siwah.com

Tag: ideologi

  • Masih Eksis di Daerah

    Partai politik berbasis agama marak sejak era reformasi bergulir. Namun, hasil tiga pemilu terakhir menunjukkan perolehan suara sebagian besar parpol berbasis atau bernuansa agama cenderung turun. Meski penurunan juga dialami sejumlah parpol berbasis nonagama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Golkar, secara keseluruhan pamor partai berbasis agama memang kalah cemerlang.

    Sejumlah kalangan menyatakan ikatan emosi yang bersifat instan-pragmatis ketimbang ikatan filosofis-ideologis membuat keberhasilan parpol agama senantiasa terantuk.

    Meski demikian, jika secara nasional suara parpol berbasis agama turun, perolehan suara di tingkat kabupaten/kota tetap menunjukkan kekuatan berarti dari parpol agama.

    Salah satu yang cukup mencolok adalah hasil pemilu di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari total kursi DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 45 kursi, parpol berbasis Islam menguasai 27 kursi, sementara partai nonagama hanya memperoleh 18 kursi.

    Beberapa daerah lain yang tercatat signifikan dikuasai partai agama adalah Kabupaten Rembang dan Demak di Provinsi Jawa Tengah serta Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Endang Suprapti/Litbang Kompas)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Meredupnya Partai Politik Berbasis Agama

    Makna agama yang tereduksi oleh radikalisme dan terorisme di satu sisi, serta kegagalan penguatan moralitas politik dengan nilai dan semangat agama di sisi yang lain, mengantarkan partai politik berbasis agama dalam kegamangan. Tak pelak lagi, pamor parpol agama di mata publik pun kini meredup.

    Parpol agama yang lahir dengan landasan nilai-nilai agama tentu diharapkan pemilihnya bisa menjadi garda depan menjaga etika dan moralitas politik bangsa. Ironisnya, bangunan moralitas tersebut masih jauh dari harapan. Banyak kasus kini melanda elite politik, termasuk politikus dari parpol berbasis agama, sehingga meruntuhkan moralitas politik yang diusung. Sebut saja berbagai kasus korupsi, sikap tak peduli suara publik, tak disiplin, ngotot soal gedung baru, hingga menonton video porno saat sidang.

    Berbagai perilaku politisi parpol agama bertentangan dengan harapan pemilih yang menuntut performa lebih dari parpol yang menyatakan diri berasas agama itu. Tidak heran jika kemudian publik dalam jajak pendapat ini mempertanyakan komitmen keagamaan dari parpol agama dalam hal memperjuangkan nilai-nilai agama. Di mata publik, termasuk publik pemilihnya sendiri, sebagian besar responden (67,1 persen) menyatakan tidak puas dengan kinerja parpol agama.

    Ketidakpuasan publik tergambar pada penilaian kinerja, karakter, dan performa dari parpol agama yang masih jauh dari harapan. Hal ini paling tidak menjelaskan mengapa perolehan suara partai agama cenderung turun. Pada Pemilu 2009 total suara parpol Islam mencapai 29,2 persen, menurun daripada Pemilu 2004 (38,3 persen) dan 1999 (36,7 persen).

    Politik aliran di Indonesia mencapai puncaknya saat Pemilu 1955. Kala itu parpol Islam meraup hampir 45 persen dari total suara nasional. Politik aliran yang dikemukakan Herbert Feith dan Lance Castle (1970) itu kini cenderung memudar dengan semakin menipisnya perbedaan antarparpol, baik yang menyatakan diri parpol agama maupun parpol nonagama.

    Sebagian besar responden (67,7 persen) dalam kajian ini, misalnya, menilai tidak ada perbedaan parpol agama dengan nonagama dalam hal memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Kelompok responden yang memilih parpol agama pada Pemilu 2009 hampir 40 persen di antaranya tidak akan memilih kembali parpol agama pada pemilu mendatang.

    Perpecahan dan Konflik

    Selain tidak berseminya ”nilai keagamaan” dari parpol agama dalam mewarnai perilaku dan budaya politik di negeri ini, kemampuan melakukan konsolidasi di internal mereka pun layak dipertanyakan. Berbagai parpol agama tidak bisa lepas dari konflik internal yang berujung pada perpecahan.

    Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tercatat paling sering mengalami konflik. Perpecahan mulai terjadi tahun 2002 dengan lahirnya dua PKB dari dua muktamar luar biasa antara PKB kubu Alwi Shihab yang didukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan kubu Matori Abdul Djalil. PKB kembali dilanda perpecahan tahun 2005 yang juga muncul di dua muktamar, yaitu di Semarang yang menghasilkan PKB Muhaimin Iskandar yang didukung Gus Dur dan PKB versi Choirul Anam (Muktamar Surabaya) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

    PKB kembali pecah pada tahun 2008. Kubu yang didukung Gus Dur kalah karena PKB yang diakui pemerintah tetap PKB Muhaimin. Belakangan PKB yang dimotori Yenny Wahid membentuk Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia.

    Selain pecah, partai berbasis Islam juga rentan konflik, di antaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menjelang Pemilu 1999, salah satu tokohnya, Jailani Naro, membentuk Partai Persatuan, tetapi gagal ikut pemilu. Tahun 2002 tokoh PPP, Zainuddin MZ, membentuk PPP Reformasi yang kemudian berubah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Partai ini kemudian juga mengalami pergolakan internal dan berakhir dengan lahirnya dua kubu, PBR Bursah Zarnubi dengan PBR Zaenal Ma’arif.

    Persoalan yang terjadi di PKB dan PPP juga dialami Partai Amanat Nasional dengan lahirnya Partai Matahari Bangsa (PMB) meski kelahirannya tidak melalui kongres PAN seperti halnya PKB melalui muktamar. Terbentuknya PMB yang juga berbasis massa Muhammadiyah ini diduga karena ketidakpuasan terhadap PAN.

    Perpecahan tak hanya terjadi di partai Islam. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis massa Kristen pun mengalami. Konflik di PDS terjadi pada munaslub April 2007 yang memunculkan dua kepengurusan PDS, kubu Ruyandi Hutasoit dengan kubu Rahmat Manullang.

    Partai terbuka

    Di sisi lain, penilaian publik yang melihat kehadiran parpol agama kurang memenuhi harapan sedikit banyak menguatkan keinginan publik terhadap karakter parpol yang bersifat terbuka. Pilihan ini tak hanya dinyatakan responden pemilih parpol nonagama pada pemilu lalu, tetapi mereka yang memilih parpol agama juga menyatakan hal sama. Bahkan angkanya mencapai 71,4 persen, melebihi kelompok responden pemilih parpol nonagama.

    Dari gambaran jawaban responden tersebut, tampaknya simbol agama kini tidak cukup lagi menjadi jaminan bagi sebuah parpol meraup dukungan suara signifikan. Publik dari kalangan mana pun menginginkan tampilan dan visi parpol yang tidak saja ideal dalam gagasan, tetapi juga dalam kinerja dan sikap yang konkret di parlemen.

    Itu diperlukan untuk menjaga konstituen parpol agama yang semakin kritis dan menuntut. Jika tidak, bisa-bisa parpol aliran akan tinggal menjadi sejarah dengan makin menciutnya perolehan suara mereka sebegaimana tergambar dari pilihan responden. (LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP tidak akan Didirikan Negara Islam

    BANDUNG–MICOM:Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PPP), Suryadharma Ali, menyatakan bahwa meskipun PPP merupakan partai politik berazaskan Islam, hal tersebut bukan berarti akan mendirikan negara Islam.

    “Pada muktamar yang akan digelar di Bandung pada 3 hingga 6 Juli mendatang, kami akan tetap meneguhkan bahwa PPP tetap menjadi partai yang memegang Islam sebagai azasnya. Walaupun demikin, bukan berarti kita akan mendirikan sebuah negara Islam,” kata Suryadharma Ali saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus DPW PPP Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Jalan Tamansari Kota Bandung, Minggu (15/5) sore.

    Menurut Suryadharma Ali, yang juga Menteri Agama RI, PPP tidak akan mundur selangkah pun meninggalkan azasnya dan akan tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azaz partai.

    Ia berharap, Islam jangan dipertentangkan dengan nasionalis, dengan demokrasi karena sudah jelas islam tidak bertentangan dengan kebebasan bernegara, Negara Kesatuan Republik Idonesia (NKRI), serta Pancasila.

    “Kami sudah tahu seluruh parpol islam, ormas, dan mayoritas umat muslim telah meneguhkan sebagai bangsa Indonesia. Karenanya, ini sangat jauh jika PPP akan mendirikan negara Islam. Tapi, kita tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azaz partai,” ujarnya.

    Dikatakannya, apa pun ideologinya jika tidak bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, maka jangan berharap akan mendapatkan dukungan dari rakyat.

    Oleh karena itu, Suryadharma Ali mengajak seluruh kader PPP yang hadir di Gedung Sabuga Bandung tersebut agar bersama-sama berbuat manfaat untuk masyarakat.

