siwah.com

Tag: irwandi

  • Abdullah Saleh: Pemanggilan Paksa Sesuai UU

    BANDA ACEH – Anggota DPRA Abdullah Saleh SH kepada Serambi, kemarin, mengklarifir pernyataan Prof Dr M Ryaas Rasyid MA, anggota Wantinpres RI Bidang Otonomi Daerah, seputar pemanggilan paksa Gubernur, dengan menggunakan aparat polisi. “Ini perlu saya luruskan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik,” katanya.

    Menurut Ryaas Rasyid, yang memiliki kewenangan untuk pemanggilan paksa dengan melibatkan jajaran kepolisian adalah lembaga pengadilan. Dengan kata lain lembaga legislatif termasuk DPRA tak punya kewenangan untuk itu.

    Menurut Abdullah Saleh, sebagaiman diatur dalam Pasal 309 jo Pasal 310 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terutama dalam penggunaan hak angket, pada Pasal 310 Ayat (3) disebutkan, dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil  secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRA. “Jadi sangat jelas  dasar hukum atau undang-undangnya,” kata Abdullah Saleh.

    Sesuai penelusuran Serambi di ayat (2) disebutkan, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

    Sebelumnya, Ryaas Rasyid juga mengatakan, soal kehadiran ke lembaga dewan, jika memang ada hal penting dari sisi perspektif kebijakan, memang gubernur sebaiknya harus langsung hadir. Tapi itu juga tergantung pada pertimbangan gubernur, soal bisa hadir atau tidak, karena bisa saja gubernur memberikan kewenangan kepada jajaran instansi teknis, semisal soal keuangan, politik atau hukum. Mereka yang hadir itu juga sebagai representasi gubenur, karena panggilan tersebut bukan ditujukan kepada personal.

    Toh, jika seorang gubernur tidak mau hadir ke lembaga dewan, pihak dewan juga punya kartu lain yang bisa dimainkan, misalnya memboikot kebijakan eksekutif, seperti pembahasan Perda atau lainnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kembali menjadwalkan kedatangan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada Senin 24 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB di ruang Rapat Badan Anggaran DPRA. Kali ini juga untuk didengar penjelasan eksekutif terkait penggunaan dana pilkada serta persoalan lain.

    Apabila pada kesempatan itu gubernur tetap mangkir untuk hadir, dewan akan membentuk panitia kerja hak angket serta akan menggunakan upaya paksa yang bermuara pada impeachment

    Anggota Komisi A, DPRA Abdullah Saleh, kepada Serambi, Sabtu (22/10), membenarkan dewan telah mengirim surat ke dua kepada Gubernur Aceh agar hadir ke DPRA. Keterangan dari gubernur terkait penggunaan dana pilkada serta masalah rekomendasi pansus KIP harus didengar secara langsung dan tidak bisa diwakili.(sup/nur)

    Source : Serambi Indonesia

  • Pemerintah Aceh Tetap Penuhi Undangan DPRA

    BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan tetap memenuhi undangan kedua yang dilayangkan Pimpinan DPRA untuk hadir hari ini (Senin, 24/10) melakukan rapat kerja dengan Komisi A DPRA terkait penggunaan dana pilkada serta persoalan lainnya.

    “Mengenai keinginan anggota Komisi A dan anggota Pansus KIP DPRA pada pertemuan rapat kerja Komisi A hari ini dengan gubernur bahwa harus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang hadir, tidak harus seperti itu. Gubernur bisa menunjuk pejabat untuk mewakilinya hadir dalam apat kerja dengan DPRA,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Aceh, Marwan Sufi SH kepada Serambi saat dimintai penjelasannya, Minggu (23/10).

    Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim MHum menambahkan, perihal kehadiran gubernur dalam rapat kerja antara DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh telah diatur dalam Pasal 84 huruf k Peraturan DPRA No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRA.

    Dalam Pasal 84 huruf k itu disebutkan, rapat kerja merupakan rapat antara DPRA/Badan Anggaran/Badan Legislasi/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Pemerintah Aceh atau pejabat yang ditunjuk. “Ini artinya, dalam rapat kerja, tidak mesti atau harus gubernur yang menghadirinya. Pejabat yang ditunjuk gubernur juga boleh,” timpal Makmur Ibrahim.

