siwah.com

Tag: golkar

  • Ical: Idealnya Cukup 4 atau 5 Partai Saja

    VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, setuju bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) diperbesar agar partai yang ada di parlemen menjadi sederhana dan membuat pemerintahan lebih efektif.

    “Sebaiknya empat atau lima partai saja yang ada di parlemen,” kata Aburizal, di Hotel Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia.

    Aburizal mencontohkan, di negara maju penyederhanaan partai sudah lama berjalan. Politisi yang biasa disapa Ical ini mengambil contoh, di Amerika Serikat misalnya, hanya memiliki dua partai.

    Nantinya, kata dia, partai yang tidak lolos suaranya akan diwakili atau digabung dengan partai yang ada. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan dengan dengan banyak kelompok di parlemen. Karena itu Gokar mendukung gagasan ini.  “Golkar, PDIP, dan Demokrat, satu suara untuk tiga sampai lima persen PT,” kata Ical.

    Mengenai partai dalam Sekretariat Gabungan yang berbeda suara, menurut Ical, itu wajar saja. Hal itu nanti akan dibicarakan dalam rapat Setgab. “Di Setgab belum dibicarakan, nantinya akan didengarkan pendapat masing-masing,” kata Ical.

    Seperti diketahui, pembahasan revisi Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota semakin alot. Penentuan angka ambang batas parlemen masih menjadi tarik ulur.

    Angka kompromi 3 persen yang sempat mengerucut dalam pembahasan di Badan Legislasi kembali dipermasalahkan. Golkar dan PDIP bersikukuh pada posisi 5 persen. Demokrat dan PKS memilih angka 4 persen. Sisanya, mempertahankan angka pada Pemilu 2009 lalu yakni 2,5 persen.

    Laporan: Dian Widyanarko l Kuala Lumpur

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Usung Sistem Proporsional Campuran

    JAKARTA–MICOM: Sekretaris Tim Bidang Politik DPP PG Agun Gunandjar mengatakan Partai Golkar mengusulkan sistem pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional campuran yakni campuran antara proporsional terbuka dan tertutup.

    Ia menjelaskan, sistem itu untuk memperbaiki kualitas anggota dewan yang ada karena sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan ternyata hasilnya belum seperti yang diharapkan. “Soal sistem pemilu Partai Golkar mengusulkan menggunakan sistem campuran yakni 70 persen sistem proporsional terbuka, dan 30 persen dengan sistem proporsial tertutup,” kata Sekretaris tim bidang politik DPP PG Agun Gunandjar di Jakarta, Jumat (17/6).

    Lebih lanjut Agun untuk mengisi 30 persen dengan sistim proporsional tertutup akan diisi oleh tiga kelompok masyarakat, pertama, kelompok fungsional, bukan dari partai tapi sangat dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja. Kedua, untuk kelompok keterwakilan perempuan dan ketiga, untuk pengiat partai. “Pegiat partai ini adalah para pengurus partai yang setiap hari mengurusi partai,” kata Agun.

    Sementara itu, mengenai angka ambang batas perolehan suara parpol (Parlementary Threshold) tambah Agung partainya tetap mengusulkan agar pada angka lima persen. Partai Golkar tambahnya mengusulkan perlu ada substansi dari paket undang-undang politik yang belum disepakati, seperti soal ambang batas perolehan suara Parlementary Threshold (PT) disusun secara alternatif dan langsung dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan.

    “Partai Golkar mengusulkan apabila ada substansi yang belum mengerucut, seperti soal PT maka dirumuskan secara alternatif yang nanti dibawa ke paripurna untuk diputuskan,” kata Agun Gunandjar.

    Lebih lanjut Agun menjelaskan usulan Partai Golkar tersebut didasarkan atas pengalaman selama ini dimana dalam pembahasan UU politik selalu tidak mulus, dan biasanya selalu dibawa ke paripurna.

    Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyarankan badan Legislasi DPR agar tidak membuang energi hanya untuk mengerucutkan angka ambang batas perolehan suara partai politik (Parlementary Threshold) karena perdebatan sesungguhnya nanti dalam pembahasan di panitia khusus bersama dengan pemerintah.

    “Kita dorong Baleg untuk tidak membuang energi hanya untuk mengerucutkan ke satu angka PT, karena perdebatan sesungguhnya nanti ketika di pansus bersama dengan pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi.

    Menurut Priyo sampai saat ini Baleg masih belum mencapai kesepakatan soal angka PT. Lebih lanjut Priyo meminta Baleg segera menyelesaikan silang pendapat soal penetatan batas angka PT tersebut karena waktu yang sudah sangat mendesak.

