siwah.com

Tag: new

  • Nasib Sri Mulyani Bergantung Pada Partai SRI

    JAKARTA–MICOM: Politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi menyatakan, lolos-tidaknya Partai Serikat Rakyat Independen akan menjadi titik tolak yang sangat penting bagi Sri Mulyani Indrawati untuk menjadi calon presiden sesungguhnya, bukan sekadar wacana.

    “Sri Mulyani yang ekonom, sadar benar arti berhemat dan efisiensi. Maka lolos-tidaknya Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) adalah titik tolak maju-tidaknya Sri Mulyani menjadi capres sesungguhnya, bukan capres wacana,” kata Yuddy di Jakarta, Minggu (7/8).

    Ia mengatakan itu, sebagai refleksi atas diskusi bersama sejumlah tokoh dan aktivis, termasuk Ahmad Mukhlis Yusuf yang digelar FDI di Jakarta, akhir pekan lalu.

    “Kesimpulan saya, para elit politik begitu beragam menyikapi hadirnya Partai SRI, yang terang-terangan mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden 2014,” kata Yuddy yang juga Ketua DPP Partai Hanura.

    Doktor ilmu politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini berpendapat, dari sisi marketing politik, langkah ‘branding’ seperti ini akan membantu Partai SRI menggalang dukungan dari semua pihak yang bersimpati kepada Sri Mulyani.

    “Dari sisi strategi positioning, bisa jadi Partai SRI dengan tokoh Sri Mulyani sadar benar membangun kekuatan partai tidak mudah,” tuturnya.

    Dalam kaitan ini (membangun partai), menurut dia, perlu jaringan dan biaya besar, apalagi (partai) berkampanye mengusung capres di tengah persaingan para ‘taipan poliltik’.

    “Ini tentu perlu uang berkontainer-kontaier. Karenanya, mereka (Sri Mulyani dkk) melakukan apa yang populer kini dengan test the water, agar tidak buang-buang biaya sia-sia. Makanya saya mengatakan, Sri Mulyani yang ekonom, sadar benar arti berhemat dan efisiensi,” ungkapnya. (Ant/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Baru agar Bisa Jadi Harapan Baru bagi Masyarakat

    Jakarta, Kompas – Munculnya sejumlah partai politik baru, seperti Partai Serikat Rakyat Independen, mendapat sambutan dari berbagai pihak. Partai baru diharapkan mampu meyakinkan masyarakat dan menjadi harapan baru bagi masa depan Indonesia.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan, lahirnya partai baru sebagai fenomena yang baik untuk menyehatkan sistem kepartaian dan proses demokrasi. ”PAN menyambut baik tumbuhnya parpol baru yang bercita-cita ikut dan memenangi kompetisi dalam pemilu,” katanya, Kamis (4/8), di Jakarta.

    Sejumlah pimpinan partai politik juga menyambut baik kehadiran Partai SRI yang akan mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Mereka tidak khawatir keberadaan partai itu akan menjadi pesaing baru dalam perpolitikan dalam negeri.

    ”Kami ucapkan welcome dalam arena perpolitikan nasional. Sepanjang semua mengikuti prosedur tentu tidak ada yang bisa menghalang-halangi kalau memang sudah sah terbentuk. Tidak ada yang membuat kami resisten,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.

    Ketua Umum PAN Hatta Rajasa juga mengapresiasi kehadiran Partai SRI. ”Bagus aja. Silakan maju. Semakin banyak partai tidak apa-apa. Ini negara demokrasi,” katanya.

    Menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Yuddy Chrisnandi, setiap parpol baru yang lolos sebagai peserta pemilu menjadi ancaman parpol lain. Karena politik adalah ketidakpastian, bukan mustahil ada parpol baru yang bisa besar, seperti Partai Demokrat yang sejak awal mengusung figur Susilo Bambang Yudhoyono yang amat populer. Hal sama mesti diwaspadai dengan kemunculan Partai SRI yang mengusung Sri Mulyani.