    “Kalau kita sudah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, tidak berlebihan kalau PPP minta Jabar, Jateng, Jatim dan Banten menjadi lumbung suara pada pemilu 2014 mendatang,” katanya.

    Terkait dengan dilantiknya pengurus baru DPW PPP Jawa Barat di bawah kepimpinan Rahmat Yasin, Suryadharma Ali mengakui kemampuan Rachmat untuk memimpin DPW PPP Jabar.

    Namun, ia mengingatkan, agar Racmat membuat program-program yang mementingkat kepentingan masyarakat.

    “Rachmat ini mesin baru, asalkan BBM-nya tidak disubsidi. Karena kalau disubsidi akan membebani anggaran pemerintah,” ujarnya. (Ant/OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Potensi Partai Terpecah

    Jakarta, Kompas – Partai politik Islam sulit menjadi pemenang. Sejak pemilu tahun 1955 sampai 2009, partai Islam tidak bisa meraih suara terbanyak. Penyebabnya antara lain karena potensi kekuatan Islam terpecah dalam banyak partai.

    Menurut Direktur Eksekutif The Wahid Institute Rumadi, Selasa (10/5), perpecahan itu terjadi bukan hanya dalam lingkup besar, melainkan juga dari lingkup basis massa lebih kecil. Dari lingkup besar umat Islam, muncul beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Amanat Nasional (PAN).

    Dalam skala lebih kecil, dari basis massa Nahdlatul Ulama kemudian muncul PPP, PKB, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan belakangan PKB Gus Dur yang lalu memproklamasikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Demikian pula basis massa pendukung Masyumi yang sebagian tergabung dalam Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagian lain dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

    ”Kanal satu partai dianggap terlalu kecil untuk menampung banyak hasrat politik dari satu basis massa Islam tertentu. Ini memicu perpecahan,” katanya.

    Perpecahan juga dilandasi ambisi politik elite kelompok yang ingin memperjuangkan diri dan kelompok kecilnya. Ambisi itu muncul karena partai politik dianggap sebagai satu-satunya sarana paling efektif untuk mendorong mobilitas sosial, politik, dan ekonomi. Lewat partai, seseorang bisa mencapai akses kekuasaan, jabatan, uang, dan kedudukan sosial.

    ”Semua elite kelompok itu ingin menang dan tidak mau mengalah. Jadi, di balik perpecahan itu, beroperasi persaingan untuk memenuhi kepentingan pragmatis,” kata Rumadi.

    Dia memperkirakan, perolehan suara partai tidak akan jauh melampaui pencapaian pada pemilu sebelumnya. Bahkan, ada kemungkinan semakin menurun. ”Ini tren aspirasi politik di Indonesia. Dalam situasi ini, partai-partai berbasis agama akan sulit menang, jika hanya menjual isu agama,” katanya.

    Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy dan pengamat politik Fachry Ali, secara terpisah, di Jakarta, Senin (9/5), mengatakan, perolehan suara partai-partai politik Islam pada tiga pemilu setelah reformasi, yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009, cenderung menurun. Ini antara lain disebabkan tiadanya figur kuat yang bisa menjadi teladan spirit keislaman dan kebangsaan yang mengakar di masyarakat luas.

    Pada Pemilu 1999, total suara yang diperoleh partai-partai Islam 37,5 persen. Pada Pemilu 2004 naik menjadi 38,35 persen. Namun, turun menjadi 24 persen pada Pemilu 2009.

    Menurut Bachtiar Effendy, penurunan itu terjadi akibat partai Islam tidak memiliki figur kuat. Figur itu tidak hanya mencerminkan semangat Islam, kebangsaan, tetapi juga punya akar ke masyarakat luas. Berbeda dengan pemilu tahun 1955, saat suara partai Islam cukup tinggi (sekitar 42 persen) dengan tokoh-tokoh mengakar, seperti Moh Natsir (Masyumi) atau Wahid Hasyim (NU).

    Fachry Ali menilai, sebenarnya Muslim sebagai ”pasar” partai Islam tetap banyak dan potensial. Apalagi, gairah keislaman itu kian merebak, bahkan disertai simbol-simbol yang jelas. Namun, pasar ini tidak serta-merta memilih partai Islam jika para pemimpin partai itu dinilai tidak mampu menjadi teladan.

    Kaum santri terpecah karena setiap kelompok mengejar ambisi politik. Ketika ada PPP, misalnya, NU membangun PKB, Muhammadiyah mendirikan PAN, dan mantan pendukung Masyumi membuat PBB. PKB juga terpecah-pecah.

