siwah.com

Tag: koalisi

  • Partai Islam Diharapkan Kembali ke PPP

    Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik berbasis massa Islam diharapkan dapat bersatu dan kembali bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Jangan sampai kekuatan politik Islam terpecah-belah hanya karena berebut kepentingan meraih kekuasaan.

    Harapan itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz seusai menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6). ”Bagaimanapun, partai-partai Islam yang dahulu berasal dari PPP harus dirangkul kembali, bergabung kembali dengan PPP,” katanya.

    Hamzah menengarai, penurunan perolehan suara PPP pada setiap pemilu pascareformasi disebabkan banyak kelompok yang memisahkan diri dan membentuk partai baru. Mantan Wakil Presiden itu mencontohkan, suara PPP mulai menurun pada Pemilu 2004 lantaran salah satu tokoh partai, yakni Zainuddin MZ, membentuk Partai Bintang Reformasi (PBR). ”Suara PPP pada Pemilu 1999 masih 10 persen. Begitu Zainuddin membentuk PBR, suara PPP 8 persen, yang 2 persen diambil PBR,” ujarnya.

    Karena itu, sudah seharusnya unsur pimpinan PPP kembali merangkul dan mengajak kelompok-kelompok Islam yang tercerai-berai untuk kembali ke PPP. Selain untuk menambah kekuatan, persatuan itu penting untuk menghadapi rencana peningkatan ambang batas parlemen.

    Secara terpisah Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, PPP menargetkan akan mengembalikan perolehan suara hingga 10 persen pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, PPP akan menjadikan muktamar pada awal Juli mendatang sebagai ajang koordinasi dan konsolidasi kader. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kontrak Politik Tidak Mengekang

    Jakarta, Kompas – Kontrak politik baru yang dibuat koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah alat untuk mengekang kebebasan berpendapat anggotanya. Koalisi hanya membutuhkan komitmen dan konsistensi anggotanya untuk melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati bersama.

    Hal tersebut ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Rabu (25/5). ”Sanksi yang ada dalam kontrak politik itu jangan dipahami sebagai bentuk pengekangan, intimidasi, atau untuk mengekang perbedaan pendapat,” kata Saan.

    Sanksi keluar dari koalisi memang menjadi salah satu klausul dalam kontrak politik baru yang ditandatangani Yudhoyono dan setiap pimpinan parpol anggota koalisi. Parpol yang tidak melaksanakan kebijakan atau program yang sudah disepakati bersama dipersilakan keluar dari keanggotaan koalisi.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Wakil Presiden menyatakan bahwa kontrak baru koalisi bertujuan agar komunikasi dengan Presiden Yudhoyono dapat berlangsung lebih intens. ”Selain itu, komitmen dalam pengambilan keputusan juga menjadi lebih jelas,” ujarnya.

    Agung menegaskan, sikap kritis dalam pembahasan suatu isu strategis tetap dimungkinkan. Namun, jika sudah diambil, keputusan tersebut harus dilaksanakan di eksekutif dan legislatif.

    Menurut Saan, koalisi sudah menyiapkan ruang untuk memperdebatkan perbedaan pendapat, pandangan, dan gagasan antaranggota koalisi. ”Ruang itu ialah Setgab (Sekretariat Gabungan). Di sanalah, parpol anggota koalisi bisa berdebat,” ujarnya.

    Pandangan subyektif setiap parpol anggota koalisi bisa dibahas dan diperdebatkan dalam Setgab hingga akhirnya diambil kesepakatan yang harus dilaksanakan dan diamankan oleh para anggota koalisi.

    ”Jadi, begitu keluar kantor Setgab, tidak boleh ada lagi perbedaan pendapat karena sudah disepakati bersama,” kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menambahkan.

