siwah.com

Tag: demokrat

  • Konflik Internal Penentu Anas Layak Nyapres 2014

    Anas Urbaningrum

    INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum masuk kriteria calon presiden (capres) 2014 karena dianggap belum menunjukkan kemampuan. Namun, beberapa kasus internal yang tengah dialami PD saat ini bisa menjadi penentu Anas sudah layak dicalonkan atau sebaliknya.

    “Permasalahan internal yang terjadi saat ini merupakan tantangan terbesar bagi Anas, lewat kasus-kasus yang terjadi sekarang justru bisa dipakai untuk membuktikan bahwa dia layak dijagokan menjadi calon presiden oleh partai Demokrat untuk 2014 mendatang,” ujar Pengamat Politik dari Evolution, Andi Syafarini ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (4/6/2011).

    Lalu bagimana caranya, kata Andi, tentu saja Anas harus bisa menyelesaikan segera permasalahan internal Partai Demokrat dengan baik yang tetap menguntungkan dan menjaga citra baik partai Demokrat dan tidak menimbulkan kepercayaan publik terhadap PD menurun apalagi menghilang.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok mulai membocorkan kepada media siapa-siapa calon presiden yang dilirik Demokrat pada Pemilu 2014. Dua nama tokoh dari eksternal partai seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD disebut-sebut Mubarok sebagai orang yang layak dijagokan.

    Sebaliknya, nama Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum masuk kriteria calon presiden (capres) karena PD belum melihat ada prestasi yang ditunjukkan oleh Anas yang bisa menjadi penilaian bahwa Anas layak dijagokan.

    Melihat itu, Andi berpendapat, seharusnya anggapan itu bisa digunakan sebagai cambuk penyemangat untuk Anas dan membuktikan bahwa dirinya bisa diperhitungkan. Salah satunya yaitu dirinya harus berhasil menyelesaikan permasalahan internal partai yang sekarang terjadi dengan sangat baik.

    “Kalau dia menyelesaikan konflik internal partai dengan smooth landing, ini bisa memberikan kepercayaan diri dari para politisi senior di PD terhadap kepemimpinan Anas. Bagaimana pemimpin yang relatif muda menahkodai partai besar yang penuh kaum elit di panggung politik dan membuat para elit itu merasa betah dibawah kepemimpinan Anas,” tandasnya.

    Namun sebaliknya, bila kasus seperti Nazaruddin ataupun isu Mr A tidak bisa diselesaikan dengan baik, ini akan selalu menjadi kerikil-kerikil tajam sepanjang masa kepemimpinan Anas sebagai Ketua Umum. “Apalagi bila ini disandingkan dengan proses hukum dan terbukti (bersalah), maka ini bukan lagi kerikil tapi sudah menjadi tembok besar yang akan menjadi penghalang bagi Anas untuk memimpin partainya apalagi dijagokan memimpin Negara,” pungkas Andi.

    Source : inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pengamat: Isu Mr. A, Bukti Rapuhnya Demokrat

    VIVAnews – Isu ‘Mr. A’ yang dilontarkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan terus menuai kontroversi. Isu ini terutama mendapat reaksi keras dari para politisi Partai Golkar.

    Kebetulan, partai politik berlambang pohon beringin itu menyimpan banyak politisi senior yang memiliki nama depan berawalan A, mulai Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, hingga Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung.

    Ramadhan menyatakan ‘Mr. A’ yang merupakan salah satu politisi kawakan di kancah perpolitikan Tanah Air berupaya untuk mengobok-obok Partai Demokrat.

    Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan ‘Mr. A’ itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, mempunyai penilaian tersendiri terkait isu ‘Mr. A’ ini ke ranah publik, menyusul kehebohan yang melanda Partai Demokrat setelah mantan Bendahara Umumnya Muhammad Nazaruddin tersandung sejumlah kasus hukum.

    “Ada atau tidaknya ‘Mr. A’, yang jelas ucapan Ramadhan Pohan memperlihatkan kondisi internal Demokrat yang rapuh,” kata Boni kepada VIVAnews.com di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2011.

    Menurut dia, sebagai partai yang baru muncul setelah era reformasi 1998, Demokrat belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menanggulangi konflik internal partai. Begitu pula dalam konsolidasi dan manajemen kepartaian secara umum.

    Boni mengatakan, ada satu poin dalam konsep kepartaian yang tidak dimiliki oleh mayoritas kader Demokrat. “Poin itu krusial, yakni memiliki motivasi dan tujuan yang sama,” ujar Boni.

