siwah.com

Category: Political Marketing

  • Kenapa Mega Datang ke Istana Tadi Malam?

    megawati hadir di istana negara
    JAKARTA, KOMPAS.com – Kehadiran mantan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, tadi malam, mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Mega kerap tidak pernah memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sejumlah momen.

    Politisi senior PDI-P Pramono Anung mengatakan, kedatangan Mega bukanlah hal yang tiba-tiba diputuskan. “Ibu diundang sebagai mantan presiden kelima. Kalau dilihat dari tempat duduknya, secara protokoler, beliau itu menduduki sebagai mantan presiden kelima. Jadi kalau duduk sebagai istri Ketua MPR tentunya tempat duduknya tidak di situ. Tetapi sebagai mantan presiden kelima, tempat duduknya di samping Michelle,” ungkapnya di Gedung DPR, Rabu (10/11/2010).

    Menurut Wakil Ketua DPR ini, Mega diundang langsung oleh Presiden Yudhoyono. Pramono juga yakin, Kepala Negara juga mengundang mantan Presiden ketiga BJ Habibie.

    Pramono menambahkan kedatangan Mega menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik meski memiliki posisi politik yang berbeda. Apalagi, kunjungan Obama memperoleh perhatian yang luar biasa dari dunia internasional.

    “Sehingga kehadiran Ibu Mega semata-mata untuk memperlihatkan bahwa proses demokratisasi di republik ini sudah mengalami kematangan,” tandasnya.

    Menurut catatan Kompas.com,  ini adalah kedatangan Megawati pertamakali ke Istana memenuhi undangan sejak ia dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004. Sebagai mantan Presiden, Megawati selalu diundang menghadiri upacara kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara. Namun, ia tidak pernah datang.
    Caroline Damanik ? ?Editor: Heru Margianto

    Source: Kompas.com

  • Cetro Tolak Anggota Parpol Masuk KPU

    BANDUNG, KOMPAS – Centre for Electoral Reform menolak usulan masuknya anggota partai politik dalam kepengurusan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Masuknya unsur parpol itu dianggap menodai independensi penyelenggara pemilu.

    ”Kondisi ini akan menimbulkan tarik-menarik kepentingan dalam lembaga pemilu yang seharusnya mandiri dan imparsial. Perwakilan parpol menjadi penyelenggara pemilu juga inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945,” kata Arman Riyansyah, peneliti Cetro, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/11).

    Anggota parpol yang menjadi penyelenggara pemilu, tak dapat dihindari, akan membawa agenda dan kepentingan politik parpol masing-masing. ”Keputusan penyelenggara pemilu nantinya menguntungkan beberapa pihak saja karena sarat kepentingan,” ujarnya di Bandung.

    Dalam kondisi saat ini saja, yakni anggota KPU disyaratkan bebas dari keanggotaan parpol mana pun selama lima tahun, Arman menilai masih banyak hal yang membuat publik ragu akan netralitas mereka.

    Ia mencontohkan hengkangnya Andi Nurpati dari KPU dan menjadi pengurus Partai Demokrat. Kejadian itu menimbulkan kecurigaan akan kinerja Andi selama di KPU, apakah yang bersangkutan bersikap netral ataukah tidak.

    ”Kami mendesak Komisi II DPR untuk tidak memasukkan perwakilan parpol sebagai penyelenggara pemilu dan segera menyelesaikan revisi UU No 22/2007,” kata Arman.

    Selama sebulan ini, Cetro juga menyebarkan formulir petisi online yang isinya meminta publik menolak usulan unsur parpol masuk dalam kepengurusan penyelenggara pemilu. Formulir yang terisi akan diberikan kepada Komisi II DPR sebagai bahan advokasi penolakan tersebut.

    Ketua KPU Kota Bandung Apipudin mengatakan, undang-undang sekarang yang mensyaratkan calon anggota KPU selama lima tahun tidak boleh menjadi anggota parpol cukup adil untuk menilai netralitas seseorang.

    Apipudin berpendapat, daripada mengusulkan unsur parpol masuk ke dalam lembaga penyelenggara pemilu, sebaiknya DPR dan pemerintah membenahi infrastruktur KPU hingga di tingkat daerah. (REK)

    Source: Kompas.com

  • Delapan Parpol Bertemu

    Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik menengah terus berupaya mengantisipasi kemungkinan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen pada Pemilihan Umum 2014. Mereka pun berupaya menggandeng parpol nonparlemen. Langkah itu diyakini dapat meningkatkan suara.

    Upaya itu, antara lain, dilakukan pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), Sabtu (6/11) malam, dengan bertemu pimpinan tujuh parpol yang tidak mendapat kursi di DPR. Ketujuh partai itu adalah Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Persatuan Daerah, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, Partai Indonesia Baru, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

    Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Minggu, menjelaskan, dalam pertemuan itu antara lain disepakati bahwa mereka akan berupaya agar gabungan parpol dapat diterima sebagai peserta Pemilu 2014.

