siwah.com

Tag: elite

  • “Partai Democrazy”

    Dalam sejarah kepartaian kita, belum pernah terjadi krisis internal parah seperti yang dialami Partai Demokrat saat ini. Konflik antartokoh dan antarfaksi lebih tajam dari sembilu dan telanjang, membuat kita membelalakkan mata sambil menggelengkan kepala.

    Sebab, sumber krisis dugaan korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin ternyata ”berjemaah”. Apalagi, keberadaan Nazaruddin tak kalah misterius dibandingkan dengan kisah Osama bin Laden yang doyan pindah tempat sembunyi.

    Terlepas benar atau keliru, berondongan meriam SMS dan BBM Nazaruddin lebih menggemparkan daripada bocoran Wikileaks tempo hari. Apalagi, nada dan bahasa pesan-pesan itu tanpa basa-basi, kadang kocak, serta bikin orang-orang tertentu jantungan.

    Konflik internal partai pada masa lalu biasanya menyangkut faktor ideologis, figur, atau intervensi Orde Baru. Tak pernah ada krisis internal partai yang melibatkan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah orang dan jumlahnya ditengarai mencapai Rp 1,2 triliun.

    Apalagi, PD adalah the ruling party pemilik kursi terbanyak di DPR dan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono dua kali terpilih sebagai presiden. Partai berlambang mirip lambang Mercedes Benz ini bahkan sudah siap ancang-ancang ke Pemilu-Pilpres 2014.

    Tak terbantahkan pula, PD bergantung pada figur Yudhoyono. Saat didirikan 2001, salah satu tujuan ”Partai Biru” ini ingin mengusung Yudhoyono jadi capres. Tujuan lain, seperti kata pendirinya, Ventje Rumangkang, ”Untuk menyejahterakan rakyat.”

    Perolehan suara PD pada Pemilu 2004 tidak signifikan, tetapi lima tahun kemudian menjadi pemenang sesuai ramalan jajak pendapat-jajak pendapat yang lebih mustahak daripada dukun. Yudhoyono juga menang lagi dalam satu putaran (merebut suara 61 persen) sesuai ramalan.

    Namun, PD kini bak orang bangun dari mimpi indah serta berwarna. Perlahan-lahan tetapi pasti, terkuak berbagai fakta politik yang merugikan mereka, yang bermuara pada kalimat kunci: abuse of power.

    Pertama, kemenangan PD dan Yudhoyono-Boediono pada Pemilu-Pilpres 2009 digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai serta capres-cawapres lain. Berbagai metode kecurangan, entah sengaja atau tidak, terungkap setelah Pilkada Jawa Timur awal 2009.

    Itu sebabnya keputusan Sidang Paripurna DPR menyebutkan, aparat hukum diminta menyidik hubungan antara bailout Bank Century dan partai serta capres-cawapres tertentu. Itu sebabnya kini Panja Mafia Pemilu menjadi pintu masuk untuk menyidik kecurangan Pilpres 2009.

    Setelah pesta kemenangan 2009, politisi PD tak henti didera badai dugaan korupsi. Ironinya, dugaan korupsi itu umumnya melibatkan pengurus teras DPP atau pimpinan eksekutif/legislatif pusat dan daerah.

    Dan, klimaksnya dugaan korupsi Nazaruddin, ”mesin uang” partai yang kini menjadi sang peniup peluit. Nama-nama yang dia sebut ikut menikmati tidak tanggung-tanggung, termasuk sang ketua umum yang selama krisis hilang dari peredaran.

    Nah, bagaimana menjelaskan ketua umum partai penguasa raib saat krisis? Bisa dipahami jika akar rumput PD dan para anggota, mulai dari tingkat ranting sampai daerah, seperti anak-anak ayam kehilangan induk.

    Tak heran Ventje dan puluhan eks deklarator/pendiri—sebagian besar tak lagi anggota PD—merasa prihatin dengan krisis partai. Ventje, yang masih anggota dewan pembina, pekan ini mendirikan forum untuk melancarkan koreksi moral terhadap PD.