    Selain itu, antarkader Demokrat tidak saling mengenal secara dekat. Akibatnya, masing-masing individu dalam Demokrat memiliki orientasi politik yang berbeda. Hanya satu hal yang membuat mereka bersatu.

    “Mereka bersatu karena ada perekat tunggal yang menghipnotis mereka, yakni SBY. Keadaan seperti ini bertahan selama lebih dari lima tahun terakhir,” jelas Boni.

    Partai Demokrat pun, tuturnya, menjadi populer karena figur SBY. Masalah kemudian mulai muncul saat ini, menjelang Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, SBY tidak mungkin lagi menjadi presiden, sedangkan sebagai partai pemenang Pemilu 2009, Demokrat, ingin kembali melahirkan presiden baru.

    “Keadaan ini tidak mudah, dan memicu konflik internal yang berimbas pada faksionalisasi atau perpecahan semu,” kata Boni.

    Ia mengingatkan, Demokrat membutuhkan manajemen yang serius. “Bila ingin bertahan lama, Demokrat harus terus mengevaluasi dan konsolidasi, karena itu adalah pola kerja partai modern. Konsolidasi jangan hanya menjadi formalitas,” tegas Boni.

    “Kalau Demokrat masih terus seperti ini sampai Pemilu 2014, tanpa stabilitas dan kerja sama yang baik di internal partai, maka Demokrat bakal babak belur,” tandas Boni.

    Lantas, bagaimana dengan soal ‘Mr. A’? Boni menyarankan agar Demokrat tidak meributkan unsur-unsur dari luar partai yang hendak mengobrak-abrik Demokrat, karena partai ini memang sudah rapuh sejak awal.

    Sebelumnya, Ramadhan juga mengatakan dirinya tidak bermaksud menciptakan huru-hara politik dengan melemparkan isu ‘Mr. A’ ke publik. Ia hanya bermaksud menyindir orang yang bersangkutan. “Santai saja, jangan kayak kebakaran jenggot.  Sindiran yang saya lakukan masih dalam koridor tata krama dan etika,” kata dia. (art)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kematangan Kelola Konflik Dipertanyakan

    bendera demokrat

    JAKARTA–MICOM: Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menjelaskan, isu yang menghubungkan Mr A dengan elite politik tertentu adalah tanda bahwa Demokrat bukan partai yang matang dan dan tidak dewasa dalam mengelola konflik sendiri. Ketidakmampuan meredam konflik internal menyebabkan pola mencari kambing hitam menjadi solusi.

    “Kalau Ramadhan (Pohan) punya bukti dan tahu siapa itu Mr A, umumkan ke publik. Jangan jadikan itu teka-teki dan isu yang membingungkan rakyat,” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (4/6).

    Menurutnya, Mr A tersebut hanyalah upaya mengalihkan isu yang dilakukan oleh kader Demokrat. Partai penguasa itu ingin menutupi skandal internal partai yang sedang bergulir. Sebagai sebuah partai yang matang dan modern, seharusnya Demokrat bisa redam konflik internal dan tidak mengalihkan dengan isu lain.

    “Buat saya, Demokrat bukanlah sebuah partai yang sebenarnya. Kalau parpol itu matang, dia bisa selesaikan masalahnya dengan rapi,” terang Ikrar.

    Menurutnya, manuver Demokrat tersebut berbahaya terhadap eksistensi mereka di mata partai koalisi. Isu Mr A tersebut kini melebar hingga mengaitkan dengan sejumlah tokoh Golkar. Menurut Ikrar, sangat mungkin Golkar akan mengubah sikapnya dan keluar dari sekretariat gabungan (Sekgab) partai koalisi pemerintah. Sebab di Sekgab pun Golkar tidak pernah mendapat keuntungan lebih. “Masalah internal partai harus diurus sendiri dan jangan melibatkan partai lain seperti Golkar,” tegas Ikrar.

    Selain itu, lanjut Ikrar, Demokrat pada 2014 sudah tidak bertaring lagi. Bahkan dirinya memprediksikan, Demokrat tidak banyak lagi diminati publik. “Bagi saya di 2014, Demokrat finis. Dia hanya bergantung pada tokoh SBY. Kalau SBY hilang, Demokrat juga mati. Apalagi kalau internalnya pecah,” tandasnya. (*/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Survei LSI, Pemilih Demokrat Turun

    VIVAnews – Pemilihan Umum (Pemilu) masih 3 tahun lagi. Diperkirakan peta kekuatan partai politik akan berubah bila dibandingkan hasil pemilu 2009 lalu.

    Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang menyoroti topik “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik”.

