DENPASAR–MI: Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme hanya menargetkan tiga juta suara untuk memenuhi batas minimal kuota 2,5 persen agar dapat mempertahankan eksistensi partai.
“Kita bersyukur untuk mengikuti Pemilu 2009 tidak perlu verifikasi. Tetapi ke depan harus bisa lebih baik, paling tidak mampu memenuhi kuota minimal tiga juta suara,” kata Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme, Dyah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri.
(more…)
JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan umum (pemilu) 2009 sebanyak 174,41 juta. Terjadi pertambahan sekitar 15,1% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2004 yakni sebanyak 148,0 juta jiwa.
(more…)
JAKARTA–MI: Konflik pemilihan umum (pemilu) 2009 nanti diperkirakan lebih rawan daripada pemilu 2004 lalu. Itu disebabkan antara lain masa kampanye pemilu lebih panjang yakni sembilan bulan, masalah parlemen threshold 2,5%, dan masalah perolehan suara calon legislatif 30% dari BPP.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan potensi konflik tinngi saat kampanye berbarengan. “Parpol kan banyak, bisa saja dalam satu daerah sama-sama kampanye. Pada saat pulang berbarengan massa parpol bisa saling bertemu di jalan sehingga ini bisa berpotensi konflik,” katanya di Kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (4/7).
(more…)
JAKARTA–MI: Partai Persatuan Pembangunan mantargetkan untuk mendapatkan dukungan 15% suara atau menduduki 84 suara DPR RI dalam Pemilu 2009 dengan mengajukan calon-calon legislatif yang bersih dari tindak korupsi yang saat ini marak terjadi di kalangan anggota dewan.
Hal itu dilakukan karena PPP bertekad untuk menjadi partai yang bersih, sekaligus untuk menarik konstituen. Masalah yang menyandung mantan Ketua DPW PPP Jambi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI Al Amin Nasution juga dijadikan bahan instrospeksi diri partai.
(more…)
JAKARTA–MI: Mundurnya pelaksaan pemungutan suara pemilu 2009 dari tanggal 5 April menjadi 9 April berdampak pada bertambahnya anggaran sekitar Rp255,8 miliar. Biaya tersebut untuk keperluan logistik, biaya honor penyelenggara, dan biaya pemutakhiran data karena jumlah pemilih akan bertambah.
Anggota KPU Abdul Azis mengatakan dengan pengunduran jadwal pemilu, maka jumlah pemilih pemula yang berumur 17 tahun akan bertabah. Begitu juga jumlah TNI/Polri yang pensiun akan menambah jumlah pemilih.
(more…)
JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap mengubah peraturan KPU tentang Pencalonan DPD dengan mencantumkan domisili provinsi sebagai syarat pencalonan.
Hal itu dilakukan untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan judicial review atas UU No 10/2008 terhadap UUD 1945 yang diajukan DPD dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
(more…)
JAKARTA–MI: Pengunduran jadwal pelaksanaan pemungutan suara dari 5 April menjadi 9 April menguntungkan parpol. Perubahan ini otomatis merubah jadwal penetapan parpol peserta pemilu yang seharusnya 3 Juli diundur menjadi 5-7 Juli.
Ada waktu tiga hari bagi parpol untuk mengklarifikasi masalah-masalah verifikasi faktual ke KPU. “Parpol bisa menanyakan masalah verifikasi faktual yang mereka anggap bermasalah. KPU tetap terbuka untuk menerima klarifikasi parpol,” kata anggota KPU Andi Nurpati yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Faktual Parpol di Jakarta, Kamis (3/7).
(more…)
JAKARTA–MI: Lembaga survei penyelenggara hitung cepat (quick count) hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) diminta lebih cermat dalam metodologi maupun proses pengumpulan data agar hasil hitungannya akurat.
“Jika salah data dan diumumkan maka akan menimbulkan gejolak politik yang cukup besar,” kata Kepala Divisi Survey Watch Lembaga Survei Nasional (LSN) Dedet Fogerty di Jakarta, Rabu (2/7).
(more…)
JAKARTA–MI: Cara utama bagi partai politik Islam untuk dapat memenangkan Pemilu adalah dengan melakukan koalisi permanen. Jika beberapa partai telah berkoalisi, maka sangat dimungkinkan Parpol Islam dapat mengantongi 30% suara.
Selama ini yang menyebabkan partai Islam sulit mendapatakan suara mayoritas dalam Pemilu adalah karena adanya persaingan yang kuat antara satu parpol Islam dengan parpol Islam yang lain, dan adanya perbedaan ideologi yang mendasar.
(more…)
PARTAI politik mendapat tempat terhormat dalam konstitusi. Kehormatan itu berupa hak monopoli. Hanya partai yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden serta mengisi kursi legislatif dari pusat hingga daerah.
Akan tetapi, keberadaan partai belum memantulkan kehormatan itu. Malah, tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai cenderung menurun. Bahkan, kian menipis. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, publik lebih percaya civil society daripada political society seperti partai dan pemerintah yang berkuasa.
(more…)