    Ada baiknya kelompok-kelompok di tingkat akar rumput memprakarsai pula forum serupa menyikapi dengan kritis elite PD. Pemilu-Pilpres 2014 berlangsung tak lama lagi, sudah waktunya PD menyiapkan berbagai langkah strategis agar tidak kehilangan mahkota.

    Sudah menjadi praktik umum, partai mengambil tindakan ”pembersihan” setiap kali mengalami krisis. Pembersihan tentu didasarkan atas aspirasi akar rumput dan bukan mustahil bisa mengarah ke munaslub. Pada saat krisis, PD butuh kepemimpinan yang hadir, tegas, solidarity maker, dan berakar ke bawah.

    Langkah pertama, mengambil tindakan administratif-politis terhadap elite DPP yang diduga terlibat kasus Nazaruddin. Tindakan-tindakan bisa bersifat sementara dan bertingkat-tingkat, mulai dari yang bersifat teguran sampai pemecatan.

    Langkah kedua, PD mulai agak memisahkan diri dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat. Jika dilakukan cermat, kasus Nazaruddin bisa ditempatkan sebagai masalah pemerintah—bukan lagi masalah internal partai.

    Langkah ketiga, pemisahan diri itu berkaitan dengan kebijakan equidistance (menjaga jarak sama) dengan partai-partai lain. Dengan kata lain, PD di DPR lebih mendekatkan diri dengan oposisi dalam perumusan legislasi yang lebih prorakyat.

    Langkah keempat, PD menegaskan diri bukan lagi partai yang mendukung politik dinasti pusat dan daerah. Masyarakat mulai muak terhadap praktik politik dinasti menjelang Pemilu-Pilpres 2014 ini karena partai bukanlah milik keluarga.

    Langkah terakhir, kampanyekan dan praktikkan lagi slogan ”Katakan Tidak pada Korupsi” secara serius. Sebab, inilah kekuatan utama PD saat terpilih tahun 2004 dan 2009 serta inkonsistensi terhadap slogan ini pula yang menghancurkan PD.

    Jangan ragu melancarkan pembersihan karena politik kadang memerlukan langkah drastis yang sering terbukti mampu membalikkan keadaan 180 derajat. Sayang jika ”Partai Demokrat” diolok sebagai ”Partai Democrazy” hanya karena ulah Nazaruddin dan kaki tangan-kaki tangannya. Budiarto Shambazy

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Elite Semakin Pragmatis

    Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Itulah yang terjadi dalam konstelasi politik di Provinsi Riau. Saat maju menjadi pasangan calon gubernur Riau pada Pilkada 2008, Rusli Zainal dan Raja Mambang Mit berada di dalam satu ”perahu”, Partai Golkar. Namun, kini mereka pecah kongsi.

    Raja Mambang Mit kini menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Dahulu, pasangan yang diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bintang Reformasi itu memenangi Pilkada Provinsi Riau 2008 dengan perolehan suara 57,59 persen, mengungguli pasangan Chaidir-Suryadi Husaini (21,02 persen) dan pasangan Thamsir Rahman-Taufan Andoso (21,49 persen). Rusli Zainal akhirnya menjadi Gubernur Riau untuk kedua kalinya dan Raja Mambang Mit menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Riau. Sebelumnya Raja Mambang Mit adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau.

    Yang menarik, saat menjabat sebagai Gubernur Riau untuk pertama kali (2003-2008), Rusli Zainal (mantan Bupati Indragiri Hilir) yang berpasangan dengan Wan Abubakar (Wakil Ketua DPRD Riau) diusung oleh PPP. Pasangan Rusli Zainal-Wan Abubakar terpilih sebagai Gubernur dan Wagub Riau dalam rapat paripurna DPRD Riau, 22 Oktober 2003, dengan perolehan 34 suara dari total 55 suara di DPRD Riau. Pesaingnya, pasangan Saleh Djasit (mantan Gubernur Riau)-Chaidir (Ketua DPRD Riau), hanya mendapat 19 suara.

