siwah.com

Tag: zaini-muzakkir

  • Gubernur Sampaikan Visi-Misinya ke SKPA

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menyampaikan visi dan misinya kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Aceh di Banda Aceh, Senin (2/7). Gubernur meminta visi dan misi itu dijabarkan dalam rencana pembangunan Aceh ke depan.

    Penyampaian visi dan misi gubernur Aceh 2012-2017 berlangsung di Aula Madjid Ibrahim kantor Bappeda Aceh. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu, ada seluruh kepala SKPA, kepala Bappeda se-Aceh, para asisten, dan kepala biro di lingkup Pemerintah Aceh.

    Gubernur Zaini meminta agar visi dan misi mereka ini dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2012-2017, yang nantinya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan.

    “Pertemuan hari ini untuk menyamakan persepsi di jajaran Pemerintah Aceh terkait dengan visi dan misi pemerintah periode 2012-207,” kata Gubernur Zaini. “Dengan demikian, perjalanan lima tahun ke depan, semua pihak dapat menyesuaikan dan memberikan dukungan penuh.”

    Visi dan misi Pemerintahan Zaini-Muzakir adalah reformasi birokrasi; pelaksanaan nilai-nilai agama Islam. sosial, dan budaya; peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan membina keberlanjutan perdamaian; serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

    Gubernur Zaini berpesan agar rancangan pembangunan jangka menengan Aceh 2012-2017 bisa segera selesai disusun. “RJPM Aceh ini harus selesai dan ditetapkan sebagai qanun paling lambat tiga bulan ke depan,” kata dia.

    Bappeda Aceh juga diminta Gubernur Zaini untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA.

    “Kami minta jajaran SPKA mendorong dan mempercepat penyelesaian penetapan qanun RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, karena itu semua akan menjadi landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Kepala dinas juga diminta untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen ini,” kata dia. []

    Source : Acehkita.com

  • Membongkar Janji-janji Doto-Mualem

    Banda Aceh- Hari ini, 2 Juli tepat tujuh hari Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai nakhoda Aceh. 25 Juni lalu merupakan sebuah angka waktu yang sangat bersejarah bagi pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

    Betapa tidak, dua lelaki yang sebelumnya berseberangan faham dengan negara Republik Indonesia, telah secara sah dilantik sebagai perpanjangan tangan Republik di ujung Sumatera.

    Sebagai pasangan representatif rakyat, Zikir (begitu pasangan ini disebut), mempunyai tanggung jawab besar untuk menahkodai Aceh lima tahun mendatang. Banyak harapan yang disematkan kepada keduanya oleh rakyat. Mulai dari pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sampai dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri syariat.

    Namun diantara semua itu, membuka “bungkoh MoU” merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh rakyat akan seperti apa definisinya kelak?.

    Hal ini tentu saja sejalan dengan janji politik yang telah mereka lontarkan kepada rakyat saat berkampanye dulu. Baik yang dijanjikan secara langsung oleh Zaini dan Muzakir Manaf, maupun yang dijanjikan oleh tim sukses saat berkampanye.

    Catatan The Globe Journal dari serangkaian kampanye Zikir, saat mereka berkampanye di Lhoong Raya, Aceh Besar, Senin (2/4) pasangan ini pernah menjanjikan berbagai hal seperti akan memajukan Aceh seperti Brunai Darussalam dan Singapura. Kemudian hukum di Aceh akan diterapkan seperti perintah dalam Al-Quran dan Hadist. Akan meminta kepada pemerintah Saudi Arabia (Arab Saudi) agar mengembalikan harta waqaf Habib Bugak sebagai milik rakyat Aceh langsung.

