siwah.com

Tag: KMPA

  • Apa Tanggapan Irwandi Soal Unjukrasa di Aceh?

    BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan unjukrasa adalah hak untuk berekpresi dan menyalurkan aspirasi sebagai wujud dan hakekat berdemokrasi. “Jadi itu biasa dalam negara demokrasi,” kata Irwandi kepada The Atjeh Post.

    “Silahkan saja demo damai. Namun hak demokrasi dan hak politik serta hak konstitusi masyarakat tak boleh terganggu. Pilkada jalan terus,” kata Irwandi dini hari tadi. Saat dihubungi, Irwandi sedang berada di Jakarta.

    Pernyataannya itu berkaitan dengan aksi unjukrasa yang dimotori Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA) di Aceh Timur dan Pidie Jaya, pada Kamis 27 Oktober 2011. Mereka beraksi menuntut penundaan pilkada Aceh hingga selesainya konflik regulasi di Aceh.

    Aksi unjukrasa seperti itu, sudah beberapa kali terjadi di Aceh. Sebelumnya berlangsung di depan Gedung DPRA, Banda Aceh. Di sini mereka meminta DPRA tak menerbitkan Qanun Pilkada yang mengakomodir calon independen yang sudah kembali dihidupkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

    Pengunjukrasa itu juga dari KMPA. Aksi mereka kemudian berlanjut di Pidie, pada 20 Oktober lalu. Mereka di sini menuntut Pilkada Aceh ditunda yang kemudian disusul di Pidie Jaya dan Aceh Timur. Saat ini tahapan Pilkada sedang berlangsung, pendaftaran sudah ditutup, verifikasi keabsahan calon sudah lewat, test pembacaan Al-Quran juga sudah. Sedangkan pemilihan dijadwalkan pada 24 Desember mendatang.

    Kendati demikian, Irwandi mengatakan, aksi unjukrasa itu adalah hal biasa dan normal. “Di depan istana negara Jakarta hampir setiap hari ada unjukrasa dalam berbagai bentuk,” katanya. “Nah.., Kalo di Aceh ada orang-orang yang berunjukrasa menyampaikan aspirasi ke kantor dewan atau lainnya untuk menolak pilkada, maka dapat dijadikan sebagai tolok ukur bahwa di Aceh telah berkembang dengan baik cara-cara berdemokrasi yang benar.” Irwandi mengatakan, aksi berdemokrasi itu memang perlu diberikan apresiasi.

    “Tapi, tidak ada suatu keharusan, kalau sudah ada unjukrasa maka pemerintah wajib menunda pilkada,” katanya. “Masalah pilkada di Aceh sudah menjadi suatu keputusan tetap pemerintah untuk jalan terus sesuai dengan tahapan atau jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh.” []

    Source : Atjeh Post

  • Inilah Isi Pernyataan dan Tanda Tangan Minta Tunda Pilkada

    MEUREUDU – Aksi unjuk rasa Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) menuntut penundaan pilkada di Pidie berakhir setelah Bupati, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan DPRK Pidie Jaya menandatangani pernyataan mendukung penundaan pilkada. Berikut adalah pernyataan sikap KMPA dan surat pernyataan yang ditandatangani para pihak yang dikirim ke redaksi The Atjeh Post, Kamis (27/10) malam.

    PERNYATAAN SIKAP DAN DUKUNGAN AKSI DAMAI

    MASYARAKAT PIDIE JAYA

    “Hentikan Pilkada Sementara Waktu”

    (Menuntut Segera Penyelesaian Konflik Regulasi Sesuai UUPA dan MoU Helsinki Demi Menyelamatkan Perdamaian)

    Memperhatikan konflik regulasi selama ini telah memunculkan persepsi dan terjemahan beragam serta diikuti pelaksanaan Pilkada oleh KIP Propinsi dan diikuti oleh semua Kabupaten/ kota adalah pemaksaan, yang jelas– jelas dapat menghancurkan perdamaian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

    Pertama, menilai sikap KIP Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang tergesa–gesa melaksanakan tahapan Pilkada adalah sebagai upaya yang sengaja atau tidak perlu diminta pertanggungjawaban. Konflik sesama masyarakat dan ancaman perdamaian tidak akan mengemuka seperti sekarang ini apabila sejak awal KIP dengan arif dan bijaksana menyatakan sikap menolak melaksanakan tahapan Pilkada.