    Namun saat menjabat sebagai Gubernur Riau, Rusli Zainal yang semula diusung PPP beralih ke ”perahu” Partai Golkar. Kini Wagub Raja Mambang Mit, yang semula diusung Partai Golkar, beralih ke Partai Demokrat.

    Soal elite politik di Riau yang pindah ”perahu” tak hanya Rusli Zainal dan Raja Mambang Mit, tetapi juga ada beberapa elite melakukan hal sama. Satu contoh adalah Chaidir, mantan Ketua DPRD Riau dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Pada pemilihan Gubernur Riau periode 2003-2008, Chaidir diusung Partai Golkar. Namun pada Pilkada Riau 2008, Chaidir pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kini Chaidir ”pindah perahu” lagi ke Partai Demokrat. ”Saya merasa lebih cocok dengan Partai Demokrat,” kata Chaidir.

    Alasan utama mengapa Raja Mambang Mit bersedia jadi Ketua DPD Partai Demokrat Riau (2010-2015) adalah stabilitas pemerintahan di Riau. ”Saya saat itu tidak ada jabatan di Partai Golkar Riau. Dan sebagai Wagub, itu hanya jabatan politik. Maka, saat mau ke Partai Demokrat, saya menelepon Gubernur Riau dan mengabarkan bahwa saya mau masuk Partai Demokrat dengan pertimbangan stabilitas pemerintahan karena Pemerintah Provinsi Riau bermitra dengan DPRD Riau,” kata Raja Mambang Mit.

    ”Dahulu saat Orde Baru, Golkar punya kekuatan politik karena Golkar mayoritas tunggal. Namun, sekarang tak mungkin Golkar mayoritas tunggal, jadi perlu berkolaborasi dengan partai-partai lain untuk mendukung pembangunan di daerah. Dengan landasan itu, bagaimana pemerintahan bisa stabil? Maka, kita harus bisa bekerja sama dengan legislatif dan harus mempunyai pengaruh di sana,” kata Raja Mambang Mit.

    Namun, Chaidir punya pendapat berbeda. ”Pak Mambang Mit mau ke Partai Demokrat karena pola kepemimpinan yang dikembangkan Gubernur Rusli Zainal tak memberi ruang kepada Pak Mambang. Mantan Wagub Wan Abubakar juga merasa tak diberi ruang oleh Rusli Zainal. Orang, kan, perlu diberi penghargaan,” kata Chaidir, yang kini bersama Raja Mambang Mit di Partai Demokrat.

    Menanggapi bergabungnya Raja Mambang Mit ke Partai Demokrat, Ketua DPD I Partai Golkar Riau Indra Muchlis Adnan, yang juga Bupati Indragiri Hilir, menyatakan sah-sah saja jika ada yang pindah partai. ”Adalah hak pribadi Pak Mambang bergabung di Demokrat asalkan jangan terlihat sikap berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan karena Pak Rusli Zainal dan Pak Mambang Mit masih menjabat Gubernur dan Wagub Riau. Jadi, mereka harus bisa bekerja sama,” kata Yuherman, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Riau.

    Syarifudin, Sekretaris DPD I Partai Golkar Riau, juga mengatakan hal sama. ”Itu hak pribadi setiap orang. Kita tak boleh melarang walau faktanya dahulu Pak Rusli berjuang bersama Pak Mambang saat Pilkada 2008. Secara keseluruhan, Partai Golkar tak bisa menghalangi orang bergabung dengan partai lain. Saya tidak tahu apakah ada etika politik,” katanya.

    Pragmatis

    Etika politik kini memang terabaikan. Itu pendapat yang dilontarkan pengamat politik Hasanuddin M Saleh, yang juga Asisten Direktur Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Riau. Karena tak ada kontrak politik dengan partai yang mengusung, para elite politik dengan mudah berpindah ”perahu”. Masyarakat Riau pun tak terlalu peduli akan fenomena ”pindah perahu” atau ”loncat pagar” ini karena terfragmentasi ke dalam kelompok yang kuat, seperti kesukuan atau kedaerahan asal calon.