    Undangan kedua Pimpinan DPRA yang mengundang Gubernur untuk rapat kerja dengan Komisi A, pada hari ini, Senin pukul 10.00 WIB, di ruang Panitia Anggaran DPRA, kata Marwan Sufi, sudah diterimanya dan telah disampaikan kepada Gubernur Irwandi Yusuf. Pengarahan gubernur kepada tim eksekutif yang menangani masalah pilkada untuk menghadiri undangan kedua rapat kerja dengan Komisi A DPRA tersebut.

    Undangan rapat kerja legislatif terhadap eksekutif, kata Asisten I Setda Aceh itu, harus dipenuhi. Hal ini karena dalam sistem pemerintahan, antara legislatif dan eksekutif itu merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh. Tapi perlu diingat, jika dewan memaksakan kehendaknya bahwa harus gubernur yang hadir, baru mereka melanjutkan rapat, maka tiga agenda yang akan dibicarakan Komisi A kepada Gubernur Aceh tidak akan pernah terlaksana

    Tiga hal yang akan dipertanyakan Dewan itu, kata Marwan Sufi, telah disiapkan eksekutif jawabannya. Jika Dewan mempersilakan tim eksekutif untuk menjelaskannya pada pertemuan hari ini, maka tim atau juru bicara tim sudah siap untuk menjelaskannya.

    “Karena itu, pada undangan kedua hari ini, seandainya Pak Gubernur belum bisa hadir, hendaknya rapat kerja Komisi A  DPRA dengan tim eksekutif yang membidangi Pilkada bisa dilanjutkan untuk mendengar penjelasan dari eksekutif terhadap tiga hal tersebut di atas yang telah menjadi agenda Komisi A DPRA untuk dipertanyakan kepada gubernur,” ujar Marwan Sufi. (her)

    Source : Serambi Indonesia

  • Gubernur: Masyarakat jangan Terprovokasi

    JAKARTA – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengimbau masyarakat Aceh bersabar dan tidak terprovokasi konflik politik di Aceh saat ini. Hal ini diungkapkan Irwandi saat menghadiri panel diskusi yang diadakan Taman Iskandar Muda (TIM), di Aula Komplek DPR-RI, Senayan, Jakarta, Minggu (16/10).

    “Masyarakat Aceh diminta lebih bersabar mengatasi permasalahan yang ada. UUPA sedang dilakukan pembahasan, mudah-mudahan ini adalah proses dari sistem politik yang pantas untuk digunakan masyarakat Aceh,” ujar Irwandi.

    Irwandi menilai, sistem politik di Aceh saat ini yang kian hari memanas dapat saja dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mengingatkan Pemerintah Pusat serta DPR RI, agar tidak terlalu larut dalam menyelesaikan permasalahan ini.

    “Masyarakat Aceh sudah sangat jenuh dengan konflik berkepanjangan. Namun, saat perjanjian Helsinki disepakati, mereka baru menghirup udara bermasyarakat yang aman. Saat ini justru pecah kembali dengan masalah sistem politiknya. Maka dari itu kami meminta agar Pemerintah Pusat dan DPR RI segera menyelesaikan masalah ini agar tidak semakin meluas,” pintanya.(tribunnews.com)

    Source : Serambi Indonesia

  • Irwandi Yusuf Tidak Punya Nyali Politik

    Banda Aceh — Pengamat politik dan Sosiolog Aceh, Otto Syamsuddin Ishak juga angkat bicara soal kisruh dua blok menjelang Pemilukada 2011 ini. Kepada sejumlah wartawan, Minggu (09/10) Otto mengatakan seharusnya kisruh tentang Pemilukada di Aceh ini tidak harus sampai ke Jakarta kalau Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf punya keberanian politik untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

    Menurut Otto pada awalnya kisruh politik yang terjadi di Aceh bermula dari persoalan domestik Partai Aceh (PA). Ada dua blok yaitu blok politik Irwandi Yusuf yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh dengan blok orang tua, yaitu Partai Aceh. Sehingga persoalan domestik internal ini menjadi persoalan domestik Aceh sampai Nasional.

    Kalau muncul dua blok ini maka harus ada intervensi dari Pusat, karena menyangkut dengan stabilitas nasional. Namun seharusnya kita menghimbau masyarakat agar bisa melokalisir konflik ini tetap menjadi masalah domestik internal dari keluarga besar Partai Aceh (PA).