    Kedua, menilai penolakan KIP Propinsi/ Kabupaten/ Kota cukup beralasan karena pelaksanaan tahapan Pilkada tidak didasarkan pada kekuatan hukum dan Politik yang mengikat perdamaian Aceh. Secara akal sehat pula semestinya KIP tidak tergesa–gesa dan memaksakan tahapan Pilkada sebelum adanya kesepakatan dan kepastian hukum serta dukungan politik semua pihak. Demikian pula, pembentukan panwaslu akhir-akhir ini tidak lebih upaya melegalkan Pilkada seolah– lah telah memenuhi syarat pelaksanaannya.

    Ketiga, secara mendasar masyarakat sejak awal sejak awal menilai keputusan Makamah Konstitusi (MK) sebagai upaya mengadu domba agar Aceh dan Rakyatnya selalu berada dalam bara konflik yang menyesatkan. Bahkan ada maksudnya jahat mengelola Aceh tetap berada dalam sangketa dengan Pemerintahan Pusat. Akibatnya sistem pemerintahan baik dipropinsi dan Kabupaten/ Kota mau tidak mau dihadapkan pada situasi yang sulit. Terakhir, pascal gagalnya kesepakatan penyelesaian konflik regulasi yang difasilitasi Pemerintahan Pusat semakin diyakini bahwa kekhusussan dan kewenangan sesuai MoU dan UUPA akan bernasib sama seperti ikrar Lamteh

    Keempat, sikap Partai Aceh yang tidak menerima keputusan MK, menerima usulan penundaan dan perlunya ditunjuk pejabat pemerintahan, serta diikuti dengan sikap tegas menolak mendaftarkan calon sesuai tahapan yang ditetapkan KIP Propinsi/ Kabupaten/ Kota, telah pula menimbulkan berbagai dugaan dan bermacam analisa yang cukup meresahkan masyarakat.

    Memahami bahwa jika kemudian pemimpin yang terpilih tidak diakui oleh Partai Aceh, tentu akan berdampak pada Pilkada ulang, bahkan situasi sulit dan kekecewaan akan memuncak. Sebaliknya logika–logika ekstrem, rasis, skenario jahat dan aksi kekerasan yang marak muncul kembali nampaknya sedang diarahkan kepada para kombatan sebagai pelakunya, tentu akan lebih menyesatkan lagi.

    Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan memperhatikan kegelisahan batin rakyat aceh secara umum dan khususnya di Pidie Jaya saat ini akan berpotensi munculnya konflik baru sesama anak bangsa, maka kami Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Wilayah Pidie Jaya menampung dan mewadahi aksi Masyarakat Pidie Jaya, dengan tegas menuntut “Hentikan Pilkada Sementara Waktu. Seterusnya menuntut segera penyelesaian konflik regulasi sesuai UUPA dan MoU Helsinki demi menyelamatkan Perdamaian”. Kita tidak berharap Pilkada dipaksakan karena hanya akan menambahkan masalah dikemudian hari, terciptanya krisis morak anak bangsa lebih buruk dan hancurnya perdamaian.

