Jakarta, Kompas – Untuk ketiga kalinya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD dimintakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Kali ini, seorang kepala desa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempersoalkan larangan calon anggota legislatif pernah dipidana karena melakukan perbuatan dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.