siwah.com

Category: Education

  • KPUD Sebaiknya Undurkan Jadwal Tahapan Pilkada

    Jakarta, Kompas – Terkait dengan akan dikeluarkannya aturan teknis calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat pada awal minggu depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah yang memulai tahapan pilkada awal Mei ini sebaiknya mengundurkan jadwalnya.

    ”Hal ini dilakukan untuk menghindari kontroversi hukum yang dapat muncul di kemudian hari,” kata Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat (2/5).

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki hak untuk mengundurkan jadwal tahapan pilkada demi mengakomodasi calon perseorangan. Undang-undang yang mengatur calon perseorangan sudah ada meskipun belum ada kejelasan nomornya, tinggal menunggu peraturan KPU.

    Pengunduran jadwal itu tidak akan memengaruhi masa jabatan kepala daerah selama KPUD mampu mengatur ulang jadwal tahapan pilkada dengan baik.

    (more…)

  • KPU Belum Putuskan Syarat Calon Perseorangan

    Bandung, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum memutuskan, syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada harus disertai meterai atau tidak. Draf peraturan detail tentang teknis persyaratan calon perseorangan itu masih dibahas di Bogor, Jawa Barat.

    Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan hal itu dalam Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Bandung, Jumat (25/4).

    Anshary menjelaskan, persiapan draf ini dilakukan karena revisi kedua UU No 32/2004 sudah disahkan DPR dan pemerintah pada 1 April lalu dan kini sedang menunggu diundangkan. Kalau hingga akhir April ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga menandatanganinya, revisi UU itu harus diundangkan per 1 Mei.

    (more…)

  • KPU Perlu Ubah Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

    Jakarta, Kompas – Penetapan hari pemungutan suara tanggal 5 April 2009 yang jatuh pada hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang tidak menyalahi aturan. Namun, untuk itu perlu pertimbangan guna memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu.

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay, Jumat (25/4). ”Yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan pemungutan suara tidak mengurangi kekhusyukan/ketenangan beribadah umat beragama,” kata Hadar.

    Menurut dia, pada hari Minggu umat Kristen dan Katolik di Indonesia melaksanakan ibadah di gereja. ”Dengan demikian, penetapan hari pemungutan suara tersebut berpotensi mengurangi peluang sebagian dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2009.

    (more…)

  • Belanja Iklan Politik Bakal Membengkak

    Jakarta, Kompas – Belanja iklan partai politik pada masa kampanye Pemilihan Umum 2009 diyakini akan melonjak dibandingkan dengan belanja iklan politik menjelang Pemilu 2004. Peningkatan belanja iklan organisasi politik bahkan sudah mulai terlihat sejak triwulan pertama 2008.

    Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) RTS Masli di Jakarta, Kamis (24/4), mengatakan, lonjakan belanja iklan menjelang Pemilu 2009 didorong oleh pengalaman parpol pada kampanye menjelang Pemilu 2004.

    ”Pada Pemilu 2004, partai- partai yang paling banyak beriklan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif. Dari pengalaman itu, menjelang Pemilu 2009 bisa dipastikan belanja iklan partai politik akan lebih melonjak,” ujar Masli.

    Survei Nielsen Media Research seperti dikutip pada buku Iklan dan Politik (2008) menunjukkan, selama masa kampanye Pemilu 2004, PDI-P dan Partai Golkar paling banyak beriklan. PDI-P mengeluarkan dana Rp 39,25 miliar untuk satu bulan kampanye, sedangkan Partai Golkar membelanjakan Rp 21,75 miliar.

    Kedua parpol meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2004.

    (more…)

  • Kalah di Beberapa Pilkada, Golkar Optimistis

    Jakarta, Kompas – Meskipun banyak calon yang didukungnya mengalami kegagalan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, Partai Golongan Karya tetap menyatakan optimistis menghadapi Pemilihan Umum 2009.

    Optimisme Partai Golongan Karya itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjawab pers seusai shalat Jumat di masjid di kompleks Istana Wapres, Jakarta.

    ”Memang ada perbedaan saat memilih dalam pilkada dengan memilih di pemilu legislatif. Saat orang memilih dalam pilkada, pertimbangannya adalah figur orangnya, bukan partai. Kalau dalam pemilu legislatif, yang berperan adalah partainya. Setelah itu baru orangnya. Tetapi, jika orang atau partainya bermasalah, tentu kalah juga. Sebab itu, saya tidak khawatir dengan Pemilu 2009 akan seperti itu hasilnya,” ujar Kalla, Jumat (18/4).

    Menurut dia, selama tiga tahun terakhir ini, dari 340 pilkada di Indonesia, perolehan Partai Golkar sekitar 41 persen.

    (more…)

  • Partai Politik: Pilkada, Embrio Koalisi Permanen

    Imam Prihadiyoko

    Kemenangan kader Partai Amanat Nasional atau PAN, Dede Yusuf, yang berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Heryawan, dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat, meski baru di tingkat hitungan cepat (quick count), dinilai fenomenal. Dede, wakil rakyat yang juga bintang film, diyakini menjadi faktor dalam kemenangan pasangan itu selain karena berjalannya mesin politik partai.

    Bersama dengan sejumlah partai lain, PAN sebelumnya juga berhasil menempatkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai Kepala Daerah Sulawesi Selatan. Kemenangan PAN pada pilkada itu justru diraih dari daerah yang menjadi basis massa partai lain, terutama Partai Golkar. Tahun 2005-2005, 41 dari 61 kemenangan calon kepala daerah yang diajukan PAN, sendiri atau berkoalisi, berada di basis Partai Golkar, meski 18 kemenangan itu di antaranya juga dilakukan bersama koalisi Partai Golkar.