    ”Masyarakat Riau cenderung elitis, mengamini apa yang diucapkan elite politik. Elite bisa berkoalisi dengan siapa saja meskipun tak punya basis kepentingan yang sama. Itu tak jadi masalah,” kata Hasanuddin. Formasi sosial pun cenderung pragmatis. Ini dalam arti, ketika keuntungan sudah dekat, elite politik memilih ”jalan sendiri-sendiri” karena punya hitungan sendiri.

    Pengamat politik Riau lainnya, Andi Yusran, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, berpendapat, apa yang dilakukan Raja Mambang Mit bukanlah perpindahan karena Mambang hanya digandeng Partai Golkar dalam pencalonan Pilkada Riau 2008. ”Pak Mambang Mit itu birokrat. Dia kemudian nonaktif sebagai Sekda Provinsi Riau karena digandeng Partai Golkar. Beliau mempunyai visi ke depan: jika memang ada peluang menjadi Gubernur Riau pada periode berikutnya dengan perahu Demokrat, mengapa tidak? Beliau butuh perahu,” kata Andi Yusran.

    Jika konstelasi politik di Riau sedemikian hangat, kita tunggu saja Pilkada Riau 2013 ketika pertarungan Partai Golkar dan Partai Demokrat diperkirakan akan makin memanas.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Demokrasi Dinikmati Para Elite

    Jakarta, Kompas – Demokrasi di Indonesia memberi masyarakat untuk bebas berbicara dan memilih secara langsung kepala daerah serta presiden. Namun, secara substansial, tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai.

    Hal itu ditegaskan Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Syafii Maarif dalam kuliah umum tentang demokrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (28/6). Selama 13 tahun ini, kemiskinan masih mencengkeram 80 persen masyarakat yang berada di lapis bawah piramida kekuasaan. Hanya 20 persen elite yang menikmati kesejahteraan.

    ”Di tengah pertumbuhan ekonomi yang banyak dipuji, masih berjibun borok politik dan ekonomi yang bisa mengancam kehidupan bangsa serta negara,” tutur mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah itu. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter tidak serius dilaksanakan. Oleh karena itu, masalah pokok terletak di kepemimpinan yang rapuh.

    Membiarkan demokrasi di Indonesia yang tidak membawa kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, kata Syafii Maarif, adalah pengkhianatan. Untuk itu, ke depan, peluang setiap warga negara menjadi pemimpin formal tanpa harus melalui partai politik harus diwujudkan secepatnya.

    ”Barisan elite, yang selama ini sarat dosa dan dusta, semoga segera sadar bahwa bangsa dan negara ini tidak boleh dibiarkan semakin rusak akibat kelakuan anak-anaknya yang tunamoral dan sepi dari rasa tanggung jawab,” tutur Syafii Maarif.

    Nilai merah parpol

    Dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dibiayai Program Pembangunan PBB (UNDP), dihasilkan angka rata-rata 67,3. Distribusi indeks ini berdasarkan aspek kebebasan sipil (86,97), hak-hak politik (54,6), dan lembaga demokrasi (62,72).

    Hak-hak politik yang belum berjalan antara lain partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta hak memilih dan dipilih. Adapun di aspek lembaga demokrasi, nilai sangat buruk terdapat pada variabel peran DPRD (38,03) dan peran partai politik (19,29).

    Dalam peluncuran IDI yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Kepala Perwakilan Ad Interim UNDP Indonesia Steven Rodriguez; dan Kepala BPS Rusman Heriawan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, tindak lanjut pengukuran IDI ini adalah perbaikan yang lemah seperti pada peran DPRD dan partai politik.