    ”Semua itu tidak memperlihatkan semangat kebersamaan yang bisa diteladani. Para pemimpin partai politik Islam justru memperlihatkan ambisi kekuasaan. Jadi, soalnya bukan Islam atau tidak, tetapi lebih soal ketidakmampuan pemimpin partai memperlihatkan etika yang baik,” katanya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, ada tiga kelemahan mendasar yang membuat partai Islam atau partai berbasis massa Islam kurang berkembang dan mudah terpecah-pecah. Pertama, tokoh-tokoh partai berbasis Islam cenderung beranggapan pendapat masing-masing yang paling benar.

    Kedua, simbol-simbol agama yang dijual partai Islam tidak lagi menjadi daya tarik bagi rakyat. Rakyat lebih butuh karya nyata. Ketiga, manajemen organisasi partai Islam masih lemah karena dijalankan secara tradisional. (IAM/FAJ)

    Source : Kompas.com

  • Sayap Agama Bisa Tingkatkan Suara

    Jakarta, Kompas – Seluruh partai politik besar yang berideologi nasionalis kini memiliki organisasi sayap yang bersifat keagamaan. Selain efektif untuk meningkatkan suara, keberadaan sayap itu untuk meningkatkan soliditas dan citra partai.

    Saat ini Partai Demokrat memiliki Ikhwanul Muballighin sebagai organisasi sayap yang bersifat keagamaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 2007 mendirikan Baitul Muslimin. Partai Golkar memiliki Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, dan pengajian Al Hidayah.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Senin (9/5) di Jakarta, meyakini, Ikhwanul Muballighin akan menambah suara bagi partainya, terutama di lingkungan pedesaan. Massa Ikhwanul Muballighin ada di desa.

    ”Untuk memperluas jaringan di pesantren, kami dibantu bapak mertua Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Saan. KH Attabik Ali, mertua Anas, adalah pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.

    Nurul Arifin, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, menuturkan bahwa dari pengalaman pemilu sebelumnya, keberadaan organisasi sayap bercorak keagamaan menyumbang sekitar 30 persen suara. Ini terlihat dari banyaknya anggota DPR dari tokoh organisasi sayap keagamaan di Golkar.

    Nurul menegaskan, organisasi sayap keagamaan di Golkar tidak bertentangan dengan identitas dan ideologi partai yang bersifat nasionalis. ”Sejak awal sadar, mereka adalah orang Indonesia dan corak Golkar sebagai partai nasionalis,” katanya.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menuturkan, Baitul Muslimin menjadi ajang diskusi dan sebagai media mengomunikasikan antara spirit kebangsaan dan agama di partai itu. ”Keberadaan Baitul Muslimin juga menunjukkan tak ada ketegangan antara nasionalisme dan agama di Indonesia,” ujarnya.

    Keberadaan Baitul Muslimin, kata Tjahjo, diharapkan juga bisa menarik anggota baru, terutama dari pemilih Muslim yang selama ini masih ada di luar PDI-P.

    Potensi suara

    Secara terpisah, Senin, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengakui, dukungan untuk partai berbasis agama tak turun. Kalau ada penurunan suara yang diraih parpol berbasis agama, itu merupakan konsekuensi dari banyaknya parpol.

    Menurut Denny, suara untuk partai berbasis Islam sekitar 40 persen. Partai berbasis nasionalis memiliki dukungan suara 50-60 persen. Sisanya, dukungan untuk partai berbasis agama non-Islam atau yang lain, termasuk untuk PDS. ”Asalkan jumlah peserta pemilu kurang dari 20 partai, partai berbasis massa non-Islam masih memiliki peluang,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia Michael H Lumanauw menjelaskan, PKDI pada Pemilu 2014 terbuka peluang bergabung dengan Partai Persatuan Nasional, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, atau partai lain. Ini meluruskan pernyataan Roy Rening di Kompas kemarin. (nwo/iam/tra)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Paradoks Politik Agama

    Kecenderungan yang terus menurun dari pencapaian suara partai politik berbaju agama pada era reformasi menjadi penanda semakin meredupnya pesona dari partai agama di hadapan konstituen politik di Indonesia.

    Seperti dilaporkan Kompas (9/5), dibandingkan dengan pemilu demokratis pertama tahun 1955, suara partai politik berbasis agama ini cenderung menurun dan untuk partai Islam cenderung stagnan.

    Apakah fenomena ini memperlihatkan semakin terbuka dan bebasnya perjalanan politik kita berjalan searah dengan menurunnya minat publik terhadap politik agama?