    Setiap rakyat yang sudah cukup umur maka akan diberangkatkan haji. Meningkatkan program JKA  dalam bentuk semua rumah sakit di kabupaten/kota harus mampu melayani pasien seperti layaknya RS di Banda Aceh. Juga penggratisan biaya pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD) sampai bangku kuliah (Perguruan Tinggi)

    Di lapangan T. Chik Ampon Tayeb, Kecamatan Peureulak Kota, Minggu (25/3), mereka mengatakan akan siap mendinginkan Aceh.

    “Sudah 30 tahun Aceh kepanasan, Partai Aceh siap mendinginkan Aceh dan masyarakatnya,” Ucap Fakrul Razi, juru bicara PA pusat yang saat itu diturunkan sebagai jurkam.

    Di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Senin (26/3) pasangan Zikir menjanjikan penyempurnaan UUPA, kepedulian terhadap janda dan anak yatim, peningkatan pendidikan serta pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas. Selain itu juga akan menaikkan gaji pegawai dan honorer, termasuk aparat desa.

    Di objek wisata pantai Trienggadeng, Pidie Jaya, Selasa (27/3) Zaini menjanjikan menggratiskan pendidikan bagi putra-putri daerah mulai SD sampai dengan SMA.

    Di lapangan bola Gema Samadua, Aceh Selatan, Muzakkir Manaf akan membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Untuk jangka pendek, pihaknya akan mendatangkann dokter dari luar ke Aceh. Sehingga orang Aceh tidak perlu lagi berobat keluar negeri. sedangkan jangka panjang, putra-putri terbaik Aceh akan dikirim keluar negeri dan disekolahkan di bidang kedokteran. Selain itu, dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akan ditambah pula.

    Rabu (28/3) Muzakkir Manaf yang berkampanye di Lapangan Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Bireuen menjanjikan memberikan uang setiap bulan untuk setiap KK di Aceh Rp 1 juta. Dana ini diambil dari hasil migas. Juga akan meminta Pemerintah Belanda untuk mengganti rugi lahan yang dijadikan kuburan (kerkhoof) di Banda Aceh. Meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mengembalikan harta waqaf Habib Bugak di Mekkah untuk rakyat Aceh.

    Juga mengupayakan quota haji untuk Aceh. Naik haji gratis untuk anak Aceh yang sudah akil baliq. Juga pemberangkatan jamah haji dengan kapal pesiar.

    Di Aceh Tengah, di lapangan Musara Alun, Kamis (30/3) Zaini berjanji membangun industri pariwisata Danau Laut Tawar Takengon. Menurutnya, danau di kawasan tengah Aceh itu sangat indah dan cantik. Bahkan lebih indah daripada danau di Norwegia dan Jenewa.

    Selain janji dia atas, masih banyak janji lainnya seperti menata kembali sektor pertambangan Aceh, mewujudkan Pemerintahan Aceh yang bermartabat dan amanah dan lain sebagainya.

    Melihat banyaknya janji, dan terkesan muluk-muluk, tentu saja mengundang rasa percaya dan tidak percaya dikalangan rakyat. Apalagi janji yang ditebar ada beberapa yang bersentuhan langsung dengan mimpi rakyat jelata, seperti uang gratis Rp 1 juta per bulan serta naik haji secara gratis dan dengan kapal mewah.

    Seperti yang diutarakan oleh Visri (20) warga Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang Bireuen pada Rabu (27/6). Kepada The Globe Journal, mahasiswa Universitas Almuslim ini sangat berharap agar pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf agar segera merealisasikan janji politiknya.
    Bagi mahasiswa jurusan Bahasa Inggris ini, ada empat janji Zikir yang dinilai sangat ditunggu oleh masyarakat. Yaitu tentang pendidikan gratis, peningkatan mutu kesehatan, ibadah haji gratis dan pembagian Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK).

    “Sebagai pribadi, saya sangat mendukung semua program pro rakyat yang pernah dijanjikan oleh Gubernur kita yang baru. Saya yakin bila mereka tidak akan ingkar janji. Apalagi dengan empat janji yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat kecil seperti saya ini,” Kata Visri sambil tersenyum.