    Seharusnya ketika DPRA menyatakan tidak mau membahas Qanun Pilkada Aceh itu maka Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh memiliki keberanian politik untuk membuat Pergub tentang Pilkada Aceh.

    “Tapi yang dilakukan oleh Irwandi adalah pengocokan politik dengan menggunakan KIP dan pejabat dari pusat, sehingga melahirkan kebijakan yang salah setting dalam memahami perbedaan pendapat,” kata Otto.

    Menurutnya dari awal Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pilkada Aceh harus dibuat oleh gubernur. Bukan minta fatwa ke Jakarta. “Inilah yang menjadi keanehan di Aceh dan sangat dilematis, disatu sisi kita minta otonomi khusus tapi disisi lain masih tergantung pada Jakarta,” kata Otto.

    Bahkan dalam kampanye-kampanye yang dilakukan ke masyarakat, terkesan bahwa berbagai persoalan di Aceh tidak mau lagi dicampuri oleh Jakarta, tapi masalah politik saja dibawa ke Jakarta.
    Sebenarnya ini keberanian politik atau masalah cuci tangan yang seolah-olah dianggap tidak terlibat dalam kekisruhan politik di Aceh,” kata Otto mengundang tanya.

    Konon Otto menilai Irwandi Yusuf tidak punya keberanian politik untuk menyelesaikan kisruh Pilkada di Aceh ini.

    Seharusnya dalam situasi krisis, orang-orang PA sangat berpengalaman untuk keluar dari krisis, tapi justru ternyata dalam krisis politik ini orang PA tidak punya keberanian untuk ambil sikap.

    Source : The Globe Journal

  • Skenario Pemilukada Aceh

    Membaca perkembangan Pemilukada di Aceh bagaikan sekolah politik. Rakyat sangat cerdas memahami dinamika perpolitikan. Pesta demokrasi itu menjadi ruang bagi rakyat Aceh bersekolah. Pengalaman dan membaca situasi menjadi guru utama. Tidak mengherankan Aceh selalu menjadi pusat perhatian, dikarenakan rakyat Aceh mampu memberikan terobosan baru dalam bingkai demokrasi. Tak tanggung-tanggung menjadi contoh bagi provinsi lain. Tulisan ini bagian upaya pencerdasan politik. Posisi saya hanya berupaya memberikan up date situasi yang bisa dijadikan bahan diskusi politik dan pencerdasan politik bagi rakyat.

    Berbicara up date posisi kekinian politik Aceh, khususnya Pemilukada. Tak menyurutkan saya untuk mencoba menganalisis dari sudut pandang saya. Metode penulisan berbasiskan analisis, berdiskusi serta memahami gerakan politik dari perilaku para elit politik atau stakeholder yang terlibat perpolitikan Pemilukada. Sebelum memulai saya memberikan pertanyaan kunci sebagai pondasi di tulisan ini. Apakah Pemilukada di Aceh sesuai jadwal atau penundaan?

    Kalau mau melihat arus politik yang terjadi saat ini. Hipotesis saya pemilukada tertunda dan calon independen tetap dimasukkan. Saya pernah mengatakan di media, kalau perseteruan politik ini terselesaikan kuncinya hanya satu yaitu win win solution. Maksudnya pemerintah pusat di posisi sebagai mediator harus mengakomondir keinginan dari kedua belah pihak yang berseteru. Upaya mewujudkan win win solution dibutuhkan skenario politik yang lihai, dimana mampu menjawab kebuntuan kisruh pemilukada Aceh. Tentunya skenario tersusun rapi. Seolah-olah terjadi sewajarnya. Tapi dibalik layar sudah terkonsep skenarionya.

    Skenario Pertama

    Menganalisis skenario pertama, pemerintah pusat menerapkan pendekatan win win solution. Dalam teori resolusi konflik pendekatan win win solution, salah satu metode penyelesaian konflik. Bila tidak dilakukan besar peluang mengarah kepada konflik di antara pihak yang berseteru. Ujung-ujungnya bisa dipastikan tindakan kekerasan berbalut politik menjadi tontonan lumrah bagi rakyat Aceh. Pencegahan dan penyelesaian cepat yang dilakukan Pemerintah Pusat harus kita berikan apresiasi tinggi. Mengapa, karena segala upaya dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan polemik pemilukada Aceh.

