siwah.com

Tag: demonstrasi

  • Inilah Isi Pernyataan dan Tanda Tangan Minta Tunda Pilkada

    MEUREUDU – Aksi unjuk rasa Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) menuntut penundaan pilkada di Pidie berakhir setelah Bupati, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan DPRK Pidie Jaya menandatangani pernyataan mendukung penundaan pilkada. Berikut adalah pernyataan sikap KMPA dan surat pernyataan yang ditandatangani para pihak yang dikirim ke redaksi The Atjeh Post, Kamis (27/10) malam.

    PERNYATAAN SIKAP DAN DUKUNGAN AKSI DAMAI

    MASYARAKAT PIDIE JAYA

    “Hentikan Pilkada Sementara Waktu”

    (Menuntut Segera Penyelesaian Konflik Regulasi Sesuai UUPA dan MoU Helsinki Demi Menyelamatkan Perdamaian)

    Memperhatikan konflik regulasi selama ini telah memunculkan persepsi dan terjemahan beragam serta diikuti pelaksanaan Pilkada oleh KIP Propinsi dan diikuti oleh semua Kabupaten/ kota adalah pemaksaan, yang jelas– jelas dapat menghancurkan perdamaian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

    Pertama, menilai sikap KIP Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang tergesa–gesa melaksanakan tahapan Pilkada adalah sebagai upaya yang sengaja atau tidak perlu diminta pertanggungjawaban. Konflik sesama masyarakat dan ancaman perdamaian tidak akan mengemuka seperti sekarang ini apabila sejak awal KIP dengan arif dan bijaksana menyatakan sikap menolak melaksanakan tahapan Pilkada.

    Kedua, menilai penolakan KIP Propinsi/ Kabupaten/ Kota cukup beralasan karena pelaksanaan tahapan Pilkada tidak didasarkan pada kekuatan hukum dan Politik yang mengikat perdamaian Aceh. Secara akal sehat pula semestinya KIP tidak tergesa–gesa dan memaksakan tahapan Pilkada sebelum adanya kesepakatan dan kepastian hukum serta dukungan politik semua pihak. Demikian pula, pembentukan panwaslu akhir-akhir ini tidak lebih upaya melegalkan Pilkada seolah– lah telah memenuhi syarat pelaksanaannya.

    Ketiga, secara mendasar masyarakat sejak awal sejak awal menilai keputusan Makamah Konstitusi (MK) sebagai upaya mengadu domba agar Aceh dan Rakyatnya selalu berada dalam bara konflik yang menyesatkan. Bahkan ada maksudnya jahat mengelola Aceh tetap berada dalam sangketa dengan Pemerintahan Pusat. Akibatnya sistem pemerintahan baik dipropinsi dan Kabupaten/ Kota mau tidak mau dihadapkan pada situasi yang sulit. Terakhir, pascal gagalnya kesepakatan penyelesaian konflik regulasi yang difasilitasi Pemerintahan Pusat semakin diyakini bahwa kekhusussan dan kewenangan sesuai MoU dan UUPA akan bernasib sama seperti ikrar Lamteh

    Keempat, sikap Partai Aceh yang tidak menerima keputusan MK, menerima usulan penundaan dan perlunya ditunjuk pejabat pemerintahan, serta diikuti dengan sikap tegas menolak mendaftarkan calon sesuai tahapan yang ditetapkan KIP Propinsi/ Kabupaten/ Kota, telah pula menimbulkan berbagai dugaan dan bermacam analisa yang cukup meresahkan masyarakat.

    Memahami bahwa jika kemudian pemimpin yang terpilih tidak diakui oleh Partai Aceh, tentu akan berdampak pada Pilkada ulang, bahkan situasi sulit dan kekecewaan akan memuncak. Sebaliknya logika–logika ekstrem, rasis, skenario jahat dan aksi kekerasan yang marak muncul kembali nampaknya sedang diarahkan kepada para kombatan sebagai pelakunya, tentu akan lebih menyesatkan lagi.

    Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan memperhatikan kegelisahan batin rakyat aceh secara umum dan khususnya di Pidie Jaya saat ini akan berpotensi munculnya konflik baru sesama anak bangsa, maka kami Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Wilayah Pidie Jaya menampung dan mewadahi aksi Masyarakat Pidie Jaya, dengan tegas menuntut “Hentikan Pilkada Sementara Waktu. Seterusnya menuntut segera penyelesaian konflik regulasi sesuai UUPA dan MoU Helsinki demi menyelamatkan Perdamaian”. Kita tidak berharap Pilkada dipaksakan karena hanya akan menambahkan masalah dikemudian hari, terciptanya krisis morak anak bangsa lebih buruk dan hancurnya perdamaian.

    Kondisi tersebut perlu diantisipasi denga cara “ segera hentikan pilkada sementara waktu”. Penghentian tahapan pilkada sangat mendesak sampai adanya penyelesaian konflik regulasi secara tuntas dan menyeluruh. Karena itu, kami masyarakat Pidie Jaya yang cinta damai dan perdamaian meminta dukungan tegas, kongrit segenap lembaga pemerintahan yaitu Legislatif, Eksekutif dan KIP Pidie Jaya selalu pelaksana Pilkada untuk menyatakan ”Sikap resmi menghentikan pelaksanaan Pilkada sementara waktu” Sikap resmi ini dibuktikan dengan kesediaan membubuhkan tanda tangan (Stempe) pada lembaran pernyataan ini, seterusnya menyatakan sikap resmi masing–masing atau bersama atas nama lembaga penyelenggara Negara dan Pemerintahan, serta dengan sunggu-sungguh menjalankan tuntutan tersebut, yaitu sebagai berikut:

    1. DPRK Pidie Jaya mendukung, bersedia dan menyatakan sikap resmi bahwa pelasanaan Pilkada Catat demi hokum karena kana berdampak rusaknya stabilitas Politik, keamanan dan gagalnya perdamaian.
    2. KIP Pidie Jaya mendukung, bersedia dan menyatakan sikap resmi bahwa menolak (tidak berhak) meleksakana Pilkada dan menghentikan semua tahapan Pilkada sementara waktu sampai tuntas penyesaian konflik regulasi, adanya kepastian hukum dan dukungan politik dari semua pihak.
    3. Bupati Pidie Jaya mendukung bersedia dan menyatakan sikap resmi bahwa pelaksanaan pilkada tidak rasional dipaksakan karena masih adanya perselisihan hukum dan politik serta perlu menghentikan semua pembiayaan dana pilkada untuk sementara waktu.

    Adalah bahwa surat resmi yang dikeluarkan oleh-oleh lembaga tersebut berlandaskan prinsip-prinsip sejarah dan moral perjuanga bangsa, politik, hukum dan perdamaian, dengan berpegang teguh pada landasan falsafah dan Kontitusi pemersatu bangsa dalam sistem Negara

    Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA Siapapun yang meruntuhkan Konsensus dan Kontitusi tersebut adalah Musuh Negara yang harus dilawan secara damai, serta menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, menghargai perbedaan, tidak mudah dihasut dan difitnah serta saling bermusuhan

    Pidie Jaya 27 Oktober 2011

    An. Mandat Aksi Damai Masyarakat Pidie Jaya

    Komite Mahasiswa Pemuda Aceh

    Dewan Pengurus Wilayah Pide Jaya

    ZIKRILLAH MAIMUN MOESA .SP

    Koordinator Aksi Ketua KMPA Pidie Jaya

    MENYETUJUI/ DUKUNGAN RESMI

    Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidia Jaya

    Drs. BASRI M. SABI

    Ketua Komisi Independen Pemelihan (KIP) Pidie Jaya

    Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bupati Pidie Jaya Drs. H.M GADE SALAM

    (DPRK) Pidie Jaya

    1. Tgk. SAIFUL BAHRI (KETUA DPRK)

    2. Ir. H. SULAIMAN ARY (WAKIL KETUA I)

    3. RAMLI. SH (WAKIL KETUA ll)

    Note :
    Berikut adalah surat yang ditandatangani  para pihak

    Surat pernyataan Bupati Pidie Jaya

    Surat Pernyataan KIP

    Source : Atjeh Post

  • Giliran Pidie Jaya dan Aceh Timur Demo Tunda Pemilukada

    Banda Aceh — Setelah satu minggu sebelumnya Kabupaten Pidie sepakat menunda Pemilukada 2011, kini giliran Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Timur yang sepakat menuda Pemilukada yang akan dilaksanakan oleh KIP Aceh pada Desember 2011. Di Aceh Timur, Bupati dan KIP tidak teken pernyataan karena tidak sedang berada di tempat.

