari dari Indobarometer, pekan lalu.

    Saiful Mujani, peneliti utama Lembaga Survei Indonesia sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, juga mengatakan, lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih di pilkada dan pemilu.

    ”Sepanjang pengalaman di partai, hasil survei cukup mendukung. Tapi, itu pun tak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan langkah karena survei kadang meleset dalam beberapa hal,” kata Zaenut.

    Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin secara terpisah menambahkan, ”Hasil survei sering kali tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan karena survei atau poling merupakan potret sesaat yang amat mungkin berubah.”

    Contoh paling aktual yakni Pilkada DKI Jakarta pada pekan silam. Sejumlah lembaga survei memperkirakan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal unggul. Kenyataannya, berdasarkan hitungan cepat, justru pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang unggul.

    Hasil survei, kata Qodari, tidak selalu sama dengan fakta di lapangan. Dari sepuluh survei, biasanya ada dua atau tiga yang hasilnya berbeda. Perbedaan itu biasanya terjadi karena ada manuver dari kandidat di saat-saat akhir atau perubahan opini masyarakat. ”Survei adalah mengukur opini masyarakat, dan opini itu bisa berubah,” ucap Qodari. (IAM/NWO/ATO)

    Source : Kompas.com

  • Jokowi-Ahok Paling Populer di Media Sosial

    TEMPO.CO, Jakarta – Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, menjadi kandidat yang paling sering disebut atau muncul di media sosial selama empat pekan terakhir. Sedangkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli mengekor di peringkat kedua.

    Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Politicawave terhadap enam media sosial, yaitu Twitter, Facebook, blog, forum online, berita online, dan YouTube. Pasangan cagub independen, Faisal Basri dan Biem Benjamin, menempati peringkat ketiga dan Alex Noerdin-Nono Sampono berada di peringkat keempat. Pasangan Hidayat Nur Wahid- Didik J Rachbini bertengger di peringkat kelima. Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patri berada di peringkat keenam.

    Direktur PoliticaWave, Yose Rizal menyatakan hasil survei popularitas cagub/cawagub di media sosial ini bisa menggambarkan persepsi masyrakat mengenai para kandidat tersebut. “Ini merefleksikan suara masyarakat, suara rakyat bisa tercermin di media sosial,” kata Yose di Jakarta, Jumat, 13 Juli 2012.

    Menurut Yose, hasil surveinya yang tidak banyak berbeda dengan hasil perhitungan cepat sehingga membuktikan sosial media bisa menjadi alat untuk merefleksikan keinginan masyarakat. Ia mengelak jika responden yang mewakili hasil surveinya hanya mewakili warga kelas menengah.

    “Toh, sekarang warga kelas bawah juga sudah banyak memiliki telepon selular yang bisa mengakses media sosial,” katanya.

    Pengamat politik, Jaleswari Pramodhawardani, menilai media sosial sebagai sebuah wadah pelampiasan kebutuhan untuk berbicara. “Facebook, Twitter menjadi katarsis atau pelampiasan kebutuhan untuk bicara. Perbincangan di wilayah publik bisa menjadi sebuah percakapan sehat jika dituntun oleh isu yang mencerdaskan kita,” katanya.

    Source : Tempo.co

  • Lembaga Survei Semestinya Independen

    JAKARTA, KOMPAS — Lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu di Indonesia. Lembaga itu diharapkan lebih profesional dan independen dari kepentingan politik sehingga dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi.

    Harapan tersebut disampaikan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani; dan Manajer Program Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Kurniawan Zein, di Jakarta, Kamis (12/7).

    Saat ini, lembaga survei menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu. Lembaga-lembaga itu meneliti perilaku pemilih terkait para politisi yang bertarung, dan kemudian menyajikan penghitungan cepat sesaat setelah pemilihan.

    Menurut Saiful, lembaga survei merupakan riset politik modern yang berusaha mengungkap tindakan politik individu warga. Hal itu mencakup, apakah seseorang memilih atau tidak, memilih siapa atau partai apa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Tidak ada cara ilmiah, valid, dan efisien untuk mengetahuinya selain melalui survei.

    M Qodari dari Indo Barometer menjelaskan, usaha di bidang survei adalah bisnis kepercayaan. Lembaga survei yang sering salah memberikan prediksi atau masukan akan kehilangan kredibilitas dan akhirnya ditinggalkan masyarakat.

    Saiful pun mengajak semua lembaga survei agar tidak diatur kepentingan politik, terutama pemodal. Hasil survei yang tak obyektif tidak berguna bagi pemodal itu sendiri. ”Lembaga survei harus lebih profesional,” katanya.

    Kurniawan mengakui, saat ini ada beberapa lembaga survei yang tergoda untuk memasuki ranah konsultasi atau pemasaran politik. ”Kadang, untuk kepentingan pemesan, lembaga survei sengaja memanipulasi data. Ini menyalahi prinsip obyektivitas, rambu-rambu metodologi survei, independensi, dan tanggung jawab akademik lembaga survei,” katanya. (IAM/NWO)

    Source : Kompas.com

  • Lembaga Survei Membantu Partai Politik

    Jakarta, Kompas – Lembaga survei membantu partai politik merumuskan dengan baik tantangan yang dihadapi calon mereka menjelang pilkada. Karena itu, lembaga survei sangat diperlukan parpol guna mendulang suara terbanyak.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bathoegana, Jumat (13/7), menjelaskan, lembaga survei biasanya bekerja dengan mencari tahu terlebih dahulu tingkat popularitas calon yang hendak didukung sebuah partai.

    ”Setelah mengetahui tingkat popularitasnya, lembaga survei akan memberi saran tentang bagaimana cara mendongkrak popularitas si calon itu,” tuturnya.

    Dalam Pilkada DKI Jakarta, menurut Sutan, lembaga survei sudah menjalankan tugas mereka dengan baik. Survei mereka bahwa pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal unggul di putaran pertama tidak keliru.

    ”Masalahnya, ketika hari pencoblosan, sebagian pendukung Fauzi-Nachrowi malah pergi berlibur. Masing-masing dari mereka berpikiran, tidak perlu mencoblos karena Fauzi-Nachrowi pasti unggul jauh,” kata Sutan.

    Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi dan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Zaenut Tauhid Saadi, secara terpisah di Jakarta, juga menegaskan parpol membutuhkan lembaga survei untuk mengetahui perilaku pemilih.

    Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo menuturkan, partainya biasa menggunakan survei internal untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pilkada atau pemilu.

    Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Jumat di Jakarta, menjelaskan, Pilkada DKI membalikkan hasil survei yang margin error-nya 2 persen atau lebih.

    ”Mereka tidak memperhitungkan swing voter yang kompak memberikan suara kepada Jokowi. Oleh karena itu, hasil survei soal presiden pun bisa jadi berbeda dengan hasil akhir dalam pemilu,” kata Rio.

    Dia meningatkan, hasil Pilkada DKI Jakarta menjadi bahan introspeksi lembaga survei yang ada. Pasalnya, tidak ada satu pun lembaga survei yang menjagokan Jokowi.

    (ATO/Ong/IAM/NWO)

    Source : Kompas.com