siwah.com

Tag: parpol

  • Pemilu Turki, Pengamat: Partai atau Caleg yang Bagi-bagi Sembako dan Politik Uang Tak Dipilih Rakyat

    LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pengamat politik luar negeri Tengku Zulkifli Usman mengatakan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil Indonesia dari Pemilu Turki2023, yang kini berubah nama menjadi Turkiye.

    Pelajaran berharga dimaksud menurut Zulkifli, yakni mengutamakan politik adu gagasan, adu ide dan adu narasi yang mewarnai secara dominan di ruang publik di Turki.

    Sementara politik uang (money politics), bagi-bagi sembako seperti beras dan minyak goreng tidak dipilih oleh masyarakat Turki.

    “Partai AK Parti, partainya Erdogan (Recep Tayyip Erdo?an) ini berhasil mendidik masyarakat Turki. Ada transfer narasi dan prestasi yang bagus dari Erdogan. Sehingga meski dikasih sembako dan lain-lain oleh lawannya, mereka tetap nggak milih,” kata Tengku Zulkifli dalam Gelora Talk ‘Menyongsong Pilpres 2024: Pelajaran dari Pemilu Turki, Rabu (24/5/2023).

    Menurut dia, Kemal K?l?çdaro?lu, yang didukung CHP (Partai Rakyat Republik) dan mendapatkan bantuan dana 300 miliyar Lira dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, ternyata kalah dari Erdogan yang tidak memiliki dana yang besar, karena secara natural memiliki basis massa tradisional dan memiliki manajemen kampanye yang bagus.

    “Meski CHP sudah bagi-bagi sembako seperti minyak goreng dan beras, serta berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar. Masyarakat Turki nggak peduli, mereka nggak pilih, karena pakai cara-cara yang tidak mendidik. Tapi lawan Erdogan bisa masuk putaran kedua, itu sudah luar biasa. Saya yakin Erdogan tetap akan menang,” katanya.

    Tengku Zulkifli mengaku selalu berkomunikasi dengan para pengamat politik di Turki, bahwa berpolitik dengan bagi-bagi sembako atau politik uang tidak dipilih masyarakat Turki.

    Ia berharap agar partai di Indonesia bisa mencontoh AK Partai (Partai Keadilan dan Pembangunan), yang dianggap sebagai partai modern.

    “Karena itu, Indonesia ini sudah saatnya move on dari cara-cara berpolitik yang lama, itu sudah usang. Kita sudah reformasi 25 tahun, sudah cukup membiarkan budaya buruk seperti ini dalam politik kita,” katanya.

    Masyarakat, lanjutnya, seolah-olah tidak pernah diajak berpikir, bahkan dianggap tidak bisa berpikir, cukup diberi minyak goreng dan beras saja dalam setiap Pemilu, mereka akan pilih.

    “Padahal politik itu, sejatinya adalah transfer narasi ke generasi. Coba lihat para ketua umum itu tidak ada yang mau turun, mereka maunya jadi pejabat terus. Padahal sudah tua, encokan, rematik dan tidak ada waktu belajar,” katanya.

    Sebagai pendidikan politik, harusnya mereka turun dan ada transfer narasi dari generasi ke generasi. “Ini bukan persoalan kursi, tapi sebenarnya yang senior itu harusnya legowo transfer narasi ke generasi muda. Tetapi, ini tidak terjadi,” katanya.

    Tengku Zulkifli menegaskan, apa yang dilakukan Erdogan patut dicontoh para pemimpin dan ketua umum partai di Indonesia, karena mengedepankan kecerdasan berpolitik adu gagasan, adu ide dan adu narasi.

    “Bukan sebaliknya, mengedepankan ‘politik barbar’. Apa pun masalahnya, apa pun polemiknya di masyarakat, ayo diselesaikan di kotak suara. Itu ajakan yang disampaikan Erdogan, makanya dia tidak pernah ngotot dengan satu jabatan apa pun, kecuali itu semua kehendak rakyat,” ujarnya.

    Karena itu, ia mengatakan, tiga upaya kudeta terhadap Erdogan selalu gagal, meski mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang tidak menginginkan Erdogan berkuasa lagi.

    “Erdogan memiliki leadership yang kuat membawa perubahan, view baru di Turki. Meski banyak permainan geopolitik global tetap tidak pernah berhasil, karena kecerdasan politik adu gagasan, adu ide dan tidak barbar telah memenangkan hati masyarakat turki,” tegasnya.

    Kekuatan Narasi, bukan Otot
    Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Indonesia Syahrul Hidayat, Doktor lulusan University Of Exeter, United Kingdom mengatakan, sudah saatnya para pemimpin di Indonesia mulai mengedepankan narasi dan dialog dalam merebut hati rakyat.

    “Pemimpin harus menawarkan solusi dari persoalan yang ada di masyarakat. Dimana kekuatan narasi harus mulai ditekankan daripada kekuatan otot,” harap Syahrul.

