siwah.com

Blog

  • Apresiasi Pemimpin di Tengah Kegamangan

    Meskipun secara umum publik cukup mengapresiasi hasil kinerja pemerintah daerah mereka, banyak catatan yang membuat proses demokratisasi di daerah harus dikoreksi. Karut-marutnya penegakan hukum dan dinamika politik yang dimainkan elite telah membangun kegamangan publik.

    Apresiasi itu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu yang mencatat kecenderungan publik memberikan penilaian positif terhadap pembangunan dan pelaksanaan berbagai aspek di daerahnya. Tak terhindarkan bahwa bagian terbesar publik lebih banyak menengok kemampuan kepala daerah dalam membangun sarana infrastruktur ketimbang sarana yang bersifat soft competencies seperti aspek ketahanan budaya.

    Dilihat dari latar belakang wilayah responden, cenderung kurang tampak perbedaan persepsi responden terhadap pembangunan di daerahnya. Paling tidak hal ini terlihat dari sikap 62,4 persen responden yang menyebutkan kinerja pemerintah daerah mereka secara umum dinilai baik di tengah berbagai kekurangan.

    Pelayanan pendidikan dan kesehatan, misalnya, menjadi dua indikator yang paling disoroti publik. Hampir 60 persen responden menyebut pelaksanaan dua bidang ini di daerah cukup memuaskan, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pelayanan, dibandingkan dengan bidang lainnya. Upaya sejumlah pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu dan program sekolah dasar gratis boleh jadi memengaruhi penilaian responden pada dua bidang ini. Meskipun demikian, tidak dimungkiri sejumlah anomali pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya kepada warga miskin, masih terjadi di sejumlah daerah.

    Kepuasan ini, mau tidak mau, juga berdampak pada penilaian responden kepada kinerja pemerintahan di daerah. Lebih dari separuh responden puas dengan kinerja pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi di mana mereka tinggal. Kepuasan terhadap kinerja gubernur tidak hanya diungkapkan responden pemilih gubernur itu di pilkada, tetapi juga disampaikan oleh responden yang tidak memilihnya. Dari kelompok responden yang puas, sebanyak 56,3 persen di antaranya adalah pemilih gubernur yang bersangkutan.

    Terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan juga terlihat responden di sejumlah besar daerah cenderung tidak merasa dirugikan dengan berbagai aturan daerah yang dikeluarkan. Meski demikian, bagi responden DKI Jakarta, justru lebih banyak bagian yang dirasa bahwa perda yang ada saat ini tidak banyak memberi manfaat.

    Pecah kongsi

    Potret bagaimana di tingkat lokal muncul sikap oposisi terhadap kepala daerah juga tecermin dari kinerja dan kiprah kepala daerah. Sikap oposan yang muncul ini bisa saja tidak lepas dari kerapnya kasus hukum ataupun politik menjerat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kasus korupsi, misalnya, kepala daerah juga tidak lepas dari jerat kasus ini. Kompas mencatat, lebih dari separuh provinsi dipimpin kepala daerah bermasalah dengan hukum, terutama terkait dugaan korupsi (Kompas, 18 Januari 2011).

    Belakangan, selain dugaan korupsi, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah turut menimbulkan konflik politik, meskipun secara kasatmata tidak muncul di muka publik. Mundurnya Wakil Bupati Garut Dicky Chandra dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto adalah potret melemahnya tingkat konsolidasi pemimpin politik di pemerintahan daerah. Kasus ini diduga kuat akibat tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Hasil riset Arif Afandi yang juga mantan Wakil Wali Kota Surabaya ini menyebutkan, tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah akibat gaya kepemimpinan kepala daerah yang memusat kepada diri kepala daerah sehingga relasi dengan wakil kepala daerah cenderung hegemonik sekaligus subordinatif (Afandi, 2010).

    Di mata publik, kasus ini tidak ubahnya persoalan kepentingan politik semata. Tak heran jika kemudian sikap publik cenderung tidak mempermasalahkan seorang kepala daerah mundur di tengah periode jabatannya.