    Koordinator aksi damai KMPA di Pidie Jaya, Maimun kepada The Globe Journal, Kamis (27/10) siang tadi mengatakan aksi 5.000 massa dari masyarakat Pidie Jaya dari pagi hingga siang tadi telah berhasil mendesak Bupati, KIP dan DPRK Pidie Jaya untuk menandatangani pernyataan agar Pemilukada 2011 ini ditunda sampai regulasi selesai.

    Dalam aksi tersebut pihaknya mengajak anggota KIP Pidie Jaya berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju kantor DPRK untuk menandatangani pernyataan tersebut diatas materai dan stempel basah. “Akhirnya para pejabat itu sepakat penundaan Pemilukada,” kata Maimun.

    Sementara itu dari Kabupaten Aceh Timur dikabarkan oleh Koordinator KMPA Idi Rayeuk, Beny Khelda kepada The Globe Journal, Kamis (27/10) siang tadi melalui selulernya. Menurut Beny massa yang jumlahnya hampir 10 ribuan orang itu berasal dari seluruh penjuru kecamatan di Aceh Timur. Aksi massa itu menuntut Pemilukada 2011 ditunda sampai regulasi selesai.

    Beny menjelaskan aksi damai dari pagi hingga sore tadi berhasil mendesak Ketua DPRK Aceh Timur menandatangani pernyataan untuk tunda Pemilukada sampai regulasi selesai. Sementara Bupati Aceh Timur tidak ikut tanda tangan karena yang bersangkutan juga ikut Pemilukada 2011 nanti. “Sedangkan KIP Aceh Timur juga tidak menandatangani pernyataan tersebut karena ketua KIP nya tidak berada ditempat,” kata Beny.

    Menurut Beny, pada Hari Senin, (01/11) nanti pihaknya bersama DPRK akan kembali mendatangi KIP Aceh Timur untuk mendesak agar Ketua KIP menandatangani pernyataan tunda Pemilukada 2011 sampai regulasi selesai. Hal tersebut sama apa yang dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

    Source : The Globe Journal

  • Fuad Hadi : Demo Tunda Pilkada, Jangan Sudutkan Partai Aceh

    Jakarta —Partai Aceh jangan disudutkan sebagai pihak yg menginginkan pilkada ditunda. Sah-sah saja Partai Aceh tidak mendaftarkan calon bupati atau calon gubernur. “Partai Aceh pasti sudah dewasa dalam berpolitik dan mereka pasti menghormati perbedaan itu,” ungkap pengamat politik Aceh Fuad Hadi kepada The Globe Journal, Kamis (27/10) di Jakarta

    Fuad mengingatkan, mobilisasi massa yang marak di Aceh tidak bisa membatalkan atau menunda diadakan Pilkada. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah aksi-aksi radikalisasi jelang pilkada. Terkait dengan kondisi keamanan di aceh, Kapolda Aceh harus menyampaikan ke publik kondisi keamanan yang sebenarnya. “Sejauh  ini Kapolda  Aceh belum memberikan informasi yang kira-kira dapat terjadi dengan aksi anarkis jelang pilkada,” ingatnya pria ramah ini.

    Mahasiswa Politik Pascasarjana Universitas Indonesia meminta kepada  Menkopolhukam RI unutk menyikapi serius polemik pilkada. Hal ini terkait dengan jaminan keamanan bagi rakyat yang akan melaksanakan pilkada pada 24 Desember mendatang. Di sisi lain, tambah pria kelahiran Woyla mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar menghormati perbedaan atau prokontra sebagai wujud demokrasi yang hidup. “Kita meminta kepada semua pihak agar tidak menggiring opini publik yang seolah-olah dengan pengerahan massa oleh organisasi massa akan menggiring Aceh ke masa konflik seperti sebelum MoU Helsinki,” ingat pengurus Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta ini.[003]

    Source : The Globe Journal

  • Awas! Radikalisasi Massa, Masyarakat Sipil Surati SBY

    BANDA ACEH – Khawatir dampak konflik pilkada Aceh mulai mengarah ke radikalisasi massa, empat LSM mewakili masyarakat sipil pro-perdamaian Aceh menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengarahkan para pihak yang berseteru agar arif dan tak terjebak politik antagonis.

