siwah.com

Category: Education

  • Partai Demokrat dan Politik SBY

    Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

    Sinyal terakhir Presiden SBY yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas, pekan lalu, mengisyaratkan hal itu. Presiden menegaskan, tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    Itu artinya, tidak ada perubahan formasi Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah seperti dikehendaki para petinggi PD. Kendati diwarnai riak-riak konflik akibat ”kenakalan” Golkar dan PKS, Presiden SBY memilih mempertahankan pasangan lama ketimbang mencari mitra politik baru yang ”kesetiaannya” belum teruji pula.

    Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) memperlihatkan, betapapun Presiden SBY hampir selalu diganggu oleh manuver Golkar dan PKS melalui hak interpelasi dan hak angket, hal itu tidak mengurangi komitmen dua parpol tersebut untuk mendukung SBY menyelesaikan masa baktinya.

    Menjelang Pemilu 2009, Golkar yang mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memang sempat ”patah arang” dengan PD dan SBY, tetapi kemudian bergabung kembali ke dalam koalisi parpol pendukung SBY. Di sisi lain, meski sempat kecewa karena kadernya belum dipercaya sebagai calon wakil presiden oleh SBY, relasi PKS-SBY kembali harmonis ketika PKS memperoleh empat kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

    Problem Demokrat

    Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemarahan para petinggi PD terkait ulah Golkar dan PKS yang mengambil sikap berlawanan dengan Setgab Koalisi dalam pengajuan hak angket pajak di DPR. Apalagi, ini merupakan perlawanan kedua Golkar dan PKS di DPR setelah angket skandal Bank Century pada awal 2010.

    Karena itu, wajar saja jika mereka meminta Presiden SBY mengeluarkan kedua parpol itu dari koalisi sekaligus mencopot para menteri dari Golkar dan PKS.

    Meski demikian, para petinggi PD yang marah, kecewa, dan geram itu melupakan tiga hal. Pertama, kontrak koalisi berlangsung antara pimpinan parpol dan SBY sebagai presiden terpilih Pemilu 2009. Dalam kaitan ini, meskipun PD merupakan basis politik SBY, ia berkedudukan setara dengan lima parpol lain yang akhirnya tergabung dalam Setgab Koalisi. Konsekuensi logisnya, SBY lebih ”berhak” menilai komitmen dan loyalitas parpol anggota koalisi daripada para petinggi PD lain.

    Kedua, sulit dimungkiri bahwa SBY yang meraih sekitar 60,8 persen suara dalam Pemilu Presiden 2009 memiliki legitimasi politik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PD yang hanya meraih sekitar 26,5 persen kursi DPR. Apalagi, faktor penting kemenangan PD dalam pemilu legislatif yang lalu lebih karena popularitas SBY sebagai figur sentral partai ini ketimbang, misalnya, kemampuan mesin partai dalam memobilisasi dukungan. Itu artinya, sikap politik petinggi PD belum tentu merupakan representasi sikap politik SBY. Sebaliknya, sikap politik SBY hampir pasti menjadi sikap politik PD.

    Ketiga, Presiden SBY sangat sadar akan posisinya sebagai figur sentral partai sekaligus pemimpin koalisi. Kesadaran itulah yang menjelaskan mengapa SBY harus tampak ”marah besar” terhadap mitra koalisi kendati itu tidak berarti SBY hendak memenuhi tuntutan politik para petinggi PD lain. Strategi ini diperlukan SBY agar tidak tampak didikte secara internal sekaligus untuk memberi ruang bagi dirinya untuk bernegosiasi kembali dengan parpol mitra koalisi secara eksternal.

    Politik SBY

    Bagi Presiden SBY, membangun kemitraan baru dengan parpol calon anggota koalisi yang baru tidaklah sesederhana yang dibayangkan para petinggi PD yang lain. Bisa saja SBY, baik secara langsung maupun melalui para utusannya, terus menjalin kontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo.

    Namun, belum tentu ada ”setrum politik” di balik komunikasi yang dikatakan sering terjalin tersebut. Tidak ada jaminan PDI-P dan Gerindra lebih setia dalam mengamankan SBY hingga Pemilu 2014.