    Hal ini tidak lepas dari penilaian publik bahwa pimpinan pemerintahan daerah dari awal sudah tidak lepas dari ”kepentingan politik” alias tidak benar-benar solid. Hal ini juga tecermin dari hasil kebijakan publik yang ditelurkan. Lebih dari separuh responden menyebutkan, selama ini kebijakan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, cenderung lebih mengutamakan kepentingan politik mereka di tengah berbagai program pembangunan yang digalakkan.

    Diakui atau tidak, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di daerah adalah sebuah apresiasi yang semestinya mampu menjadi investasi bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini penting. Sebab, di tengah apresiasi ini, publik sebenarnya dihadapkan pada kegamangan, khususnya saat melihat kondisi umum penegakan hukum dan pertentangan elite di negeri ini.

    Kondisi ini menghadapkan publik pada situasi yang dilematis. Di satu sisi relatif bisa merasakan upaya perbaikan dari pemerintah daerah, terutama untuk pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Namun, di sisi yang lain, publik dihadapkan pada kegamangan situasi politik nasional yang belum menunjukkan arah positif. Padahal, kegamangan situasi nasional pasti berimbas pada situasi politik dan sosial di daerahnya. Apresiasi yang ada pun tertatih di tengah kegamangan.(LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

  • Jangan Panik Prahara Baru di Aceh

    Sudah hampir tujuh tahun rakyat Aceh, di kabupaten mana pun mereka tinggal di Provinsi Aceh, menikmati suasana damai.

    Jalan-jalan di Banda Aceh, Lhokseumawe atau Meulaboh yang biasanya mencekam pada sore dan malam hari, sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), suasananya sungguh berubah total menjadi ramai.

    Geliat ekonomi rakyat Aceh pun benar-benar terasa pada siang dan malam hari. Orang tidak lagi takut untuk duduk-duduk di kedai kopi atau menikmati ikan bakar di rumah-rumah makan di pinggiran jalan.

    Jika di era DOM (Daerah Operasi Militer) antara 1988-1998, masa Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Pause) atau Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostility Agreement atau CoHA) suasana keamanan belum begitu kondusif, sejak MoU Helsinki keamanan insani di Aceh benar-benar terasa. Memang ada masa-masa di mana sisa-sisa konflik benar-benar masih terasa, yaitu saat-saat kampanye pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh pada akhir 2006.

    Kini, menjelang pemilukada kedua di Aceh pasca MoU Helsinki, suasana Aceh kembali tegang. Di beberapa daerah seperti di Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Besar, prahara seakan kembali menghadang di depan mata kita.

    Penembakan misterius kembali terjadi. Anehnya, sama persis ketika militer masih menjadi pengendali keamanan di Aceh di era Soeharto dan sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh pada 2003, target utama pembunuhan atau penembakan misterius tersebut adalah para petani di daerah-daerah transmigrasi dan para pekerja musiman yang datang dari tanah Jawa.

    Ini yang kemudian menimbulkan interpretasi, spekulasi atau pun persepsi bahwa para pelaku penembakan misterius tersebut kemungkinan besar adalah aktor-aktor tentara yang ingin memompa kemarahan orang Jawa di luar Aceh, menimbulkan konflik etnik atau mengacau Aceh menjelang Pemilukada yang akan berlangsung bulan depan. Jika bukan tentara, aktor yang mungkin saja melakukan itu adalah polisi atau mantan kombatan GAM.

    Intinya, persepsi yang bisa saja salah ini ingin mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang memang hobby-nya ingin merusak suasana damai di Aceh, karena hanya dengan demikian mereka bisa menikmati permainan dan mendapatkan keuntungan material dari prahara yang terjadi di Tanah Rencong.

    Benarkah orang Aceh sangat anti orang Jawa seperti yang ingin dikesankan oleh para aktor pembunuh misterius itu? Secara tegas penulis berani mengatakan bahwa jawabannya adalah tidak!