    ”Apabila mampu membuktikan dirinya bersih, Sri Mulyani bukan sekadar penggembira pada kontestasi pilpres 2014, tetapi bisa jadi ia pemain utama yang diperhitungkan,” kata Yuddy.

    Di Jawa Timur, Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, kemunculan Partai SRI dan Sri Mulyani sebagai nama yang disodorkan menjadi calon presiden dapat dipahami sebagai alternatif pemunculan pemimpin pada Pemilu 2014.

    Namun, menurut budayawan dan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Benny Susetyo, pencalonan Sri Mulyani agak berat karena dukungan partai politik lain belum jelas. Partai SRI belum riil atau belum memiliki akar dukungan yang jelas.

    ”Partai ini belum bekerja keras di lapangan mencari dukungan atau membangun akar ideologi, tetapi langsung menggunakan jalan pintas mengajukan permohonan uji materiil. Ini menunjukkan pengurus parpol hanya melakukan strategi pencarian dukungan secara cepat dan mudah. Tentu tidak fair bagi parpol lain yang bekerja keras mencari dukungan,” kata Benny.

    Menurut Viva, ada beberapa hal yang harus dilakukan partai baru jika ingin memenangi pemilu. Selain memperkuat dasar ideologi dan landasan perjuangan, partai baru juga harus membuat program yang mampu meyakinkan masyarakat dan memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia.

    Hal lain yang harus dilakukan adalah membangun basis konstituen dan menjaring konstituen yang militan, memilih pengurus serta kader partai yang tangguh, dan menyusun sistem manajemen partai yang modern, solid, serta responsif. (WHY/bil/NTA/ODY/DIK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • SRI Mau Ikuti Jejak Demokrat

    calon presiden 2014

    Jakarta, Kompas – Partai Serikat Rakyat Independen ingin mengikuti sukses Partai Demokrat yang meraih suara banyak dalam Pemilihan Umum 2004 dengan hanya menjual figur Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang diusung sebagai calon presiden dari Partai SRI, diyakini bisa mendongkrak suara partai.

    ”Saya yakin fenomena Partai Demokrat pada Pemilu 2004 saat mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bisa terjadi pada kami, yang mengandalkan sosok Sri Mulyani. Kami tidak meniru sisi teraniaya dan seolah dizalimi seperti SBY waktu itu, tetapi kebutuhan pemimpin masa depan yang tegas dan mempunyai integritas,” kata Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan di Jakarta, Kamis (4/8).

    Taufan mengakui, memang tak cukup hanya mengandalkan popularitas Sri Mulyani. ”Perlu ada upaya ekstra yang lain dan perlu dijalani. Upaya ekstra tentu dari partai dalam menjaring suara dengan menjual gagasan soal integritas pengurus partai serta ide mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini,” katanya lagi.

    Namun, Yuddy Chrisnandi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, sosok Sri Mulyani layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Namun, Partai SRI yang penggiatnya relatif minim pengalaman mengelola parpol mesti bekerja keras untuk membangun struktur partai sampai ke bawah, seperti dipersyaratkan undang-undang.

    ”Jika mampu membuktikan dirinya bersih, Sri Mulyani bukan hanya sekadar penggembira pada Pemilu Presiden 2014, tetapi bisa jadi ia pemain utama yang diperhitungkan,” kata Yuddy.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai biasa saja kalau Sri Mulyani diusung oleh partai baru, seperti Partai SRI. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun, dia mengingatkan, kasus pemberian dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century yang belum selesai ditangani dapat menghabiskan modal politik dan sosial Sri Mulyani.

    PAN tak terpengaruh dengan pencalonan Sri Mulyani. PAN kemungkinan besar tetap mengusung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014.

    Hatta dipilih karena memiliki pengalaman dalam pemerintahan, memiliki kapabilitas tinggi, dan berintegritas. Selain itu, Hatta adalah kader PAN yang paripurna sehingga komitmennya untuk bangsa dan negara tak perlu diragukan lagi.

