siwah.com

Tag: golkar

  • Aburizal: Golkar Belum Tentukan Calon

    Bangkok, Kompas – Partai Golkar belum menentukan sikap terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum 2014. ”Kami belum bicara soal calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie seusai bertemu Parlemen Thailand di Bangkok, Rabu (23/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas Anita Yossihara.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara menambahkan, Partai Golkar memang tidak bisa menolak adanya aspirasi dari daerah yang mengusulkan agar Aburizal diusung menjadi calon presiden. Namun, hingga saat ini, Partai Golkar belum membicarakan masalah pengusungan calon presiden, apalagi calon wakil presiden.

    Menurut Aburizal, seperti disampaikan kepada Lalu Mara, sesuai hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas), tahun pertama kepemimpinan akan difokuskan untuk konsolidasi partai. Tahun kedua difokuskan untuk kaderisasi, dan tahun ketiga fokus pada karya-kekaryaan. Menurut Lalu Mara, saat ini masih terlalu dini membicarakan masalah bursa pencalonan presiden.

    Terkait pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso tentang peluang pencalonan Aburizal bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie, Lalu Mara menilai hal itu sebagai pendapat pribadi, bukan pernyataan resmi dari Partai Golkar.

    Menurut dia, keputusan yang diambil Partai Golkar harus berdasarkan kesepakatan bersama, baik dalam rapat pleno pengurus harian maupun rapimnas. ”Golkar dalam menyampaikan sikap apa pun pasti melalui rapat pleno pengurus harian dan rapimnas. Kalau bukan keputusan rapat pleno atau rapimnas, saya kira statement pribadi,” ujarnya.

    Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur. Menurut dia, rapat pleno dan rapimnas belum memutuskan sikap partai untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014.

    Golkar akan melakukan survei terkait popularitas dan tingkat keterpilihan sebelum menetapkan calon.

    Nama Pramono Edhi sebetulnya bergulir dari daerah saat Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi menggelar pertemuan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 14-16 Oktober silam.

    Source : Kompas.com

  • Golkar: Sosialisasi dari Partai Masih Kurang

    BANDA ACEH – Sabri Badruddin, Wakil Ketua DPD I Golkar Aceh, menilai wajar hasil survei International Republican Institute atau IRI yang menyebutkan kalau partai politik tidak pernah berhubungan dengan masyarakat atau konstituennya.
    Menurut Sabri, hal itu disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan partai politik.

    IRI dalam surveinya yang dirilis 2 November lalu, menyebutkan, 96 persen responden menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka.

    Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen). Sedangkan 11 persen mengatakan yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

    Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen. Menyangkut pelaksanaan pilkada, 47 persen responden tidak tahu banyak tentang pilkada, dan 35 persen tidak tahu sama sekali

    Menurut Sabri, hal itu juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari dewan atau partai politik serta dukungan media untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang dilakukan serta dibahas dalam rapat dewan atau partai politik.

    Selama ini, kata Badri, sebagian anggota dewan atau partai politik ada yang berkunjung langsung ke masyarakat. “Misalnya saat penyaluran bantuan, perbaikan saluran air dan jalan. Tapi hanya beberapa saja, tidak semua orang di parpol atau dewan, tergantung orangnya,” jelas Badri.

    Namun, tambah dia, masyarakat kurang mengakses informasi dari dewan atau parpol karena kurangnya fasilitas sosialisasi.

    “Saat dewan atau parpol melakukan rapat, misalnya, kita juga mengundang perwakilan dari masyarakat. Karena nggak mungkin diundang seluruh masyarakat saat rapat atau kerja kami. Tapi geuchik dan perangkat desa itu kan seharusnya bisa menginformasikan kepada masyarakat,” papar Sabri.

    Menurut Sabri, hasil survei itu juga wajar karena masyarakat juga ada yang nggak mau tahu, sehingga tidak mencari informasi tersebut. “Untuk itu, maka dewan dan parpol harus menyosialisasikan kepada masyarakat bawah.”

    Dewan dan partai, tambah dia, harus bekerjasama dengan pihak-pihak seperti media, agar informasi tentang kerja serta pembahasan yang dilakukan bisa tersampaikan.[]

    Source : Atjeh Post

  • Setelah Aburizal Menjadi Capres

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

    Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang di Jakarta, persisnya setelah LSI dan Reform Institute menyampaikan paparannya.

