Calon dalam pilkada dengan lembaga survei atau konsultan politik biasanya melakukan tawar-menawar sendiri, tidak melalui partai politik.
Menurut keterangan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, partainya melakukan kontrak dengan PT Data LSI untuk survei khusus daerah pemilihan di Jawa. Setiap daerah pemilihan (dapil) di Jawa disurvei dengan detail. Namun, hasilnya dipergunakan untuk kepentingan data internal dan tidak dipublikasikan. ”Tiap dapil biayanya sebesar Rp 70 juta,” paparnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta, yang pernah mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur di Bali juga menyampaikan besaran tidak jauh berbeda.
”Untuk tingkat provinsi, normalnya lembaga survei tingkat nasional itu Rp 300 juta untuk sekali survei. Tapi, saat itu, saya hanya gunakan yang Rp 100 juta. Itu pun harga persaudaraan luar biasa, harga idealisme,” ujarnya.
Jangan rusak survei
Melihat semakin maraknya lembaga survei, Anas mengusulkan dibentuk asosiasi lembaga survei dan dibentuk suatu dewan etik.
”Survei adalah pekerjaan yang serius, jangan sampai dirusak sendiri oleh lembaga survei karena dipesan jadi tukang sulap. Lembaga survei harus mampu menolak peran sebagai tukang sulap dan tukang pupur,” paparnya.
Apabila lembaga survei menyulap data atas pesanan untuk menyenang-nyenangkan, tidak saja menipu klien, tetapi juga merugikan hak publik terhadap informasi yang akurat.
Dewan etik ini nantinya berkewajiban secara berkala melakukan audit metodologi dan diumumkan ke publik sehingga tidak ada pemelintiran metodologi untuk tujuan pesanan.
Wayan Sudirta juga mengusulkan dirumuskannya kode etik lembaga survei. Namun, dia juga menegaskan bahwa lembaga survei tetap harus diberi ruang yang luas.
Pengalamannya selama ini, banyak juga lembaga survei justru dapat membantu memberikan informasi secara profesional sehingga dapat mencegah calon terjeblos lebih dalam proses pilkada atau pemilu.
Apabila klien ragu dengan hasil satu lembaga survei, bisa menggunakan jasa lembaga lain sebagai pembanding. ”Dokter saja kan perlu second opinion,” ucapnya.
Jangan takut
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir meminta calon anggota legislatif PAN tidak takut dan khawatir terhadap hasil polling partai yang dilakukan berbagai lembaga survei. Pasalnya, survei itu menggunakan sistem yang tidak pas karena hanya melihat partai tanpa melihat dinamika yang terjadi di setiap daerah pemilihan.
”Survei itu akan lebih mendekati hasilnya, jika yang di-polling persaingan antarcaleg di setiap dapil, dan bukan partai secara umum,” ujar Soetrisno di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (16/1).
Menurut Soetrisno, sekarang pemilih lebih melihat orangnya ketimbang partai. Artinya, yang dipertandingkan adalah kualifikasi person yang dipersiapkan satu partai, dengan caleg partai lain.
”Karena itu, jangan pernah bimbang dan putus asa karena polling. Apalagi kita tahu, polling itu ada yang dibayar. Karena, saya pernah ditawari juga. Jadi hasilnya sesuai dengan siapa yang pesan,” ujarnya.
Menurut Soetrisno, konsultan politik hanya sebagai peringatan awal. Tetapi, mereka tidak tahu lebih banyak daripada kader partai.
”Saya lebih banyak tahu tentang partai saya, dan saya lebih pintar tentang partai saya. Saya pernah dikecewakan dengan konsultan politik,” ujarnya.
Fungsionaris PAN, Nasrulah, mengatakan, solusi terbaik bagi kader PAN adalah bekerja langsung bersama masyarakat. Tanpa pendekatan langsung dengan masyarakat, tidak mungkin caleg PAN bisa mendapat simpati.
”Pendekatan ke masyarakat, tidak lagi bisa dilakukan dengan cara lama. Masyarakat sudah pintar dan bisa memilih, mana orang yang peduli dengan mereka, mana yang tidak,” ujarnya.
Menurut Nasrullah, masyarakat membutuhkan orang yang mau bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Mereka sudah terlalu bosan dengan pemimpin yang hanya bicara janji, tetapi tidak pernah ada wujud nyatanya. (MAM/SUT)
Source : kompas.com