    Tulisan ini berusaha untuk memberikan penjelasan hemat dan padat terkait dengan persoalan tersebut.

    Problem tak memikatnya partai agama bukan sekadar gejala privatisasi agama saat warga tak lagi memperbincangkan persoalan agama di ranah publik. Fenomena ini memperlihatkan hadirnya paradoks politik agama di Indonesia.

    Pada satu sisi publik semakin memiliki perhatian terhadap kesalehan sosial, di sisi lain keadaban politik dari aktor partai politik berbasis agama semakin merosot. Tulisan ini selanjutnya akan mendiskusikan bagaimana keterbukaan panggung demokrasi memperlihatkan realitas tersebut semakin jelas dan terbuka.

    Tiga paradoks

    Setidaknya ada tiga paradoks politik agama yang memperlihatkan bagaimana kemerosotan keadaban politik aktor parpol agama berbanding terbalik dengan berkembangnya perhatian warga terhadap kesalehan sosial publik.

    Semakin tingginya ketaatan publik untuk menjalankan ibadah, seperti yang pernah diteliti Saiful Mujani dan William Liddle (1999), memang di satu sisi tidak berkorelasi terhadap orientasi politik untuk memilih partai agama.

    Namun, yang menarik, menguatnya religiositas publik saat ini menumbuhkan kesadaran akan komitmen terhadap sistem nilai profetik yang semakin peduli terhadap dimensi etis politik, seperti antikorupsi, kebersihan moral politisi, serta sikap-sikap amanah dan transparansi antara elite politik dan warga.

    Meningkatnya semangat keagamaan publik tidak hanya berhenti pada tingkat kesalehan formal, tetapi juga bergerak meluas pada kerinduan akan hadirnya atmosfer politik yang lebih bersih. Fenomena ini muncul, misalnya, pada menguatnya kritik publik terhadap kemerosotan keadaban politik, seperti pada kasus Century, rencana pembangunan gedung baru DPR, dan karakter korup politisi.

    Di sisi lain, semakin lama parpol berbaju agama semakin terlihat tidak mampu memperkuat sistem nilai keagamaan mereka sebagai karakter politik.

    Dugaan permainan transaksi politik uang, isu korupsi, dan pencederaan moralitas, seperti yang terpampang saat politisi parpol bernuansa agama melihat video tak pantas di ruang sidang, memperlihatkan paradoks tersebut. Aktor parpol agama terlihat tidak mampu memenuhi tuntutan publik yang semakin peduli terhadap kesalehan sosial dan semakin tidak peduli terhadap klaim politik formalis agama.

    Paradoks kedua

    Paradoks kedua terkait dengan semakin menguatnya kesalehan sosial dalam konteks kualitas inklusif demokratis di kalangan lapisan terbesar warga di Indonesia. Proses perjalanan demokrasi di Indonesia memperlihatkan semakin terinkulturasinya jalinan persenyawaan keindonesiaan dan keislaman, pada silent majority publik Indonesia.

    Evolusi senyap kesadaran publik agama di Indonesia memperlihatkan berseminya kesadaran yang ditanamkan oleh para mendiang guru bangsa, seperti Nurcholish Madjid dan KH Abdurrahman Wahid, tentang pentingnya sinergi keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan.

    Inklusivitas karakter warga ini memperlihatkan semakin lebarnya pilihan publik tidak hanya terbatas pada pilihan partai agama. Kesadaran baru tersebut adalah menguatnya kesalehan agama senapas dengan komitmen terhadap nilai demokrasi. Sementara partai agama di satu sisi masih tertambat pada lapak dagangan lama, seperti isu peraturan daerah berbasis syariah. Pada sisi lain, mereka seperti bungkam dan tidak bersuara terhadap isu toleransi, seperti pencederaan terhadap minoritas. Pada konteks ini semakin menguatnya kesalehan sosial publik tak terjawab dengan elok oleh perilaku politik elite parpol agama.

    Paradoks ketiga

    Paradoks ketiga adalah ekspose yang makin menguat terhadap isu keadilan sosial warga.

    Elizabeth F Collins (2007) dalam Indonesian Betrayed: How Development Fails memperlihatkan munculnya kesadaran publik bahwa kegagalan pembangunan berbasis neoliberalisme membawa mereka lebih selektif terhadap klaim politik Islam. Hanya visi dan program politik yang menawarkan tata keadilan lebih baik dan inklusif yang akan memikat mereka. Pada sisi ini partai Islam gagal menjawab tantangan tersebut.