    Dalam paparannya, LSI dan Reform Institute menyatakan, Golkar dan ketua umumnya, yaitu Aburizal Bakrie, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Saat ini, Golkar telah menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi, mengalahkan Partai Demokrat. Reform Institute menambahkan, Aburizal juga menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

    Dalam interupsinya, Akbar menyatakan, hasil survei itu membuktikan bahwa Golkar tetap dapat meningkatkan elektabilitasnya, meski berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya yang naik adalah elektabilitas partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Namun, justru elektabilitas Golkar yang naik,” kata Akbar.

    ”Ini menunjukkan, kita tetap harus bersikap kritis meski berada di koalisi. Bahkan, jika suatu saat harus memilih, tetap terbuka kemungkinan berada di luar pemerintahan,” lanjut Akbar. Fadel segera menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji berbagai hasil survei tersebut.

    Berada di luar pemerintahan, bisa menjadi sejarah baru bagi Golkar. Pasalnya, sejak berdirinya, Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam pidato politik saat membuka Rapimns II, Aburizal juga menegaskan, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. ”Posisi Golkar adalah posisi seorang sahabat yang sejati. Ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun namun keras dan berani manakala memang diperlukan untuk semua,” kata Aburizal.

    Tabuh genderang

    Namun, interupsi Akbar itu tetap menarik. Pasalnya, sekarang Golkar sudah menetapkan Aburizal sebagai calon presiden (capres) 2014-2019. Dengan keputusan itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, fokus partainya pada saat ini adalah meningkatkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan pemenangan Partai Golkar serta Aburizal di Pemilu 2014. Artinya, Golkar sudah menabuh genderang, siap bersaing dengan para kompetitornya di 2014, termasuk Partai Demokrat.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan, partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang telah menetapkan capres yang akan diusung di Pemilu 2014. Dia berharap, keputusan itu tidak mengganggu soliditas dan stabilitas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Koalisi yang sering disebut dengan Setgab itu, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat, Setgab tidak lebih dari ”anak haram” hasil perkawinan antarpartai demi alasan stabilitas. ”Bahkan, ada yang mengatakan, Setgab merupakan ”perkawinan” antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie yang lalu diikuti oleh masing-masing gerbongnya,” kata Yunarto.

    Sebagai ”anak haram,” ikrar yang dibangun dalam Setgab hanya kepentingan. ”Dan, kepentingan ini otomatis berakhir jika berbicara 2014. Pasalnya, pada saat itu, setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Setiap partai akan berusaha mencari posisi paling aman dan menguntungkan bagi dirinya sendiri,” kata Yunarto.

    Berakhirnya ”kepentingan” dalam Setgab ketika bicara 2014, sudah beberapa kali terlihat. Misalnya, muncul dalam perdebatan seputar besar ambang batas parlemen, daerah pemilihan, hingga syarat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Pemilu 2014. Dalam kasus ini, kata sepakat tidak dapat diraih partai-partai anggota Setgab.

    Setgab, bahkan juga berbeda pendapat dalam isu-isu krusial yang tidak terkait langsung dengan Pemilu 2014, misalnya dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century atau kasus mafia pajak.

    Tingkatkan konflik

    Keputusan Golkar untuk mencapreskan Aburizal, lanjut Yunarto, diyakini akan meningkatkan derajat ”konflik” yang belakangan ini sudah lumayan tinggi di Setgab. Pasalnya, Aburizal yang memiliki peran dominan di Setgab, sudah jelas-jelas memiliki ”kepentingan” lain, yaitu capres 2014.

    Bahkan, menurut Yunarto, sekarang Setgab sebenarnya sudah tamat dan hanya tinggal nama, karena ”kepentingan” yang mengikat mereka, sudah tidak ada lagi. Sinyalemen ini terlihat dari ucapan Akbar Tandjung bahwa Golkar harus tetap kritis dan membuka peluang berada di luar pemerintahan.

    Jadi, agaknya kita harus bersiap menghadapi dinamika politik yang akan semakin dinamis, bahkan mungkin sangat tidak terduga…. (Marcellus Hernowo)

    Source : Kompas.com

  • Berhala Survei…

    Kamis (27/10), menjelang pukul 13.00, di sekitar lokasi Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar di kawasan Ancol, Jakarta, terdengar pengumuman agar peserta acara itu segera memasuki ruang pertemuan. Pengumuman yang disampaikan berkali-kali ini tidak urung membuat sebagian dari sekitar 500 peserta, yang masih makan siang, buru-buru kembali ke ruangan.