    Sebelum mengulas terlalu dalam berkaitan action dari skenario yang akan dijalankan, kegelisahan pikiran saya memunculkan tanda tanya. Mengapa elit politik Aceh baru menjalin siraturahmi kembali setelah hadirnya masalah? Kecenderungan seolah–olah elit politik Aceh ibarat kacang lupa kulitnya, manakala diberikan kewenangan berlimpah dan anggaran yang begitu besar tak sempat membangun komunikasi politik berlandasan hubungan hirarki.

    Baru-baru ini hadir keruncingan di tengah keluarga besar Provinsi Aceh. Elit yang berseteru intensif berkunjung ke Jakarta meminta dukungan dan arahan dalam menyelesaikan masalah. Tidak tanggung-tanggung bargining political (deal politik) berwajah konsensus (kesepakatan bersama) ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Jadi wujud dari komunikasi politik melakukan deal kepentingan. Kita semua mengetahui Pemerintah Pusat pun memiliki andil kepentingan atas Aceh. Berpijak daripada itu otomatis logika berpikir pemerintah pusat pun mempertimbangkan.

    Berdasarkan pengamatan saya, incumbent mengambil start terlebih dahulu membangun bargaining politik kepada Pemerintah Pusat. Hasil dari komunikasi politik incumbent, terkesan Pemerintah Pusat mendukung incumbent. Padahal kalau kita mau jeli melihat langkah-langkah Pemerintah Pusat ingin melihat reaksi dari pihak lain. Awalnya dimulai dari Kemendagri melalui Dirjen Otda sudah memutuskan pemilukada Aceh diserahkan kepada Komisi Independent Pemilu dan Pemerintah Aceh. Dilanjutkan dengan mengeluarkan jadwal penetapan pemilukada. Lalu respon keras datang dari pihak parlemen Aceh (DPRA), mereka ingin memecat komisioner KIP pasca penetapan jadwal pemilukada. Tentunya pihak yang keras merespon adalah Partai Aceh. Muncul tanda tanya kritis bagaimana tindakan politik yang diambil Partai Aceh?

    Skenario Kedua

    Pertanyaan bagaimana tindakan politik dari Partai Aceh pasca penetapan jadwal pemilukada, langsung menyusun strategi. Kunjungan ingin bertemu pemimpin pusat terlepas siapa yang dijumpai tapi membawa dampak perubahan bagi konstelasi perpolitikan Aceh. Apakah bisa di artikan kunjungan elit Partai Aceh merupakan skenario pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan kesepakatan bersama dalam membuat skenario.

    Pasca kepulangan Partai Aceh, tiba-tiba selang beberapa hari perwakilan pemerintah pusat melalui Sesmenko Polhukam bersama jajarannya datang kembali ke Aceh. Bukannya permasalahan Pemilukada sudah diputuskan Mendagri melalui Dirjen Otda, lalu mengapa harus membicarakan ulang tentang polemik pemilukada. Logika rasionalitasnya, bilamana sudah datang Sesmenko Polhukam menunjukkan akan ada perubahan skenario baru yang disebut skenario kedua. Peluang besar akan terjadi penundaan pemilukada.

    Penundaan Sebagi Skenario

    Tidak masuk akal, ketika pesta demokrasi pemikukada yang besar hanya dikerjakan dengan jadwal yang sangat singkat dan padat kurang lebih 3 bulan. Rasionalitas saya bermain, di mana pada proses pemeriksaan kesehatan akan memakan waktu yang panjang. Belum lagi komplain dan protes dari kandidat bila tidak suka pada proses pemeriksaan kesehatan. Termasuk test baca Al Quran yang sering diprotes oleh kandidat. Belum lagi pembuatan kertas suara yang membutuhkan kurang lebih 3 bulan, karena harus ditender serta tidak bisa penunjukan langsung pembuatan memakan waktu lagi. Di tambah lagi sampai saat ini struktur KIP maupun Panwaslu di tingkat kabupaten/kota sedang proses penyeleksian orangnya.

    Tapi pemilukada bisa tetap waktu, jikalau seluruh anggota KIP dan panwaslu di tingkat kabupaten/kota terbentuk, nyata masih seleksi. Ditambah lagi kelengkapan logistik pemilukada kertas suara, tong suara, kelengkapan penunjang seperti komputer data bisa di pastikan sudah tersiapkan. Kenyataannya kewajiban menyediakan serta memenuhi tidak menjadi prioritas, malahan asyik dengan perseteruan politik calon independent dengan penundaan.