    Perubahan demokratis tidak mampu menggerakkan mereka untuk membangun konstruksi kreatif program ekonomi politik yang berpijak pada keadilan dan memikat konstituen. Dengan demikian, saat posisi politik parpol Islam tak jelas dalam soal keadilan, sementara isu politik formalis tak lagi laku, posisi mereka semakin terpuruk.

    Dari paradoks ini muncul pertanyaan, bukanlah problem etik moral ini tidak saja melanda partai agama, tetapi juga meluas di semua parpol. Memang runtuhnya keadaban politik ini dialami oleh semua partai, tetapi parpol berbaju agama akan menghadapi sanksi pukulan yang lebih kuat, mengingat mereka menawarkan klaim agama di tengah kualitas keagamaan publik yang semakin menguat.

    Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Suara Partai Berbasis Agama Turun

    Jakarta, Kompas – Partai politik berbasis agama bermunculan sejak era reformasi. Namun, fakta menunjukkan, perolehan suara parpol berbasis agama itu cenderung menurun, bahkan jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum 1955. Namun, secara kumulatif perolehan suara dari partai berbasis umat Islam cenderung stagnan.

    Pada Pemilu 1955, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) meraih 20,9 persen suara dan menempati peringkat kedua. Partai Nahdlatul Ulama (NU) meraih 18,4 persen suara. Partai Syarikat Islam, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik pun memperoleh kursi di DPR. Namun, sejak pemerintahan Orde Baru tumbang, perolehan suara partai berbasis agama cenderung kurang dari 15 persen.

    Pada Pemilu 2009, Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis umat Kristen pun tak bisa melewati ambang batas perolehan suara untuk menempatkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold). Padahal, pada Pemilu 2004, PDS bisa membentuk fraksi tersendiri di DPR. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) yang memiliki fraksi di DPR hasil Pemilu 1999 tak bisa berada lagi di DPR pada Pemilu 2004.

    Pada Pemilu 2009, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang berbasis umat Islam gagal menempatkan wakil di DPR. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung stagnan. Dua partai baru yang bisa menempatkan wakil di DPR hasil Pemilu 2009 adalah partai berbasis massa nasionalis.

    Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (7/5), menilai ada beberapa hal yang membuat parpol berbasis agama semakin tidak diminati. Pertama, kesadaran publik yang tak lagi membedakan partai nasionalis dan agama secara ketat. Apalagi, parpol nasionalis juga mengakomodasi simbol dan identitas keagamaan. Ini menyempitkan ruang pasar partai-partai berbasis agama.

    Kedua, pada era demokrasi politik saat ini partai berbasis agama menghadapi tantangan moral politik yang lebih daripada partai lain. Sebab, mereka membawa simbol agama. ”Sepertinya mereka gagal membuktikan memiliki sistem nilai dan etika politik yang lebih dibandingkan dengan partai lain. Ketiga, pudarnya politik aliran diikuti menguatnya politik transaksional.

    Bukan alat politik

    Wakil Bendahara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Sutanto mengatakan, partai berbasis massa Islam kurang berkembang karena pada dasarnya Islam tak bisa dijadikan alat politik. Ketika Islam dijadikan alat politik, akan terjadi kegamangan antara cita-cita yang ingin dituju dan realitas. Apa yang ditawarkan partai berideologi Islam kenyataannya kurang bisa memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

    Meski sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, kenyataannya mereka lebih menerima partai berideologi nasionalis dan terbuka. Itu karena tradisi Islam yang tumbuh di Nusantara bukanlah tradisi Islam di Timur Tengah. Islam Indonesia membaur dengan budaya yang menjunjung tinggi asas pluralisme. Sebab itu, kata Bambang, meski berbasis massa Islam dengan pendukung utama warga NU, PKB tak memilih ideologi Islam, melainkan nasionalis religius.

    Roy Rening dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) juga menyadari, publik memang tak berminat pada partai berbasis agama. Kesadaran ini muncul setelah melihat perolehan suara PKDI pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 yang relatif konstan, sekitar 300.000 pemilih. Bahkan PKDI kalah di daerah basis, seperti Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Pada saat yang sama, lanjut Roy, persyaratan untuk mengikuti Pemilu 2014 dirasa makin berat. PKDI pada Pemilu 2014 bersama sembilan partai lain mendirikan Partai Persatuan Nasional.

    Bukan monopoli

    Secara terpisah, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, penurunan perolehan suara bukan monopoli partai berbasis agama. Partai berbasis nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, juga mengalami penurunan suara sejak Pemilu 1999-2009.

