Jakarta, Kompas – Perilaku politik masyarakat dan juga para politisi atau tokoh partai politik saat ini banyak yang rusak. Konflik antarpandangan atau partai politik sering berlanjut ke persoalan dan hubungan antarpersonal atau pribadi politisi bersangkutan.
Hal itu disampaikan sejarawan Anhar Gonggong, Rabu (10/12), seusai menjadi pembahas dalam peluncuran dan diskusi buku Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar karya aktivis Gerakan Jalan Lurus, Sulastomo, di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Kondisi macam itu, menurut Anhar, tidak terjadi pada masa lalu, antarpara tokoh yang berbeda atau bahkan berseberangan pandangan serta aliran politiknya. Dia mencontohkan perdebatan fenomenal antara IJ Kasimo dan Moh Natsir dalam sidang Konstituante.
”Saat rapat Konstituante, keduanya berdebat keras habis-habisan soal dasar negara. Yang satu bilang Pancasila, sementara yang satu lagi berkeras Islam harus jadi dasar negara. Tetapi, selepas sidang, mereka berdua masuk warung dan makan sambil minum kopi sama-sama,” ujar Anhar.
Hal seperti itu menunjukkan ada kematangan dan kedewasaan seseorang dalam berpolitik. Semakin dewasa seseorang, persoalan atau perbedaan pandangan politik tidak akan sampai berpengaruh sedikit pun pada masalah personal.
”Ketika seseorang hanya menjadi politikus kelas bawah, emosinya akan tetap selalu terkait dengan tingkah laku politiknya. Sampai kini kualitas politikus kita masih rendah. Salah satu penyebabnya perekrutan dalam parpol sendiri,” ujar Anhar.
Anhar mengaku prihatin perilaku warisan Orde Baru yang tidak menerima perbedaan masih terjadi sampai sekarang.
Turut hadir dalam acara itu sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad, Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah KH Chalid Mawardi, Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kiki Syahnakri, serta peneliti senior dan Ketua Pembina Yayasan CSIS Harry Tjan Silalahi.
Dalam kesempatan yang sama Sulastomo mengaku pesimistis pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009 bakal menghasilkan perubahan signifikan. Apalagi jika melihat aturan perundang-undangan terkait kedua isu itu tidak mendukung perubahan.
”Kalau di AS kan mekanisme serta aturannya jelas dan semua bisa diawasi secara terbuka. Bahkan, soal kondisi kesehatan dan rekam jejak si calon dapat diakses dan diketahui siapa pun secara terbuka. Pokoknya semua serba transparan, bahkan sampai masalah-masalah yang sifatnya pribadi,” ujar Sulastomo.
Kejelasan seperti itu, menurut dia, harus ada sehingga masyarakat tahu akan memilih orang atau partai politik seperti apa dan apa saja program yang mereka usung. (DWA)
Source : kompas.com
Leave a Reply