    Penjajakan atas mitra baru koalisi tampaknya diperlukan SBY untuk menguji komitmen dan loyalitas mitra lama, Golkar dan PKS, apakah benar-benar hendak keluar dan meninggalkan koalisi atau ingin bertahan di dalamnya.

    Ketika para petinggi Golkar dan PKS secara publik menyatakan ingin bertahan dalam Setgab Koalisi, betapapun dilakukan penataan ulang atasnya, SBY tentu memilih untuk mempertahankan dua parpol ”nakal” tersebut ketimbang mencoba mitra baru, yang memerlukan negosiasi baru dan komitmen baru pula.

    Tampaknya cara berpikir seperti inilah yang tidak diperhitungkan para petinggi PD sehingga kini mereka bungkam seribu bahasa ketika Presiden SBY menegaskan tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Artinya, tidak ada perubahan formasi koalisi seperti diinginkan para ”dayang” SBY di internal PD.

    Jadi, problem terbesar PD saat ini adalah fakta bahwa parpol ini lebih merupakan personifikasi sosok SBY daripada persekutuan ide tentang perubahan bagi bangsa kita, seperti sering didengungkan selama ini. Para petinggi PD boleh saja marah, kecewa, dan geram atas perilaku Golkar dan PKS, tetapi dua parpol bandel ini tetap diperlukan SBY untuk mengamankan pemerintahannya hingga 2014.

    Semua ini tak hanya menggarisbawahi begitu lebarnya kesenjangan kepemimpinan internal PD. Lebih jauh lagi, hal ini menggambarkan dominannya kepemimpinan personal di tengah kebutuhan bangsa kita akan melembaganya kepemimpinan institusional. Soalnya, kegagalan parpol dan negara lazimnya bermula ketika kepemimpinan dan kekuasaan politik semakin personal.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

     

  • Makna Oposisi di Indonesia

    Politik oposisi sejatinya adalah hal yang melekat di dalam demokrasi. Ia dipraktikkan untuk menjamin demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Sayangnya, pelembagaan politik oposisi di Indonesia merupakan hal yang masih sulit terwujud.

    Sejarah otoriterisme Orde Baru menjadi titik tolak terciptanya monopoli kebenaran penguasa. Saat itu rezim militer menggunakan cara ideologis dan koersif untuk memastikan lembaga oposisi tidak berkembang. Partai-partai politik dipaksa berfusi dan dibatasi fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Golkar menjadi satu-satunya partai penguasa selama 32 tahun dan praktis peran dua partai politik yang lain (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dikebiri sebatas ”penghias” demokrasi.

    Di level masyarakat, Orde Baru menerapkan politik korporatis yang tidak lain merupakan cara penguasa untuk mengendalikan kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan, pemuda, perempuan, agama, atau media massa, sebagai pendukung pemerintah. Di sektor perburuhan, misalnya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi satu-satunya serikat buruh yang boleh ada dan diarahkan untuk lebih banyak menjadi corong pemilik modal ketimbang para pekerja.

    Cara-cara koersif menjadi alat pembungkaman. Mereka yang berusaha kritis dan bertentangan dengan pemerintah segera ditindas dengan kekerasan. Penangkapan dan pemenjaraan aktivis mahasiwa, Petisi 50, pembredelan surat kabar, pembantaian berdarah dalam peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Jenggawah, serta pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, merupakan beberapa dari deretan panjang upaya efektif pembasmian oposisi.

    Pergantian kekuasaan tidak lantas membuat fungsi oposisi bisa dijalankan. Bermunculannya banyak partai politik pada gilirannya dimaknai sebatas euforia demokrasi selepas dari otoriterisme Orde Baru. Alih-alih menjalankan politik oposisi, partai-partai politik yang mendapat kursi di lembaga legislatif berlomba-lomba membentuk koalisi dengan partai penguasa. Bahkan rencana perombakan kabinet menjadi komodifikasi politik banyak pihak, baik anggota partai penguasa maupun mereka yang terancam digusur dari kabinet.