    Dari hasil survei terbaru LSI, Partai Demokrat masih menjadi pemenang jika Pemilu digelar saat ini. Partai yang mengantar Susilo Bambang Yudhoyono ini memperoleh suara sebanyak 18,9 persen. Bila dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 2009 lalu, terjadi tren penurunan. Saat itu Demokrat mendapatkan 20,85 persen suara.

    Berada pada posisi kedua adalah partai yang berperan sebagai oposisi pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Banteng Moncong Putih ini memperoleh suara sebesar 16,7 persen.

    Sementara mitra koalisi Demokrat, Partai Golkar berada pada posisi ketiga dengan peroleh suara 12,5 persen.

    Berturut-turut 5 besar Parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam survei LSI ini adalah Demokrat 18,9 persen, PDIP 16,7 persen, Partai Golkar 12,5 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 4,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera 4,1 persen.

    Sementara untuk posisi keenam hingga sembilan sebagai Parpol peraih suara terbanyak jika Pemilu diadakan saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan  4 persen, Partai Gerindra 2,9 persen, Partai Amanat Rakyat  2,4 persen, dan Partai Hati Nurani Rakyat 0,9 persen.

    Namun jumlah suara para pemilih 9 Parpol besar ini masih jauh dibandingkan dengan suara para pemilih yang belum menentukan suara sebesar 29,6 persen.

    “Mungkin terlalu dini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada Pemilu 2014. Namun dalam tiga kali Pemilu kita melihat terjadi perubahan besar dalam peta kekuatan partai,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani dalam keterangan pers di kantor LSI, Jakarta, Minggu, 29 Mei 2011.

    Menurut Saiful, Partai Demokrat boleh saja menjadi pemenang dalam Pemilu “bayangan”yang digelar saat ini. Namun, LSI memberikan catatan bahwa jumlah suara yang diperoleh Parpol ini menurun dibandingkan posisi sebelumnya. Penurunan terutama berasal dari pemilih berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

    “Sentimen pemilih pada Demokrat sekarang di bawah hasil pemilu 2009, dan ini tidak pernah terjadi sejak pemilu 2004,” kata Saiful

    Selain berkurangnya suara dari pemilih berpendidikan tinggi, penurunan suara yang diperoleh Demokrat juga dikarenakan gonjang-ganjing isu suap pembangunan Wisma Atlit Sea Games XVI di Sumatera Selatan. Dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, dituding bakal menggembosi suara dari partai yang kini dipimpin Anas Urbaningrum ini.

    Dari hasil survei jumlah pemilih ini, LSI juga menemukan kesimpulan bahwa 4 dari 9 Parpol yang bersaing dan kini menguasai parlemen, mengalami pertumbuhan dinamis baik positif maupun negatif. Keempat Parpol ini adalah Demokrat, PDIP, PKS, dan Gerindra.

    Untuk urusan loyalitas, Parpol lain tampaknya harus belajar dari Partai Golkar yang memiliki pemilih cukup setia. Golkar memperoleh 77,5 persen suara dari pemilih yang mencoblos partai berlambang beringin ini pada Pemilu 2009 lalu.

    Posisi Partai Golkar masih kuat dibandingkan PDIP dengan pemilih loyal sebesar 75,4 persen, PPP 74,5 persen, dan PKB 63 persen.

    Hal berbeda justru terjadi pada partai penguasa pemerintah saat ini, Partai Demokrat. Pemilih yang kembali memilih Demokrat jika Pemilu diadakan saat ini ternyata hanya 54,5 persen. Dengan kata lain, setengah dari pemilih Demokrat akan membelot pada pilihan lain.

    Melihat temuan ini, Saiful menilai Parpol seperti Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra kurang stabil jika melihat pada sentimen pemilih dibandingkan tahun 2009. Artinya, Parpol ini belum mampu menarik pemilih dari parpol lain.

    “Instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih rasional dengan indikator pendidikan yang lebih baik,” kata Saiful.

    Melihat instabilitas pemilih ini, LSI menduga terdapat dua hal yang menyebabkan pemilik hak suara mengalihkan pilihannya. Pertama, ikatan psikologis partai lemah. Kedua, kepercayaan pada partai rendah.

    Dalam urusan kedekatan ini, LSI menemukan 78,8 persen dari 1.220 sampel ternyata tidak merasa dekat dengan partai tertentu. Hanya 20 persen saja yang betul-betul merasa dekat dengan partainya.

    Parpol yang menjadi pemenang untuk urusan kedekatan ini adalah PDI-P. Sebanyak 5,1 persen pemilih Parpol yang identik dengan figur Soekarno ini merasa lebih dekat dengan partainya. Unggul lebih besar dibandingkan Partai Golkar sebesar 3,7 persen dan Demokrat 3,5 persen.