    Menurut Luthfi, parpol berbasis agama dan tidak harus bisa mengemas ide sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Jargon lama sudah tidak laku. Untuk menangkap kebutuhan masyarakat, PKS mengkaji dan mengapresiasi berbagai kebutuhan keseharian masyarakat dan membingkainya dengan rohani. PKS pun yakin tak akan ditinggalkan masyarakat.

    Ketua Lembaga Bantuan Hukum PPP Ahmad Yani di Jakarta juga optimistis perolehan suara partai Islam, terutama PPP, akan meningkat pada Pemilu 2014. Sebab, PPP bisa menunjukkan jati diri dan prinsip ajaran Islam serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (NWO/FAJ/INA/LOK)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sejarah Penentangan Ideologi Negara

    Gerakan ideologis bernuansa agama yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan ini bukan peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan tahun 1945, di Indonesia berkembang tiga ideologi besar, yaitu nasionalisme, Islam, dan komunisme.

    Sejarah mencatat, pada 1948 Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah memberontak terhadap pemerintahan Soekarno. Hal yang sama dilakukan lagi oleh PKI pada 1965, dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S).

    Sejumlah kelompok Islam pun tercatat pernah memberontak terhadap negara. Pemberontakan ini tidak ada kaitannya dengan kekuatan politik resmi ideologi Islam yang diwakili Masjumi dan NU, tetapi oleh tokoh-tokoh Islam yang kecewa kepada pemerintah. Perlawanan tokoh-tokoh Islam ini diawali dengan gerakan Darul Islam (DI) Jawa Barat dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

    DI/TII Kartosuwiryo memberontak terbuka kepada negara (1949) dengan tujuan mendirikan negara Islam. Pada tahun-tahun berikutnya gerakan-gerakan serupa muncul di berbagai daerah, yaitu di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar (1950), Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakkar (1952), dan Aceh dipimpin Daud Beureuh (1953).

    Tahun 1953 mereka sepakat membentuk front persatuan dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

    Untuk segera mendirikan negara Islam, NII membuat doktrin jihad dipahami sebagai perjuangan bersenjata atau penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan. Di sinilah radikalisme dari perjuangan NII bersemai dan tumbuh menjadi sebuah pola perjuangan.

    Pada tahun-tahun berikutnya, dinamika NII diwarnai dengan gesekan kepentingan internal terkait dengan isu suksesi imam pengganti Kartosuwiryo. Hingga kemudian pada tahun 1990-an NII terpecah ke dalam beberapa faksi yang kemudian diikuti dengan perubahan metode perjuangan. Meski demikian, gerakan-gerakan radikal, terutama kelompok teroris yang muncul pada 2000-an, ditengarai memiliki semangat yang sama dengan NII pra-1962, yaitu mendirikan negara Islam.

    Terhadap aksi-aksi radikal gerakan NII lainnya, terutama pada masa rezim Orde Baru, negara lebih banyak menggunakan operasi intelijen untuk mengawasi semua kegiatan bawah tanah NII. Operasi intelijen ini memiliki sasaran untuk ”menginsafkan” tokoh-tokoh NII agar mau kembali ke pangkuan negara RI.

    Respons negara yang lebih keras terhadap radikalisme ideologi adalah ketika rezim Orde Baru memberangus PKI beserta ormas-ormasnya. Negara menghukum mati hampir semua tokoh penting PKI, membunuh anggota-anggotanya, dan memenjarakan simpatisannya. Selain itu, negara juga mendiskriminasi eks anggota PKI beserta keluarganya dalam administrasi kependudukan dan jabatan-jabatan publik. Untuk mengantisipasi munculnya gerakan komunis, pemerintah lalu menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal untuk semua ormas dan partai politik. Meningkatnya radikalisme ideologi bisa jadi karena nilai-nilai dasar yang menjadi tuntunan kehidupan bernegara saat ini sudah memudar. (STN/LITBANG KOMPAS)

    Source: Kompas.com

  • Kesadaran Menurun akibat Pemimpin Lemah

    Jakarta, Kompas – Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila kian menurun di masyarakat Indonesia belakangan ini. Itu terjadi akibat elite politik dan pemerintah saat ini lemah, serta pada saat bersamaan muncul kelompok tertentu yang ingin memaksakan alternatif ideologi lain.

    Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (23/4). Menurutnya, perilaku elite dan pemerintah kian melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Mereka lemah dalam memperjuangkan kebebasan beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan seluruh bangsa, orientasi kepada rakyat, serta tatanan sosial-ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

    ”Pemimpin saat ini sibuk dengan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Semua elite politik berorientasi pada kekuasaan. Kita sudah kehilangan negarawan yang punya visi jauh untuk memperjuangkan bangsa dan negara,” ujarnya.