    Surat tersebut dikirim Agusta Muhktar (AJMI), Askhalani (GeRAK Aceh), Evi Narti Zain (Koalisi NGO HAM Aceh), Hendra Fadli (KontraS Aceh), Hospi Novizal Sabri (LBH Banda Aceh), dan Heri Saputra (PB HAM Pidie), pada Jumat (21/10).

    Radikalisasi massa yang dimaksud, kata Hendra Fadli, berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.

    Selain itu, kata Hendra, situasi objektif di Aceh saat ini menjadi salah satu faktor kekhawatiran tersebut. Misalnya, seperti disebutkan dalam surat tersebut, tidak mendaftarnya Partai Aceh dalam pilkada karena konflik regulasi yang belum selesai.

    “Fakta ini menunjukkan kekuatan politik lokal ini masih memiliki soliditas kuat serta tingkat loyalitas tinggi pada seluruh struktur politik formalnya di Aceh terhadap kebijakan pimpinan tertinggi PA, dalam hal ini Muzakir Manaf selaku Ketua PA-KPA,” ujar Hendra.

    Soliditas dan loyalitas ini dinilai berimplikasi pada kesamaan sikap para anggota legislatif dari partai tersebut di propinsi dan daerah.

    “Artinya, pilkada akan terus berlangsung dalam suasana disharmonis antara eksekutif dan legislatif. Dalam situasi seperti ini dapat disimpulkan telah terjadi pendelegitimasian proses pilkada dan hasil yang akan dicapai nantinya justru sejak sebelum pemimpin eksekutif terpilih.”

    Selain itu, tambah Hendra Fadli, sulit memungkiri bahwa PA-KPA sebagai jelmaan dari GAM masih memiliki dukungan arus bawah yang kuat.

    “Apalagi setelah keputusan penting yang disampaikan Muzakir Manaf dengan argumentasi yaitu mempertahankan eksistensi MoU dan UUPA secara konsisten dan konsekuen demi marwah Aceh,” ujarnya.

    Masyarakat sipil, sambung Hendra, menilai pernyataan itu memiliki sengatan kuat untuk membangkitkan sentimen keAcehan, minimal di basis-basis massa tradisonal GAM, seperti Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan sebagian Barat serta Selatan Aceh.

    “Situasi ini merupakan lahan kering yang rawan atau berpotensi mengarah pada radikalisasi massa,” kata Hendra.

    Selain itu, tambah Hendra, kekuatan kelompok Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh incumbent) dan kubu pro serta pengguna jalur independen lainnya juga tidak bisa dianggap kecil.

    “Kekuatan yang mengusung moral demokrasi ini meskipun tidak memiliki moral “ideologi keAcehan”, secara kuantitas dan logislitik terbilang signifikan.”

    Kekuatan lain adalah sikap oportunis yang diperlihatkan partai nasional. “Parnas nyaris tidak memiliki kepentingan langsung dalam kisruh Pilkada Aceh. Apa pun situasinya Parnas tidak memiliki kerugian politik yang serius. Sehingga sikap Parnas cenderung terkesan oportunis dan mengalir ke arus yang kuat.”

    Dari fakta-fakta tersebut, masyarakat sipil menilai tak ada kekuatan lokal yang mampu jadi penyeimbang kisruh pilkada. Dari pihak berseteru, sambung Hendra, menyerahkan proses penyelesaian konflik itu kepada pihak ketiga yaitu pemerintah pusat dan Uni Eropa.

    Tapi, dalam suratnya kepada Presiden SBY, masyarakat sipil melihat sehebat apa pun kisruh pilkada, tak akan kembali menyeret Aceh ke dalam konflik kekerasan bersenjata.

    Hanya saja yang dikhawatirkan ialah kencenderungan konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik. “Karena cara inilah yang lazim digunakan dalam praktik “demokrasi” sekarang. Ketika penyelesaian melalui lobi dan negoisasi serta desakan melalui instrumen legal sudah tersumbat.”

    Masyarakat sipil memprediksi ke depan akan terus berlangsung mobilisasi massa dalam jumlah besar, seperti di Pidie, Kamis kemarin (20/10).

    “Di sisi lain kelompok proindepependen tentu tidak akan diam. Mereka akan melakukan hal serupa untuk menangkal serangan mobilisasi massa lawan politiknya,” ujar Hendra.