    Benar bahwa para mantan politisi atau kombatan GAM di masa lalu sering menggunakan kata “pemerintah di tanah Jawa” atau “Tentara Jawa” untuk menyebut pemerintah Indonesia, ABRI atau TNI. Tapi, secara umum tidak ada sikap antipati orang Aceh terhadap orang Jawa.

    Buktinya, saat Aceh Recovery Forum (ARF) masih sering mengadakan pertemuan di Medan atau Jakarta pascatsunami 26 Desember 2004, penulis yang adalah orang Indonesia keturunan Jawa selalu diminta memimpin sidang-sidang yang terkait dengan bidang politik.

    Alasan teman-teman Aceh, kalau orang Aceh yang mimpin nanti sidangnya bertele-tele karena asas egalitarian amat kuat dan mereka akan berdebat sepanjang hari. Kalau penulis yang memimpin, perdebatan tidak akan sekeras bila orang Aceh yang memimpin sidang.

    Lihat juga pada pemilu legislatif di awal reformasi, Amien Rais yang orang Jawa tulen dan menggunakan bendera Partai Amanat Nasional (PAN) dapat terpilih dengan suara yang meyakinkan di Aceh. Entah itu karena Amien bersama Gus Dur pernah membuka selubung papan yang bertuliskan “Referendum” di Aceh atau karena faktor ia adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah, yang jelas dia terpilih mewakili Aceh.

    Contoh lain, Kuntoro Mangkusubroto adalah orang Jawa tulen yang juga dipilih untuk menjadi Ketua Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh pascatsunami.

    Adalah kenyataan pula bahwa Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan suara 94% di Aceh pada Pemilu Presiden 2009, walau ada pula yang mempertanyakan hasil pemilu presiden tersebut hasil sebuah kejujuran atau kecurangan politik.

    Aceh belakangan ini memang menjadi berita utama di media massa di tanah air. Ada yang mempersoalkan apakah adil jika para pengagum budaya punk rock harus direndam di kolam untuk mandi pagi, ditelanjangi separuh badan, disuruh menyanyikan lagu-lagu nasional yang heroik dan dianggap melanggar syariat Islam?

    Tidakkah kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan toleran terhadap saudara sebangsa yang memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda, seperti para punk rockers di Aceh itu?

    Kita tidak tahu pasti apa semua kegalauan di tanah Aceh itu terkait dengan konflik di antara para elite politik menjelang pemilukada di Aceh pada tingkatan provinsi, kabupaten dan kota?

    Siapa pun pelakunya, mereka harus sadar bahwa bila Aceh membara, rakyat Aceh yang menderita. Sebagai sesama anak bangsa pemilik sah negeri ini, kita tentunya tidak ingin melihat terjadinya Prahara Baru di Tanah Rencong!!!(inc)
    Oleh Ikrar Nusa Bhakti

    Source : Harian Aceh

  • Ketua KIP: Kami Siap Mengundurkan Diri


    Banda Aceh | Harian Aceh – Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan para Komisioner KIP siap mundur bila Pemilukada Aceh ditunda. Sebab, penundaan Pemilukada akan menyulitkan pihaknya.

    Hal ini disampaikan Salam Poroh di depan Peserta Pelatihan Penyusunan Rencanan Strategis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilihan KIP se-kabupaten/kota di Hotel Naggroe, Banda Aceh, Sabtu (7/1) pagi. Kepada wartawan, usai acara itu, Salam Poroh menjelaskan, bila penundaan kembali terjadi, tentu akan sangat merepotkan KIP Aceh. “Saya sedih, sudah sejauh ini masih ada pikiran-pikiran untuk melakukan penundaan,” katanya.

    Soal pembukaan kembali pendaftaran peserta, lanjut Salam, asal dasar hukumnya kuat, KIP siap melaksanakannya. Tapi bila sebaliknya, kata dia, tak akan dijalankan. “Sejauh ini, belum ada arahan dari KPU soal ini,” katanya. “Bila KPU nanti akhirnya memutuskan menunda pemilukada, kemungkinan saya mundur.”