    “Pemilih inti (paling loyal) di masing-masing Parpol tidak lebih dari 5 persen,” kata Saiful.

    Sebagai informasi, Survei LSI kali ini menggunakan populasi sebagai sampel sebanyak 1.220 orang dengan perkiraan margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pemilihan populasi ini berdasarkan pada ketentuan batas umur warga Indonesia yang memiliki hak suara. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara tatap muka dimana satu desa/kelurahan terdiri hanya dari 10 responden.

    LSI melangsungkan survei ini pada 10-25 Mei 2011 dengan dana berasal dari LSI dan Asia Barometer.
    Demokrat Berbenah

    Menanggapi hasil survei LSI ini, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga kepadaVIVAnews.com mengatakan, hasil survei ini tidak bisa menjadi pegangan permanen karena sifatnya yang terus fluktuatif. Apalagi, survei ini dilaksanakan secara berkala dan penilaian publik didasarkan pada bingkai sosial, ekonomi, dan politik yang sedang mengemuka.

    Kendati demikian, Kastorius menilai hasil survei LSI ini membuktikan Partai Demokrat masih menjadi pilihan masyarakat kendati tren jumlah pemilih yang menurun. “Ini bukan hal yang harus menakutkan atau mengkhawatirkan,” katanya.

    Partai Demokrat yakin penurunan jumlah pemilih lebih banyak terjadi pada pemilih mengambang (swing voter) dibandingkan pemilih loyalis. Kendati demikian, hal itu menjadi petunjuk bagi partai untuk lebih memperhatikan massa mengambang ini agar bisa dibujuk kembali.

    “Massa mengambang itu bisa beralih dan bisa juga kembali lagi, itu tergantung bagaimana Partai Demokrat merespon isu secara bijak dan pragmatis sehingga bisa mengeluarkan resep yang jitu,” katanya.

    Pimpinan pusat Partai Demokrat ini juga mengakui massa partainya kemungkinan kecewa dengan beragam isu yang muncul menerpa anggota partai. Isu-isu inilah yang kemudian menggiring massa mengambang untuk beralih pada Parpol lain.

    Partai Demokrat, ujar Kastorius, setidaknya memiliki dua tugas utama untuk mengembalikan massa mengambang ini ke pelukan partai. Dua hal yang harus diperbaiki itu adalah konsisten pada prinsip partai dan membuat program-program yang bisa meyakinkan kembali massa pemilih.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo kepada VIVAnews.com menilai masih terlalu dini untuk menyatakan hasil survei ini bisa menggambarkan kondisi perpolitikan pada tahun 2014. “Gerakan politik baru akan terlihat mulai akhir 2013,” kata dia.

    Namun, Ganjar menilai, hasil survei LSI ini menjadi sebuah sebuah peringatan kepada seluruh Parpol terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

    “Publik merespon perilaku partai-partai dan memberikan penilaian terhadapnya. Posisi dan sikap partai menjadi penilaian publik,” kata dia.

    Ditambahkannya, survei LSI juga bisa dijadikan sebagai peringatan bagi parpol untuk lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. “Kalau partai mencla-mencle, atau teguh dalam pendiriannya, atau selalu mengambil jalan tengah, akan dinilai dan mendapat dukungan publik,” ujar dia. (sj)

    Source : Vivanews.com

  • Survei LSI Nyatakan Pamor Partai Demokrat Disalip PDIP

    JAKARTA–MICOM: Pamor Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu merosot tajam, disalip PDIP sebagai partai oposisi.

    Perubahan suara yang fluktuatif terjadi, karena ikatan psikologis antara partai dan pemilih rendah. Partai-partai yang berkuasa di DPR sekarang, terancam tidak dipilih kembali pada Pemilu 2014 mendatang.

    Kesimpulan itu mengemuka dalam paparan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (29/5).

    “Walaupun Demokrat masih mendapat dukungan besar, tapi kecenderungan sentimen pemilih terhadapnya menurun. Persaingan paling terlihat hanyalah antara Demokrat dan PDIP,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani.

    Dalam survei yang dilakukan pada 10 Mei hingga 25 Mei tersebut menunjukkan, trend suara Partai Demokrat hanya 18,9%. Padahal, saat pemilu 2009 Demokrat meraup 20,85%.

    Partai Golkar juga bernasib sama, tren suaranya menurun dari 14,09% pada pemilu 2009, dalam survei LSI menjadi 12,5%. Sementara PDIP sebagai oposisi, suaranya melejit dari 14,45% menjadi 16,7%.