    Masyarakat Sipil Pro Perdamaian menyarankan Presiden SBY mengarahkan para pihak yang berseteru (Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf) tidak terjebak melalui pengerahan kekuatan politik masing-masing yang bakal menyulut perlawanan arus bawah.

    “Karena kami yakin bahwa kedua tokoh penting ini masih memiliki semangat keAcehan dan mampu bersikap sebagai negarawan,” ujar Hendra.

    Mereka juga meminta SBY tak membiarkan konfrontasi politik Aceh terus bergulir. SBY juga diharapkan konsisten mengarahkan para pengambil kebijakan strategis mengenai Aceh di tingkat nasional agar menghormati kekhususan Aceh.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Anggota Dewan PA Ikut Turun ke Jalan

    SIGLI – Aksi damai ribuan massa di depan kantor Bupati Pidie siang ini ternyata tak hanya diikuti masyarakat biasa. Puluhan anggota dewan dari Partai Aceh juga ikut turun ke jalan bersama massa KMPA (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh).

    Para anggota dewan ini bergabung massa dengan berjalan kaki dari kantor DPRK Pidie ke kantor bupati Pidie. “Mereka juga sepakat mendukung apa yang kami tuntut,” kata Ketua KMPA Hendra Fauzi.

    Hendra menambahkan, aksi turun ke jalan itu merupakan aksi damai bertajuk penyelamatan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Menurut Hendra, hingga pukul 12.00 siang ini, massa yang bergabung terus bertambah. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai 5.000-an. Saat ini massa yang berjalan kaki membentuk barisan sepanjang 3 kilometer.

    Salah seorang anggota dewan yang ikut turun ke jalan adalah Sekretaris Komisi B DPRK Pidie Teungku Jailani. Menurutnya, para anggota dewan sengaja bergabung sebagai bentuk dukungan atas aksi yang diprakarsai KMPA itu.

    “Sebagai wakil rakyat, kami ikut mendampingi. Sekarang ada sekitar 38 orang di sini, dari Partai Aceh, ada juga dari Golkar dan Demokrat,” kata Teungku Jailani.

    Di kantor bupati, massa disambut oleh Sekretaris Daerah Pidie M. Iriawan, yang langsung berbaur dan memberi pengarahan kepada massa dengan menggunakan pengeras suara di tangan.

    Menurut Jailani, dari Kantor Bupati, massa nantinya akan bergerak ke kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie.[]

    Source : Atjeh Post

  • Kini, yang Populer Juga Teknologi Antidemo

    Pertengahan Februari lalu, di tengah maraknya aksi demo prodemokrasi di sejumlah negara Timur Tengah, di kolom ini diketengahkan teknologi yang berperanan dalam mendukung aksi demo (Kompas, 16/2). Saat itu, dua teknologi yang dimaksud—seperti telah banyak diberitakan—adalah internet dan seluler. Keduanya merupakan teknologi yang kini sering disebut sebagai ICT/TIK (teknologi informasi dan komunikasi).

    TIK memang potensial untuk mengomunikasikan ide, rencana aksi, koordinasi, pengumpulan dana, dan sebagainya. Karena peranan strategisnya, TIK menjadi tulang punggung revolusi (yang didukung oleh teknologi) digital. Selain untuk mendukung demo, TIK juga potensial untuk mendukung aktivitas prodemokrasi, yang dicirikan oleh pemerintahan yang transparan.

    Kini, ketika ada banyak pemerintahan yang risau melihat perkembangan di Timur Tengah, TIK yang potensial untuk mendukung aksi demo tersebut juga coba ditangkal.

    Antidemo konvensional

    Pada masa lalu, aksi demo lazim ditangkal dengan semprotan meriam air.

    Sarana lain adalah gas air mata. Gas yang juga dikenal dengan nama lakrimator ini menyebabkan mata perih dan mengucurkan air mata. Selain untuk membubarkan kerumunan massa, gas ini juga bisa digunakan dalam perang kimia. Pengguna melontarkan gas ini dalam wadah bertekanan, bisa juga dalam wujud granat, yang dilemparkan atau diluncurkan dari senapan khusus.

    Masuk dalam jenis ini adalah gas yang bisa membuat orang batuk-batuk hebat dan mata tak bisa melihat, yang hilang efeknya bila korban lalu menghirup udara segar. Efek gas ini memang tidak menetap. Gas pelepuh, seperti mustar atau gas saraf, jauh lebih berbahaya dan bisa menyebabkan luka permanen atau bahkan kematian.