    Menurut Salam, sampai sejauh ini, baru Akmal Abzal, salah satu komisioner KIP Aceh yang memiliki komitmen sama dengan dirinya. “Yang sudah saya dengar (juga ingin mundur) Pak Amal,” kata Salam.

    Soal usulan Partai Aceh untuk mendiskualifikasi Irwandi Yusuf dari calon Gubernur Aceh, Salam menjawab, “Itu harus hati-hati, apakah betul yang bersangkutan itu memang kader parpol tersebut. Jangan sembarang dituduh anggota partai, nanti bisa berbalik tuduhannya.”

    Sementara itu, ditanya soal komitmen pengunduran dirinya bila pemilukada ditunda, Akmal Abzal cepat mengelak. “Saya tidak ada mengatakan itu,” katanya pada wartawan.

    Menurut Akmal, dia hanya merasa perlu mempertimbangkan untuk mundur atau tetap bertahan sebagai komisioner KIP bila tahapan pemilukada dijalankan tidak berlandaskan hukum yang berlaku. “Jangan sampai kita kerja dengan hukum yang tak pasti, karena sejarah akan mencatat bahwa kita gagal menjalankan sebuah produk hukum,” jelasnya.

    “Jadi, bila memang nanti ditunda dengan kekuatan hukum yang kuat, why not (mengapa tidak)?” lanjutnya. Proses hukum itu, kata dia, harus pasti karena azas penyelenggaraan pemilukada adalah kepastian hukum. “Kalau kepastian hukum itu sudah tak jelas, maka itu patut dipertimbangkan apakah bertahan atau mundur,” katanya.

    Sementara itu, Roby Syahputra, Komisioner KIP Aceh yang membidangi logistik yang ditanyai wartawan soal rencana pengunduran diri dari komisioner KIP Aceh bila pemilukada ditunda, mengatakan hal itu masih pendapat pribadi Ketua KIP Aceh Salam Poroh. “Itu pendapat ketua. Kami belum pernah membawa soal sikap ini dalam rapat,” katanya.

    Menurut Roby, hal tersebut sah-sah saja sebagai sikap pribadi dari masing-masing komisioner KIP Aceh. “Silakan saja, itu hak masing-masing. Tapi tentu ada mekanismenya,” katanya.(dad)

    Source : Harian Aceh

  • Teuku Kemal Fasya: Opsi Tunda Pemilukada Lebih Baik

    Banda Aceh | Harian Aceh — Antropolog Aceh Teuku Kemal Fasya mengatakan yang terpenting dalam konteks saat ini adalah menjamin perdamaian, baru kemudian memikirkan kembali tentang Pemilukada.

    “Menurut saya begitu,” kata Kemal yang dimintai tanggapannya, Sabtu (7/1). Krisis Pemilukada, kata Kemal, sudah diboncengi oleh aksi-aksi teror. “Ini bukan kasus kriminal, ini kasus teror dan sudah terbangun kultur ketakutan di tingkat masyarakat,” katanya.

    Menurut Kemal, situasi kriminal saat ini bukanlah suatu yang normal terjadi. Sebab, kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. “Dimana tak ada terjadi perampokan, kemudian tak ada hubungan antara korban dan pelaku dan mengapa targetnya adalah kelompok minoritas,” katanya.

    Itulah sebabnya, lanjut Kemal, rentetan kasus kriminal tersebut tak bisa dengan mudah dianggap kriminal biasa. “Dari fakta-fakta itu, kita sudah bisa menyimpulkan, kasus ini tidak alamiah,” katanya. Namun begitu, lanjutnya, terlalu dini bila mengambil kesimpulan bahwa kelompok elit yang bertikai di Pemilukada saat ini bagian dari yang bermain di lapangan.

    Sebetulnya, kata Kemal, salah satu aspek yang dapat membuat Pemilukada berjalan damai adalah bila kondisi keamanan terjamin. Tapi saat ini, kata Kemal, secara the facto kondisi keamanan tak bisa dijamin, terutama oleh pemangku di bidang keamanan. “Jadi, ada faktor yang sudah hilang dari proses menuju Pemilukada damai. Yang paling penting dalam konteks saat ini adalah jamin dulu perdamaian, baru kemudian dipikirkan lagi tentang Pemilukada,” kata Kemal.