    Acara siang itu adalah mendengarkan paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

    Meski hasil survei dari dua lembaga itu telah dirilis dan diberitakan berbagai media, tepuk tangan tetap kerap terdengar saat Barkah Patimahu (LSI) dan Abdul Hamid (Reform Institute) menyampaikan paparannya. Berdasarkan survei lembaga itu, Golkar dan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, memiliki tren positif.

    Menurut dua lembaga survei itu, saat ini, Golkar menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi.

    Demikian juga berdasarkan survei Reform Institute, sekarang, Aburizal menjadi calon presiden untuk Pemilu 2014 dengan elektabilitas tertinggi. Sesuai hasil survei LSI, elektabilitas Aburizal sebagai calon presiden tahun 2014 masih di bawah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

    Bagi Golkar dan Aburizal, hasil survei itu penting. Pasalnya, Aburizal akan mendeklarasikan diri maju dalam Pemilu Presiden 2014 jika elektabilitas Golkar mencapai 25 persen dan elektabilitas Aburizal minimal 20 persen. ”Jadi, deklarasi dilakukan dalam Rapimnas 2012,” kata Aburizal.

    Namun, lembaga survei berbeda bisa memberikan hasil beda. Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), misalnya, menyatakan, peringkat pertama calon presiden untuk 2014 adalah Prabowo. Aburizal di nomor empat. Namun, hasil survei itu tidak ditampilkan di Rapimnas Golkar.

    Survei juga dapat menimbulkan polemik. Misalnya, meski sesuai survei angka untuk istrinya, Megawati, masih tinggi, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan, sudah saatnya kader muda muncul pada Pemilu 2014. Mereka adalah angkatan Puan Maharani, putri Taufiq dan Megawati.

    Hasil survei, menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, menjadi seperti berhala baru dalam politik Indonesia. Hasil survei menjadi sarana untuk menilai kekuatan elektoral diri sendiri dan menyerang lawan.

    ”Politik Indonesia seperti sebuah produk komersial yang dikendalikan oleh perilaku konsumen. Elite partai dan calon presiden hanya sebatas merespons keinginan pemilih dalam survei dan tidak lagi memiliki fungsi sebagai pencetus ”ide”. (nwo)

    Source : Kompas.com

  • Golkar Incar Suara Perempuan

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar mengincar suara mayoritas pemilih, yakni kaum perempuan. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada pembukaan Rapat Konsolidasi dan Pendidikan dan Latihan Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (23/10), menegaskan, kedudukan perempuan sangat penting sebab mereka adalah bagian terbesar dari pemilih.

    ”Partai politik yang bisa mengelola dukungan perempuan pasti bisa memenangi pemilu. Kita berharap kader perempuan bergerak dari tingkat desa hingga pusat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Golkar menyiapkan program ekonomi kecil yang langsung menyentuh kebutuhan perempuan dan rakyat kecil,” ujar Aburizal.

    Aburizal menambahkan, sejumlah kalangan memberi tahu dia bahwa Golkar dianggap sebagai partai paling matang dan mapan. Pada masa Golkar berkuasa ada pembangunan yang bisa dinikmati rakyat.

    Ia pun yakin, berdasarkan survei, Golkar akan meraih dukungan suara hingga 18,5 persen, di atas perkiraan perolehan suara Partai Demokrat (15 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 14 persen. Dengan modal itu, Golkar pun optimistis menghadapi Pemilu 2014.

    Golkar, menurut Aburizal, melihat sukses Ratu Atut Chosiyah sebagai contoh bagi kader perempuan Golkar. Keberadaan Atut bisa menjadi motor kebangkitan peranan perempuan dalam partai dan kenegaraan.

    Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, secara terpisah, meragukan komitmen Golkar memberdayakan perempuan. Keberadaan Atut juga bukan merupakan figur yang bersih karena ICW mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan dana hibah.