    Kesamaan pendapat itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. Salah satunya mengenai paket undang-undang politik yang saat ini masih dibahas di DPR. Perbedaan pandangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum atau revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum akan diselesaikan di Setgab.(NTA/ATO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tiga Parpol Besar Jajaki Koalisi

    3 parpol besar Aceh berkoalisi

    BANDA ACEH – Komitmen sejumlah pihak untuk melaksanakan pilkada tepat waktu, mulai membuat bursa kandidat gubernur/wakil gubernur bergairah lagi. Terakhir, tiga pimpinan partai politik peraih kursi di DPR Aceh, yakni Partai Demokrat (10 kursi), Partai Golkar (8 kursi), dan PAN (5 kursi), melakukan pertemuan khusus untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

    Pertemuan di Restoran Banda Sea Food Uleelheue, Senin (2/5) kemarin, dihadiri langsung oleh tiga pimpinan parpol dimaksud, yakni Ketua Partai Demokrat Aceh Ir Mawardy Nurdin, Ketua Partai Golkar Aceh Drs Sulaiman Abda, dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Anwar SE.

    Ketua Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin mengatakan, dalam pertemuan itu mereka membahas figur bakal calon pemimpin yang punya visi, misi, kemampuan memimpin, serta jaringan yang luas untuk memimpin Aceh pada fase kedua Aceh pascadamai. Dimana masih banyak permasalahan politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan agama yang harus dibenahi.

    “Menjelang pergantian kepemimpinan Aceh ini, partai-partai politik di Aceh  perlu memberikan sumbangan pikiran politiknya untuk kejayaan masa depan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

    Seperti diketahui, saat ini baru satu partai politik yang sudah mendeklarasikan diri untuk mengajukan pasangan balon gubernur dan wagub dalam Pilkada Aceh 2011. Pasangan itu adalah dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (mantan Panglima GAM) yang diusung oleh Partai Aceh.

    Di luar itu, Irwandi Yusuf yang masih menjabat Gubernur Aceh juga telah beberapa kali menyatakan dirinya akan mencalonkan kembali menjadi gubernur  Aceh melalui jalur perseorangan (independen). Namun hinggi bulan ini Irwandi belum mengumumkan nama yang akan dipasang sebagai balon wagub.

    Begitu juga Muhammad Nazar yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Aceh. Ia  telah menyatakan akan mencalonkan jadi Gubernur Aceh untuk periode 2012 – 2017 mendatang. Namun belum diperoleh kepastian jalur yang akan digunakan Muhammad Nazar dalam Pilkada 2011.

    Kondisi inilah yang disikapi oleh ketiga partai nasional ini untuk menjajaki koalisi agar tidak ketinggalan momen dalam mengusung bakal calon dalam pesta demokrasi ini. Mawardy Nurdin mengatakan, dalam pertemuan awal kemarin mereka sudah mengarah untuk membahas figur yang pantas dicalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh lima tahun ke depan.

    Hasil pembahasan bertiga, kata Mawardy Nurdin, banyak nama yang muncul untuk calon gubernur. Antara lain Irwandi Yusuf (Gubernur saat ini), Ir Mawardy Nurdin (Wakilota Banda Aceh/Ketua Partai Demokrat Aceh), Mirwan Amir (Anggota DPR RI dari Partai Demokrat) Dr Farhan Hamid (Wakil Ketua MPR dari PAN), Prof Darni Daud (Rektor Unsyiah), Tarmizi Karim (mantan Bupati Aceh Utara), Muhammad Nazar (Wagub saat ini) dan sejumlah figur dari kalangan birokrat, kampus, serta profesional dan pebisnis.

    Sedangkan untuk posisi Wakil Gubernur muncul nama, Drs Hasbi Abdullah (Ketua DPRA dari Partai Aceh), Drs Sulaiman Abda (Wakil Ketua II DPRAdari Partai Golkar), Amir Helmi Wakil (Ketua II DPRI dari Partai Demokrat), Ir Nova Iriansyah (Anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Muhyan Yunan (Kadis BMCK Aceh), Aminullah Usman (mantan Dirut BPD Aceh), Prof Dr Yuwaldi Away MSc (Kadishubkomintel Aceh), Nasruddin (Bupati Aceh Tengah), Muchsalmina (Kadis Mobilitas Penduduk/mantan Bupati Aceh Selatan), serta sejumlah nama dari kalangan birokrat, kampus, dan professional serta pebisnis.

    Nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur itu, kata Mawardy Nurdin, akan dibicarakan kembali ke masing-masing internal partai untuk dibawa pada pertemuan bersama pada minggu depan.

    Ketua DPD Partai Golkar Aceh Sulaiman Abda dan Ketua DPD PAN Aceh Anwar Ahmad berharap mereka dapat secepatnya mengumumkan nama kandidat yang akan diusung agar bisa segera dipromosikan kepada pemilih. “Semakin cepat diumumkan, semakin baik. Paling lambat awal bulan depan sudah bisa diumumkan kepada publik,” tuntas Sulaiman Abda.(her)

    Source : Serambi Indonesia

  • Ini Rumus Sederhana Konsep Koalisi Ala Demokrat

    TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sebenarnya tak sulit membangun koalisi yang sehat dan produktif ke depan khususnya dalam sekretariat gabungan (setgab). “Demokrat punya rumus sederhana tentang efektifitas koalisi yaitu konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh,” kata Anas kepada Tempo, akhir pekan lalu.Menurut Anas, jalan pikiran Demokrat mengenai konsep koalisi tak serumit yang dibayangkan. Jika masing-masing partai mengikuti kesepakatan bersama seperti yang disampaikannya itu, koalisi tak akan berjalan tanpa arah. “Kalau rumus itu dipegang, koalisi akan stabil, efektif dan produktif,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai tak ada masalah dalam hubungan partai-partai koalisi khususnya setgab. “Bagi kami nggak ada masalah, yang perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kinerja sekretariat gabungan,” kata Idrus.

    Sebelumnya, Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih melakukan pembenahan koalisi. Presiden, kata dia, masih mencari format terbaik untuk mensolidkan koalisi pendukung pemerintahan. “Masih dievaluasi penataan koalisi (oleh Presiden),” kata dia.

    Source : Tempo Interaktif

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Koalisi Partai Makin Solid

    Jakarta, Kompas – Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diklaim semakin solid. Partai Golkar tidak akan berseberangan lagi dengan sikap koalisi. Perbedaan pandangan yang terjadi beberapa waktu lalu dinilai jadi pelajaran berharga.

    ”Kami sepakat untuk semakin solid. Masalah dulu merupakan pelajaran bagi koalisi,” kata Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarif Hasan, Kamis (17/3) di Kantor Presiden, sebelum mengikuti rapat kabinet.

    Setgab terbentuk pada tahun lalu setelah DPR memutuskan, lewat voting, bahwa kasus Bank Century perlu ditindaklanjuti secara hukum. Ada enam partai yang tergabung dalam Setgab, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

    Namun, dalam pemungutan suara pembentukan hak angket pajak DPR, beberapa waktu lalu, Partai Golkar dan PKS berseberangan dengan anggota Setgab lainnya. Situasi itu membuat Presiden SBY menyatakan bahwa dirinya akan mengevaluasi partai-partai koalisi. Ia ingin mendapatkan penegasan kembali komitmen anggota koalisi.

    Syarif mengungkapkan, sikap solid Setgab terutama diarahkan dalam mendukung kebijakan pemerintah. ”Insya Allah semua berkomitmen. Jadi, nanti, di media, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat. Komunikasi di dalam Setgab juga akan semakin ditingkatkan,” ujarnya. Ia menegaskan, tidak ada perubahan dalam koalisi. Perubahan susunan koalisi, menurut Syarif, merupakan wewenang SBY.