    Pada titik ini politik oposisi kerap dilihat sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah. Oposisi dianggap sebagai ”tertundanya kesempatan berkuasa”. Karena itu, oposisi menjadi identik dengan aktivitas ”menjatuhkan kekuasaan”. Sebaliknya, pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan karena itu, ia akan mempertahankan diri dengan segala cara (Rocky Gerung, 2001). Seruan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot media massa yang dianggap menjelekkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti hal itu.

    Padahal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif. Lebih jauh, oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus diperjuangkan dalam kontestasi dan diuji dalam wacana terbuka. Politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Jika ini dipraktikkan, demokrasi di Indonesia tak lagi sebatas retorika politik. (BI Purwantari/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • PKB Targetkan Tiga Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan masuk tiga besar dengan perolehan 100 kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2014. PKB optimistis dapat mencapainya karena memiliki potensi pemilih yang besar.

    ”Sejarah dan hasil survei selalu menunjukkan dukungan terhadap PKB konsisten di 5-8 persen. Kami optimistis bisa melampauinya lebih jauh,” ujar Ketua DPP PKB M Hanif Dhakiri, Minggu (13/3), saat menjelaskan rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PKB yang akan digelar 15-16 Maret 2010 dan rencana Forum Kerja Sama Program Legislatif dan Eksekutif PKB pada 3-5 April 2011.

    Dalam Pemilu Legislatif 2009, PKB hanya memperoleh 26 kursi di DPR. Dengan demikian, target perolehan kursi DPR pada Pemilu 2014 meningkat hampir empat kali dibandingkan dengan Pemilu 2009. PKB pernah menjadi partai ketiga terbesar pada Pemilu 1999.

    ”Mukernas akan membahas internal PKB yang menargetkan 100 wakilnya di DPR pada 2014 dan membicarakan juga masalah eksternal, soal politik-politik terkini di Tanah Air,” lanjut Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Menurut Helmy, mukernas akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balai Kartini Jakarta.

    Mukernas PKB rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh antara lain para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen, ketua lembaga negara, dan sejumlah kiai khos seperti KH Dimyati Ra’is, Habib Lutfi, dan KH Nawawi Abdul Jalil.

    Terkait dengan kisruh yang sempat muncul di antara partai-partai pendukung pemerintah, Hanif mengatakan bahwa PKB total dan berkomitmen mendukung pemerintah karena memang sesuai dengan visi dan ideologi partai. ”PKB tidak tergoda untuk menjadi partai oposisi,” katanya.

    Oleh karena itu, PKB secara tegas akan memberikan sanksi kepada dua politisi PKB, yakni Effendy Choirie dan Lily Wahid yang membelot saat dilakukan voting pansus hak angket mafia pajak. Namun, kata Hanif, bentuk sanksi masih dibicarakan oleh Majelis Tahkim PKB. (FAJ)

    Source : Kompas.com

     

  • Kalangan Muda Partai Demokrat mulai Berseberangan dengan SBY

    JAKARTA–MICOM: Kalangan muda Partai Demokrat mulai berbeda pandangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka mulai menyadari tidak dapat menggantungkan partai terhadap figur Yudhoyono.

    Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan polemik koalisi dan reshuffle kabinet menunjukkan perbedaan pandangan cukup tajam antara kalangan muda Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kalangan muda Partai Demokrat menghendaki Presiden Yudhoyono menendang PKS dari koalisi. Namun presiden menginginkan keamanan politik hingga 2014.

    “Saya melihat anak muda Partai Demokrat mulai menekan Presiden Yudhoyono. Dinamika ini penting untuk diperhatikan,” ujarnya ketika ditemui usai diskusi Pemerintahan Tanpa Negarawan di kantor Megawati Institute, Jakarta, Rabu (9/3).

    Memang dinamika semacama ini bukan hal pertama. Dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung, kalangan muda juga berbeda pandangan dengan mencalonkan Anas Urbaningrum.

    Kini perbedaan pandangan cukup tajam dalam isu krusial, yakni koalisi dan reshuffle kabinet. Kalangan muda berkeinginan keras untuk menendang PKS dari koalisi.