    Berikutnya, aparat juga tidak jarang menggunakan peluru karet. Meski diklaim tidak mematikan, ada juga korban peluru jenis ini yang meninggal. Karena karet berpotensi memantul dengan arah yang sulit dikontrol, bahan ini pun kemudian diganti dengan bahan lain.

    Kini, ketika lebih banyak aparat ditugaskan untuk memelihara perdamaian dan melumpuhkan demonstrasi, senjata mematikan sebenarnya merupakan pilihan yang jarang, kecuali seperti dilakukan oleh loyalis Moammar Khadafy di Libya. Sejak awal dekade ini pun Pentagon lebih banyak mencurahkan dollar untuk penelitian dan pengembangan senjata yang bisa mengejutkan, menakutkan, memusingkan, atau apa saja kecuali yang mematikan (Time, 21/7/2002).

    Hanya, pengembangan senjata semacam ini tak lepas dari kritik, sebagian besar dari aktivis hak asasi manusia yang berpandangan bahwa teknologi seperti itu akan lebih banyak digunakan untuk menindas para pembangkang, selain melanggar kesepakatan senjata internasional.

    Antidemo nonkonvensional

    Perhatian terhadap upaya menangkal aksi demo modern tentu saja kini banyak diberikan oleh rezim yang merasa diri rawan dari aksi semacam itu. China adalah salah satunya. Salah satu jendela untuk mengintip kesiapan China dalam penangkalan aksi demo berbasis TIK adalah pameran perlengkapan militer IDEX, yang pekan silam berlangsung di Abu Dhabi.

    Kalau saat menghadapi aksi demo di Lapangan Tiananmen tahun 1989 China mengerahkan tentara dan tank, kini ada banyak cara untuk membubarkan massa, bahkan untuk mencegah mereka berkumpul, tulis Jeremy Page di harian The Wall Street Journal (1/3).

    Di antara perlengkapan yang dipamerkan China adalah peralatan pengintaian canggih, juga peralatan untuk pengendalian massa.

    Adapun yang secara khusus ditujukan untuk menangkal pemanfaatan TIK, baik oleh aktivis prodemokrasi maupun kelompok perlawanan lain, adalah alat pemacet internet dan telepon seluler.

    Di antara perusahaan China yang memproduksi peralatan semacam ini adalah CETC International. Perusahaan ini, seperti disinggung dalam laporan The Wall Street Journal di atas, juga mengiklankan alat pengendali massa yang menyerupai senjata bunyi (sonic weapon) yang ditawarkan kepada kepolisian.

    Dialektika

    Di luar aspek politik, ketika menyimak teknologi yang digunakan baik oleh pihak perlawanan maupun penguasa, kita melihat adanya perkembangan dialektis yang sebelum ini juga menjadi ciri dalam penerapan iptek.

    Salah satu contoh populer dari prinsip yang dulu acap digunakan oleh mendiang teknolog Iskandar Alisjahbana ini adalah insektisida. Ketika menghadapi hama wereng, petani menggunakan insektisida untuk membasminya. Namun, seiring dengan waktu, wereng mengembangkan resistensi terhadap insektisida tadi sehingga selanjutnya insektisida tidak efektif lagi dan manusia harus menemukan insektisida baru dengan teknologi yang lebih canggih. Hal serupa bisa dikatakan untuk antibiotik.

    TIK sendiri pada dasarnya juga bukan teknologi yang imun dari tantangan. Ada virus yang harus dihadapi dengan antivirus dan dalam teknologi militer dikenal adanya electronic counter measures (ECM) manakala ada upaya untuk memacetkan sistem atau peralatan. ECM bahkan sempat dilawandengan electronic counter-counter measures (ECCM).

    Saat ini, pendemo masih bisa menikmati kecanggihan TIK untuk menggalang dan mengoordinasikan demo. Akan tetapi, manakala aparat rezim yang diktatorial dan represif juga menguasai TIK dan sistem penangkalnya, bisa jadi TIK yang menjadi andalan para aktivis antirezim totaliter bisa kurang atau bahkan tidak efektif lagi.

    Dalam kaitan inilah aktivis dan pendemo juga perlu mengembangkan sumber daya manusia TIK untuk mendukung kegiatannya.