    Berpijak dari kondisi itu, hitungan logika politik mengarah kepada penundaan. Lahir logika tersebut, disebabkan Partai Aceh berhasil membangun komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat. Secara tersirat ingin mengatakan bahwa Partai Aceh memiliki hitungan sendiri dalam menjalankan strategi politik. Sekaligus ingin menunjukkan dirinya memiliki nilai tawar di mata pesaing politiknya yaitu incumbent.

    Kalau prediksi saya benar penundaan, lalu siapa pejabat sementara yang dipercaya menjadi Pj Gubernur Aceh. Orang yang diberikan mandat menyukseskan jalan pesta demokrasi pemilukada di Aceh. Perempatkan orang sebagai pejabat sementara dilihat dari dua sudut pandang. Maksudnya, bilamana hanya berfokus peralihan (transisi) dan mengembalikan tata kelola pemerintah berjalan normal, maka orang dipilih bisa seputaran Mendagri. Tapi bila keadaan tidak kondusif cenderung mengarah bisa kemungkinan orang dari instansi kemenpolhukam.

    Kebiasaan saya ingin mengakhiri dengan pesan damai. Aceh kekinian adalah Aceh Baru, sejuta harapan ingin tetap bertahan perdamaian serta pembangunan berjalan pesat, sehingga kesejahteraan rakyat tidak terabaikan lagi. Marilah kita mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Jangan gelap mata terhadap keadaan yang menguntungkan. Tapi jadikan peluang dari keadaan sebagai modalitas serta kekuatan melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi mari kita semua berkomitmen menjaga pesta demokrasi dengan suasana damai dan lancar.[]

    *Oleh Aryos Nivada  – Penikmat masalah politik dan keamanan di Aceh.

    Source : Harian Aceh

  • Sebelum Jumat, Irwandi Jumpa SBY di Istana Negara

    Jakarta – Sebelum Shalat Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/10). Tidak diketahui isi pembicaraan sekitar 30  menit tersebut. “Usai pertemuan, Teungku Agam (Irwandi Yusuf) ceria,” sebut sumber The Globe Journal, Jumat (7/10) sekitar pukul 13.00 WIB

    Sumber itu menyebutkan, pertemuan dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan diperkirakan selesai sebelum pukul 12.00 WIB karena sudah waktu Shalat Jumat. Ketika ditanyakan kemungkinan Irwandi ditawarkan menjadi menteri atau membahas pilkada, sumber tersebut tidak bisa memastikan karena tidak ikut hadir ke ruang kerja presiden.  “Kemungkinan bicara masalah pilkada yang diteruskan. Untuk pastinya, Anda tanya langsung ke Teungku Agam,” pinta sumber di lingkaran 1 Gubernur Aceh yang ikut mengantar irwandi ke Istana Negara.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Makmur Ibrahim menjelaskan dirinya sudah di Banda Aceh. Demikian juga, Irwandi belum membalas pesan singkat yang dilayangkan oleh The Globe Journal.[003]

    Source : The Globe Journal

  • Disebut Calon Menteri, Ini Jawaban Irwandi

    BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengaku sempat mendapat telepon dari pusat dan diminta menjadi salah satu menteri. Apa reaksinya?

    “Saya memang ada ditelepon oleh, diminta untuk menjadi salah satu menteri dan saya boleh memilih salah satu jabatan,” kata Irwandi ketika ditemui di kantornya seusai bertemu Dirjen Otda, Selasa (4/10) siang.

    Nama Irwandi beredar di Jakarta sebagai calon Menteri Negara Perumahan Rakyat. Ditanya soal ini, Irwandi mengatakan,”Saya mau jika dinobatkan sebagai Panglima TNI atau Kepala BIN, tapi itu kan tidak mungkin,”jelasnya sambil bercanda dan tertawa kecil.

    “Kalau memang nanti dipaksakan juga, paling saya mau sebagai Menhankam, lainnya saya tidak mau,”lanjutnya.

    Terkait namanya yang kini menjabat sebagai Menpera, Irwandi menyatakan enggan jika dinobatkan sebagai Menpera. “Masak dari Gubennur Aceh menjabat sebagai Menpera,kalau yang lain saya mau,” katanya sambil tersenyum kecil dan berlalu dari kerumunan wartawan.[]

    Source : Atjeh Post

  • ‘Gloves Off’ as Aceh Elections Loom: ICG

    Aceh will hold its second post-conflict election in November and, according to the International Crisis Group, it will be bitterly contested by two former Free Aceh Movement (GAM) allies.