    Menurut Kemal, opsi tunda Pemilukada menjadi pilihan yang lebih baik dibanding bila dipercepat tapi eskalasi kekerasan semakin inten. “Kemudian, siapa dibalik kasus-kasus teror ini harus benar-benar terungkap. Bukan hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga harus diketahui siap mastermain-nya, dan siapa yang membiayai?” tuturnya.

    Dikatakannya, ada beberapa variabel dari peristiwa-peristiwa penembakan yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Ada kasus motif ekonomi yakni Zaratex, ada motif yang jelas politik seperti penggranatan kantor timses Irwandi, ada kasus yang betul-betul dibuat sangat kabur, tetapi pesannya menjadi politik. “Jadi, kasus-kasus tersebut tak bisa digeneralisir,” katanya.

    Kasus penembakan Zaratex di Aceh Utara, misalnya. Menurut Kemal, kasus ini sudah sangat jelas kriminal di mana pelaku menembak untuk menakut-nakuti surveyor demi keuntungan ekonomi dan tembakan mereka, tidak membunuh. “Tapi desain pembunuhan beberapa kasus lain, sudah kelihatan berpesan politik. Yang penting, ungkap konspirasi kotor yang sudah membuat situasi Aceh ini jadi tidak aman,” katanya.(dad)

    Source : Harian Aceh

  • Lagi, Tower PLN Digergaji OTK

    SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Aksi pemotongan tower PLN kembali terjadi, Sabtu malam tadi tower PLN Nomor 354 di Desa Matang Sijuk Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara,  roboh akibat digergaji orang tak dikenal (OTK). Robohnya tower tersebut mengakibatkan padamnya aliran listrik di sebagian wilayah Aceh pada  Sabtu malam (7/1/2012).

    Manajer PLN Area Lhokseumawe, Ir Defiar Anis kepada Serambinews.com, Minggu (8/1/2012) mengatakan, dari dua line jaringan pada tower tersebut, hanya satu yang jatuh ke tanah, sedangkan satu line tergantung di atas.

    “Jadi sementara ini, hanya line di atas yang digunakan. Sedangkan untuk perbaikan, kita sedang pesan tower ermegency dari Medan. Mungkin waktu perbaikan butuh dua tiga hari,” katanya

    Sebelumnya, pemotongan tower PLN juga terjadi, Kamis (5/1/2012) lalu pada Dua tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh yang berada di Gampong Lueng Sagoe dan Blang Tidiek, Kemukiman Bereue’eh, Kecamatan Mutiara, Pidie, dipotong orang tak dikenal pada keempat kaki sikunya. (bah)

    Source : Serambi Indonesia

  • Ada Skenario Untuk Mendegradasi Citra Anas

    VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014 yang mendapat citra negatif terbesar di antara delapan tokoh nasional lainnya, yaitu Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surya Paloh. Anas mendapatkan perolehan angka mendekati empat persen.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika tak mempersoalkannya. Justru ia optimis, tahun ini merupakan masa gemilang bagi Anas Urbaningrum.

    Namun, menurutnya, citra negatif yang melekat pada Anas tak lepas dari peran media massa.

    “Soal persepsi negatif, itu kami sudah tahu melalui pemberitaan media. Hampir semua pemberitaan korupsi diarahkan agar terkait dengan Anas Urbaningrum. Ini skenario untuk mendegradasi Anas Urbaningrum,” kata Pasek kepada VIVAnews.com, Minggu, 8 Januari 2012.

    Soal kegemilangan Anas di tahun ini, sambung Pasek, lantaran dari beberapa pemberitaan tendensius yang mengarahkan Anas terlibat dalam praktik korupsi, terbukti sama sekali tidak benar.