    “Namun demikian, Golkar tidak mampu menarik pemilih baru, karena secara keseluruhan Golkar tidak mengalami kemajuan. Angin segar berada di PDIP sebagai oposisi, karena lebih mampu menjaga pemilih lama dan mampu menarik pemilih baru,” jelasnya.

    Jumlah sampel dalam survei ini sekitar 1.220 orang yang dilakukan diseluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Syaiful menjelaskan lebih lanjut, pemilih partai sangat tidak stabil, karena ikatan dan tingkat kepercayaan kepada partai rendah. Hal ini terlihat, ketika responden ditanya apakah merasa dekat dengan partai tertentu.

    Sebanyak 78,8% menjawab tidak dekat, hanya 20% yang menyatakan dekat, sedangkan 1,2% mengaku tidak tahu.

    “Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih mengambang. Mungkin menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan, atau mungkin tidak akan memilih.”

    Dengan keadaan saat ini, sambung dia, partai-partai yang berkuasa di DPR sekarang terancam tidak dipilih kembali oleh sebagian pemilihnya.

    “Besarnya pemilih mengambang merupakan kesempatan untuk perubahan dan perbaikan politik, apakah lewat penguatan kinerja partai yang ada, maupun bagi lahirnya partai baru,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menilai, tidak adanya identitas dan ciri khas dari partai-partai ini, membuat mereka mengambil jalan pengkaderan instan.

    Mencari tokoh-tokoh populer ataupun para pengusaha untuk menarik simpati masyarakat.

    “Partai-partai akan berburu orang populer yang tidak dalam konteks politik, atau yang punya modal. Kalau partai sadar punya identitas, mereka tidak akan jorjoran kampanye.”

    Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, pelembagaan partai politik yang rendah, membuat keuangan partai tergantung cukong-cukong yang diangkat menjadi kader.

    “Selama ini kader menjadi mesin uang. Uangnya tidak jelas apakah dari persaingan sehat atau tidak,” tuturnya seraya menambahkan, sebaiknya didirikan Badan Usaha Milik Partai, agar keuangan parpol bisa diaudit PPATK. (OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Acakadut?

    Jika kita ingin menilai apakah partai politik itu sebenar-benarnya partai, lihatlah saat partai itu sedang menghadapi krisis internal.

    Jangan melihat saat pembentukan partai karena nuansa kebersamaan pasti masih kental terutama dari pernyataan-pernyataan para pendiri partai itu. Jangan mengamati saat partai berkongres atau bermuktamar karena nuansa kompetisi dan kebersamaan pasti juga menonjol. Jangan pula saat partai atau gabungan partai sedang mengusung calon presiden/wakil presiden karena yang akan tertangkap adalah gegap gempita para ”fans club” saat itu.

    Penilaian terbaik adalah saat ada krisis internal karena di situlah diuji apakah partai benar-benar solid, rapuh, atau bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART).

    Gonjang-ganjing politik di Partai Demokrat (PD)—akibat tuduhan korupsi pada Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin—menggambarkan betapa rapuhnya partai ini. Keputusan Dewan Kehormatan PD memberhentikan Muhammad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum diumumkan langsung oleh Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin tanpa melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dan rapat Pengurus Harian PD. Tidaklah mengherankan jika Nazaruddin merasa diperlakukan semena-mena.

    Laporan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara lisan pada November 2010 mengenai pemberian ”uang persahabatan” dari Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar sebesar 120.000 dollar Singapura pada September 2010 juga tidak cepat ditindaklanjuti SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD. Baru pada 20 Mei 2011 ada tindakan ketika isu suap di Kemenpora semakin merebak.

    Dengan kata lain, SBY tidak melakukan pembinaan internal kepada Nazaruddin dan memilih meletakkan kasus ”di bawah karpet” sampai ada isu lain menerpa.

    Kerapuhan tubuh PD juga tampak dari bagaimana kader-kader PD memberikan pernyataan yang saling menegasikan ihwal kasus Nazaruddin. Kita melihat ada orang- orang PD yang membela Nazaruddin, ada pula yang menginginkan Nazaruddin mendapat hukuman.

    Silang pendapat antara Kastorius Sinaga dan Ruhut Sitompul adalah contoh centang perenangnya partai ini. Pernyataan Angelina Sondakh yang merasa dikhianati teman-temannya di PD soal kasus korupsi di Kemenpora juga merupakan fakta ketidakberesan internal partai ini. Ini masih ditambah serangan balik Nazaruddin terhadap para petinggi PD.