    Ia menjelaskan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sampai kini masih tetap menjadi Ketua Harian Setgab. ”Hal ini merupakan keputusan Bapak Presiden sebagai Ketua Setgab. Kita harus patuh,” ujarnya.

    Partai Golkar juga berkomitmen tidak akan lagi berseberangan pendapat dengan suara koalisi di parlemen. Setiap perbedaan pendapat antara anggota koalisi akan diselesaikan di tingkat internal. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham usai bertemu dengan Syarif Hasan, Rabu (16/3) malam di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah fungsionaris Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    ”Kami sepakat koalisi tetap utuh untuk bekerja dan mendukung program pemerintah. Kami juga menyepakati tentang road map koalisi ke depan dan bagaimana kita menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada,” ujar Syarif. Menurut Syarif, ke depan akan dibangun kebersamaan yang lebih erat antaranggota koalisi. Idrus menambahkan, Golkar menjamin tak akan lagi berseberangan dengan suara koalisi di parlemen.

    Di Klaten, kemarin, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, semua pihak berhenti mengusik partainya dengan ajakan bergabung di Setgab atau masuk dalam kabinet. Megawati menyatakan, PDI-P memegang teguh amanat Kongres Bali yang meminta tetap di luar pemerintahan.

    Menurut Megawati, karena terlalu sibuk mengusik PDI-P agar bergabung dengan koalisi, pemerintah malah tidak fokus dengan tanggung jawabnya. ”Pemerintah semestinya fokus kepada pekerjaannya, mengetahui apa yang harus dikerjakan,” katanya. (FAJ/BIL/ATO)

    Source : Kompas.com

  • Sikap PDIP Untungkan Golkar

    JAKARTA–MICOM: Pengamat politik Yudi Latif menegaskan sikap politik PDIP yang sudah sangat jelas terhadap pemerintahan Yudhoyono selalu dimanfaatkan Partai Golkar untuk mendapatkan berbagai keuntungan politik.

    Saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis (10/3) Yudi mengungkapkan bahwa kendati sikap tegas PDIP itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai oposisi, namun ironisnya SBY masih saja berupaya “merayu” PDIP untuk masuk dalam barisan pendukungnya.

    “Jadi sebenarnya membaca PDIP dengan Megawati-nya itu lebih mudah karena ada kepastian-kepastian disana. Dari sikap itu, sebenarnya Partai Golkar lah yang paling diuntungkan. Jadi, silakan PDIP dan Golkar bersalam-salaman,” ujarnya.

    Dalam diskusi yang mengambil tema “Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan” itu, Yudi juga mengatakan bahwa berbagai ketidak pastian yang dipicu oleh sikap Presiden Yudhoyono itu sesungguhnya juga bukan untuk menata jalannya pemerintahan agar berjalan lebih efektif.

    Menurut dia, hingga saat ini Presiden Yudhoyono masih belum menemukan rumusan yang paling menguntungkan dirinya atas persoalan politik yang terjadi saat ini, sehingga keputusan-keputusan terkat reshuffle kabinetnya seolah berjalan ditempat.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga turut menjadi pembicara dalam diskusi itu menyatakan bahwa pihaknya bisa memaklumi kalau presiden menyampaikan pernyataannya yang cukup keras tapi juga terukur atas perkembangan terakhir di parlemen.

    Dikemukakannya bahwa Partai Golkar tidak merasa terbebani dengan keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Meski masih berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, ia menambahkan, sikap Golkar tidak akan berubah dan tetap kritis apabila kebijakan pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Ada “Reshuffle”

    Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), mengakui, pemberitaan tentang wacana perombakan kabinet yang santer telah memengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, ia menegaskan, tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    ”Pemberitaan itu sedikit banyak memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya fokus melaksanakan berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dan bangsa,” katanya. Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet untuk penyempurnaan kinerja. Evaluasi didasarkan pada kontrak kerja dan pakta kerja kabinet.

    Di sisi lain, menurut Sudi, Presiden saat ini tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.