    “Kasus Wisma Atlit saja contohnya. Itu kan tidak bisa dibuktikan soal keterlibatan Anas. Anas katanya disebut sebagai ‘Ketua Besar’, tapi pada akhirnya terbukti bukan beliau,” kata Pasek.

    Pasek optimis jika Anas Urbaningrum dijadikan sasaran tembak oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan. Tak hanya menjatuhkan Anas secara pribadi, serangan itu disebut Pasek juga untuk Partai Demokrat.

    “Anas sedang dirusak daya integritasnya. Untuk kasus Hambalang, silakan buka seluasnya. Pasti tak terkait dengan Anas. Anas sedang dianiaya. Banyak media yang memiliki tendensi, meski tak semuanya,” ujar Pasek. Laporan: Bobby Andalan | Bali

    Source :  Vivanews.com

  • Prabowo Tegaskan Maju Jadi Capres 2014

    VIVAnews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap maju dalam bursa calon presiden 2014. Prabowo siap bersanding dengan calon Wakil Presiden hasil koalisi.

    “Gerindra membangun komunikasi politik dengan semua partai, baik PDI Perjuangan maupun partai besar lainnya,” kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT.

    Menurut Prabowo, pintu koalisi terbuka lebar bagi partai manapun. Asalkan memiliki visi, misi dan perjuangan yang sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat.

    “Saat ini ekonomi Indonesia mulai membaik. Saya kira hal yang baik untuk rakyat mesti dipertahankan. Namun yang paling utama adalah mengembalikan kedaulatan pada rakyat termasuk kedaulatan ekonomi kerakyatan dan bukan ekonomi kapitalisme atau ekonomi neolib,” tegas Prabowo.

    Prabowo menilai, pemerintah ke depan perlu mencermati kembali kebijakan yang cenderung merugikan rakyat, khususnya petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, ekonomi rakyat terus terpuruk.

    “Bangsa ini kaya raya, tetapi ekonomi rakyatnya terpuruk karena kebijakan mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Sehingga mematikan daya saing masyarakat Indonesia,” ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

    Dukung

    Kader dan simpatisan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada pemilu mendatang. Deklarasi dibacakan pewakilan masyarakat NTT  saat pelantikan pengurus DPD Gerindra NTT di Kupang.

    Isi deklarasi antara lain: “Kami keluarga besar gerinra NTT dengan ini menyatakan mendukung Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019.”

    Menurut Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foennay, deklarasi ini merupakan bagian dari tekat untuk memanangkan Prabowo pada pemilu presiden. Prabowo dinilai figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

    “Konsep pembangunanya jelas, yakni mengedepankan eknomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia,” kata Esthon yang kini menjadi Wakil Gubernur NTT.

    Menurut Esthon, dukungan terhadap Prabowo berasal dari 21 kabupaten dan kota di NTT. “Deklarasi ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat NTT dan tidak ada unsur rekayasa,” ujar dia. Laporan: Jemris Fointuna, Kupang

    Source : Vivanews.com

  • KIP Aceh Tetapkan Pemilih Tetap 3.227.586

    Banda Aceh-Setelah melalui perdebatan yang panjang melalui rapat pleno, akhirnya Sabtu (7/1), KIP Aceh berhasil menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilukada 2012.  Dari hasil rapat tersebut, KIP Aceh memutuskan,  jumlah DPT Aceh mencapai 3.227.586 pemilih, terdiri dari 1.591.712 laki-laki dan 1.635.874 perempuan. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 9.768.

    Tapi DPT tersebut tetap saja masih menuai persoalan, sebab masih ada masalah soal status pemilih yang ada di perbatasan wilayah Bener Meriah dan Aceh Timur.  Setidaknya ada dua desa di wilayah itu yang sampai sekarang statusnya masih menjadi perdebatan dengan jumlah penduduk di desa itu sekitar 750 orang.

    Pemerintah Aceh Timur menganggap desa itu masuk dalam wilayah mereka, sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga mengklaim yang sama. Makanya,  baik KIP Bener Meriah maupun KIP Aceh Timur sama-sama memasukkan pemilih di desa itu ke dalam DPT mereka.  Masalah ini sempat memunculkan perdebatan panjang, karena cukup menyulitkan KIP Aceh dalam penyusunan DPT Provinsi.