    A press release from the International Crisis Group says the elections will pit incumbent Governor Irwandi Yusuf, a former GAM member, against the GAM political party candidate, Zaini Abdullah.

    Yusuf won a landslide victory as an independent candidate over a GAM-backed candidate in Aceh’s first post-conflict election in 2006. His ties to GAM date back to 1990 and he eventually served as its propaganda chief before renouncing his association with the former separatist group in the aftermath of the 2004 tsunami.

    The ICG reports that Zaini Abdullah was the former “foreign minister” of the GAM political party, Partai Aceh. He spent 25 years in exile in Sweden.

    The report says the election could be decided before November.

    At the heart of the debate is the eligibility of independent candidates. Yusuf, again running  independently, has a chance of being re-elected should independent candidates be allowed. Otherwise, Partai Aceh would likely have a clear path to the governor’s seat, the report stated.

    The 2006 Helsinki peace agreement that granted Aceh regional autonomy also allowed independent candidates to run in elections “only until local parties could be established.” But the Indonesian Constitutional Court struck this down, ruling it was unconstitutional, according to ICG.

    The report says Partai Aceh countered with its own rejection of the court’s ruling, saying the court overstepped its jurisdictional boundary.

    Partai Aceh contended, “If the court can overturn this article, other articles could follow, and little by little, the gains achieved in Helsinki would be eroded.”

    The ICG states this friction between the two parties is “ultimately good for democracy,” as long as it does not lead to violence.

    “The gloves are off”, says Jim Della-Giacoma, Crisis Group’s Southeast Asia project director.

    “The challenge for the GAM factions going forward will be to use competition to produce better policies and improve social services without losing sight of the hard-won political gains of the Helsinki process.” Stephen Schaber

    Source : Jakarta Globe 15 Juni 2011

  • Dark forces still at work in Aceh, Indonesia

    In a couple of weeks, Aceh will hold its second gubernatorial elections since the 2005 peace agreement that ended almost three decades of separatist war. After five years of relative peace and stability, the main political tensions appear to be between competing factions of the former Free Aceh Movement (GAM). Other, more troubling tensions are, however, just below the surface.

    There is little to divide the main factions competing in the elections. The incumbent governor, Irwandi Yusuf, has overseen the development of a universal health care system, expanded education, overseen underlying economic growth and banned logging in Aceh’s spectacular rainforest.

    His main electoral opponent, GAM’s former “Foreign Minister”, Dr Zaini Abdullah, also supports such programs. Apart from personalities, the division between them might be characterised as one of the latter being more conservative and the former more progressive.

    Supporters of both candidates have clashed in the past and tensions between them are running high. But the real problems facing Aceh’s post-conflict political stability appear to be coming from elsewhere.

    Over the past few years, there has been a series of unexplained shootings and hand-grenade attacks against local Acehnese leaders, resulting in a handful of deaths and an increasing climate of fear. Each of the factions contesting the elections has suspected the other.

    Many, however, are looking to other forces operating in Aceh, who yearn for a return to a higher level of military involvement in and control over Aceh’s affairs and finances. There have been instances where the military was clearly involved in attacks against former GAM members. But many are also persuaded by circumstantial evidence.

    The belief among an increasing number in Aceh is that, as it has done so successfully elsewhere in the past, the military is fomenting discord to spark conflict in which it can claim to return as the disinterested peace maker.

    A more blunt version of this tactic was used in East Timor in 1999, where the military tried to claim it was a neutral party in fighting between pro-independence guerrillas and pro-integration militias. A more subtle version of this tactic has also been used in Sulawesi, West Papua and Ambon where, coincidentally, communal violence has again broken out.

    For a people hardened to decades of violence, it will probably take more than agents provocateur to genuinely destabilise Aceh’s peace. As with East Timor, violence is often motivation for exercising a vote, rather than a reason not to.

    But recidivism remains a force in Indonesia, playing out in Aceh. I was going to discuss political matters with friends in Aceh when this recidivism struck. Harking back to the dark days of Suharto’s era of clumsy repression and control, I was stopped at immigration control and put on the next plane out of the country.

    My deportation is unimportant but, as an attempt to control the flow of information, it remains illustrative.

