JAKARTA, KOMPAS.com — Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya “hilang” dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.
(more…)
Pernah terjadi perdebatan panjang pada kurun 1930-an tentang hubungan politik dan agama, antara elite santri nasionalis dan elite nasionalis non-santri. Gaung perdebatan itu masih dirasakan sampai tahun 1950-an. Isu pokok yang diperdebatkan berpusat pada masalah apakah politik itu kotor atau tidak.
Non-santri bersikukuh, politik itu selamanya kotor sehingga agama yang suci jangan dibawa-bawa ke dalamnya. Santri lalu membalik formulanya, justru karena politik itu kotor perlu dibersihkan dengan agama.
Dalam persepsi masyarakat, di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang mempunyai semangat dan agenda keislaman, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sekalipun mengatakan dirinya sebagai partai terbuka, dalam persepsi masyarakat mereka tetap dipandang sebagai partai agama (Islam).
Karena mengedepankan simbol, slogan, dan emosi keagamaan, umat Islam akan mudah bersimpati dengan alasan keagamaan. Meskipun demikian, identitas dan afiliasi keagamaan ini juga menjadi beban dan senjata makan tuan ketika elite pengurusnya dianggap melanggar dan melecehkan ajaran agama. Karena itu, ketika partai agama, departemen agama, atau ormas agama dinyatakan korup, masyarakat akan menghujat dan marah dua kali lipat daripada ketika korupsi itu dilakukan aktor lain yang tidak mengusung simbol-simbol agama.
KOMPAS.com – Meskipun rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, ternyata tidak mudah rakyat Indonesia menjadi pemenang tulen pada Pemilihan Umum 2014. Bahkan pesta demokrasi sebagai festival yang seharusnya merayakan kedaulatan rakyat dihantui oleh sikap skeptis dan apatisme publik terhadap faedah dan kemaslahatan pemilu.
Penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga politik dan negara semakin merosot. Rendahnya keterandalan lembaga-lembaga tersebut dipertegas dengan beberapa survei akhir-akhir ini. Indikatornya, potensi pemilih yang menyatakan belum tahu atau tidak memilih berkisar 30 persen sampai 40 persen.
(more…)
JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa persoalan masih menjadi pertanyaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya, perbedaan data antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu.
“Bawaslu mendapatkan lebih dari 11 juta data pemilih bermasalah,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/10/2013) malam. Verifikasi yang dilakukan Bawaslu, kata dia, mendapatkan ada 171 juta pemilih, sementara KPU menyebutkan data pemilih per Senin (21/10/2013) memuat 186.127.400 pemilih.
(more…)
JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pengaturan kerja lembaga survei kembali muncul. Dewan Etik dinilai perlu dibentuk untuk menangani rilis hasil survei yang diduga hanya untuk kepentingan pihak tertentu.
“Perlu dibentuk Dewan Etik yang dipayungi negara. Seperti Dewan Pers (yang tangani pers),” kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).
(more…)
JAKARTA, KOMPAS.com — Selain gencar memasang pamflet, leaflet, spanduk, dan baliho, para calon wakil rakyat juga tak sedikit yang mendatangi paranormal. Mungkin, ini pilihan untuk mereka yang tak punya cukup rasa percaya diri. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk memuluskan jalannya menjadi penghuni parlemen, entah di tingkat pusat maupun daerah. Ya, para calon anggota legislatif ini lebih percaya jimat dibandingkan turun untuk mendekatkan diri ke rakyat.
Salah satu paranormal ternama, Ki Joko Bodo, yang kerap mendapatkan klien “premium” pun mulai banyak menerima permintaan dari para caleg menjelang Pemilu 2014.
(more…)
The primary aim of political warfare is to win votes, by building preference and shaping perception. The challenge of preference building has to be accomplished in a short period of time. This is not classic marketing warfare; marshalling the 4Ps. Marketing in politics is more about the 4Cs: cause, constituency, comparative advertising and celebrity endorsements.
Cause is the start point: what does the party stand for? Why does this party exist? What does the PM candidate stand for? There are many causes on offer: secular, development, safety, jobs, prices, pride, honesty and governance. This election will see multiple voter segments.
(more…)
VIVAnews – Sejumlah pihak mengusulkan agar pilkada langsung dihapus dan kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD menyusul terungkapnya dua kasus suap sengketa pilkada yang membuat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar mendekam di Rutan KPK.
Pilkada langsung yang melibatkan rakyat dianggap rentan praktik suap-menyuap, dan pelaksanaannya memboroskan keuangan negara. Namun wacana ini ditentang oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network Toto Izul Fatah. Ia menilai gagasan itu sebagai sikap reaktif dan respons tidak cerdas.
(more…)
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, kampanye pemilu menggunakan media sosial termasuk dalam kampanye media massa. Karena itu, penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye belum diperbolehkan. Hal itu dapat dilakukan pada 16 Maret hingga 5 April 2014.
“(Media sosial) termasuk dalam media massa online. Undang-Undang (Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) dan PKPU (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Legislatitf) sudah mengatur, kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye melalui media masa cetak, online, dan elktronik. Hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang,” tegas Komisioner KPU Arif Budiman saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).
(more…)