    Tapi akhirnya disepakati untuk tetap memasukkan data dua KIP itu dalam rekapitulasi, dengan catatan, KIP Aceh akan kembali memverifikasi nama-nama pemilih yang tercantum di dua KIP tersebut. Jika nantinya ada nama pemilih yang sama-sama terdaftar dalam DPT kedua wilayah tersebut, maka salah satunya akan dihapus.

    “Jika itu terjadi, maka DPT yang kami umumkan ini kemungkinan berkurang,” kata Akmal Abzal, Ketua Kelompok Kerja Panitia Pendaftaran Pemilih. Seberapa besar pengurangan itu, Akmal belum bisa memastikan.  “Pokonya dalam seminggu ini permasalahan pemilih di perbatasan Bener Meriah dan Aceh Timur akan kita selesaikan,” katanya.

    Bagi KIP Aceh, perselihan itu sebenarnya hanya mengganggu pada data jumlah pemilih. Jika data ini bisa divalidasi, maka tidak ada masalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang menjadi persoalan adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kedua wilayah itu, karena belum jelas kepala daerah mana yang akan mereka pilih.

    Untuk menyelesaikan masalah ini, KIP Aceh berjanji akan melakukan pertemuan khusus guna memediasi perselisihan ini. “Kita targetkan dalam seminggu ini perselisihan pemilih di perbatasan ini tuntas sehingga tidak ada masalah dalam pemilukada Bupati di wilayah itu,” kata Akmal dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center KIP Aceh.

    Rapat pleno membahas DPT yang berlangsung di Aula KIP Aceh itu, hadir pula tim Panitia Pengawas Pemilu Aceh yang diwakili  Sekretaris Panwaslu Yusriadi, serta perwakilan tim sukses dari empat kandidat  Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Source : Acehcorner.com

  • Jadi Capres, Ingat Tiga Jurus Pemasaran Ini

    VIVAnews – Direktur Riset Developing Countries Studies Center (DCSC) Abdul Hakim mengatakan tokoh nasional atau politikus yang berminat maju sebaga

  • Payung Hukum untuk Partai Aceh

    Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum masih mencari peluang dan payung hukum untuk mengakomodasi permintaan Partai Aceh yang minta diberi kesempatan mendaftarkan calon kepala daerahnya. Sebagai pelaksana pilkada, KPU tidak bisa menggunakan diskresi dalam kasus ini karena akan mengubah aturan yang ada.

    ”Kami masih mencari payung hukum, apakah diperlukan peraturan pengganti undang-undang atau peraturan Mendagri,” kata anggota KPU, Saut Sirait, seusai rapat pleno KPU untuk membahas permintaan Partai Aceh, Jumat (6/1), di Jakarta.

    Apabila membuka kembali masa pendaftaran calon kepala daerah yang sudah berlalu, maka akan berimplikasi pada teknis tahapan pilkada, salah satunya adalah tender dan pengadaan surat suara. Proses lelang memerlukan waktu paling tidak 17 hari. Perlu juga diperhitungkan masa kampanye dan masa tenang.

    Kendati memikirkan peluang akomodasi pendaftaran calon kepala daerah dari Partai Aceh, Saut ataupun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara terpisah menegaskan, jadwal Pilkada Aceh tidak akan ditunda lagi. ”Kalau masih tidak bersedia, mau apa lagi, itu kesepakatannya dua hari lalu. Pilkada akan jalan, dengan atau tanpa (calon dari Partai Aceh),” kata Saut.

    Gamawan mengatakan, kalaupun pilkada harus diundur, ini harus diputuskan berdasarkan analisis daerah yang ditentukan forum komunikasi pimpinan daerah bersama KIP. Mengenai usul DPR Aceh untuk memberi kesempatan Partai Aceh mendaftarkan calonnya, hasilnya akan diketahui minggu depan.(ina)

    Source : Kompas.com