    Peran legislatif

    Di Semarang, Sabtu, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa II Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Firman Subagyo, pada rapat koordinasi anggota DPR dari Partai Golkar, mengingatkan, keluhan rakyat atas banyaknya program bantuan pemerintah yang didanai APBN tak tepat sasaran harus dicermati. Anggota legislatif dari Golkar juga harus mengawal program itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kepedulian kader Golkar tentu akan dirasakan masyarakat dan bisa membuahkan dukungan pada Pemilu 2014. Apalagi wilayah Jawa II, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, berpotensi besar. (ong/who)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Tak Jadi Daftar, Sulaiman Abda No Comment

    BANDA ACEH – Partai Golongan Karya yang sempat dikabarkan akan mendaftarkan pasangan Sulaiman Abda dan Tarmizi Karim batal mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) hingga batas waktu berakhir pukul 00.00 wib.

    Informasi rencana pendaftaran pasangan ini beredar cepat di kalangan wartawan. Pantauan The Atjeh Post, Tarmizi Karim sempat beberapa jam berada di kantor Golkar Aceh pada Jumat (7/10) malam, menjelang batas akhir pendaftaran ke kantor KIP.

    Tak diketahui pasti kenapa pasangan ini urung mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Sumber The Atjeh Post di Golkar Aceh mengatakan, Tarmizi datang dengan membawa dukungan dari partai lain. Sebab, electoral trashold Golkar tak mencukupi untuk mendaftar sendiri dan harus menggandeng partai lain sebagai pendamping.

    Sempat pula beredar kabar, pasangan ini didukung Partai Amanat Nasional. Namun, kepada The Atjeh Post, Sekretaris PAN Aceh Tarmidinsyah Abubabakar tegas membantah,”PAN tidak mendukung calon manapun selama belum ada kejelasan soal aturan hukum pilkada.”

    Pukul 00.10 wib, Sulaiman Abda turun dari lantai II kantor Golkar Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah. Namun, ketika ditanya soal pendaftaran calon gubernur, Sulaiman menolak berkomentar. “No comment,” katanya sambil berlalu menuju mobilnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Tarmizi Karim membenarkan rencana mendaftar dari Golkar. “Tapi kalau tidak mendaftar tidak apa-apa juga, berarti kita gak ikut pilkada,” ujar Tarmizi Karim melalui telepon selular.

    Ketika ditelepon, Tarmizi mengaku sedang rapat. Lalu pembicaraan terputus lantaran dia harus melanjutkan rapat. “Nanti kita ngobrol lagi ya,” ujarnya. Klik, sambungan telepon pun terputus.

    Tarmizi Karim adalah mantan bupati Aceh Utara. Pria asal Lhoksukon ini, saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, ia sempat menjadi penjabat sementara Gubernur Kalimantan Timur. []

    Source : The Atjeh Post

  • Jaring Kandidat, Golkar Perhatikan Tiga Aspek

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Untuk menjaring kandidat kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Partai Golkar akan memperhatikan tiga aspek. Ketiga aspek itu harus dipunyai oleh kandidat yang bakal diusung dalam pemilihan kepala daerah Aceh nantinya.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung saat berkunjung ke kantor DPD Partai Golkar Aceh, Ahad (21/8) pagi. Kedatangan Akbar ke Banda Aceh, setelah melakukan kunjungan kerja di Takengon, Aceh Tengah, dan Bireuen. Sabtu (20/8) malam, Akbar menempuh perjalanan darat Takengon-Banda Aceh.

    Menurut Akbar Tandjung, tiga aspek yang selalu menjadi perhatian Partai Golkar yaitu aspek elektabilitas (keterpilihan) dari seorang kandidat. Aspek kedua yaitu persepsi masyarakat.

    “Bagaimana perspektif bagi kepentingan masyarakat. Dan yang penting, sejauhmana dia berkomitmen dalam rangka memberikan dukungan terhadap visi dan misi Partai Golkar,” kata pria yang akrab disapa Bang Akbar ini pada wartawan, Ahad.

    Sementara aspek terakhir yang sangat menentukan, kata Bang Akbar, adalah soal komitmen kandidat untuk memajukan Aceh. “Kita juga melihat komitmen kandidat secara keseluruhan dalam memajukan Aceh. Ini sangat penting,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. “Tiga hal itu menjadi parameter kami dalam menentukan keputusan.”

    Lantas, siapa yang bakal diusung Golkar? Bang Akbar belum mau membocorkan. Menurutnya, Golkar akan melihat waktu yang tepat untuk mengumumkan kandidat yang bakal diusung pada pilkada Aceh nantinya.