    “Kalau dilihat pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Sekjen Saan Mustofa terlihat menekan SBY untuk paling tidak menendang PKS. Tapi tidak tahu apakah ini bagian dari politik atau untuk mengetes kekuatan politik SBY,” jelasnya.

    Namun bagi Ikrar perbedaan pandangan dalam isu krusial ini menunjukkan bahwa kalangan muda melihat masa depan Partai Demokrat tidak lagi bisa tergantung pada Yudhoyono, tapi harus di tangan mereka. Mereka juga tidak ingin partai terjerembab pada semakin tidak berwibawanya dan unlegitimate-nya Yudhoyono.

    Karena sejauh ini karakter politik Yudhoyono tidak berkembang, yakni mendewakan keamanan politik sampai 2014 daripada mengubah situasi politik yang sudah tidak diinginkan. (OL-12)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sikap PDIP Untungkan Golkar

    JAKARTA–MICOM: Pengamat politik Yudi Latif menegaskan sikap politik PDIP yang sudah sangat jelas terhadap pemerintahan Yudhoyono selalu dimanfaatkan Partai Golkar untuk mendapatkan berbagai keuntungan politik.

    Saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis (10/3) Yudi mengungkapkan bahwa kendati sikap tegas PDIP itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai oposisi, namun ironisnya SBY masih saja berupaya “merayu” PDIP untuk masuk dalam barisan pendukungnya.

    “Jadi sebenarnya membaca PDIP dengan Megawati-nya itu lebih mudah karena ada kepastian-kepastian disana. Dari sikap itu, sebenarnya Partai Golkar lah yang paling diuntungkan. Jadi, silakan PDIP dan Golkar bersalam-salaman,” ujarnya.

    Dalam diskusi yang mengambil tema “Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan” itu, Yudi juga mengatakan bahwa berbagai ketidak pastian yang dipicu oleh sikap Presiden Yudhoyono itu sesungguhnya juga bukan untuk menata jalannya pemerintahan agar berjalan lebih efektif.

    Menurut dia, hingga saat ini Presiden Yudhoyono masih belum menemukan rumusan yang paling menguntungkan dirinya atas persoalan politik yang terjadi saat ini, sehingga keputusan-keputusan terkat reshuffle kabinetnya seolah berjalan ditempat.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga turut menjadi pembicara dalam diskusi itu menyatakan bahwa pihaknya bisa memaklumi kalau presiden menyampaikan pernyataannya yang cukup keras tapi juga terukur atas perkembangan terakhir di parlemen.

    Dikemukakannya bahwa Partai Golkar tidak merasa terbebani dengan keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Meski masih berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, ia menambahkan, sikap Golkar tidak akan berubah dan tetap kritis apabila kebijakan pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Ada “Reshuffle”

    Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), mengakui, pemberitaan tentang wacana perombakan kabinet yang santer telah memengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, ia menegaskan, tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    ”Pemberitaan itu sedikit banyak memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya fokus melaksanakan berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dan bangsa,” katanya. Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet untuk penyempurnaan kinerja. Evaluasi didasarkan pada kontrak kerja dan pakta kerja kabinet.

    Di sisi lain, menurut Sudi, Presiden saat ini tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.

    ”Presiden secara resmi belum pernah bicara tentang dilaksanakannya reshuffle (perombakan) kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang mengganti. Namun, reshuffle tersebut bisa dilaksanakan apabila diperlukan,” ungkap Sudi.

    Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa juga mengatakan, proses yang tengah berjalan saat ini masih pada tahap pembicaraan mengenai konfigurasi koalisi. Dalam bayangannya, penataan koalisi setidaknya membutuhkan waktu dua minggu.

    ”Tidak secepat yang saya kira dibayangkan orang. Ketika ada orang mengatakan mengapa begitu lama, pertanyaan saya justru mengapa begitu tergesa-gesa dan mengapa orang menjadi jengkel untuk sesuatu yang sebenarnya harus dilalui,” katanya.

    PKS belum bertemu Presiden

    Hingga Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang belum bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas koalisi. ”Belum ada undangan. Kami bisa mengerti kesibukan Presiden. Atau mungkin pertemuan dengan PKS belum dianggap mendesak,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu.