    Kondisi tersebut perlu diantisipasi denga cara “ segera hentikan pilkada sementara waktu”. Penghentian tahapan pilkada sangat mendesak sampai adanya penyelesaian konflik regulasi secara tuntas dan menyeluruh. Karena itu, kami masyarakat Pidie Jaya yang cinta damai dan perdamaian meminta dukungan tegas, kongrit segenap lembaga pemerintahan yaitu Legislatif, Eksekutif dan KIP Pidie Jaya selalu pelaksana Pilkada untuk menyatakan ”Sikap resmi menghentikan pelaksanaan Pilkada sementara waktu” Sikap resmi ini dibuktikan dengan kesediaan membubuhkan tanda tangan (Stempe) pada lembaran pernyataan ini, seterusnya menyatakan sikap resmi masing–masing atau bersama atas nama lembaga penyelenggara Negara dan Pemerintahan, serta dengan sunggu-sungguh menjalankan tuntutan tersebut, yaitu sebagai berikut:

    1. DPRK Pidie Jaya mendukung, bersedia dan menyatakan sikap resmi bahwa pelasanaan Pilkada Catat demi hokum karena kana berdampak rusaknya stabilitas Politik, keamanan dan gagalnya perdamaian.
    2. KIP Pidie Jaya mendukung, bersedia dan menyatakan sikap resmi bahwa menolak (tidak berhak) meleksakana Pilkada dan menghentikan semua tahapan Pilkada sementara waktu sampai tuntas penyesaian konflik regulasi, adanya kepastian hukum dan dukungan politik dari semua pihak.
    3. Bupati Pidie Jaya mendukung bersedia dan menyatakan sikap resmi bahwa pelaksanaan pilkada tidak rasional dipaksakan karena masih adanya perselisihan hukum dan politik serta perlu menghentikan semua pembiayaan dana pilkada untuk sementara waktu.

    Adalah bahwa surat resmi yang dikeluarkan oleh-oleh lembaga tersebut berlandaskan prinsip-prinsip sejarah dan moral perjuanga bangsa, politik, hukum dan perdamaian, dengan berpegang teguh pada landasan falsafah dan Kontitusi pemersatu bangsa dalam sistem Negara

    Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA Siapapun yang meruntuhkan Konsensus dan Kontitusi tersebut adalah Musuh Negara yang harus dilawan secara damai, serta menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, menghargai perbedaan, tidak mudah dihasut dan difitnah serta saling bermusuhan

    Pidie Jaya 27 Oktober 2011

    An. Mandat Aksi Damai Masyarakat Pidie Jaya

    Komite Mahasiswa Pemuda Aceh

    Dewan Pengurus Wilayah Pide Jaya

    ZIKRILLAH MAIMUN MOESA .SP

    Koordinator Aksi Ketua KMPA Pidie Jaya

    MENYETUJUI/ DUKUNGAN RESMI

    Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidia Jaya

    Drs. BASRI M. SABI

    Ketua Komisi Independen Pemelihan (KIP) Pidie Jaya

    Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bupati Pidie Jaya Drs. H.M GADE SALAM

    (DPRK) Pidie Jaya

    1. Tgk. SAIFUL BAHRI (KETUA DPRK)

    2. Ir. H. SULAIMAN ARY (WAKIL KETUA I)

    3. RAMLI. SH (WAKIL KETUA ll)

    Note :
    Berikut adalah surat yang ditandatangani  para pihak

    Surat pernyataan Bupati Pidie Jaya

    Surat Pernyataan KIP

    Source : Atjeh Post

  • Ini Alasan KIP Pidie Jaya Meneken Petisi KMPA

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Empat komisioner KIP Pidie Jaya membubuhi tandatangan di atas pernyataan sikap yang dipersiapkan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA) dalam aksi menuntut penundaan pilkada di Meureudu, Kamis (27/10). Apa alasan KIP Pidie Jaya mengakomodasi tuntutan massa KMPA itu?

    Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya Hamdan Hasballah mengatakan, massa KMPA mendatangani kantor KIP dan meminta agar empat komisioner untuk bersama-sama massa bergerak ke halaman kantor Bupati Pidie Jaya.