    ”Jika opsi itu tidak diterima, kami akan memikirkan opsi lain, seperti delapan partai itu akan maju sendiri, tetapi sebelumnya ada kesepakatan bersama bahwa nanti akan bergabung di DPR. Opsi lain yang dipikirkan adalah adanya partai induk,” kata Bima.

    Langkah itu dilakukan tidak hanya agar mereka dapat lolos dari kemungkinan naiknya ambang batas parlemen menjadi 5 persen, tetapi juga untuk memperkecil jumlah suara yang hilang.

    Dengan ambang batas parlemen 2,5 persen di Pemilu 2009, ada 18 juta suara yang hilang. Jika ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen, seperti wacana sejumlah partai besar, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Keadilan Sejahtera, suara yang hilang diperkirakan bisa mencapai 36 juta.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menuturkan, kemungkinan ada sembilan parpol yang akan melebur ke partainya di Pemilu 2014. Enam di antaranya adalah Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, dan Partai Sarikat Indonesia. Tiga partai lainnya akan diumumkan saat ulang tahun Gerindra pada Februari 2011.

    Sembilan partai itu, lanjut Muzani, sekarang masih berdiri sendiri-sendiri karena mereka memiliki kursi di DPRD. Namun, menjelang Pemilu 2014, mereka akan melebur ke Gerindra. ”Kompensasi partai yang melebur, calegnya akan dimasukkan dalam daftar caleg Partai Gerindra,” kata Muzani.

    Terkait dengan gerakan konfederasi parpol itu, Partai Golkar tidak khawatir. Partai Golkar pun membuka pintu bagi parpol mana pun yang akan bekerja sama. Sejumlah parpol telah menjalin komunikasi politik yang intens dengan Partai Golkar. ”Tapi, janganlah kami yang menyebutkan (parpol yang mendekat ke Partai Golkar),” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso seusai diskusi pemilu kepala daerah di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Menurut Priyo, gagasan konfederasi dinilai memperkaya pemikiran terkait revisi paket undang-undang bidang politik. Hanya saja, Partai Golkar akan mematangkan sistem politik secara menyeluruh. Partai Golkar tetap berpandangan gagasan meningkatkan ambang batas parlemen menjadi minimal 5 persen.

    Didik Supriyanto dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyatakan, gagasan Partai Golkar menaikkan besaran ambang batas parlemen menjadi minimal 5 persen merupakan taktik politik. (DIK/NWO)

    Source: kompas.com

  • PEMILU AS Obama Berharap “Keajaiban” Muncul

    Washington, Selasa – Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Senin (1/11), selama 11 jam berturut-turut memohon kepada warga di Negara Bagian Pennsylvania agar memenangkan Demokrat. Ia mengharapkan keajaiban, berupa kemenangan Demokrat dalam pemilu, Selasa.

    Pada pemilu pertengahan ini (midterm election) warga AS memilih 37 dari 100 kursi Senat AS dan memilih 435 kursi House of Representatives (DPR). Jabatan Obama tidak akan terganggu hingga 2012. Namun, kemenangan Republik di Senat dan DPR, yang terlihat dari hampir semua hasil jajak pendapat, akan membuat Republik mementalkan semua kebijakan Obama.
    (more…)

  • REVISI UU NO 22/2007 Penyusunan Terlalu Lama

    Jakarta, Kompas – Penyusunan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dianggap sudah terlalu lama. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan mengganggu tahapan Pemilihan Umum 2014.

    ”Sebenarnya ini sudah terlalu lama, mengambang di Komisi II DPR,” kata Wakil Ketua DPR, yang membawahi komisi bidang politik dan hukum, Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/11).
    (more…)

  • Repulik Menang di DPR, Demokrat di Senat

    WASHINGTON, KOMPAS.com – Partai Republik memberi pukulan kepada Presiden Barack Obama dengan meraih kemenangan telak di DPR (House of Representatives) berdasarkan hasil perhitungan sementara pemilu sela, Rabu (3/11). Republik berhasil meraih posisi mayoritas di DPR tetapi gagal menggusur posisi mayoritas Demokrat di Senat, meski sukses menggerus jumlah kursi Demokrat di lembaga itu.

    Kemenangan Republik itu menghadirkan sebuah era pemerintahan yang terbagi di Amerika Serikat. Obama akan harus berhadapan dengan Kongres yang lebih konservatif, yang akan mencakup anggota gerakan tea party yang anti-establishment. Hasil pemilu itu mencerminkan frustrasi warga Amerika terhadap melemahnya ekonomi AS dan kekecewaan terhadap Obama, yang sukses mencapai Gedung Putih dua tahun lalu dengan sebuah pesan harapan dan perubahan tetapi gagal mewujudkannya.
    (more…)

  • PEMILU AS: Setelah Perjuangan Berat, Demokrat Pasrah

    washington, minggu – Setelah melewati serangkaian kampanye melelahkan sepanjang akhir pekan, Presiden AS Barack Obama kembali ke Gedung Putih, Washington DC, AS, Minggu (31/10). Ia merayakan malam Halloween bersama Ibu Negara Michelle Obama dan dua putrinya sambil menunggu hasil pemilu legislatif Selasa ini.