    Akbar sedikit bongkar rahasia. “Pak Darni salah seorang calon yang diajukan ke Pusat,” kata dia. []

    Source : Acehkita.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kader Partai Golkar Diminta Memilih

    Jakarta, Kompas – Setelah Partai Nasdem dideklarasikan pada Selasa (26/7), tekad Partai Golkar semakin bulat untuk menertibkan kadernya yang menjadi pengurus di organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Penertiban ini dilakukan paling lambat 11 Agustus 2011.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Fadel Muhammad, Jumat, di Jakarta, mengatakan, para kader yang berada di ormas Nasional Demokrat diminta memilih tetap di Partai Golkar atau pindah ke ormas Nasional Demokrat yang tampak ”identik” dengan Partai Nasdem.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan, DPP Partai Golkar mengirimkan surat edaran kepada pengurus di daerah dan meminta penertiban juga dilakukan untuk kader yang merangkap jabatan di ormas Nasional Demokrat.

    Salah seorang kader Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, yang juga Ketua Nasional Demokrat mengatakan, Partai Golkar tidak dapat melarang kadernya ikut serta dalam ormas. Hal ini karena keanggotaan dalam partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan masalah keormasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

    Penertiban kader Partai Golkar yang aktif di ormas Nasional Demokrat tersebut, kata Ferry, menghilangkan hak konstitusional warga negara karena ada ketidaksukaan terhadap kader tertentu. Dia mengatakan, Pengurus Pusat Nasional Demokrat memberi kebebasan kepada semua anggota untuk meninggalkan ormas Nasional Demokrat apabila diancam dan ditekan. Sebaliknya, jika memilih tetap aktif di partainya dan karena itu terkena sanksi, ormas Nasional Demokrat akan memberikan perlindungan hukum.

    Selain Ferry, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh juga masih menjadi kader Partai Golkar. Padahal, fungsionaris Partai Nasdem mengakui, partainya dibiayai Paloh.

    Tidak masalah

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak mempermasalahkan jika ada kader Partai Golkar yang saat ini menjadi anggota ormas Nasional Demokrat serta diperkirakan sudah pindah partai dan meninggalkan Partai Golkar.

    Hal tersebut, menurut politisi yang akrab disebut Ical ini, karena partai berlambang beringin itu sudah berkali-kali ditinggalkan kadernya yang berpindah partai. Aburizal mencontohkan Edy Sudradjat, Wiranto, dan Prabowo.

    ”Sudah berkali-kali dan Partai Golkar selalu nomor satu atau nomor dua (dalam pemilu),” katanya.

    Mengenai Partai Nasdem, menurut dia, partai tersebut belum ada. ”Belum ada (Partai Nasdem). Kan, belum lolos kualifikasi,” ujarnya. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Targetkan Kemenangan dengan 33 Persen Suara

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar mempersiapkan pertarungan dalam Pemilihan Umum 2014 melalui rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pengurus daerah. Targetnya, Partai Golkar dapat kembali mendominasi pemilu dengan meraih 33 persen suara pada pemilu mendatang.

    Demikian ditegaskan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, dalam arahan kepada 14 pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat I dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di kantor Jakarta, Jumat (29/7). Sebelumnya, rakor dan konsolidasi dilakukan dengan DPD Partai Golkar tingkat I dari Jawa, Bali, dan Sumatera.

    Target 33 persen suara itu diperhitungkan dari porsi suara di kawasan Indonesia timur dan kawasan Indonesia barat. Di kawasan Indonesia timur, kader Golkar harus mengupayakan perolehan suara setidaknya 40 persen. Bila dikalikan dengan 30 persen penduduk di wilayah itu, suara 40 persen akan menyumbang 12 persen perolehan suara nasional. Di kawasan barat ditargetkan 30 persen suara. Dengan jumlah penduduk Indonesia wilayah barat yang mencapai 70 persen, kontribusi suara itu akan menjadi 21 persen.

    Namun, lanjut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Fadel Muhammad, Golkar mengalami penurunan suara yang sangat besar sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 di Indonesia timur. Pada Pemilu 1999, Golkar mendapat 45 persen suara. Pada pemilu berikutnya, Golkar hanya mendapat 34 persen, dan pada Pemilu 2009 hanya 20 persen suara. Penurunan suara terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

    Suara Golkar, ungkap Fadel, umumnya diambil partai baru yang juga berbasis nasionalis, seperti Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Demokrat. Dalam pemilihan kepala daerah, Golkar bersaing dengan Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menempatkan kadernya di Indonesia timur. Sampai Juni 2011, Golkar baru memenangi 45 persen pilkada. Demokrat memenangi 44 persen dan PDI-P sekitar 35 persen.