    Hal yang sama juga disampaikan oleh Fajri Ilyas (21) warga Bugak Krueng, kecamatan Jangka, Bireuen. Dia berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru tidak ingkar janji. Pasangan yang di usung oleh Partai Aceh itu, jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh Gubernur Aceh sebelumnya yang gagal mensejahterakan rakyat.

    Terkait dengan pembangian uang sebesar Rp 1 juta per KK, Fajri menilai janji itu sebagai sebuah hal yang sangat dinantikan realisasinya oleh rakyat. Selain itu ibadah haji gratis juga sangat didambakan oleh kalangan ekonomi lemah. Untuk itu, dia berharap agar Zaini dan Muzakir tidak ingkar janji.
    “Saya mendukung kedua pasangan ini untuk merealisasikan janjinya. Semoga saja dengan uang satu juta per kepala keluarga itu serta ibadah haji gratis, mampu menyelamatkan ekonomi keluarga miskin seperti kami. Juga memberikan kesempatan kepada kami agar dapat serta menunaikan ibadah haji,” kata Fajri.

    Bagi bungsu dari tiga bersaudara ini, menghajikan ibunya merupakan mimpi yang sangat besar sekali. Namun karena ekonomi yang tidak mendukung, lumpo itu harus dikubur dalam-dalam. “Kalau kesempatan berhaji itu sampai kerumah saya dan saya yang mendapatkan giliran pertama sebelum mak saya, maka mak akan saya berikan kesempatan itu terlebih dahulu. Sebab, menghajikan beliau dan dapat mencium hajar aswad merupakan mimpi mak  sejak dulu,” tambah Fajri yang berprofesi sebagai tukang RBT yang kuliah di jurusan PGSD Unimus.

    Ismail Puteh (60) warga kecamatan Juli, Rabu (27/6) kepada The Globe Journal bahkan mengaku dirinya sudah bersiap-siap untuk menunggu implementasi janji “pasangan tua-muda” itu. Bahkan dia sudah menghitung bila bila dalam sebulan dapat Rp 1 juta per KK, maka dalam setahun dapat Rp 12 juta.

    Dia bertamsil, bila ada potongan “uang minum” dalam setiap bulannya sebesar Rp 200.000, maka dia masih bisa mengantongi uang sebesar Rp 9.600.000. angka tersebut tentu sangat besar bagi petani miskin dipedalaman Bireuen.

    Ismail meminta kepada The Globe Journal, agar menanyakan kepada Gubernur terpilih untuk memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar bisa mendapatkan uang itu. Apakah cukup dengan KK, atau ada foto kopi KTP dan surat pernyataan?.

    “Pak wartawan tolonglah tanyakan kepada Gubernur Zaini dan Mualem tentang syarat mendapatkan uang itu. Apa cukup dengan KK, selain itu apalagi? Apa perlu saya siapkan foto kopi KTP dan surat pernyataan?,” tanya Ismail.

    Murtala. Ketua Komunitas Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (K2HAU) Aceh Utara, kamis (28/6) kepada The Globe journal mengatakan, dari sekian janji yang pernah diucapkan oleh Zaini-Muzakir maupun oleh timsesnya,

    Khususnya masalah implementasi isi MoU dalam Undang-Undang maupun Qanun di tingkat daerah. Salah satunya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

    Menurut Murtala hal ini sangat penting, sebab dengan lahirnya KKR, maka semua hal terkait dengan konflik Aceh akan menjadi jelas. Siapa, kapan dan dimana akan terjawab dengan jujur. “Ini penting demi Aceh ke depan dan buat pembelajaran bagi bangsa ini,” ujar Murtala.

    Koordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, Mukhlis Munir menilai harapan Ismail lumrah sekali dan dapat dipahami. Sebab, dalam kondisi sekarang, ekonomi masyarakat kecil semacam Ismail sangatlah seret.