    Di sana, Bupati Pidie Jaya Gade Salam dan Wakil Ketua DPRK Ramli juga diminta berbicara dan menandatangani petisi berisi persetujuan penundaan pemilihan kepala daerah Aceh yang akan digelar 24 Desember nanti.

    “Pak Bupati dan wakil ketua DPRK membacakan pernyataan sikap lalu menandatangani,” kata Hamdan Hasballah saat dihubungi melalui telepon seluler dari Banda Aceh, Kamis sore.

    KIP yang mendapat giliran ketiga juga diminta berbicara dan menandatangani tuntutan yang telah dipersiapkan KMPA. Seorang komisioner KIP di hadapan seribuan (KMPA mengklaim 5.000) massa menjelaskan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan.

    “Kami menjelaskan bahwa untuk penghentian tahapan pilkada, KIP Pidie Jaya tidak mempunyai kewenangan,” kata Hamdan.

    Apalagi, KIP Pidie Jaya tidak sedang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Hamdan bilang, tahapan yang tengah mereka jalankan hanya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. “Jadi itu kewenangan KIP Provinsi,” sebut Hamdan.

    Namun, Hamdan menambahkan, KIP Pidie Jaya tetap menampung aspirasi yang disampaikan massa KMPA yang menginginkan penundaan pilkada hingga lahirnya regulasi yang jelas.

    Penjelasan KIP ini tak serta-merta diterima massa KMPA. “Mereka seperti marah dan tidak terima pernyataan kami seperti itu,” katanya. “Mereka meminta kami tegas dan mendukung seperti tuntutan mereka.”

    Setelah berembuk, empat komisioner KIP Pidie Jaya akhirnya menandatangani tandatangan di atas draf tuntutan yang telah dipersiapkan KMPA sebelumnya. “Di akhir acara, setelah lihat kiri-kanan, kami lalu menandatanganinya,” sebut Hamdan.

    Hamdan menyebutkan, KIP Pidie Jaya yang tengah melaksanakan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan tetap menjalankan tahapan. “Tahapan jalan terus. Kalau pun ada penundaan, itu biar diputuskan KIP Aceh. Kita komit menjalankan itu,” ujar Hamdan.

    Ketua KMPA Pidie Jaya Maimun Musa menyebutkan, petisi tuntutan penundaan pilkada ditandatangani secara sukarela oleh Bupati Gade Salam, Wakil Ketua DPRK Ramli, dan empat komisioner KIP. “Tidak ada paksaan,” kata Maimun kepada situs ini.

    Sementara Bupati Pidie Jaya Gade Salam menolak berkomentar ketika dikonfirmasi acehkita.com. “No comment, ya,” sebut dia.

    Gelombang tuntutan penundaan pilkada juga berlangsung di Idi Rayeuek, Aceh Timur, Kamis (27/10). Massa KMPA meminta agar bupati, DPRK, dan KIP untuk menyuarakan aspirasi mereka.

    “Aksi ini tidak ditunggangi pihak manapun, tapi murni kesadaran dan tanggungjawab masyarakat yang tidak ingin MoU Helsinki dan kekhususan Aceh diutak-atik Jakarta,” kata Ketua KMPA Aceh Timur Benni Belda dalam statement tertulis yang dikirim ke media.

    Sebelumnya, aksi serupa terjadi di Kabupaten Pidie. Di sini, Bupati Mirza Ismail, KIP, dan pimpinan DPRK bersepakat agar pilkada ditunda. Bahkan, Bupati Pidie menolak mencairkan dana pemilihan, sehingga KIP Pidie kelimpungan. []

    Source : Aceh Kita

  • Giliran Pidie Jaya dan Aceh Timur Demo Tunda Pemilukada

    Banda Aceh — Setelah satu minggu sebelumnya Kabupaten Pidie sepakat menunda Pemilukada 2011, kini giliran Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Timur yang sepakat menuda Pemilukada yang akan dilaksanakan oleh KIP Aceh pada Desember 2011. Di Aceh Timur, Bupati dan KIP tidak teken pernyataan karena tidak sedang berada di tempat.

