siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Tak ada Anggaran: Sebagian Kabupaten/Kota belum Miliki PPS

    BANDA ACEH – Tahapan Pemilu di Aceh masih dihadapkan berbagai kendala. Salah satunya, terkait masih ada sebagian kabupaten/kota yang belum memiliki Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kondisi ini dinilai menjadi persoalan krusial karena dapat menghambat pelaksaan Pemilu di Aceh.

    Wakil Ketua Ketua KIP Aceh, Ilham Syahputra mengatakan, beberapa kabupaten kota yang belum melantik petugas PPS terbentur karena tidak adanya anggaran. “Ini menjadi persoalan serius dan bisa menghambat tahapan Pemilu di Aceh,” ujar Ilham usai rapat koordinasi antara KIP provinsi dengan seluruh ketua KIP kabupaten/kota yang berlangsung tertutup di kantor KIP, kemarin. Rapat itu juga dihadiri Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh dan sejumlah Ketua Pokja.
    (more…)

  • Ratusan Anggota PRA Lhokseumawe Mundur

    LHOKSEUMAWE – Sedikitnya, 100 anggota Partai Rakyat Aceh (PRA) menyatakan mengundurkan diri dari partai itu. Hal itu dilakukan, karena tidak adanya transparansi antar sesama pengurus partai itu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers, Kamis (14/8) di Kota Lhokseumawe oleh Muhammad Razi, Dewan Pengurus Daerah-Partai Rakyat Aceh (DPD-PRA) Kecamatan Muara Dua, Musliadi, Sekretaris DPD-PRA Kec. Muara Satu, Amiruddin, DPD-PRA Kec. Banda Sakti, dan Muzakir Jafar, mantan Sekretaris DPW-PRA Kota Lhokseumawe.
    (more…)

  • Pangdam IM Sinyalir Jelang Pemilu 2009 Ada Manuver Kelompok Tertentu

    BIREUEN – Memperingati tiga tahun MoU Helsinki 15 Agustus 2008 secara kasat mata situasi keamanan di NAD jaub lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

    “Begitupun, jelang Pemilu 2009 ada riak-riak gangguan manuver kelompok tertentu menekan kelompok lainnya,” kata Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Soenarko menjawab wartawan saat kunjungan kerja di Kodim 0111/Bireuen, Kamis (14/8).
    (more…)

  • Hanura belum Putuskan Mekanisme Pencalegan

    JAKARTA–MI: Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto belum memutuskan penentuan calon legislatif (caleg) terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dikatakannya, penentuan caleg terpilih masih dalam pembahasan pimpinan partai.

    “Penentuan caleg terpilih masih kami bahas, sudah hampil finar, apakah nanti berdasarkan 30% BPP (bilangan pembagi bilangan) dan nomor urut (sesuai UU No 10/2008 tentang Pemilu) atau berdasarkan perolehan suara terbanyak,” kata Wiranto sebelum mengikuti acara Deklarasi Rizal Ramli Pemimpin Perubahan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (14/8).
    (more…)

  • Hanura Terapkan Sistem Suara Terbanyak

    JAKARTA–MI: Untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan duduk di parlemen, Partai Hanura menerapkan sistem suara terbanyak. Syaratnya, perolehan caleg dari partai tersebut mencapai minimal 15% dari bilangan pembagi pemilih (BPP).

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura Yus Usman Sumanegara kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (13/8). “Bila tidak ada yang mencapai 15%, untuk menentukan caleg yang duduk baru kita menerapkan sesuai nomor urut,” katanya.
    (more…)

  • PKS Tetapkan Nomor Caleg Berdasarkan Penugasan Partai

    JAKARTA–MI: Ketua DPP PKS Bidang Politik Untung Wahono menyatakan, pencantuman nomor urut dalam pencalegan sudah melalui berbagai pertimbangan pemilihan raya di antara kader, alokasi dan distribusi keahlian profesional dalam fraksi nantinya, dan kaderisasi kepemimpinan partai.

    “Jadi lebih dari 90% caleg yang dipasang adalah kader-kader partai dan mereka dicalegkan bukan atas permintaan mereka, tetapi penugasan dari partai. Sehingga mereka tidak memusingkan nomor urut, bahkan banyak diantara mereka, kalau tidak karena penugasan, mereka lebih senang tidak menjadi anggota legislatif,” kata Untung kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (13/8).
    (more…)

  • DPRK Banda Aceh Didesak Bentuk Panwaslu

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat segera memilih dan menetapkan anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu). Diharapkan, lembaga pengawas pesta demokrasi itu telah dilantik pada 11 Agustus 2008, agar tidak mengganggu tahapan-tahapan Pemilu 2009 yang telah dimulai beberapa waktu lalu.

    “Kami berharap paling lambat pada 11 Agustus 2008, anggota Panwaslu Kota Banda Aceh sudah terpilih dan dilantik,” kata Ketua KIP Kota Banda Aceh, Aidil Azhari, kepada Serambi, Rabu (13/8).
    (more…)

  • 4 Parpol Diputuskan Ikut Pemilu: PTUN Terima Gugatan atas KPU

    Jakarta, Kompas – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menetapkan empat partai politik peserta Pemilu 2004, yang tak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Buruh Sosial Demokrat, sebagai peserta Pemilu 2009.

    Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu diungkapkan Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) Muchtar Pakpahan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (13/8). Hadir pula sejumlah fungsionaris Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI). Ketiga pengurus parpol itu ingin menyampaikan putusan PTUN dengan nomor perkara 104G/2008/PTUNJKT yang menyatakan mereka berhak ikut pemilu.
    (more…)

  • PPP Tunggu Masukan dari Rakyat soal Politisi Busuk

    Jakarta, Kompas – Laporan dari masyarakat yang produktif tentang rekam jejak calon anggota legislatif sangat dinantikan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Itu sebabnya masukan dari rakyat, baik perorangan maupun melalui lembaga, akan disikapi dengan produktif. Apalagi, PPP mengharapkan calon anggota legislatifnya merupakan orang terpilih dan tak terlibat korupsi, serta mempunyai moral berkualitas.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Rabu (13/8). ”PPP menyambut baik sebab pada dasarnya semua laporan masyarakat harus diserap, terutama tentang rekam jejak caleg. Kami menunggu dengan senang saat Indonesian Corruption Watch berkeinginan menyampaikan nama politisi busuk ke parpol,” ujarnya.
    (more…)

  • Presiden Setuju Caleg Tidak Nomor Urut: Syarat 30 Persen Caleg Perempuan Wajib Dipenuhi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemerintah dan Partai Demokrat menyambut baik penerapan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut untuk penentuan anggota legislatif oleh sejumlah partai politik.

    Sistem proporsional terbuka dinilai lebih adil karena memberikan kesamaan kesempatan kepada calon anggota legislatif (caleg).
    (more…)