    Sebaliknya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, partainya menghormati partai lain yang sudah mengajukan calon presiden. ”Golkar menghormati Partai SRI yang disebutkan mengusung Sri Mulyani atau Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disebut-sebut mengusung Prabowo Subianto. Semakin banyak calon, kami kira makin banyak pilihan. Mereka bukan ancaman, melainkan sahabat untuk berkompetisi secara sehat,” katanya.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, di Jakarta mengakui, calon presiden harus memiliki tingkat elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi. ”Sri Mulyani memiliki akseptabilitas yang tinggi, tetapi namanya seharusnya tak disebut dulu sekarang. Jika terlalu dini, ia akan dikunci oleh pesaing politik,” ujarnya.

    Mubarok juga tidak menutup kemungkinan tampilnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebagai calon presiden tahun 2014. Namun, Hatta masih harus dinilai berdasarkan cara merespons dinamika masyarakat yang berkembang.

    Dari Washington DC, Amerika Serikat, Sri Mulyani masih enggan menanggapi pencalonannya sebagai presiden oleh Partai SRI. Ia mengaku masih sibuk, belum sempat menanggapi usulan itu.

    Ajukan Aburizal Bakrie

    Priyo Budi Santoso mengakui, Golkar hingga saat ini belum secara resmi membahas calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2014. Namun, tidak dimungkiri jika Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai masih menjadi kandidat terkuat untuk dicalonkan sebagai presiden mendatang.

    ”Pembahasan calon presiden dari Golkar paling cepat dilakukan pertengahan tahun 2012. Sekarang kami masih konsentrasi bekerja dan berjuang untuk memenangi hati rakyat. Memang benar, Ketua Umum menjadi calon yang paling diunggulkan,” katanya. Namun, Aburizal belum menyampaikan kesediaan untuk dicalonkan.

    Selain Aburizal, kader Golkar dalam sejumlah kesempatan juga menyebut nama lain yang layak menjadi calon presiden/wakil presiden. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Secara terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Kamis, mengatakan, partainya masih konsisten mengajukan Prabowo sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2014. ”Gerindra sudah bulat tekad mencalonkan Prabowo Subianto. Kami masih mempertimbangkan siapa yang dipasangkan sebagai calon wakil presiden. Ada beberapa nama tokoh yang baik, tetapi kami masih menunggu,” ujarnya. Untuk mendukung pencalonan itu, ada Kader Utama Gerindra di 30 persen kabupaten dan kota se-Indonesia.

    Demokrat dan PDI-P

    Dalam Partai Demokrat berkembang ide menggelar konvensi terbuka akhir tahun 2013 untuk menjaring calon presiden yang akan diusung partai itu. Konvensi bisa diikuti siapa saja, termasuk orang yang bukan kader Demokrat. Hal ini untuk memperoleh calon terbaik. ”Stok calon presiden sangat minim. Nama yang ada tergolong jadul (jaman dulu),” kata Mubarok, Kamis.

    Partai Demokrat, kata Mubarok, sama sekali belum menemukan orang yang kira-kira pantas diusung. Namun, ia percaya pada saatnya nanti bermunculan nama calon yang pantas diusung. ”Sejarah akan terus berlangsung,” ujar Mubarok.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengakui, partainya masih belum menyiapkan mekanisme untuk menentukan siapa saja calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. PDI-P tak mau terjebak pada figur calon presiden yang akan disiapkan. Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan tak akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2014.

    Menurut Hasto, PDI-P memilih merumuskan pemerintahan seperti apa yang hendak dijalankan seusai Pemilu 2014. ”Bagi kami, yang terpenting adalah merumuskan bagaimana menjalankan pemerintahan ke depan. Kami memang belum menentukan orang untuk maju dalam pemilihan presiden,” kata Hasto lagi. (ody/dik/bil/ato/ nwo/nta/ong/why)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Neo-Soeharto dan Politisasi Lembaga

    Dalam pidato kepresidenan di hadapan MPR menjelang perayaan HUT Ke-25 RI, 16 Agustus 1970, Presiden Soeharto secara eksplisit menyatakan perang melawan korupsi.