    Koordinator aksi damai KMPA di Pidie Jaya, Maimun kepada The Globe Journal, Kamis (27/10) siang tadi mengatakan aksi 5.000 massa dari masyarakat Pidie Jaya dari pagi hingga siang tadi telah berhasil mendesak Bupati, KIP dan DPRK Pidie Jaya untuk menandatangani pernyataan agar Pemilukada 2011 ini ditunda sampai regulasi selesai.

    Dalam aksi tersebut pihaknya mengajak anggota KIP Pidie Jaya berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju kantor DPRK untuk menandatangani pernyataan tersebut diatas materai dan stempel basah. “Akhirnya para pejabat itu sepakat penundaan Pemilukada,” kata Maimun.

    Sementara itu dari Kabupaten Aceh Timur dikabarkan oleh Koordinator KMPA Idi Rayeuk, Beny Khelda kepada The Globe Journal, Kamis (27/10) siang tadi melalui selulernya. Menurut Beny massa yang jumlahnya hampir 10 ribuan orang itu berasal dari seluruh penjuru kecamatan di Aceh Timur. Aksi massa itu menuntut Pemilukada 2011 ditunda sampai regulasi selesai.

    Beny menjelaskan aksi damai dari pagi hingga sore tadi berhasil mendesak Ketua DPRK Aceh Timur menandatangani pernyataan untuk tunda Pemilukada sampai regulasi selesai. Sementara Bupati Aceh Timur tidak ikut tanda tangan karena yang bersangkutan juga ikut Pemilukada 2011 nanti. “Sedangkan KIP Aceh Timur juga tidak menandatangani pernyataan tersebut karena ketua KIP nya tidak berada ditempat,” kata Beny.

    Menurut Beny, pada Hari Senin, (01/11) nanti pihaknya bersama DPRK akan kembali mendatangi KIP Aceh Timur untuk mendesak agar Ketua KIP menandatangani pernyataan tunda Pemilukada 2011 sampai regulasi selesai. Hal tersebut sama apa yang dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

    Source : The Globe Journal

  • Anggota Dewan PA Ikut Turun ke Jalan

    SIGLI – Aksi damai ribuan massa di depan kantor Bupati Pidie siang ini ternyata tak hanya diikuti masyarakat biasa. Puluhan anggota dewan dari Partai Aceh juga ikut turun ke jalan bersama massa KMPA (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh).

    Para anggota dewan ini bergabung massa dengan berjalan kaki dari kantor DPRK Pidie ke kantor bupati Pidie. “Mereka juga sepakat mendukung apa yang kami tuntut,” kata Ketua KMPA Hendra Fauzi.

    Hendra menambahkan, aksi turun ke jalan itu merupakan aksi damai bertajuk penyelamatan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Menurut Hendra, hingga pukul 12.00 siang ini, massa yang bergabung terus bertambah. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai 5.000-an. Saat ini massa yang berjalan kaki membentuk barisan sepanjang 3 kilometer.

    Salah seorang anggota dewan yang ikut turun ke jalan adalah Sekretaris Komisi B DPRK Pidie Teungku Jailani. Menurutnya, para anggota dewan sengaja bergabung sebagai bentuk dukungan atas aksi yang diprakarsai KMPA itu.

    “Sebagai wakil rakyat, kami ikut mendampingi. Sekarang ada sekitar 38 orang di sini, dari Partai Aceh, ada juga dari Golkar dan Demokrat,” kata Teungku Jailani.

    Di kantor bupati, massa disambut oleh Sekretaris Daerah Pidie M. Iriawan, yang langsung berbaur dan memberi pengarahan kepada massa dengan menggunakan pengeras suara di tangan.

    Menurut Jailani, dari Kantor Bupati, massa nantinya akan bergerak ke kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie.[]

    Source : Atjeh Post