    Penanganan buruk

    Drama politik ini menunjukkan betapa PD belum menjadi sebenar-benarnya partai kalau belum mau disebut partai acakadut! Meski mekanisme penanganan kasus dugaan korupsi ini telah ditempuh Dewan Kehormatan PD, proses sebelum dan pasca-pengumuman keputusan partai tidak mulus karena Nazaruddin tidak terima dan malah menyerang balik.

    Terlepas dari pernyataan para kader bahwa PD tetap solid, silang pendapat antarkader menunjukkan mekanisme konflik dalam PD tidak berjalan. PD perlu belajar dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, PDI-P, PPP, PAN, PKS, atau PBR dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menerpa kader-kadernya. Segalanya berlangsung tenang tanpa menimbulkan gejolak internal karena mekanismenya sesuai AD/ART partai dan Pasal 213 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Hak untuk berpendapat memang tidak haram. Namun, bila tiap pihak dengan kepentingan masing-masing bertikai lewat media massa, maka semua justru meluluhlantakkan PD sendiri. Para kader PD tidak bisa menyalahkan media massa seolah-olah mereka yang memperkeruh suasana internal PD karena sumber beritanya adalah para kader PD sendiri.

    Para kader PD juga tidak bisa menepuk dada bahwa PD adalah partai yang demokratis dan membiarkan proses hukum berjalan adil karena internal PD karut-marut.

    Imbas kompetisi lama?

    Konflik internal PD saat ini bisa jadi adalah imbas dari kompetisi saat pemilihan Ketua Umum PD lalu yang tampak jelas bahwa baik Dewan Pembina maupun Ketua Umum PD tidak memiliki wibawa politik untuk menenangkan anggotanya. Kader-kader PD seperti tidak punya arahan dalam menyikapi kasus dugaan korupsi ini dan malah bersilang pendapat di media massa seperti tidak memiliki kedewasaan dan wawasan politik.

    Ketua DPR dari Partai Demokrat Marzuki Alie yang mencemooh korban tsunami di Kepulauan Mentawai dengan kalimat, ”Jika tidak ingin terempas ombak, janganlah berumah di tepi pantai,” adalah cermin para kader PD sebagai ”Menepuk air didulang, tepercik muka sendiri!”

    Kita jadi ingin tahu, apakah terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD masih belum bisa diterima dengan lapang dada oleh Ketua Dewan Pembina PD atau dua kelompok lain yang berkompetisi.

    Anas memang kader baru di PD, seperti halnya Nazaruddin. Anas adalah mantan Ketua Umum HMI yang tentu memiliki kedekatan dengan mantan ketua umum atau aktivis Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) seperti Akbar Tanjung, Fuad Bawazir, Jusuf Kalla, atau bahkan Aburizal Bakrie.

    Kita tahu KAHMI amat kuat dan alumni HMI ada di mana-mana (omnipresent). Mungkin ini yang menyebabkan masih adanya gesekan politik antara Anas dan kader-kader muda PD lain yang sudah lebih awal berkiprah di PD atau bahkan dengan Ketua Dewan Kehormatan PD sendiri.    Pekerjaan rumah para kader PD memang berat: membangun PD menjadi sebenar-benarnya partai dan bukan sekadar ”fans club”-nya SBY!

    Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs-LIPI

    Source : Kompas.com

  • Ini Rumus Sederhana Konsep Koalisi Ala Demokrat

    TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sebenarnya tak sulit membangun koalisi yang sehat dan produktif ke depan khususnya dalam sekretariat gabungan (setgab). “Demokrat punya rumus sederhana tentang efektifitas koalisi yaitu konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh,” kata Anas kepada Tempo, akhir pekan lalu.Menurut Anas, jalan pikiran Demokrat mengenai konsep koalisi tak serumit yang dibayangkan. Jika masing-masing partai mengikuti kesepakatan bersama seperti yang disampaikannya itu, koalisi tak akan berjalan tanpa arah. “Kalau rumus itu dipegang, koalisi akan stabil, efektif dan produktif,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai tak ada masalah dalam hubungan partai-partai koalisi khususnya setgab. “Bagi kami nggak ada masalah, yang perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kinerja sekretariat gabungan,” kata Idrus.

    Sebelumnya, Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih melakukan pembenahan koalisi. Presiden, kata dia, masih mencari format terbaik untuk mensolidkan koalisi pendukung pemerintahan. “Masih dievaluasi penataan koalisi (oleh Presiden),” kata dia.

    Source : Tempo Interaktif

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Demokrat dan Politik SBY

    Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

    Sinyal terakhir Presiden SBY yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas, pekan lalu, mengisyaratkan hal itu. Presiden menegaskan, tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    Itu artinya, tidak ada perubahan formasi Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah seperti dikehendaki para petinggi PD. Kendati diwarnai riak-riak konflik akibat ”kenakalan” Golkar dan PKS, Presiden SBY memilih mempertahankan pasangan lama ketimbang mencari mitra politik baru yang ”kesetiaannya” belum teruji pula.

    Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) memperlihatkan, betapapun Presiden SBY hampir selalu diganggu oleh manuver Golkar dan PKS melalui hak interpelasi dan hak angket, hal itu tidak mengurangi komitmen dua parpol tersebut untuk mendukung SBY menyelesaikan masa baktinya.

    Menjelang Pemilu 2009, Golkar yang mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memang sempat ”patah arang” dengan PD dan SBY, tetapi kemudian bergabung kembali ke dalam koalisi parpol pendukung SBY. Di sisi lain, meski sempat kecewa karena kadernya belum dipercaya sebagai calon wakil presiden oleh SBY, relasi PKS-SBY kembali harmonis ketika PKS memperoleh empat kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

    Problem Demokrat

    Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemarahan para petinggi PD terkait ulah Golkar dan PKS yang mengambil sikap berlawanan dengan Setgab Koalisi dalam pengajuan hak angket pajak di DPR. Apalagi, ini merupakan perlawanan kedua Golkar dan PKS di DPR setelah angket skandal Bank Century pada awal 2010.

    Karena itu, wajar saja jika mereka meminta Presiden SBY mengeluarkan kedua parpol itu dari koalisi sekaligus mencopot para menteri dari Golkar dan PKS.

    Meski demikian, para petinggi PD yang marah, kecewa, dan geram itu melupakan tiga hal. Pertama, kontrak koalisi berlangsung antara pimpinan parpol dan SBY sebagai presiden terpilih Pemilu 2009. Dalam kaitan ini, meskipun PD merupakan basis politik SBY, ia berkedudukan setara dengan lima parpol lain yang akhirnya tergabung dalam Setgab Koalisi. Konsekuensi logisnya, SBY lebih ”berhak” menilai komitmen dan loyalitas parpol anggota koalisi daripada para petinggi PD lain.

    Kedua, sulit dimungkiri bahwa SBY yang meraih sekitar 60,8 persen suara dalam Pemilu Presiden 2009 memiliki legitimasi politik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PD yang hanya meraih sekitar 26,5 persen kursi DPR. Apalagi, faktor penting kemenangan PD dalam pemilu legislatif yang lalu lebih karena popularitas SBY sebagai figur sentral partai ini ketimbang, misalnya, kemampuan mesin partai dalam memobilisasi dukungan. Itu artinya, sikap politik petinggi PD belum tentu merupakan representasi sikap politik SBY. Sebaliknya, sikap politik SBY hampir pasti menjadi sikap politik PD.

    Ketiga, Presiden SBY sangat sadar akan posisinya sebagai figur sentral partai sekaligus pemimpin koalisi. Kesadaran itulah yang menjelaskan mengapa SBY harus tampak ”marah besar” terhadap mitra koalisi kendati itu tidak berarti SBY hendak memenuhi tuntutan politik para petinggi PD lain. Strategi ini diperlukan SBY agar tidak tampak didikte secara internal sekaligus untuk memberi ruang bagi dirinya untuk bernegosiasi kembali dengan parpol mitra koalisi secara eksternal.

    Politik SBY

    Bagi Presiden SBY, membangun kemitraan baru dengan parpol calon anggota koalisi yang baru tidaklah sesederhana yang dibayangkan para petinggi PD yang lain. Bisa saja SBY, baik secara langsung maupun melalui para utusannya, terus menjalin kontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo.

    Namun, belum tentu ada ”setrum politik” di balik komunikasi yang dikatakan sering terjalin tersebut. Tidak ada jaminan PDI-P dan Gerindra lebih setia dalam mengamankan SBY hingga Pemilu 2014.

    Penjajakan atas mitra baru koalisi tampaknya diperlukan SBY untuk menguji komitmen dan loyalitas mitra lama, Golkar dan PKS, apakah benar-benar hendak keluar dan meninggalkan koalisi atau ingin bertahan di dalamnya.

    Ketika para petinggi Golkar dan PKS secara publik menyatakan ingin bertahan dalam Setgab Koalisi, betapapun dilakukan penataan ulang atasnya, SBY tentu memilih untuk mempertahankan dua parpol ”nakal” tersebut ketimbang mencoba mitra baru, yang memerlukan negosiasi baru dan komitmen baru pula.