    ”Bapak Pembangunan” itu mendeklarasikan diri sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. ”Jangan ragu, saya akan memimpin langsung perang melawan korupsi,” ujar Soeharto kala itu (Smith 1993: 49).

    Namun, seiring pemerintahan Orde Baru, korupsi justru berhasil terinstitusionalisasi secara sistemik dan mengakar. Pemberantasan korupsi menjadi hal tabu karena korupsi itu berlangsung di jantung kekuasaan.

    Gerakan reformasi dan demokratisasi 1998 membawa harapan baru bagi pemberantasan korupsi dan menjadi prioritas dalam upaya perbaikan bangsa. Teorinya, kian demokratis suatu negara, kian efektif pemberantasan korupsinya (Sandholtz dan Kotzle, 2000). Sistem demokrasi cenderung mengarahkan masyarakat untuk bersikap kritis menuntut pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah.

    Namun, demokrasi sebaiknya tak dipahami sebatas berlangsungnya pemilu yang demokratis, melainkan juga mensyaratkan hadirnya peradilan yang independen, political checking and balancing, kebebasan pers, dan supremasi hukum. Artinya, apabila seluruh ketentuan, sistem nilai, dan prinsip aturan dalam demokrasi bisa berjalan baik, adalah tidak mungkin terbentuk korupsi yang sistemik.

    Korupsi neopatrimonial

    Kenyataannya, demokrasi di negara berkembang rentan terhadap praktik korupsi. Minimnya praktik nilai-nilai demokrasi dalam perilaku politik para elite dan aparatur pemerintahan akan menjebak negara ke dalam praktik politik neopatrimonial.

    Yang terjadi justru elite politik memanfaatkan otoritas dan sumber dayanya untuk mengamankan kepentingan pribadi dan loyalitas penganutnya.

    Ketika perilaku elite semacam itu tidak mendapatkan perimbangan serius dari oposisi, baik dari intraparlementer maupun ekstraparlementer, instrumen negara akan terus dibajak untuk memenangkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik. Neopatrimonialisme semacam itulah yang menjadi landasan terbentuknya kultur korupsi dan klientalisme (clientelism) dan menyediakan kekebalan politik dan hukum pada para elite korup tersebut.

    Data Bank Dunia (2009) menunjukkan bahwa kecenderungan pemberantasan korupsi di negara-negara berkembang saat ini memang meningkat signifikan. Namun, proses investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukuman kebanyakan hanya menyentuh koruptor kelas bawah. Kalangan elite yang korup (big fish) tetap tak tersentuh.

    Dalam konteks ini banyak sekali persamaan antara yang terjadi di Indonesia dengan negara berkembang lain. Di sejumlah negara Amerika Latin dan Afrika, lembaga-lembaga pemberantasan korupsi telah berubah menjadi instrumen politik yang dipakai para penguasa untuk mengamankan kepentingan, ”mendisiplinkan” aliansi politik, menjaga loyalitas pengikut, menjatuhkan rival, mengonsolidasikan kekuatan, serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik (Gillespie dan Okruhlik, 1991).

    Jadi, proses investigasi, penuntutan, hingga penjatuhan vonis yang seharusnya berada dalam koridor penegakan hukum kini berubah menjadi area politis. Proses peradilan telah menjadi area tarik ulur kepentingan para elite kekuasaan, sementara pemberantasan korupsi sendiri lebih sering diselesaikan dengan metode kompromi politik.

    Kepentingan penguasalah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi target dan tidak menjadi target dalam agenda pemberantasan korupsi. Walhasil, pemberantasan korupsi menjadi lahan yang sangat rentan terhadap manipulasi, intervensi, dan tekanan politik. Dampaknya adalah lembek dan melempemnya lembaga-lembaga antikorupsi ketika berhadapan dengan the big fishes.

    Tindakan semacam itu tentu merendahkan supremasi hukum dan mencederai rasa keadilan sosial di mata publik. Namun, dalam logika kekuasaan, sebuah kejahatan yang bisa dipertahankan dengan kekuatan politik akan menjadi kebenaran baru.