    Kepasrahan meliputi para politisi Partai Demokrat setelah hampir seluruh jajak pendapat menunjukkan, Partai Republik akan memenangi pemilu ini dan mengambil alih mayoritas di DPR AS dan menambah kursi di Senat.
    (more…)

  • Ide Konfederasi Disambut Positif

    Jakarta, Kompas – Langkah Partai Gerakan Indonesia Raya membentuk konfederasi dengan enam partai politik lain perlu dihargai dan disambut positif. Bahkan, langkah itu harus ditindaklanjuti dengan memperjuangkan masuknya gagasan konfederasi dalam RUU Partai Politik.

    ”Langkah Gerindra membuktikan bahwa gagasan konfederasi mulai diterima. Kami berharap Gerindra membantu Partai Amanat Nasional (PAN) memperjuangkan masuknya gagasan itu dalam revisi paket RUU (rancangan undang-undang) politik,” kata Ketua PAN Bima Arya Sugiarto, Senin (1/11) di Jakarta.
    (more…)

  • Prabowo: 2014, Menang

    Prabowo campaign for the RI 1 in 2014
    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto yakin partainya akan menang pada Pemilihan Umum 2014. Pasalnya, agenda partai tentang manifesto ekonomi yang menyejahterakan rakyat dirasakan oleh rakyat Indonesia.

    ”Tahun 2014, Partai Gerindra akan raih mandat,” kata Prabowo di pengujung pidatonya di depan ribuan kadernya pada Temu Kader Nasional Partai Gerindra, Minggu (31/10) di Sentul, Jawa Barat.

    Dalam konferensi pers, Prabowo menjelaskan, enam partai politik baru menyatakan konfederasi dengan Gerindra. Keenam partai itu, yaitu Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), PNI Marhaenisme, Partai Kedaulatan, dan Partai Sarikat Indonesia, sepakat menyukseskan Gerindra untuk pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Ini dukungan yang sangat nyata.

    Keenam partai itu memiliki sekitar 500 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Gerindra memiliki sekitar 600 anggota DPRD provinsi/kota/kabupaten. Saat ini, Gerindra memfokuskan diri untuk penataan internal. Calon presiden akan dibahas pada tahap selanjutnya. ”Jika dipercaya, dan saya merasa cukup pantas, sebagai warga negara yang baik, bisa pada saatnya nanti 2013,” kata Prabowo, soal kemungkinan ia menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.

    Prabowo menyatakan, kongres untuk memilih kepengurusan partai juga akan ditunda hingga selesai Pemilu 2014. Keputusan ini diambil pada rapat pimpinan nasional sehari sebelumnya karena melihat cabang partai akan kehabisan tenaga dalam mengadakan kongres dan pra-kongres di daerah. Akibatnya, upaya pemenangan pemilu bisa terbengkalai. ”Mereka memberi mandat kepada saya untuk terus sampai selesai Pemilu 2014,” kata Prabowo lagi.

    Dalam jumpa pers, Prabowo yang didampingi Ketua Umum Gerindra Suhardi, Fadli Zon (wakil ketua umum), dan Ahmad Muzani (sekretaris jenderal) juga mengakui telah beberapa kali bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walau tak membahas agenda politik, seperti perombakan kabinet, dalam pertemuan juga dibicarakan berbagai persoalan kebangsaan.

    Prabowo menyatakan, ia yakin Presiden Yudhoyono merupakan orang yang menjunjung semangat patriot dan nasionalisme. Walaupun, ia memiliki perbedaan pendapat, misalnya berkaitan dengan ekonomi. (edn/ong)

  • Pemilu Paling Mahal dan Kasar

    Obama Campaign with Kidz

    Washington-Ongkos kampanye yang mencapai miliaran dollar AS dan adu caci maki di antara para calon anggota legislatif telah menjadikan pemilu legislatif di AS, Selasa (2/11), menjadi salah satu pemilu paling mahal dan kasar dalam sejarah Amerika Serikat.

    Pemilu, yang akan menentukan masa depan Presiden Barack Obama dan haluan kebijakan AS itu, telah menghabiskan uang tak kurang dari 3,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 32,15 triliun) dan masih terus bertambah. Uang sebesar itu digunakan untuk membiayai kampanye para calon anggota legislatif (caleg), partai politik, dan lembaga-lembaga independen yang berkepentingan dalam pemilu.
    (more…)