    Erdogan ini, kata Syahrul, tidak pernah menjanjikan sesuatu, sehingga ketika terjadi inflasi dan pasca gempa bumi besar, masyarakat Turki tetap percaya kepada Erdogan untuk memperbaiki keadaan.

    Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki 2019-2020 Darlis Aziz mengungkapkan, kampanye Pemilu di Turki benar-benar menerapkan strategi narasi dan dialog dengan masyarakat.

    “Kalau di kita banyak sekali spanduk yang bertebaran merusak pemandangan ruang publik, kalau di Turki itu tidak ada,” ujar Darlis Aziz.

    Kampanye di Turki, lanjutnya diisi dengan partemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi. Mereka menawarkan narasi terbaru kepada anak muda, sehingga menjadi tertarik.

    “Dengan narasi itu memberikan optimis dulu kepada masyarakat Turki akan dimasukkan di rencana pembangunan. Nah, saya kira ini sangat mendidik, perlu diterapkan di kita, karena kampanye kita sangat boros dan merusak lingkungan,” tegasnya.

    Kematangan Berdemokrasi Turki
    Sedangkan Dr. Sitaresmi Soekanto, Salah seorang Pendiri Partai Gelora Indonesia menegaskan, bahwa Pemilu Turki 2023 merupakan bentuk kematangan dalam berdemokrasi di Turki, baik rakyat maupun sistemnya.

    “Saya melihat ada kematangan demokrasi di Turki. Ada kematangan rakyatnya yang melihat secara obyektif, bahwa partai-partai oposisi tidak mereka inginkan untuk mematikan demokrasi yang ada. Kemenangan Erdogan bagian dari penyelamatan Turki,” kata Sitaresmi.

    Ia berpandangan, kematangan rakyatnya menjadi kunci dalam keberhasilan berdemokrasi di Turki. Sebab, Erdogan selalu mengedepankan dialog dengan masyarakatnya, dan mengatakan tidak bisa berjuang dengan melakukan hal-hal frontal seperti kudeta untuk melakukan perubahan.

    “Kehadiran AK Partai pimpinan Erdogan ini berhasil memodernisasi Turki, meski kontitusinya tetap sekuler, tetapi masyarakat sangat religius sekarang. Itu sebenarnya sudah terlihat ketika Erdogan menjadi Wali Kota Istanbul,” katanya.

    Pendiri partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berharap kerja partai politik (Parpol) dan tokoh politik harus berbasis prestasi bukan gimmick dan pencitraan. Erdogan mencontohkan hal ini secara konsisten.

    “Tugas partai politik adalah public educatordan public narrator, bukan pembawa sembako. Tata kelola partai politik yang bagus agar menghasilkan output yang bagus,” katanya.

    Ia juga menilai AK Partai Turki contoh partai modern yang mampu menampilkan demokrasi yang sehat dan Islam yang damai di waktu yang sama.

    “Perpecahan dan pembelahan politik selalu merugikan kita sendiri. Hal ini perlu selalu dihindari oleh semua pihak,” katanya.

    Sitaresmi mengatakan, tokoh politik sudah saatnya melakukan transfer narasi ke generasi selanjutnya dan tidak mempertahankan iklim gerontokrasi dalam berpartai.

    “Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu Turki salah satu Pemilu yang paling memiliki keabsahan tinggi di dunia 2023,” katanya.

    Partai Gelora menilai pergolakan idelogi dan perbedaan pendapat dalam politik jangan diarahkan ke arah negatif. Tapi seharusnya menjadi khazanah kekayaan bangsa dan menjadi konsensus bersama dalam membangun.

    “Tidak ada yang sempurna, oleh sebab itu semua stakeholder partai politik, politisi dan seterusnya harus mau berproses menuju demokrasi yang sehat dan mau berproses dalam melakukan menajemen demokrasi yang lebih substansial lagi,” pungkas Sitaresmi Soekanto.

    Source : Liputan.com

  • Muhaimin Iskandar dan Jejak Lihai Sang Penantang Politik

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada pilpres 2024 di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur (6/8/2022)

    Menelusuri jalan politik Abdul Muhaimin Iskandar tampak panjang dan penuh liku. Namun menariknya, dalam setiap langkah yang dilalui, ia tunjukkan jejak-jejak kelihaian seorang petarung politik. Memang sejatinya, Muhaimin sosok petarung yang kenyang tantangan.

    Sebagai bagian dari generasi baru politik yang dilahirkan dari magma reformasi politik 1998, grafik capaian politik Muhaimin konsisten menanjak. Begitu pun, ia menjadi satu-satunya politisi reformasi yang masih bertahan dalam kedudukan paling tinggi di partai politik.

    Menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan 23 Juli 1998, menjadi titik awal kiprah Muhaimin Iskandar dalam panggung perpolitikkan nasional. Sebelumnya, sosok kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966 yang lebih akrab dipanggil “Cak Imin” ini, berkiprah sebagai aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Karir tertingginya saat itu, sebagai Ketua Cabang PMII Yogyakarta (1994-1997).