    Kepemimpinan kuat

    Untuk mengeliminasi semua kecenderungan itu, dibutuhkan hadirnya faktor kepemimpinan yang kuat. Mengaca pada keberhasilan Singapura di bawah Lee Kuan Yew atau Hongkong di bawah otoritas Inggris Raya, tampaklah bahwa komitmen moral dan kemauan politik pimpinan tertinggi menjadi faktor kunci dalam agenda pemberantasan korupsi. Pemimpin yang kuat akan menyediakan prinsip dasar keberhasilan kerja antikorupsi, antara lain penyediaan sumber daya yang memadai, dorongan politik yang positif untuk menjaga independensi, dan memperkuat kekuatan lembaga antikorupsi.

    Komitmen moral-politik pemimpin tertinggi sebuah negara dibutuhkan sebagai perisai bagi munculnya serangan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Semakin efektif gerakan antikorupsi, semakin kuat pula serangan balik yang berupaya melemahkannya.

    Jaringan kepentingan dari kelompok-kelompok tersebut bisa membajak instrumen kekuasaan negara, baik melalui lembaga legislatif, yudikatif, partai politik, korporasi, maupun eksekutif sendiri, untuk mendegradasi kekuatan antikorupsi.

    Ketika elemen-elemen nondemokratis yang berseberangan dengan agenda pemberantasan korupsi tersebut mampu menguasai kekuatan politik dan birokrasi, gerakan antikorupsi tak ubahnya hanya permainan politik belaka. Instrumen korupsinya akan cenderung enggan mengusut praktik korupsi kelas kakap yang dilakukan para elite dengan alasan demi menjaga stabilitas perpolitikan nasional. Itu karena tindakan tegas terhadap elite dianggap hanya akan menciptakan gonjang-ganjing politik yang mengacaukan pembangunan (Tangri dan Mwenda, 2006).

    Neo-Soeharto

    Saat ini fenomena itulah yang terjadi di Indonesia. Seluruh elemen kekuasaan telah jadi bagian integral dari mafia antipemberantasan korupsi. Hadirnya pemimpin kuat yang bisa jadi jangkar bagi efektivitas pemberantasan korupsi kian utopis.

    Presiden yang diharapkan mampu berdaya gebrak untuk menyelesaikan kasus-kasus besar korupsi justru lebih memilih bersikap tidak tegas dan cenderung cari selamat karena kalkulasi kepentingan politik.

    Alasan klasik untuk tidak melakukan ”intervensi hukum” melalui instrumen kekuasaan terhadap kasus-kasus besar yang membelit para elite justru akan semakin mempertegas betapa lemahnya kepemimpinan pemimpin kita saat ini. Secara konseptual, intervensi tetap dibutuhkan untuk mempertahankan independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, terutama pada saat target-target besar (big fishes) itu menelikung substansi kebenaran dalam penegakan hukum. Sederhananya, anti-corruption without political will is nothing.

    Jika model kepemimpinan semacam itu terus berlanjut, tidak berlebihan jika orang men-stereotip-kan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ”the neo-Soeharto”. Indikasinya, komitmen moral-politik yang diikrarkan oleh SBY ataupun Soeharto pada masa awal kekuasaannya untuk memimpin langsung jihad melawan korupsi tidak menemukan relevansi dalam realitas pemberantasan korupsi.

    Keberpihakan kekuasaan tidak diarahkan menuju penguatan dan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi justru menjadi perisai bagi persekongkolan mafia antipemberantasan korupsi.

    Ahmad Khoirul Umam MA Bidang Asian Governance dari Flinders University of South Australia, kini Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Dilema yang Dihadapi Partai Politik Baru

    Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyisakan beban berat untuk partai politik baru. Parpol yang sudah berbadan hukum tidak perlu mendaftar dan mengikuti verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Partai baru justru sebaliknya.

