ANDA ACEH – Sebanyak 80 bakal calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menandatangani kontrak politik sebagai salah satu syarat untuk menjadi caleg dari partai tersebut.
“Kontrak politik caleg yang akan maju dalam Pemilu legislatif 2009 itu telah kami lakukan pada Minggu (10/8) yang disaksikan para pengurus DPW PPP Provinsi NAD,” Ketua DPW PPP NAD, M Faisal Amin, di Banda Aceh, Senin.
(more…)
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kini telah mempersiapkan draf peraturan tentang petunjuk teknis uji kemampuan membaca Alquran bagi bakal calon DPRA dan DPRK untuk Pemilu 2009.
Ketua Kelompok kerja Pencalonan DPRA/DPRK KIP NAD, Yarwin Adidarma di Banda Aceh, Senin, menyatakan, draf tersebut akan dibahas dalam rapat pleno, setelah ada kepastian tentang pasal 13 dan 36 Kanun No.3/2008 soal tes kemampuan baca Alquran bagi anggota legislatif, yang kini masih menjadi perdebatan.
(more…)
Jakarta, Kompas – Pertambahan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang cukup besar terjadi akibat besarnya daerah pemekaran baru dan pertambahan penduduk selama lima tahun terakhir. Selain itu, sejumlah ketentuan undang- undang membatasi Komisi Pemilihan Umum untuk tidak mengurangi jumlah kursi DPRD yang ada sebelumnya.
Hal itu diungkapkan anggota KPU, Andi Nurpati Baharudin, menanggapi lonjakan jumlah alokasi kursi DPRD hasil Pemilu 2009, Jumat (8/8). ”Penambahan kursi itu akibat penataan daerah pemekaran,” ujarnya.
(more…)
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum meminta partai politik yang membutuhkan salinan daftar pemilih sementara atau DPS meminta data tersebut ke kantor KPU di masing-masing kabupaten/kota. Salinan DPS hanya akan diberikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik (soft copy), bukan dalam bentuk cetakan (hard copy).
”Parpol yang membutuhkan salinan DPS silakan bawa flash disk atau disket untuk mengopi data tersebut di KPU kabupaten/kota,” kata anggota KPU, Sri Nuryanti, Jumat (8/8).
(more…)
Jakarta, Kompas – Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.
”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).
(more…)
Depok, Kompas – Partai politik harus bisa mencari orang berkualitas untuk memimpin negara ini. Selain itu, pemimpin yang diajukan juga harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Jika tidak, jangan harapkan kesejahteraan rakyat yang diharapkan bisa terwujud.
Hal itu disampaikan Sultan Hamengku Buwono X dalam seminar penutupan Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/8). Sultan didampingi politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan Nursyahbani Katjasungkana dari Partai Kebangkitan Bangsa.
(more…)
Jakarta, Kompas – Dari 26 pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang dilakukan pada 2005-2008, 13 pemilu gubernur di antaranya ”dimenangi” oleh golongan putih atau golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang pilkada kalah dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Kondisi itu tercermin dalam data tentang partisipasi pemilih yang dipublikasikan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam ”Fenomena Golput dalam Pilkada dan Potensi Golput pada Pemilu 2009” di Jakarta, Kamis (7/8).
(more…)
Depok, Kompas – Partai politik idealnya membangun basis massa dan menyediakan jalur kaderisasi yang baik. Dengan demikian, parpol tak kesulitan mencari orang ketika membutuhkan kader yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah, ataupun presiden.
”Kalau kaderisasi dilakukan, partai tidak akan mencari-cari artis yang ditempatkan sebagai penjaring suara,” kata dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, di Depok, Kamis (7/8). ”Partai yang terlalu mengandalkan artis yang semata-mata bermodalkan ketenaran adalah tanda dari partai yang gagal secara institusional,” ujarnya.
(more…)
Sedikitnya ada tiga alasan mengapa seseorang menjadi golput.
Pertama, seseorang menjadi golput karena di luar kehendak; misalnya sebetulnya ingin memilih tetapi karena suatu hal —misalnya sakit parah—dia tidak memilih.
Kedua, golput sebagai pernyataan politik yang mengisyaratkan ketidakpercayaan pada sistem yang ada.
(more…)
Makin hari makin banyak artis yang diajak maju di beberapa pilkada dan pemilu legislatif sampai-sampai nama suatu partai dipelesetkan menjadi Partai Artis Nasional. Salah artisnyakah atau salah politisi?
Di Amerika Serikat kebetulan kubu Partai Republik baru saja melancarkan kampanye hitam yang menyamakan calon presiden Partai Demokrat, Barack Obama, dengan selebriti Paris Hilton dan Britney Spears, yang dipungkas dengan pertanyaan sinis ”Is He Ready to Lead?” Iklan Partai Republik berikutnya tak kalah sadisnya, menyamakan pidato Obama yang bergelora dengan seruan Nabi Musa yang diperankan oleh Charlton Heston dalam film The Ten Commandments.
(more…)