siwah.com

Category: Political Marketing

  • Menimbang Dukungan untuk Keterbukaan PKS

    Komitmen Partai Keadilan Sejahtera untuk mengubah diri menjadi partai terbuka disambut dengan dukungan cukup berimbang oleh publik, antara yang menerima dan menolak. Respons cukup positif terhadap perubahan ini tidak saja tecermin pada penilaian masyarakat terhadap citra partai, tetapi lebih dari itu, juga tampak dari kesediaan sebagian publik untuk masuk menjadi anggota.
    (more…)

  • Ustadz, Apa yang Kau Cari

    Jakarta – Pilihan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus ke tengah perlu dikritisi. Banyak pengamat politik yang menganggap ini sebagai kemajuan, terobosan, dan keputusan cemerlang. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu diingat sebagai pertimbangan penting. Salah belok di antara banyak persimpangan justru akan menghabiskan energi untuk merentasi tujuan.
    (more…)

  • Berakhirnya Era Partai Dakwah

    Jakarta – Seiring dengan berlangsungnya Munas ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kedua di salah satu hotel termahal di Nusantara ini, Hotel Ritz-Carlton Jakarta, berakhir pula era partai yang menjadikan dakwah Islam sebagai basis gerakannya. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi kalangan yang mengharapkan perubahan dimulai dari gerakan yang berbasis moral dan menjadikan agama sebagai ruh dari gerakan itu.
    (more…)

  • Tgk Muksalmina: Itu Kewajiban Pemerintah Aceh

    MENANGGAPI adanya eks-GAM yang mengaku sakit hati, Juru Bicara KPA Aceh, Tgk Muksalmina, kepada Kontras Selasa (6/4) mengatakan, jika masalahnya mengenai lapangan kerja atau kesenjangan ekonomi, Pemerintah Aceh berkewajiban mencari solusinya, karena pada dasarnya eks-GAM tak dapat terlalu dibedakan dengan masyarakat biasa dalam segi pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya ketimpangan sosial antara eks-GAM dengan masyarakat. Dengan demikian proses reintegrasi dapat berlangsung dengan benar. Apalagi saat ini Aceh masih dalam masa transisi pascadua masalah besar yakni bencana tsunami dan konflik berkepanjangan. Dalam situasi ini, bukan hanya eks-GAM, hampir seluruh masyarakat Aceh masih sulit dalam segi ekonomi. “Masyarakat juga butuh lapangan kerja. Menciptakan lapagan kerja bagi korban konflik, korban tsunami, dan eks-GAM merupakan kewajiban Pemerintah Aceh,” katanya.
    (more…)

  • Eks-GAM Sakit Hati Harus Dirangkul

    MANTAN anggota GAM yang sakit hati tentu saja tak ikhlas adanya perbedaaan ‘kesejahteraan’ yang kentara antara sejumlah mantan petinggi GAM dengan “bawahan.” Ada bahkan yang menduga eks-GAM yang kemudian menjadi tersangka teroris semata-mata tertarik dengan tawaran fulus. Mereka memang mengincar kesejahteraan. Berikut hasil wawancara Kontras dengan seorang mantan anggota GAM, Rusydi Ramli Tambue, Senin (5/4), menyangkut barisan eks-GAM sakit hati ini. Dia mengaku banyak temannya yang sakit hati dengan ulah eks-petinggi GAM, karena tak peduli lagi terhadap bawahannya.
    (more…)

  • Lahirnya Eks-GAM Sakit Hati

    Ada keinginan yang tak tergapai, atau ada janji yang tak dipenuhi, menjadi penyebab utama seseorang sakit hati, termasuk mantan anggota GAM. Berapa banyak jumlah mereka dan apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Aceh?

    BEBERAPA waktu lalu, gencar diperbincangkan mengenai “Barisan Eks-GAM Sakit Hati”. Ada yang membantah keberadaan barisan eks-GAM sakit hati ini. Ada pula yang setuju. Di antara yang membantah adalah petinggi-petinggi eks-GAM itu sendiri seperti Irwandi Yusuf yang Gubernur/Kepala Pemerintah Aceh, Ketua Tim Monitoring Keamanan Komando Pusat KPA Darwis Jeunieb, juga Irwansyah, Juru Bicara KPA Pusat.
    (more…)

  • PDI-P Tetap Oposisi

    Sanur, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tetap menjadi partai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang pemerintah. Hal itu agar terwujud Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

    Demikian perkembangan pembahasan sikap politik PDI-P yang berlangsung di Komisi Sikap Politik Kongres III PDI-P. Sampai berita ini diturunkan, Rabu (7/4) malam, menurut anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, Andreas Pareira, hal itu masih akan disempurnakan, tetapi secara substansi tidak akan jauh berubah. ”Ide tentang koalisi sudah ditinggal,” katanya.
    (more…)

  • Ideologi Versus Citra

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2005-2010 Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya, Selasa (6/4), menegaskan posisi partainya sebagai partai ideologis. Masih relevankah partai ideologis dalam dunia industri demokrasi yang semakin mengedepankan citra ini?

    Megawati mengkritik keras fenomena pencitraan dalam dunia politik tersebut. ”Kita harus bekerja di dalam situasi ’citra’ menjadi daya tarik baru yang jauh lebih kuat ketimbang ideologi,” katanya.
    (more…)

  • Pidato Politik Megawati

    Sulit untuk menyangkal bahwa pidato politik Megawati dalam Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali sangat memukau. Bahkan, beberapa pengamat yang hadir di sana mengatakan inilah pidato politik Megawati terbaik di antara semua pidato yang pernah dilakukannya. Isi pidato tidak hanya menohok partai berlambang banteng gemuk itu, tetapi juga menunjuk parpol-parpol yang ada saat ini.

    Seakan menjawab polemik yang berkembang di media terhadap partai yang dipimpinnya, Mega memaparkan dengan bernas persoalan-persoalan bangsa saat ini, posisi PDI-P, dan otokritik terhadap partai yang dipimpinnya, serta sikap politik yang dipilih dalam menghadapi masa transisi partai ini.
    (more…)

  • Mega dan Masa Depan PDI-P

    Hampir dapat dipastikan Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Kongres III di Bali, pekan ini. Adapun Puan Maharani, sang ”putri mahkota”, menjadi calon wakil ketua. Mengapa PDI-P tak berani beranjak dari bayang-bayang trah Soekarno, dan apa dampaknya ke depan?

    Ketika tampil pertama kali di panggung kampanye PDI (tanpa ”Perjuangan”) pada Pemilu 1987 era Orde Baru, Megawati ibarat ”magnet” yang mampu menghipnotis massa pendukung partai banteng. Dalam pemilu era Soeharto yang penuh rekayasa, perolehan suara PDI meningkat cukup signifikan dari 7,9 (1982) menjadi 10,9 persen (1987) dan 14,9 persen (1992). Meski berbagai upaya dilakukan rezim Soeharto untuk membendungnya, Megawati terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV PDI di Jawa Timur pada Juli 1993, juga kongres luar biasa di Jakarta, akhir tahun yang sama.
    (more…)