    Although having been banned (with varying degrees of success) from entering Indonesia since December 2004, I have never been formally told I am banned, much less given a reason. I was, however, once offered by an Indonesian diplomat that if I wrote articles supportive of Indonesia’s more problematic policies, my status could be reconsidered. Another academic also banned in 2004 was cited by this diplomat as having been made the same offer and has since been free to enter Indonesia.

    My analysis of Indonesia’s politics has been broadly supportive of its reform process. A paper intended to be published next month is more qualified, reflecting what many consider to be a stalling of that reform process.

    Indonesia’s ban on me matters little. Technology largely circumvents what was once a limitation on accessing information. What is of concern, however, is that elements within Indonesia believe, in an era of “reform”, that such a policy is appropriate.

    But, then, it appears that some elements in Indonesia also believe that it is appropriate to destabilise the democratic process in Aceh, risking plunging its people back into war.

    *Professor Damien Kingsbury is director of the Centre for Citizenship, Development and Human Rights at Deakin University. In 2005 he was adviser to GAM in the Helsinki peace talks.

    Source : Crikey.com.au 14 September 2011

  • Gubernur Menilai DPR Aceh Mengulur Waktu

    Jakarta, Kompas – Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh tampaknya akan terhambat. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai DPR Aceh mengulur-ulur waktu untuk menghambat Pilkada Aceh. DPR Aceh menggunakan nota kesepahaman Helsinki dan tata tertib untuk menolak adanya calon perseorangan dalam Pilkada Aceh.

    ”Badan Legislatif DPR Aceh tampak mengulur waktu dengan tidak membahas qanun (peraturan daerah) tentang pelaksanaan pilkada. DPRA malah menyurati Menteri Dalam Negeri bahwa qanun yang sama tidak dapat dibahas pada masa persidangan yang sama dan tahun yang sama. Padahal, ’tahun yang sama’ tidak ada dalam tata tertib. Itu penipuan publik,” tutur Irwandi sebelum mengikuti pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (22/9).

    Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Sekretaris Badan Legislatif DPRA Abdullah Saleh, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah, Wakil Ketua Komisi Independen Pemilu (KIP) Ilham Saputra, anggota KPU Endang Sulastri, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemdagri, Djohermansyah Djohan.

    Dalam Pasal 33 Qanun No 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun memang disebutkan, ”Rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan gubernur/bupati/wali kota atau DPRA/DPRK tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.”

    Adapun MOU Helsinki 2005 menyebutkan, ”Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the rights to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter (Setelah penandatanganan MoU ini, semua rakyat Aceh memiliki hak untuk menjadi calon dalam berbagai pemilihan umum di Aceh pada April 2006 dan selanjutnya).”

    Menurut Abdullah Saleh, selain tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang dan tahun yang sama, substansi qanun yang diajukan sama dengan yang sudah dibahas. Karena itu, hanya mengganggu pembahasan qanun prioritas lain yang akan dibahas tahun itu. Ilham Saputra menegaskan, KIP akan tetap menjalankan tahapan pilkada. Pilkada Aceh ditunda dari 14 November menjadi pertengahan Desember.

    Sementara itu, KPU Papua Barat menyetujui permintaan tiga dari empat pasangan kandidat agar hari pencoblosan pilkada ulang gubernur-wakil gubernur 2011-2016 diundur dari tanggal 3 November menjadi 9 November. Keempat kandidat sepakat mengikuti proses tahapan pilkada dengan damai.

    Kesepakatan pengunduran jadwal itu dilakukan dalam pertemuan KPU dan Penjabat Gubernur Papua Barat, serta keempat kandidat, yang dihadiri DPR Papua Barat, dan Muspida Papua dan Papua Barat, Kamis.

    Ketiga kandidat yang minta jadwalnya diubah adalah Wahidin Puarada-Herman DP Orisoe, Dominggus Mandacan-Origenes Nauw, dan GC Auparay-Hasan Ombaier. Mereka menganggap tanggal 3 November mengandung persepsi yang mengarah pada pasangan nomor urut tiga, yang kebetulan merupakan pasangan petahana (Abraham O Atururi-Rahimin Katjong) yang menang pada pilkada 20 Juli lalu.

    Ketua Divisi Hukum KPU Papua Barat Filep Wamafma mengatakan, tidak ada maksud menetapkan tanggal 3 sebagai bentuk sugesti kepada publik untuk memilih pasangan nomor tiga.
    (INA/THT)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.