    Sebelum ada putusan MK, demi cita-cita perbaikan dan harapan akan perubahan, persiapan untuk mendaftar dan mengikuti verifikasi dilakukan semua parpol. Tokoh dari 12 partai peserta Pemilu 2009 bergabung dalam Partai Persatuan Nasional (PPN). Mereka, antara lain, berasal dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan Partai Kedaulatan.

    Dengan jaringan yang dimiliki, kekuatan itu digabungkan. ”Struktur organisasi cukup matang. Kami juga yakin bisa melebihi syarat 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan lebih dari 50 persen kepengurusan kecamatan,” tutur Ketua Dewan Pembina PPN Roy BB Janis.

    Adanya putusan MK menyisakan syarat berat untuk parpol baru yang belum berbadan hukum. Untuk PPN yang terdiri atas tokoh parpol yang berbadan hukum, putusan MK menjadi dilema. Apakah semua tokoh masih akan tetap bergabung dalam satu payung parpol yang sama? Jika tetap bergabung, mendirikan parpol baru PPN dengan konsekuensi sangat berat atau menggunakan salah satu parpol yang berbadan hukum. Pekan ini juga, tokoh pendiri PPN akan berkumpul kembali menentukan jalan mereka.

    Untuk parpol yang sama sekali baru, prosedur verifikasi yang berat tidak bisa dielakkan. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Isfahani, partainya kini terus melakukan konsolidasi dan melengkapi syarat yang diperlukan. Kendati persyaratan terasa tidak adil dan sangat berat, tidak ada pilihan kecuali menjalaninya.

    Partai SRI belum mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kepengurusan di 33 provinsi sudah rampung. Sementara kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan masih diproses supaya tidak melampaui penutupan pendaftaran pada 22 Agustus.

    Isfahani mengatakan, partainya menginginkan ada perbaikan di Indonesia. Akan tetapi, figur yang ada dinilai tidak bisa menjanjikan perubahan.

    ”Kami melihat saat ini ada sosok yang punya ketegasan, keberanian, prinsip, dan kemampuan, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Karena UU mewajibkan adanya parpol untuk mengajukan calon presiden, kami pun membuat partai,” tuturnya, Selasa (5/7) di Jakarta.

    Kendati saat ini bertumpu pada tokoh Sri Mulyani, kata Isfahani, parpolnya tetap terbuka untuk sosok lain yang sanggup membawa perubahan dan tampil sebagai pemimpin.

    Cita-cita memperbaiki kehidupan bangsa juga melatari pendirian PPN. Rendahnya kualitas anggota legislatif tecermin pada produk hukum dan perilaku anggota DPR.

    Gerah dengan kepentingan subyektif yang selalu mengintervensi pembuatan UU, Roy BB Janis dan politikus lain berkeras berjuang dengan payung parpol. Lebih penting lagi, prinsip keterwakilan harus terwujud dalam demokrasi di Indonesia.

    Namun, mereka harus menyatukan diri dahulu. (ina)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kamus Gaul Bahasa Senayan

    Layaknya operasi kejahatan, banyak kode buat menyembunyikan transaksi gelap di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kode ini umumnya hanya bisa dipahami sesama anggota Dewan-walau orang lain sebenarnya bisa menduga maknanya.

    Kode antar anggota Dewan

    Gini-gini aja nih?
    -diucapkan kalau tak ada tanda bakal ada kucuran uang.

    Lagunya apa, Bagimu Negeri?
    -ditanyakan sebelum proyek: ada uang atau tidak. Bagimu Negeri merujuk pada proyek yang tak berduit karena bait dalam lagu itu berbunyi “Kami mengabdi…”.

    Kok puasa terus, kapan bukanya?
    -diucapkan kalau tak ada tanda bakal ada kucuran uang.

    Hitungannya jago, tambah-tambahan hebat, tapi membaginya kurang pintar…
    -menyindir pejabat yang tak pernah membagi duit.

    Mana nih air zamzam-nya?
    -menanyakan kucuran uang.

    Berapa meter kirimannya?
    -meter dipakai menggantikan kata “miliar”.