    Pada saat bersamaan masuk pula budaya global melalui berbagai teknologi informasi canggih. Nilai-nilai tradisi di masyarakat terdesak dan tercerabut. Ideologi luar, termasuk yang berbasis agama, masuk tanpa saringan.

    ”Akhirnya Pancasila makin kehilangan wibawa. Pada masa Orde Baru, Pancasila dimasukkan dalam kotak bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sekarang Pancasila tidak dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bangsa ini kehilangan dasar filosofinya,” tutur Komaruddin.

    Agar keadaan tak makin memburuk, Komaruddin berharap, agar gerakan bersama untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri bangsa diperkuat. Pemimpin, baik pemerintah maupun partai politik, harus membentuk karakter dirinya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan sekadar slogan verbal, tetapi terutama diterapkan dalam kehidupan nyata. Tokoh agama juga perlu dirangkul, disatukan, dan diajak berdialog.

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengakui, kini diperlukan badan yang memasyarakatkan kembali empat pilar berbangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Pancasila. Badan tersebut akan mengedepankan dialog, bukan seperti pada pemasyarakatan P4 pada masa lalu. (iam/ato)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Ingin Jadi Rahmat bagi Semua

    Semarang, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Sabtu (26/2), menegaskan, PPP sebagai satu-satunya partai politik berasaskan Islam dan tidak akan meninggalkan asas itu. PPP mengemban asas Islam yang luas, untuk memperjuangkan banyak aspek kehidupan semua umat, bukan hanya untuk masyarakat Islam.

    ”Islam itu agama rahmatan lil alamin, pemberi rahmat untuk semua dan alam semesta ini. Dengan berpedoman itulah, PPP fokus tetap menghadirkan asas di tengah pergaulan masyarakat yang pluralis,” kata Suryadharma Ali ketika membuka Musyawarah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah, 26-27 Februari di Semarang, Sabtu (27/2).

    Muswil DPW VI PPP itu dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Ketua DPW PPP Jateng Hisyam Alie, tokoh PPP Mudrick Sangidoe, ulama karismatis KH Maemun Zubeir dari Rembang, Wakil Ketua MPR Lukman Saefuddin, dan para ulama Jateng yang kembali bergabung ke PPP seperti KH A Hamid Baedhowi.

    Muswil PPP Jateng kali ini akan memilih ketua periode 2011-2016 untuk menggantikan Hisyam Alie yang tak maju kembali. Adapun kandidat kuat calon ketua di antaranya Masruhan Samsurie, Istajib, Arief Mudatsir, dan Muhajir M Ardian.

    Suryadharma mengatakan, penegasan PPP tetap berasaskan Islam adalah jawaban atas desakan sejumlah kalangan yang menghendaki agar PPP bersedia menjadi parpol terbuka. Dasar PPP tetap kukuh adalah kenyataan masyarakat Indonesia mayoritas Islam menjadi bagian dari pembentukan masyarakat yang sejahtera.

    Dengan asas Islam, PPP ingin membuktikan bahwa Islam jauh dari radikalisme, jauh dari tindak kekerasan, dan Islam tidak identik dengan terorisme. Hal itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), juga ormas lain yang tidak setuju dengan cara-cara radikal.

    Untuk itulah, PPP menantang kader-kader PPP untuk membuktikan PPP mampu menampilkan Islam yang memberi rahmat bagi semua. PPP harus dapat hidup berdampingan, berjuang bersama, dan meningkatkan harkat hidup secara bersama-sama dengan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

    Menurut Suryadharma, radikalisme itu ada di mana-mana, termasuk dalam organisasi. Radikalisme juga ada pada ideologi demokrasi yang tidak terkontrol. Suryadharma mengingatkan, kader PPP tidak boleh lagi hanya antre pada loket politik. Untuk menunjukkan PPP sebagai parpol yang mampu memberikan rahmat, kader PPP harus bekerja di semua aspek kehidupan, terutama menumbuhkan kehidupan yang lebih baik.

    ”Kader PPP tidak boleh hanya antre di loket politik saja, yang dibuka sekali dalam lima tahun. Loket politik itu hanya memberi kesempatan kader memasuki lembaga legislatif melalui pemilu,” ujar Suryadharma, yang juga Menteri Agama.

    Oleh karena itu, kader PPP harus mulai bekerja di loket-loket yang lain menyangkut aspek ekonomi, usaha pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah. (WHO)