    “Hendaknya baleg segera selesaikan silang pendapat mengenai PT ini, haruys diingat kita diburu oleh waktu. Hendaknya jangan dipaksakan, karena perdebatan aslinya nanti di pansus,” kata Priyo mengingatkan. (Ant/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Menggeser Partai Demokrat

    Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

    Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

    ”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

    Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

    Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

    Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

    Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

    Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Menggeser Partai Demokrat

    Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

    Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

    ”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

    Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

    Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

    Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

    Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

    Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai untuk Kesejahteraan Ala Golkar

    VIVAnews – Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie menggagas program untuk meningkatkan laju perekonomian pengusaha kecil dengan melibatkan peran partai politik. Hal ini sekaligus menjadi sebuah ajakan untuk mengubah paradigma politik yang baru.

    Aburizal menyatakan bahwa pada dasarnya partai politik didirikan untuk memastikan kesejehteraan rakyat semakin membaik. Oleh karena itu, menurutnya partai tidak boleh hanya mementingkan urusan kemenangan di pemilu untuk mencapai kedudukan di DPR atau pemerintahan semata.

    “Untuk itulah sebenarnya partai didirikan. Bukan hanya untuk mencapai kedudukan di DPR atau di eksekutif, tapi bagaimana partai bisa berbuat banyak bagi rakyat,” ujar Aburizal di Gedung Sucofindo, Jakarta, Kamis 12 Mei 2011.

    Oleh karena itu Golkar mencanangkan program nyata ekonomi rakyat bertajuk ‘Bersama Bangkitkan Usaha Kecil dari Aceh Sampai Papua’, yang diresmikan oleh Aburizal hari ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program tersebut berbentuk pelatihan pengembangan usaha kecil. Para pelaku usaha kecil tidak hanya diberikan pendidikan seperti keterampilan dan membina jaringan serta manajemen produksi, tetapi juga diberikan insentif untuk pengembangan usahanya. Jumlahnya insentif pengembangan usaha tersebut maksimum Rp1 juta.

    “Kita tidak bicara pada tataran politik, tapi kita bicara pada tataran kesejahteraan,” kata Aburizal.

    Aburizal berharap partai lain dapat melakukan kegiatan atau program serupa. Dengan demikian seluruh partai politik pada akhirnya jadi berlomba-lomba dengan kerja nyata memerangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. “Saya bermimpi partai-partai politik bisa saling berlomba untuk memberikan kerja nyata membantu ekonomi rakyat,” kata Aburizal.

    Dengan demikian, lanjut Aburizal, akan tercipat kultur politik yang baru agar masyarakat dapat merasakan kerja nyata para politisi. “Saya harapkan ini bisa menjadi suatu cikal bakal dari orientasi partai yang berbeda ke depan,” kata Aburizal. (eh)

    Source: Vivanews.com

  • Priyo: Masih Simpang Siur Soal Partai Nasdem

    VIVAnews – Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya tidak mencemaskan organisasi massa Nasional Demokrat menjadi partai baru. “”Karena Nasdem yang ormas itu kan didukung oleh berbagai elemen tokoh-tokoh partai yang tidak hanya Golkar,” ujar Priyo di Jakarta, 7 Mei 2011.

    Menurut Priyo, pendaftaran Partai Nasdem untuk ikut verifikasi partai politik pun masih simpang siur. Belum diketahui apakah Partai Nasdem itu merupakan transformasi dari ormas Nasdem yang dibentuk mantan Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh dan tokoh Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    “Kami tidak tahu apakah ini ada strategi khusus untuk mengecoh publik bahwa partai (Nasdem) ini bukan yang direstui oleh Pak Surya Paloh dan Pak Sultan. Atau apakah ini benar-benar ada faksi tersendiri dalam ormas Nasdem, sehingga mereka ngotot untuk membentuk partai. Ini kan masih simpang siur,” kata Priyo.

    Walau demikian, jika benar Partai Nasdem itu akan menjadi kendaraan politik bagi Surya Paloh dan Sri Sultan HB X, maka Golkar akan mengikhlaskan. “Kami dalam posisi menghomati. Kami tidak masalah. Sudah kami ikhlaskan sepenuhnya dan kami pastikan Golkar tetap solid,” ucap Priyo. (adi)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Tak Khawatir Partai Baru

    VIVAnews – Munculnya partai-partai baru yang akan ikut bertarung pada Pemilu 2014 ditanggapi dingin oleh Partai Golkar. Partai berlambang Pohon Beringin itu tidak khawatir dengan munculnya partai baru.