    ”Presiden secara resmi belum pernah bicara tentang dilaksanakannya reshuffle (perombakan) kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang mengganti. Namun, reshuffle tersebut bisa dilaksanakan apabila diperlukan,” ungkap Sudi.

    Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa juga mengatakan, proses yang tengah berjalan saat ini masih pada tahap pembicaraan mengenai konfigurasi koalisi. Dalam bayangannya, penataan koalisi setidaknya membutuhkan waktu dua minggu.

    ”Tidak secepat yang saya kira dibayangkan orang. Ketika ada orang mengatakan mengapa begitu lama, pertanyaan saya justru mengapa begitu tergesa-gesa dan mengapa orang menjadi jengkel untuk sesuatu yang sebenarnya harus dilalui,” katanya.

    PKS belum bertemu Presiden

    Hingga Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang belum bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas koalisi. ”Belum ada undangan. Kami bisa mengerti kesibukan Presiden. Atau mungkin pertemuan dengan PKS belum dianggap mendesak,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu.

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sama sekali tidak tahu dengan keputusan Presiden Yudhoyono terkait dengan masa depan koalisi pendukung pemerintahan. Demokrat siap melaksanakan keputusan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. (bil/why/nwo/iam)

    Source: kompas.com

  • Burhanudin Muhtadi: Reshuffle Kabinet tak Melulu Politik

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat tak hanya terkait alasan politik, di mana dua mitra koalisi yakni Golkar dan PKS membelot karena pro hak angket mafia pajak. Alasan lainnya adalah soal kinerja.

    “Jadi masalah reshuflle bukan alasan atau pertimbangan politik semata, tetapi juga alasan kinerja,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia Burhanudin Muhtadi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (6/3/2011).
     
    Burhanudin menimbang, mereka yang bakal terdepak karena politis adalah menteri dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Skenario paling buruk, keempat menteri PKS akan didepak. Kalaupun tidak, dua menterinya yakni Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika akan dilepas.

    “Namun, jika Puan Maharani masuk, bergabung koalisi, menteri PKS di Kementerian Sosial bakal ikut juga terdepak. Jadi, reshuffle ini bukan hanya untuk partai yang melakukan pembangkangan. Menteri Demokrat juga akan kena. Kemungkinan Pak Freddy,” imbuh Burhanudin. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Indra J Piliang: SBY Tidak Berani Keluarkan Golkar

    aburizal bakri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kader Partai Golkar Indra J Piliang meyakini Presiden SBY sebagai Ketua koalisi tidak akan berani mengeluarkan Golkar dari peserta koalisi. Pasalnya, masuknya Golkar dalam koalisi jauh lebih besar untuk kepentingan SBY-Boedinono.

    “Kalau mau mengelurkan Golkar saya yakin SBY tidak berani melakukan itu,” tegas Indra di Jalan Bumi Asri C-3 komplek Liga Mas Indah Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2011).

    Menurutnya, jika koalisi itu disebut sebagai kebutuhan Golkar, maka Golkar seharusnya mendapat jatah jabatan menteri jauh lebih banyak dari PKS. “Kalau koaliasi itu kita dudukan dalam teori seharusnya jatah Golkar lebih banyak dari PKS,” ujarnya.

    Ia juga menilai agak kurang tepat jika mengasumsikan Golkar yang jauh lebih membutuhkan koalisi dibanding SBY- Boediono yang ada didalam koalisi. “Kalau kita yang butuh, kita pasang tariflah. Kalau cuma dua menteri buat apa,” ungkapnya. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hanura: Golkar-PKS Harus Keluar Koalisi

    Yuddy Chrisnandi

    JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.

    “Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata,” kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.

    Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. “Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam,” tambahnya.

    Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

    “Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat,” jelas Yuddy lagi.

    Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

    “Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata,” kata Yuddy lagi.

    Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.

    “Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini,” demikain Pumpida.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.