    Kok kuenya pahit, kurang manis nih…
    -protes karena jumlah duit yang dibagikan kurang.

    Nah, begitu lho, makanannya enak-enak. Kami suka sekali dengan kiriman Anda kemarin…
    -puas dengan kiriman duit.

    Ada makan siang, mau ikut enggak?
    -memberi tahu ada proyek yang akan digarap.

    Lagi ketemu pasien
    -anggota Dewan sedang bernegosiasi dengan pejabat atau pengusaha.

    Kode dari penyetor uang (pengusaha/pejabat)

    Kami sudah kirim lima bola, bisa untuk main sama teman-teman
    -setoran duit Rp 500 juta.

    Ada kiriman buku dari Amerika. Maaf, di dalamnya ada tiket nonton jazz 10 lembar
    -ada kiriman amplop berisi US$ 10 ribu.

    Alur Anggaran
    Mei-Agustus

    Pembicaraan pendahuluan tentang asumsi makroekonomi, pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan umum, dan prioritas anggaran rencana kerja pemerintah.

    Konsultasi penyusunan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga.

    Agustus-Oktober

    Pembahasan oleh Badan Anggaran

    asumsi makroekonomi
    defisit
    besaran pendapatan
    besaran belanja, termasuk transfer ke daerah
    Pembahasan oleh Komisi
    alokasi dan penggunaan

    Sidang Paripurna
    penetapan Undang-Undang APBN

    Source : Majalah Tempo

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Priyo: Masih Simpang Siur Soal Partai Nasdem

    VIVAnews – Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya tidak mencemaskan organisasi massa Nasional Demokrat menjadi partai baru. “”Karena Nasdem yang ormas itu kan didukung oleh berbagai elemen tokoh-tokoh partai yang tidak hanya Golkar,” ujar Priyo di Jakarta, 7 Mei 2011.

    Menurut Priyo, pendaftaran Partai Nasdem untuk ikut verifikasi partai politik pun masih simpang siur. Belum diketahui apakah Partai Nasdem itu merupakan transformasi dari ormas Nasdem yang dibentuk mantan Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh dan tokoh Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    “Kami tidak tahu apakah ini ada strategi khusus untuk mengecoh publik bahwa partai (Nasdem) ini bukan yang direstui oleh Pak Surya Paloh dan Pak Sultan. Atau apakah ini benar-benar ada faksi tersendiri dalam ormas Nasdem, sehingga mereka ngotot untuk membentuk partai. Ini kan masih simpang siur,” kata Priyo.

    Walau demikian, jika benar Partai Nasdem itu akan menjadi kendaraan politik bagi Surya Paloh dan Sri Sultan HB X, maka Golkar akan mengikhlaskan. “Kami dalam posisi menghomati. Kami tidak masalah. Sudah kami ikhlaskan sepenuhnya dan kami pastikan Golkar tetap solid,” ucap Priyo. (adi)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Tak Khawatir Partai Baru

    VIVAnews – Munculnya partai-partai baru yang akan ikut bertarung pada Pemilu 2014 ditanggapi dingin oleh Partai Golkar. Partai berlambang Pohon Beringin itu tidak khawatir dengan munculnya partai baru.

    “Boleh saja. Karena orang kan masing-masing punya suatu pikiran. Kami harus ambil sisi positifnya, mereka ingin berbakti pada negara dengan cara mereka,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

    Menurut Aburizal, tidak mudah bagi partai baru untuk ikut bersaing pada Pemilu 2014. Sebab, partai baru harus dapat lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum bisa turut bersaing dalam pemilu.

    “Ada undang-undangnya bagaimana partai itu bisa ikut di dalam pemilu,” jelas Aburizal.

    Mengenai adanya kader Golkar, seperti Tommy Soeharto, yang mendirikan partai Nasional Republik, Aburizal menyatakan bahwa hal itu juga tidak masalah bagi Golkar. “Bagi partai Golkar, semua kader itu berbuat untuk negara di manapun dia berada,” tegas Aburizal.