    Benar seperti yang sering disinggung mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dewasa ini yang berlaku adalah brainwarfare, adu pintar di antara pihak-pihak yang punya kepentingan berseberangan. Dalam kaitan adu pintar ini pula, pendemo modern juga perlu memahami bahwa kenyataannya pada TIK juga terkandung titik lemah. Tanpa menyadari hal ini, bisa terjadi aksi yang sudah dirancang rapi untuk momen yang menentukan tidak bisa dijalankan karena TIK yang mendukungnya telah di-hack, di-crack, atau dimacetkan lawan.

    Source : Kompas.com

  • Oposisi Malaysia Diberangus

    demo oposisi

    KUALA LUMPUR, Minggu – Para polisi Malaysia menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke ribuan pendukung oposisi yang melakukan protes di Kuala Lumpur, Minggu (5/12). Oposisi menolak campur tangan pusat dalam pengadaan air minum di Selangor, yang dikuasai oposisi.

    Sekitar 5.000 pendukung oposisi melakukan aksi protes di Kuala Lumpur. Seperti biasanya, aparat pemerintah langsung bertindak keras untuk membubarkan para pendukung oposisi. Bahkan, aparat menangkap sekitar 60 demonstran.

    Penyerangan terhadap pendukung oposisi dilakukan setelah demonstran menolak perintah untuk membubarkan diri. Warga Malaysia diwajibkan meminta surat izin untuk mengadakan aksi berkumpul di lapangan.

    Serangan aparat itu membuat warga belingsatan dan mencoba mencari tempat perlindungan di lokasi aman di pusat kota, dekat Masjid Nasional.

    Meski demikian, aparat tidak mudah membubarkan pendukung oposisi sehingga aksi saling serang dan saling dorong berlangsung selama empat jam.

    Di antara pemrotes juga terdapat para anggota parlemen dari kubu oposisi, termasuk Xavier Jayakumar, yang menuduh pemerintah pusat mencampuri urusan pengadaan air.

    Perdebatan mencakup permintaan pemerintah agar pemerintahan Selangor harus segera membangun pusat pengadaan air minum. Alasannya, wilayah sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya akan mengalami kelangkaan air pada 2014.

    Menteri Besar Selangor Khalid Ibrahim mengatakan, usulan itu tidak ditolak. Namun, Selangor menolak melakukan hal itu segera karena sebuah studi menyebutkan, Selangor tidak akan kekurangan air hingga 2019.

    Pengacara di bidang hak asasi manusia mengatakan, pendukung oposisi yang ditangkap kini ditahan di sebuah kamp polisi di pinggiran Kuala Lumpur.

    Ambisi jelang pemilu

    Terkait tekanan terus-menerus pada kubu oposisi, Perdana Menteri Najib Razak, Sabtu, meluncurkan taktik serangan terhadap Anwar Ibrahim dan kubu oposisi. Ini dilakukan menjelang pemilu.

    Pemilu di Malaysia sebenarnya masih lama dan akan berlangsung pada 2013. Namun, ada kemungkinan Pemerintah Malaysia mempercepat pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2011. Hal ini bertujuan untuk menggusur kekuatan oposisi di sejumlah negara bagian dan juga di pusat. Pada pemilu lalu kubu oposisi mempermalukan Barisan Nasional, koalisi 13 partai yang memerintah Malaysia sekarang ini.

    ”Kita harus bisa memimpin selama 50 tahun ke depan. Kita harus bekerja keras. Kita harus mencapai sukses besar,” kata Najib.

    Najib memperingatkan kepada pemimpin 13 partai bahwa mereka harus belajar dari pemilu 2008, yang membuat oposisi meraih sepertiga kursi di parlemen, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    ”Saya memperingatkan bahwa jika kita tidak berubah, kiamat menjemput kita. Partai-partai terkena empat penyakit, yakni delusi, amnesia, inersia, dan arogan. Semua penyakit ini, terutama sikap arogansi, akan membuat kita dibenci para pemilih,” kata Najib.

    ”Waspadalah saudara-saudara, hati-hatilah sobat, mereka itu berbahaya, mereka itu akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi negara. Kita menegaskan di sini bahwa kita membenci kelompok yang antinasional,” kata Najib soal ancaman oposisi.(AFP/AP/REUTERS/MON)

    Source: kompas.com