    Apalagi, semenjak Tsunami dan damai, kue rehab-rekon Aceh hanya dibagi dikalangan elit. Sedangkan rakyat kecil, tetap tepuruk dalam kemiskinan dan malam menjadi sasaran pungli bila mendapatkan bantuan.

    Di lain pihak, selama masa damai, para petinggi Aceh sebelumnya masih gagal memberikan jalan
    “tengah” agar penghasilan rakyat kecil bertambah. Nah, melihat kondisi demikian, wajar bila kemudian banyak masyarakat kelas proletar berharap agar janji pembangian uang secara Cuma-Cuma sebagai salah satu wujud bila kejayaan Aceh sedang berulang. Hal itu sesuai dengan janji dan slogan yang selama ini digembar-gemborkan oleh PA dan Zikir yaitu akan mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa Sultan Iskandar Muda.

    Untuk itu Mukhlis berharap agar baik Zaini maupun Muzakir tidak ingkar janji dan menganggap angin  lalu segala hal yang pernah dijanjikan itu. Walau terkesan seperti “mencucuk bulan dengan galah”, namun bila Pemerintahan Aceh yang baru tidak mampu di dikte oleh “kekuatan luar”, dirinya yakin, walau tidak semua, namun ada janji yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang akan mampu diwujudkan.

    “Saya melihat, dari sekian isu yang dilemparkan kepada rakyat saat kampanye, selain pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan, haji dan pembagian uang, dan penegakan hukum dalam bentuk lahirnya KKR, merupakan janji yang selalu menjadi buah bibir masyarakat. Ini isu yang bersentuhan langsung dan perlu untuk dipenuhi, agar kepercayaan rakyat tidak hilang kepada duet ini,” terang Mukhlis.

    Setali tiga uang dengan Mukhlis, Zulfikar Muhammad, direktur PB HAM Aceh Utara juga menekankan bahwa harapan penegakan hukum dalam bentuk pembentukan KKR di Aceh kembali menjadi perhatian masyarakat.

    Dengan kemenangan pasangan yang di usung oleh Partai Aceh itu sebagai pemimpin tertinggi di Aceh, maka harapan akan lahirnya kerja-kerja penegakan hukum dan keadilan akan kembali lahir di Aceh. Sebab hampir lima tahun ini, isu-isu kemanusiaan yang berhubungan dengan masa lalu Aceh seolah lenyap dari perbincangan elit.

    Aryos Nivada pengamat politik dan keamanan ikut menyumbangkan pikirannya terhadap sejumlah janji Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf. Baginya, janji Zikir menjadi ukuran keseriusan terhadap keinginan masyarakat Aceh.

    Bila janji itu atau sebagainya bisa terlaksana maka kepercayaan masyarakat terhadap duet Zikir akan makin menguat. Bahkan besar peluang akan terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Dampak positif lainnya, yaitu akan semakin menguatkan dukungan rakyat terhadap Partai Aceh pada Pemilu legislatif tahun 2014.

    “Semua janji itu, saya nilai sebagai pertaruhan nama baik pasangan ini. Bila gagal, maka mereka akan dilupakan rakyat. Tapi bila berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan dipilih kembali. Ini juga menjadi modal PA di Pileg 2014,” tukasnya.

    Menurut Aryos, dalam menunaikan semua janji itu, pasangan Zikir ini tentu akan menemui penghambat serius. Misalnya intervensi elit politik di Jakarta, pengusaha dan elit lokal Aceh. Ketiga hal itu biasanya terjadi pada pemerintahan baru.

    Nah dalam hal ini, Zikir harus bertindak tegas sehingga intervensi demikian tidak terlalu besar dilakukan selama menjalankan kepemerintahannya.

    Selain itu, secara hitung-hitungan kontribusi politik, apabila ketiga aktor yang telah berkontribusi dalam pemenangan Zikir tidak direalisasikan, maka aktor itu berupaya menganggu jalan pemerintahan Zikir.