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sama sekali tidak tahu dengan keputusan Presiden Yudhoyono terkait dengan masa depan koalisi pendukung pemerintahan. Demokrat siap melaksanakan keputusan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. (bil/why/nwo/iam)

    Source: kompas.com

  • Burhanudin Muhtadi: Reshuffle Kabinet tak Melulu Politik

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat tak hanya terkait alasan politik, di mana dua mitra koalisi yakni Golkar dan PKS membelot karena pro hak angket mafia pajak. Alasan lainnya adalah soal kinerja.

    “Jadi masalah reshuflle bukan alasan atau pertimbangan politik semata, tetapi juga alasan kinerja,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia Burhanudin Muhtadi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (6/3/2011).
     
    Burhanudin menimbang, mereka yang bakal terdepak karena politis adalah menteri dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Skenario paling buruk, keempat menteri PKS akan didepak. Kalaupun tidak, dua menterinya yakni Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika akan dilepas.

    “Namun, jika Puan Maharani masuk, bergabung koalisi, menteri PKS di Kementerian Sosial bakal ikut juga terdepak. Jadi, reshuffle ini bukan hanya untuk partai yang melakukan pembangkangan. Menteri Demokrat juga akan kena. Kemungkinan Pak Freddy,” imbuh Burhanudin. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Indra J Piliang: SBY Tidak Berani Keluarkan Golkar

    aburizal bakri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kader Partai Golkar Indra J Piliang meyakini Presiden SBY sebagai Ketua koalisi tidak akan berani mengeluarkan Golkar dari peserta koalisi. Pasalnya, masuknya Golkar dalam koalisi jauh lebih besar untuk kepentingan SBY-Boedinono.

    “Kalau mau mengelurkan Golkar saya yakin SBY tidak berani melakukan itu,” tegas Indra di Jalan Bumi Asri C-3 komplek Liga Mas Indah Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2011).

    Menurutnya, jika koalisi itu disebut sebagai kebutuhan Golkar, maka Golkar seharusnya mendapat jatah jabatan menteri jauh lebih banyak dari PKS. “Kalau koaliasi itu kita dudukan dalam teori seharusnya jatah Golkar lebih banyak dari PKS,” ujarnya.

    Ia juga menilai agak kurang tepat jika mengasumsikan Golkar yang jauh lebih membutuhkan koalisi dibanding SBY- Boediono yang ada didalam koalisi. “Kalau kita yang butuh, kita pasang tariflah. Kalau cuma dua menteri buat apa,” ungkapnya. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hanura: Golkar-PKS Harus Keluar Koalisi

    Yuddy Chrisnandi

    JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.

    “Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata,” kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.

    Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. “Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam,” tambahnya.

    Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

    “Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat,” jelas Yuddy lagi.

    Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

    “Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata,” kata Yuddy lagi.

    Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.

    “Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini,” demikain Pumpida.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretaris Kabinet Dipo Alam Bilang Puan Gantikan Tifatul Sembiring

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu semakin liar. Partai Demokrat dikabarkan berhasil menggaet PDIP dan Gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya dengan iming-iming jabatan menteri.

    Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengabarkan lewat akun twitternya @dipoalam46 bahwa PDIP bergabung di kapal Demokrat. “Perlu saya informasikan, jika tidak ada aral melintang, PDIP akan menjadi mitra koalisi, dengan Mbak Puan sebagai Menkominfo,” demikian pernyataan Dipo yang dimuat Kamis, 23.00 WIB

    Masuknya Puan tampaknya menyusul manuver yang dilakukan kubu Demokrat-PAN dengan mengutus Ketum DPP PAN Hatta Rajasa bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas. Namun Hatta tidak bertemu Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.

    Dipo Alam selanjutnya mengatakan terima kasih terhadap PKS. Ia tidak menyebut terima kasih secara spesifik terhadap Menkominfo saat ini Tifatul Sembiring. “Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan PKS atas pengabdiannya selama ini. Sayangnya kita harus berpisah, tapi silahturahmi tetap dijaga,” kata dia.

    Red: Stevy Maradona
    Sumber: Twitter

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.