    Direktur Nasional Proyek IDI Raden Siliwanti menambahkan, IDI menggambarkan demokrasi di provinsi. Tidak ada daerah yang menerapkan demokrasi dengan nilai baik, ada 97 persen di tingkat menengah, dan 3 persen di tingkat rendah. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pilkada dan Demokrasi Tak Terbingkai

    “Ahh, ho dineuk ba Aceh (Ah, mau dibawa ke mana Aceh)?” ucap Safriudin (40) dengan nada frustrasi setelah membaca berita politik Aceh dari sebuah koran terbitan lokal Banda Aceh. Dia empaskan koran itu ke meja lalu mereguk sepancung kopi hangat di meja.

    ”Kita tunggu sajalah. Jangan dipikirkan, berat kali, wak. Pusing kita,” tutur Rahmad (39), rekan Safri, yang disusul tawa tiga rekan mereka.

    Rabu (9/6) sore itu, Safri dan empat rekannya seperti biasa menghabiskan waktu dengan menongkrong di salah satu kedai kopi di Kota Banda Aceh.

    Pilkada Aceh masih sekitar 6 bulan lagi. Namun, manuver kelompok-kelompok politik sudah sangat terasa.

    Diawali dengan kebijakan elite Partai Aceh, partai lokal mayoritas, yang menolak Irwandi Yusuf (gubernur petahana) sebagai bakal calon gubernur Aceh 2012-2017, dan keputusan Irwandi yang memilih jalur independen, situasi politik pun menghangat. Suhu makin panas saat Partai Aceh dan para wakilnya di DPR Aceh menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon independen ikut Pilkada 2011.

    Di Kantor Partai Aceh Bireuen, ratusan orang yang mendukung Irwandi menyerang, merusak, dan menghancurkan kantor tersebut karena menganggap elite Partai Aceh tak mendengarkan aspirasi arus bawah terkait dengan bakal calon yang diusung. Di Aceh Besar, salah satu rumah pribadi Irwandi dibakar oleh orang tidak dikenal.

    Sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang bersifat kriminal, seperti kasus penembakan terhadap mobil Bupati Bener Meriah, ikut memanaskan situasi menjelang pilkada meskipun kasus-kasus tersebut belum jelas benar terkait dengan persoalan politik atau tidak. Unjuk rasa ratusan warga yang berujung pada perusakan kantor Bupati Singkil, pekan lalu, juga menyumbang meningkatnya tensi ketegangan politik lokal.

    Elitisme dan konsolidasi

    Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, mengatakan, demokrasi di sini masih bersifat elitis. ”Prosedur demokrasi sudah dilaksanakan, misalnya dengan adanya partai lokal dan syariat Islam, tetapi secara substantif gagal. Yang terjadi justru transaksi elite. Itu sangat mengecewakan. Elite politik dan birokrasi menyandera kepentingan publik,” katanya.

    Berlarutnya pengesahan Rancangan APBD Aceh dan Qanun Pilkada Aceh, yang belakangan memicu konflik politik elite, adalah contoh adanya transaksi elitis. Tarik ulur kepentingan politik terkait ketentuan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon independen menjadi bukti lain betapa elite politiklah episentrum turbulensi konflik. ”Konflik elite itu dapat berkembang jadi kekacauan politik jika ada provokasi dan mobilisasi ke tingkat akar rumput,” katanya.

    Saifuddin juga mengatakan, elitisme memunculkan efek samping yang kian menggerakkan kekecewaan elemen-elemen masyarakat lain, seperti maraknya kasus korupsi pada masa pascakonflik dan budaya nepotisme.

    GAM

    Pengamat politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Pasya, juga mengatakan, dalam praktiknya, proses demokrasi di Aceh lebih dikuasai para elite.

    Elite yang ada adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bereinkarnasi menjadi Partai Aceh, partai penguasa.

    Kinerja pemerintah belakangan ini ditandai dengan kasus korupsi dan kemiskinan yang masih tinggi.