    Aburizal menyatakan selalu ada tokoh baru yang muncul di Golkar apabila ada tokoh yang pernah besar di Golkar kemudian menjadi tokoh partai lain.

    “Tokoh partai-partai di Indonesia kan banyak sekali yang dari Golkar. Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Tjahjo Kumolo, kan dari partai Golkar. Jadi begitu sudah dari partai Golkar dia mengabdi di tempat lain, timbul lagi yang baru. Jadi tidak masalah,” kata Aburizal.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Golkar Dirugikan

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar diperkirakan menjadi pihak yang paling dirugikan dengan keberadaan partai politik baru, terutama Partai Nasdem dan Partai Nasional Republik. Pasalnya, kedua partai baru itu memperoleh dukungan dari basis massa Partai Golkar di Jawa dan Sumatera.

    Pendapat itu disampaikan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, di Jakarta, Rabu (27/4). ”Nasrep dan Nasdem akan menggerogoti suara Golkar. Jadi yang paling dirugikan dengan adanya dua partai baru itu ialah Golkar,” katanya.
    (more…)

  • Parpol Baru Berpeluang

    Jakarta, Kompas – Partai politik baru memiliki peluang besar untuk bersaing dengan partai politik besar dalam Pemilihan Umum 2014 nanti. Partai-partai baru itu pun bisa lolos masuk parlemen jika berhasil merebut 19 juta suara yang tak terkonversi menjadi kursi dalam Pemilu 2009.

    Pendapat tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis (28/4). ”Peluang bersaing bagi partai-partai baru itu selalu ada,” kata Qodari.

    Selama tiga kali pemilu pascareformasi, selalu muncul partai politik baru yang berhasil lolos ke parlemen. Pada Pemilu 2004, misalnya, ada dua parpol baru yang berhasil meraih suara relatif banyak. Dua partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 7,1 persen suara dan Partai Demokrat yang meraih 7,5 persen suara sah nasional. Bahkan calon presiden dari Partai Demokrat langsung terpilih menjadi presiden.

    Kemudian pada Pemilu 2009 juga ada dua parpol baru yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 2,5 persen suara sah nasional. Keduanya adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang memperoleh 4,46 persen suara dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang meraih 3,77 persen suara sah.

    Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memilih sembilan parpol yang saat ini duduk di DPR. Setidaknya ada sekitar 19 juta suara yang diperoleh parpol lain yang tak lolos ambang batas parlemen dalam Pemilu 2009. Parpol baru bisa mengolah suara tak terpakai tersebut menjadi modal dukungan suara untuk Pemilu 2014.

    ”Kalau dibahasakan, mereka itu tidak memilih partai-partai besar di parlemen. Ini potensi suara yang bisa direbut oleh partai-partai baru,” ujar Qodari.

    Alternatif

    Secara terpisah peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, parpol baru tersebut sebenarnya bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat. ”Kalau lolos verifikasi, parpol baru itu bisa menjadi alternatif,” katanya.

    Apalagi jika parpol peserta Pemilu 2014 tidak sebanyak parpol yang mengikuti Pemilu 2009. Parpol baru akan memperoleh banyak dukungan apabila mampu menunjukkan bahwa kinerja mereka berbeda dengan parpol yang ada di parlemen sekarang ini. Misalnya, dengan melaksanakan fungsi serta peran parpol sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat.

    Sementara itu, Qodari dan Burhanuddin memprediksi parpol yang dapat mengikuti Pemilu 2014 paling banyak 15 parpol. Sembilan di antaranya merupakan parpol yang ada di DPR saat ini. Parpol yang baru adalah Partai Nasdem, Partai Nasional Republik, Partai Persatuan Nasional, dan kemungkinan Partai Kebangkitan Bangsa Gus Dur yang dibentuk Yenny Wahid. Adapun dua partai yang lain adalah parpol lama yang tak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). ”PBB kemungkinan masih ingin maju sendiri. Sementara PDS memiliki jaringan yang bagus,” ujar Qodari. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.