    Pun demikian, Aryos mendukung pasangan ini untuk mewujudkan semua janji mereka kepada masyarakat Aceh. Walau terkesan banyak yang mustahil, namun semuanya harus didukung terlebih dahulu. Sebab pemerintahan ini masih sangat baru, dan perlu diberikan dorongan positif. [003]

    Source : The Globe Journal

  • PDI Perjuangan Dukung Calon Gubernur Partai Aceh

    Banda Aceh, (Analisa). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aceh memutuskan untuk memberikan dukungan bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf yang diusung Partai Aceh (PA) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 9 April 2012 mendatang.
    Dukungan tersebut diberikan karena pasangan perjuangan dan perdamaian ini dinilai para kader partai berlambang kepala banteng gemuk moncong putih itu, selama ini konsisten dalam memperjuangkan implementasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) untuk memberikan kesejahteraan dan perdamaian bagi rakyat Aceh.

    Pernyataan dukungan secara resmi tersebut, diputuskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) III PDI-P Aceh yang dihadiri 21 dari 23 Ketua DPC se-Aceh dan pengurus DPD, Sabtu dan Minggu (4-5/2) di Banda Aceh.

    Surat pernyataan dukungan telah diserahkan Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman kepada Ketua Tim Kampanye Pemenangan Cagub Partai Aceh, Atqia Abubakar didampingi Sekretaris Hamdan Budiman di Kantor Sekretariat DPD di Jalan Mr Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.

    “Kami menilai Partai Aceh paling konsisten memperjuangkan UU-PA, makanya kami mendukung penuh untuk memenangkan pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf dalam Pilkada mendatang,” ujar Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (4/2).

    Zaini Abdullah merupakan mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup lama mengasingkan diri di Swedia dan juga tokoh yang terlibat dalam perundingan damai hingga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

    Sedangkan Muzakkir Manaf merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata GAM yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

    Cukup Signifikan

    Karimun Usman menambahkan, dirinya melihat apa yang telah diperjuangkan selama ini oleh Partai Aceh dalam upaya mempertahankan dan menjalankan UU-PA cukup signifikan. PDIP Aceh, ingin membuktikan kalau selama ini beredar isu di level daerah bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak sependapat dengan MoU Helsinki dan UU-PA, justru salah.

    Sebenarnya PDI-P lah yang menjadi pioner dalam mendukung terwujudnya UU-PA yang harus dipertahankan sampai kapan pun. “Kami tetap terdepan untuk memperjuangkan UU-PA agar berjalan diatas rel on the track untuk membangun Aceh lebih baik lagi ke depan,” tegasnya.

    Dalam kaitan ini, diminta agar para Ketua DPC se-Aceh turut aktif berupaya memenangkan pasangan Zaini-Muzakkir, dengan segera menyelesaikan konsolidasi partai di daerah, sebab pemilih terbanyak ada di desa dan kecamatan.

    Sementara Ketua Tim Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Partai Aceh, Atqia Abubakar menyatakan rasa simpati yang mendalam terhadap dukungan yang diberikan PDI Perjuangan Aceh, sehingga optimistis pasangan Zaini-Muzakir dapat meraih suara terbanyak pada Pilkada mendatang.

    “Saat ini, selain PDI-P, cukup banyak partai-partai nasional dan lokal yang mendukung pasangan Zaini-Muzakkir, juga dari berbagai kalangan tokoh masyarakat, intelektual, pemuda dan lainnya,” jelas Atqia. (mhd)

    Source : Harian Analisa

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Aceh Targetkan 80 Persen Suara untuk Zaini-Muzakir

    BANDA ACEH-Partai Aceh menargetkan meraih 80 persen suara untuk pasangan kandidat calon gubernur Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

    Target itu disepakati dalam pertemuan internal PA(Partai Aceh) yang berlangsung tertutup di kediaman wali Nanggoe di kawasan Setui Banda Aceh. Hadir dalam rapat itu ratusan mantan kombatan yang datang dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.