    Demokrasi elitis di Aceh menguatkan keberadaan simbiosis antara dunia usaha, politik, dan jajaran birokrasi. Sebuah kondisi yang membentuk oligarki kekuasaan yang cenderung korup karena segala hal diselesaikan dengan transaksi bisnis. Ekonomi Aceh yang didominasi dana pemerintah membuat transaksi bisnis antar-elite itu menggerus uang negara.

    LSM Gerak Aceh mencatat, saat ini ada 32 kasus korupsi di Aceh yang belum ditangani tuntas oleh aparat penegak hukum. Dari kasus-kasus tersebut, beberapa di antaranya bernilai ratusan miliar rupiah. Kasus korupsi dana APBD di Aceh Utara senilai Rp 220 miliar dan korupsi alat kesehatan APBD Aceh senilai Rp 490 miliar yang diduga melibatkan pejabat teras di Provinsi Aceh adalah contoh betapa uang negara rawan dikorupsi.

    Karakter demokrasi belum merasuk pada kekuatan utama politik di Aceh, yakni Partai Aceh. Partai ini masih mempertahankan gaya militeristis dalam strukturnya. Banyak kader partai politik yang belum dapat menerima perbedaan. Kebebasan pers justru kerap tersandera oleh dominasi partai politik.

    ”Pers di Aceh saat ini masih sering mendapat tekanan. Bukan dari pemerintah atau aparat keamanan, melainkan dari partai-partai politik. Banyak partai politik di sini yang belum menghargai demokrasi,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh, Muhtaruddin Yacob. (M Burhanudin)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Hanya Jadi Mainan Elite

    Jakarta, Kompas – Praktik politik sampai kini masih dikuasai elite, terutama melalui partai politik yang berkuasa. Masyarakat hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum. Setelah itu, rakyat hanya menjadi penonton. Akibatnya, kepentingan publik pun kerap terabaikan.

    Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan masa depan politik Indonesia di The Wahid Institute, Jakarta, Jumat (17/6). Pembicara dalam diskusi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD, Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid, mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama Choirul Anam, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Ny Shinta Nuriyah Wahid (istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid). Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali tidak hadir, tetapi mengirimkan makalah.

    Menurut Yenny Wahid, sambil mengutip makalah As’ad Said, politik saat ini dikuasai elite yang terorganisasi dalam partai politik. Saat ini terjadi partokrasi, dalam arti semua energi politik diarahkan ke partai dan untuk kepentingan partai. Masyarakat hanya menjadi penonton, dan kebutuhannya sering kali dibiarkan terbengkalai.

    ”Kondisi ini perlu didobrak oleh kita semua. Soalnya, kejahatan yang terorganisasi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi,” katanya.

    Menurut As’ad Said, Indonesia juga mengalami krisis dengan terjadinya defisit demokrasi, yakni fenomena paradoksal berupa meluasnya perkembangan hak sipil politik di satu pihak, tetapi tidak disertai pemajuan hak sosial dan ekonomi di pihak lain.

    Penerapan ideologi

    Mahfud MD menjelaskan, demokrasi yang kita capai sekarang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum. Gangguan terhadap negara ini bukan datang dari masalah ideologi, melainkan terutama dari penerapan ideologi itu dalam pemerintahan. Dalam proses itu, ternyata kita dirongrong oleh korupsi dan oligarki kekuasaan.

    Oligarki tersebut merupakan kerja sama antarelite politik yang hanya memikirkan kekuasaan bagi diri sendiri. Akibatnya, kepentingan rakyat justru tersingkirkan. ”Oligarki politik mesti dibatasi dengan cara penegakan hukum yang adil,” katanya.

    Choirul Anam mengungkapkan, partai besar yang berkuasa saat ini sudah tumbuh bagaikan mafia. Mereka berkuasa dan terus ingin melanjutkan kekuasaannya, kalau perlu dengan menyingkirkan partai kecil. Mereka juga tidak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya.

    ”Partai-partai itu lebih banyak membicarakan bagaimana merebut kursi kekuasan daripada bagaimana membuat rakyat sejahtera,” katanya.