    Oleh sebab itu, setiap kader diharapkan bisa mengajak keluarga dan tiga orang lain untuk memilih Golkar. Berbagai kegiatan untuk menarik minat pemilih pemula juga dilakukan.

    Di sisi lain, kata Aburizal, pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha kecil dari Aceh sampai Papua mulai berpengaruh signifikan. Namun, ia minta kader Golkar mempersiapkan program pemenangan pemilu. DPP Partai Golkar harus membimbing mereka. (ina)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Golkar Garap Kader di Pedesaan

    Bandung Barat, Kompas – Partai Golkar menggarap desa. Mereka menargetkan sampai tahun 2012 sudah mendapatkan setidaknya 100 kader penggerak teritorial desa di setiap desa di seluruh Indonesia.

    Pada Sabtu (2/7) pagi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mencanangkan pendidikan dan latihan kader penggerak teritorial desa (karakterdes) di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain sekitar 1.000 kader, hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

    Dalam acara tersebut, Aburizal juga berdialog lewat telekonferensi dengan unsur pimpinan Partai Golkar dan peserta karakterdes di beberapa daerah, yaitu Cilacap (Jawa Tengah), Probolinggo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Gowa (Sulawesi Selatan).

    Menurut Aburizal, kegiatan itu untuk menyiapkan kader Partai Golkar sekaligus kader bangsa di desa-desa yang siap mengabdi untuk kemajuan bangsa. Kurikulum serta silabus pendidikan dan pelatihan bukan sekadar soal Partai Golkar, melainkan terutama materi kebangsaan.

    Aburizal menekankan, paradigma membangun Indonesia dimulai dari desa, berangkat dari persoalan riil yang dihadapi langsung oleh masyarakat desa. ”Partai Golkar tidak ingin pembangunan di desa-desa tidak bergerak, bahkan mundur. Partai Golkar tidak akan membiarkan desa-desa tertinggal,” kata Aburizal.

    Pembangunan desa semestinya didukung kebijakan pusat yang tepat, proporsional, dan aspiratif sehingga implementasi pembangunan serta otonomi daerah benar-benar menyentuh masyarakat di pedesaan. Politik anggaran tidak boleh lagi hanya bersifat sektoral dan terkonsentrasi di pusat.

    Kepada wartawan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan, pembangunan desa merupakan kemestian demi membangun bangsa. Akan tetapi, Idrus juga tidak menampik bahwa program kaderisasi itu merupakan bagian dari upaya Partai Golkar untuk menyiapkan kader-kadernya demi pemenangan setiap kompetisi politik, termasuk Pemilihan Umum 2014 sebagai puncaknya. ”Dengan membangun desa, ini, kan, kampanye permanen,” kata Idrus.

    Berdasarkan catatan Kompas, upaya ”kembali ke desa” secara intensif juga digulirkan parpol lain. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar program cabang pelopor untuk mendekatkan partai dengan kadernya di daerah lewat program nyata.

    Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, upaya turun ke desa tergantung pada rencana kerja para anggota DPR yang sudah menerima surat keputusan untuk mengawal musyawarah cabang-cabang pelopor yang intinya mengefektifkan struktur anak cabang dan ranting atau anak ranting.

    Masa reses anggota DPR mendatang akan dipergunakan untuk percepatan implementasinya. Sejak Rapat Koordinasi Nasional pada Maret lalu, sebanyak 17 provinsi sudah menggelar musyarawah rencana kerja cabang.

    Wakil ketua bertambah

    Sebagai bagian revitalisasi kepengurusan Partai Golkar, jabatan wakil ketua umum pun ditambah dari dua orang menjadi empat orang. Pekan lalu, dua wakil ketua umum baru Partai Golkar, yaitu Sharif Cicip Sutardjo dan Fadel Muhammad, diangkat. Dua wakil ketua umum lain adalah Agung Laksono dan Theo Sambuaga.

    Menurut Idrus Marham, revitalisasi tersebut dilakukan untuk memastikan mesin politik partai bekerja secara optimal untuk memenangi setiap kompetisi politik di Indonesia. Koordinasi pemenangan pemilu juga ditambah dari lima wilayah menjadi tujuh wilayah. (DIK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.