    “Boleh saja. Karena orang kan masing-masing punya suatu pikiran. Kami harus ambil sisi positifnya, mereka ingin berbakti pada negara dengan cara mereka,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

    Menurut Aburizal, tidak mudah bagi partai baru untuk ikut bersaing pada Pemilu 2014. Sebab, partai baru harus dapat lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum bisa turut bersaing dalam pemilu.

    “Ada undang-undangnya bagaimana partai itu bisa ikut di dalam pemilu,” jelas Aburizal.

    Mengenai adanya kader Golkar, seperti Tommy Soeharto, yang mendirikan partai Nasional Republik, Aburizal menyatakan bahwa hal itu juga tidak masalah bagi Golkar. “Bagi partai Golkar, semua kader itu berbuat untuk negara di manapun dia berada,” tegas Aburizal.

    Aburizal menyatakan selalu ada tokoh baru yang muncul di Golkar apabila ada tokoh yang pernah besar di Golkar kemudian menjadi tokoh partai lain.

    “Tokoh partai-partai di Indonesia kan banyak sekali yang dari Golkar. Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Tjahjo Kumolo, kan dari partai Golkar. Jadi begitu sudah dari partai Golkar dia mengabdi di tempat lain, timbul lagi yang baru. Jadi tidak masalah,” kata Aburizal.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Golkar Gagal karena Kurang Responsif

    Jakarta, Kompas – Kegagalan Partai Golkar memenangi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 dinilai akibat ketidakmampuan memprediksi pola perubahan dan merespons secara tepat fenomena yang ada. Rasa enggan berjuang untuk kepentingan partai secara militan akibat rendahnya rasa memiliki di kalangan kader.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Organisasi dan Daerah Partai Golkar di Jakarta, Senin (4/4). Rakornas akan diakhiri Selasa ini.

    Menurut Aburizal, pimpinan partai di pusat dan daerah diharapkan mampu membaca cara berpikir masyarakat yang berubah secara dinamis. Dari kejelian itu bisa disiapkan langkah antisipatif yang tepat dan unik di setiap daerah.

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menambahkan, tantangan saat ini memang lebih berat karena orang bebas menentukan pilihan politiknya. Partai politik yang tersedia jauh lebih banyak dan tidak ada perbedaan signifikan dari segi ideologi.

    Untuk mencapai target perolehan suara sebanyak 30 persen pada Pemilu 2014, Aburizal meminta para pemimpin partai menguatkan lembaga dan merevitalisasi organisasi. Target meraih 10 juta kader juga harus dilanjutkan. Saat ini, menurut Aburizal, seusai pembukaan rakornas, kemungkinan baru sepertiga dari target yang tercapai.

    Menurut Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Daerah Mahyudin, mendapatkan 10 juta kader dilakukan dengan mengaktifkan kembali kader lama, mengimbau kader yang lompat pagar untuk kembali, dan mencari kader baru. Diharapkan dari setiap desa terdapat setidaknya 100 kader. ”Apabila setiap kader dari 10 juta orang itu mengajak keluarga, teman, dan tetangga, target 30 juta suara pada 2014 bisa terwujud,” tutur Mahyudin.

    Pada Pemilu 2009, Partai Golkar mendapatkan 14,5 persen suara. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Indra J Piliang: SBY Tidak Berani Keluarkan Golkar

    aburizal bakri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kader Partai Golkar Indra J Piliang meyakini Presiden SBY sebagai Ketua koalisi tidak akan berani mengeluarkan Golkar dari peserta koalisi. Pasalnya, masuknya Golkar dalam koalisi jauh lebih besar untuk kepentingan SBY-Boedinono.

    “Kalau mau mengelurkan Golkar saya yakin SBY tidak berani melakukan itu,” tegas Indra di Jalan Bumi Asri C-3 komplek Liga Mas Indah Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2011).

    Menurutnya, jika koalisi itu disebut sebagai kebutuhan Golkar, maka Golkar seharusnya mendapat jatah jabatan menteri jauh lebih banyak dari PKS. “Kalau koaliasi itu kita dudukan dalam teori seharusnya jatah Golkar lebih banyak dari PKS,” ujarnya.

    Ia juga menilai agak kurang tepat jika mengasumsikan Golkar yang jauh lebih membutuhkan koalisi dibanding SBY- Boediono yang ada didalam koalisi. “Kalau kita yang butuh, kita pasang tariflah. Kalau cuma dua menteri buat apa,” ungkapnya. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hanura: Golkar-PKS Harus Keluar Koalisi

    Yuddy Chrisnandi

    JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.

    “Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata,” kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.

    Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. “Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam,” tambahnya.

    Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

    “Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat,” jelas Yuddy lagi.

    Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

    “Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata,” kata Yuddy lagi.

    Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.

    “Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini,” demikain Pumpida.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.