    Dalam situasi seperti ini, Choirul Anam mengajak masyarakat, termasuk warga NU, mengembalikan demokrasi pada semangat yang benar. Kader NU yang tersebar dalam banyak organisasi dan partai semestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    Hasyim Muzadi berharap kelompok masyarakat madani, seperti NU, perlu menjaga kemandirian dari pemerintah. Dengan tetap independen, NU akan bisa mendukung kebijakan yang baik sekaligus mengkritik sesuatu yang menyimpang. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Bangsa Kehilangan Visi Maju

    Jakarta, Kompas – Tiga belas tahun setelah Gerakan Reformasi 1998 bangsa ini sekarang justru kehilangan visi ke depan. Akibatnya, bangsa ini hanya berjalan di tempat, dirundung berbagai masalah, dan sulit mengembangkan diri pada masa mendatang.

    Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, secara terpisah di Jakarta, Senin (23/5). Keduanya mengakui, reformasi berhasil menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, mendorong demokrasi lewat pemilu langsung untuk memilih eksekutif dan legislatif, mengamandemen UUD 1945, serta membuat undang-undang politik baru. Namun, panggung politik lalu dikuasai elite yang pragmatis dan bekerja untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.

    Saat ini masyarakat tidak tahu pasti, mau dibawa ke arah mana bangsa ini ke depan. Bahkan, untuk jangka menengah, katakanlah 10 tahun lagi, juga tidak diketahui ke mana tujuan kita. Setiap Presiden dari empat presiden sejak Reformasi 1998 sampai sekarang seperti sibuk dengan agendanya sendiri.

    Bahtiar menghargai pencapaian demokrasi prosedural yang didorong reformasi. Selain bisa langsung memilih pejabat eksekutif dan legislatif, rakyat kini bebas berpendapat dan berekspresi. Semua tak mungkin diperoleh pada rezim Orde Baru.

    Namun, substansi demokrasi masih belum terpenuhi, terutama kemakmuran ekonomi masyarakat, stabilitas politik, dan keamanan. Akibatnya, masyarakat merasakan kesulitan hidup sehari-hari. Bangsa ini sulit tumbuh besar karena hanya berjalan di tempat dengan berbagai persoalan yang merundungnya.

    ”Lebih parah lagi, kedaulatan bangsa ini menjadi rentan. Diterpa isu Negara Islam Indonesia saja, kita langsung goyah,” ujar Bahtiar.

    Dia pun mengajak semua elemen bangsa untuk memikirkan kembali proses demokrasi di negeri ini. Sistem pemerintahan perlu ditata ulang dengan penekanan pada pencapaian substansi demokrasi. Itu karena demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

    Syamsuddin menilai bangsa ini kehilangan visi jangka panjang karena panggung politik dikuasai petualang atau ”bandit” politik. Disebut ”bandit” karena mereka mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa sungguh-sungguh peduli nasib bangsa ke depan. Mereka hanya berpikir jangka pendek untuk memenangi pemilu lima tahunan demi merebut jabatan, kekuasaan, dan uang.

    ”Kita tak mendengar, bagaimana visi mereka tentang pengembangan bangsa ini 5 atau 10 tahun mendatang. Apa visinya soal ekonomi, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, hukum, atau budaya? Tidak ada desain besar tentang semua hal itu secara jelas,” tutur Syamsuddin.

    Agar bangsa ini tak terus kehilangan arah, dia mengajak semua elemen civil society (masyarakat madani) untuk menawarkan visi yang mencerahkan. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan keagamaan, media, serta kalangan akademisi untuk mengonsolidasikan diri dan bersama-sama memikirkan yang sebaiknya dilakukan bersama. Mereka mendorong perubahan dari luar.

    ”Ketika lembaga formal pemerintahan mandek dan menjadi pragmatis, masyarakat sipil perlu menekan dari luar. Lebih nyata lagi, mari kita pilih pemimpin yang baik pada pemilu mendatang,” katanya. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.