    Apakah kondisi ini merupakan reaksi sesaat, keberhasilan bekerjanya mesin partai, atau fenomena yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang, perlu kajian lebih mendalam. Kalau melihat dalam perspektif politik aliran, PAN sekarang memang lebih dekat dengan platform nasionalis ketimbang partai agama, meskipun PAN adalah partai yang dilahirkan tokoh Muhammadiyah, M Amien Rais. Soetrisno Bachir sebagai ketua umum tampaknya bisa membawa PAN lebih ke tengah sehingga terbuka ruang yang lebih luas bagi kader untuk mendapat dukungan dari massa nasionalis.

    Soetrisno melihat kemenangan yang diraih PAN adalah kepiawaian dalam mendorong tokoh muda yang masih baru dalam pentas politik nasional dan mulai bergeraknya mesin partai. ”Masyarakat kita bosan dengan tokoh yang 4L, loe lagi loe lagi. Selain itu, kegairahan di PAN juga didorong dengan keputusan untuk memakai sistem suara terbanyak ketimbang nomor urut, seperti yang disepakati dalam UU Pemilu Legislatif,” ujar Soetrisno, Rabu (16/4), saat berbicara di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

    (more…)

  • Pemilu 2009: Dominasi Partai Golkar dan PDI-P Berakhir

    Jakarta, kompas – Kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilkada Jawa Barat dan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho dalam Pilkada Sumatera Utara tidak serta-merta membuat Partai Keadilan Sejahtera optimistis memenangi Pemilu 2009. Kemenangan tersebut, bagi Presiden PKS Tifatul Sembiring, hanya membuktikan bahwa dominasi dua partai besar (Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P) sudah berakhir.

    Hal tersebut dikemukakan Tifatul, Minggu (20/4) di Jakarta. ”Saya tidak mengklaim bahwa dengan kemenangan calon yang didukung PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di dua pilkada tersebut membuat kami yakin memenangi Pemilu 2009. Hanya saja, yang saya amati di Jabar dan Sumut, dominasi Golkar dan PDI-P berakhir,” ujarnya.

    Ia tidak mengklaim PKS bakal menang dalam Pemilu 2009 mengingat duet dua pasangan tersebut tidak hanya didukung PKS. Di Jabar, Heryawan dan Dede juga didukung Partai Amanat Nasional. Sementara itu, dalam Pilkada Sumut, PKS berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan parpol kecil lainnya.

    (more…)

  • Kader Islam Lebih Siap ketimbang Partai Islam

    Jakarta, Kompas – Kader dari kalangan Islam lebih siap tampil dalam pemilu presiden mendatang ketimbang partai politik Islam yang akan maju dalam pemilu legislatif. Ketimpangan ini membuat kader Islam yang siap dalam persaingan kepemimpinan nasional terhambat oleh mekanisme demokrasi.

    Ini dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Yudi Latif dan Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia di Jakarta, Selasa (22/4).

    ”Kesiapan sumber daya manusia dari kalangan Islam ini jejaknya bisa dilihat sejak pemerintahan Soekarno. Hal itu semakin menguat pada masa Presiden Soeharto, ketika kelompok Islam mulai banyak yang dikirim untuk belajar di luar negeri dan perguruan tinggi Islam semakin banyak didirikan,” ujar Yudi.

    Pada masa Soekarno, banyak kader dari kalangan Islam dan sosialis yang belajar di negara Barat. Sementara dari kalangan nasionalis banyak yang belajar di negara Timur.

    (more…)

  • Tak Masuk Akal, Atur Berita Pemilu: Tak Ada Kewajiban Media Massa Muat Berita Pemilu

    Jakarta, Kompas – Media massa tidak mempunyai kewajiban memuat berita kampanye partai politik. Hal ini merupakan bagian dari kebebasan pers. Artinya, undang-undang yang meminta media massa memberikan kesempatan yang sama, baik berita maupun iklan, kepada semua parpol, selain sia-sia, juga tak masuk akal.

    Demikian diungkapkan Ketua Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Palar Batubara serta Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Yudi Latif, Kamis (24/4), secara terpisah di Jakarta.

    Pasal 91 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, media cetak dan penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada semua peserta pemilu. Pasal 93 Ayat 3 UU itu menegaskan, media cetak dan penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

    (more…)

  • Pemilu: Kampanye Lebih Panjang untuk Pendidikan Politik

    Jakarta, Kompas – Masa kampanye bagi peserta Pemilihan Umum 2009 yang lebih panjang dimaksudkan untuk pendidikan politik dan sosialisasi program.

    ”Jangan membayangkan ’kampanye’ dengan aktivitas dan kegiatan seperti yang selama ini terjadi,” kata mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II), Kamis (24/4).

    Menurut dia, kampanye tidak bisa dilakukan sekadar kegiatan jorjoran dengan menghimpun massa sebanyak-banyaknya.

    Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, partai politik dapat berkampanye selain rapat umum sejak tiga hari setelah penetapan sebagai peserta Pemilu 2009 hingga tiga hari sebelum pemungutan suara.

    Menurut Ferry, kegiatan kampanye panjang itu tidak langsung merupakan upaya untuk memengaruhi pemilih karena belum ada calon anggota legislatif. Kegiatan soft campaign juga bisa dilakukan, misalnya peran parpol mendorong masyarakat untuk aktif dalam pendaftaran pemilih.

    (more…)