    Tampaknya cara berpikir seperti inilah yang tidak diperhitungkan para petinggi PD sehingga kini mereka bungkam seribu bahasa ketika Presiden SBY menegaskan tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Artinya, tidak ada perubahan formasi koalisi seperti diinginkan para ”dayang” SBY di internal PD.

    Jadi, problem terbesar PD saat ini adalah fakta bahwa parpol ini lebih merupakan personifikasi sosok SBY daripada persekutuan ide tentang perubahan bagi bangsa kita, seperti sering didengungkan selama ini. Para petinggi PD boleh saja marah, kecewa, dan geram atas perilaku Golkar dan PKS, tetapi dua parpol bandel ini tetap diperlukan SBY untuk mengamankan pemerintahannya hingga 2014.

    Semua ini tak hanya menggarisbawahi begitu lebarnya kesenjangan kepemimpinan internal PD. Lebih jauh lagi, hal ini menggambarkan dominannya kepemimpinan personal di tengah kebutuhan bangsa kita akan melembaganya kepemimpinan institusional. Soalnya, kegagalan parpol dan negara lazimnya bermula ketika kepemimpinan dan kekuasaan politik semakin personal.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

     

  • Anas Akui Fraksi Demokrat Lemah

    anas urbaningrum

    JAKARTA–MICOM: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan Fraksi Partai Demokrat DPR. Kinerja fraksi dari partai pemenang Pemilu 2009 itu dinilai masih lemah.

    Ikhwal kelemahan tersebut menjadi salah satu catatan yang disampaikan Anas dalam Rapat Kerja (Raker) Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (26/11).

    Ia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat masih lemah untuk mengartikulasikan aspirasi publik yang disampaikan melalui partai. “Raker kali ini menjadi salaha satu momentum untuk mengevaluasi kinerja fraksi. Evaluasi merupakan kebutuhan partai,” ujarnya.

    Salah satu kegagalan Fraksi Partai Demokrat yang perlu dievaluasi, kata Anas, adalah penyusunan draf revisi UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR terpaksa menerima keinginan partai politik lain tentang syarat menajdi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan (DK) KPU.

    Ia mengingatkan, kegagalan itu tak perlu terjadi karena pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat telah meraup suara terbesar, yakni 20,85%. Melalui konversi penghitungan suara, kemenangan itu menghasilkan 27% kursi di DPR.

    Kemenangan itu jauh lebih besar dibanding Pemilu Legislatif 2004, di mana Partai Demokrat hanya meraih 10% kursi DPR. Harusnya, Fraksi Partai Demokrat mampu bertindak lebih maksimal di periode 2009-2014.

    “Saya puas, tapi Fraksi Partai Demokrat perlu memaksimalkan dan mengefisienkan perannya di DPR. DPR merupakan etalase politik,” tuturnya. (AO/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jelang 2014, Fraksi Demokrat Gelar Raker

    SBY & Demokrat

    AKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Demokrat DPR RI menggelar rapat kerja fraksi di Hotel Crowne, 26-27 mendatang. Raker yang mengusung tema ‘Bakti untuk Rakyat’ ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

    Rapat kerja yang dihadiri oleh segenap anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fraksi selama setahun serta merumuskan agenda-agenda strategis partai menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2014 mendatang.

    Agenda tersebut antara lain, penguatan kelembagaan fraksi, peningkatan kompetensi anggota fraksi beserta jajarannya, membangun komunikasi politik lintas fraksi dan parpol secara efektif dan berkualitas, membangun koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah, mengoptimalkan penyerapan dan perjuangan aspirasi rakyat serta membangun hubungan baik dengan wartawan dan sosialiasi yang efektif melalui media massa.

    Dalam sambutannya, Anas mengatakan masa depan partai juga berada di tangan anggota dewan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk membangun citra yang baik dengan berbasis kinerja dan akhlak politik yang bertanggung jawab. “Masa depan partai kita di tangan kita sendiri. Tidak boleh ditentukan oleh orang lain,” ungkapnya.

    Sebagai fraksi terbesar di DPR RI, Anas mengatakan Demokrat memiliki tantangan besar. Kinerja yang berbasis pada citra dan akhlak yang baik bisa menjadi investasi di tahun 2014 mendatang. “Saya ingin garis bawahi agar Fraksi Demokrat bukan saja tampil sebagai fraksi yang terbesar, tapi harus dilanjutkan dengan fraksi yang kinerjanya paling baik dan produktivitasnya tinggi,” tambahnya.

    Selain anggota fraksi Demokrat, hadir pula pimpinan fraksi partai sahabat lainnya. Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan pengarahan umum dan pembekalan besok siang.

    ?Penulis: KOMPAS.com Caroline Damanik ? ?Editor: A. Wisnubrata

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.