    Rapat konsolidasi ini dilakukan tiga bagian. Pagi harinya diawali rapat dengan wadah mantan kombatan yang bernaung di Komite Peralihan Aceh (KPA), lalu dilanjutkan dengan rapat pengurus PA se-Aceh. Malamnya masih ada pertemuan kandidat Gubernur, bupati serta wali kota dari PA se-Aceh.

    Ketua Tim Pemenangan Zaini-Muzakir, Kamaruddin A Bakar-biasanya disapa Abu Razak- mengatakan, “Putusan MK yang memerintahkan pelaksanaan pilkada pada 9 April 2012, setidaknya telah memberikan waktu yang cukup bagi KIP untuk dapat melaksanakan Pilkada secara sempurna dan berkualitas, apalagi putusan MK tersebut mengacu kepada hasil pleno KIP Aceh dan KIP seluruh daerah Aceh yang diusul kepada MK,” kata Abu Razak saat konferensi dengan wartawan, Minggu siang, 29 Januari 2012.

    Menurut Abu Razak, KPA sangat menyayangkan ketika ada pihak tertentu yang mulai mempersoalkan putusan MK dengan memaksa pihak KIP melaksanakan hari pencoblosan sebelum tanggal 9 April 2012, kami yakin KIP sebagai pihak penyelenggara akan bertindak profesional, tidak gegabah, apalagi melakukan politisasi jadwal pilkada.

    Berdasarkan bacaan situasi dan dinamika politik seperti ini, kata Abu Razak, tindakan akal-akalan untuk mempercepat pelaksanaan pilkada sebelum tanggal 9 April 2012 hanya akan memicu konflik baru dan instabilitas politik di Aceh.

    KPA mengingatkan KIP konsisten melaksanakan tahapan pilkada secara matang dan bermutu hingga pada hari pencoblosan pada 9 April 2012.

    Sementara di luar konferensi persnya Kamaruzzaman mengatakan kepada The Atjeh Post, “peserta yang datang kemari dari 23 daerah kota di Aceh, panglima wilayah, mantan TNA, di tiap wilayah ada 4 panglima, ketua ketua PA beserta sekretarisnya”.

    “Dari dukungan partai lain, ada 18 partai yang menyatakan bergabung mendukung pasangan Zaini Abdullah dengan Muzakkir Manaf, kumpulan partai tersebut dari FLP2A juga menyatakan sikap untuk mendukung PA. Selain partai,  48 LSM juga akan mendukung PA,” ujarnya.

    Menurut Abu Razak, dalam pertemuan itu semua sepakat bekerja untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir. “Mereka langsung bekerja untuk mencapai target 80% simpati masyarakat,” kata Abu Razak.

    Pertemuan ini juga membekali timses dari PA, untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir. Abu Razak menambahkan, “kalau melanjutkan program gubernur saat ini, kalau memang programnya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh kenapa tidak, kami akan mendukung,” ujarnya. “Seperti JKA, mungkin karena doktor Zaini jebolan luar negeri kemungkinan program kesehatan masyarakat akan lebih baik lagi.”

    Jubir PA Fakrurrazi mengatakan,“anggota KPA yang mendukung pasangan lain hanya 2%, karena sebagian pendukung mereka juga telah kembali mendukung PA, kami tetap terima siapapun yang mau mendukung PA. Partai ini terbuka bagi mereka, termasuk suku Jawa” kata Razi.

    Menurut Razi, pihaknya akan menggalang sejuta tim sukses untuk pasagan Zaini-Muzakir. ‘Mesin politik PA adalah KPA, Muna, Elemen perempuan Putroe Aceh, eleman mahasiswa, organisasi paguyuban” kata Razi.[]

    Source : Atjehpost.com