    Jejak sukses Muhaimin selanjutnya terukir bersama PKB. Bersama Ketua Umum PKB pertama, Matori Abdul Djalil, Muhaimin turut mengantar kesuksesan PKB menduduki peringkat ketiga Pemilu 1999. Masih dalam semangat reformasi, PKB sebagai partai baru berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU), mampu meraih 13.336.982 pemilih (12,61 persen) dan menempatkan 51 wakilnya di DPR. Tidak kurang menggembirakan, deklarator PKB, KH Abdurrahman Wahid, selanjutnya terpilih menjadi Presiden ke-4 RI, menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dan PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu 1999.

    Hanya saja, jalan politik selanjutnya sempat terhadang. Kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak berlangsung lama, lantaran dijatuhkan dalam Sidang Istimewa MPR, 21 Juli 2001, berbuntut panjang pada perpecahan dalam tubuh PKB.

    Dualisme kepengurusan PKB terjadi antara versi Matori Abdul Djalil (turut mendukung SI MPR 2001 yang menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid) dan versi Alwi Shihab. Dalam kemelut partai, Muhaimin paham benar dimana ia harus memihak. Tatkala hasil putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PKB versi Alwi Shihab (saat itu didukung Abdurrahman Wahid) dinyatakan sah, pilihannya tepat.

    Di bawah kepemimpinan Alwi Shihab, nyatanya PKB tidak terbebaskan konflik. Namun dalam konflik tersebut, lagi-lagi pilihan politik Muhaimin dimenangkan. Pada ajang Muktamar PKB ke-2 tahun 2005, muncul kembali dua versi kepengurusan partai. Muhaimin Iskandar dengan dukungan Abdurrahman Wahid yang notabene masih terbilang pamannya, terpilih sebagai ketua umum Muktamar di Semarang.

    Sisi lain, kubu Alwi Shihab dalam Muktamar bulan Oktober 2005 di Surabaya, menetapkan Choirul Anam sebagai ketua umum. Perpecahan kembali berujung pada keputusan MA yang lagi-lagi memenangkan PKB kubu Muhaimin yang didukung Abdurrahman Wahid.

    Sejak 2005 hingga kini, Muhaimin bercokol pada puncak kekuasaan PKB. Tahun-tahun awal kepemimpinannya tidak mudah dilalui. Konflik partai masih terus mengintai. Namun sekali lagi, Muhaimin mampu mengatasinya dan mengantarkannya pada capaian politik yang lebih tinggi lagi.

    Dalam konflik kali ini terbilang dramatis. Pasalnya, jika semenjak awal karir politiknya ia selalu berada dalam barisan politik pendukung Abdurrahman Wahid, kali ini justru terpilah. Puncaknya, jelang Pemilu 2009, dengan kelihaian berstrategi, Muhaimin lebih condong merapatkan dukungan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden ketimbang pamannya Abdurrahman Wahid. Jelas dalam loyalitas politik, langkah Muhaimin tergolong sebuah pembangkangan. Tidak heran, posisinya sebagai ketua umum partai pun digoyang kembali.

    Di bawah koordinasi putri Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, dan juga Ali Masykur, kepengurusan Muktamar Semarang yang menempatkan Muhaimin sebagai ketua umum PKB digugat. Namun, berbeda dengan sebelumnya, upaya hukum yang dilakukan jajaran elite PKB kubu Abdurrahman Wahid kali ini ditolak MA. Sejalan penolakan tersebut, keabsahan struktur kepengurusan PKB hasil Muktamar Semarang di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar diakui.

    Dari segenap konflik internal yang ia lalui, perpecahan partai yang dihadapi kali ini tampaknya paling berat. Ia memang mampu mempertahankan jabatannya. Pilihan politiknya membawa PKB dalam koalisi partai pemerintahan pun jitu. Bahkan, selanjutnya, posisi politiknya pun semakin meningkat, masuk dalam jajaran eksekutif sejalan dengan jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)

    Hanya saja, sebagai partai PKB benar-benar terbelah. Pemilih PKB dalam Pemilu 2009 benar-benar terpuruk, hanya mampu mengumpulkan dukungan 5.146.122 pemilih, kurang dari separuh dari capaian pemilu sebelumnya.

    Tidak berlarut dalam konflik, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin kembali menggeliat. Faktanya, semenjak konflik 2008 dan keterpurukan hasil Pemilu 2009, kendali politik Muhaimin dalam PKB semakin kuat. Ia mampu mengonsolidasikan kekuatan politik yang terserak. Pemilu 2014 lalu menjadi bukti, tatkala ia mampu membawa PKB lepas dari keterpurukkan.

    Saat itu, 11.298.950 pemilih diraih PKB, hampir menyamai dukungan Pemilu 2004. Penguasaan kursi DPR pun meningkat dua kali lipat menjadi 47 kursi dari sebelumnya 28 kursi DPR. Tidak heran, pada Muktamar V PKB, Agustus 2014, di Surabaya, secara aklamasi Muhaimin terpilih kembali sebagai ketua umum.

    Kisah sukses masih terus berlanjut. Dalam Muktamar VI PKB Agustus 2019 di Bali, Muhaimin kembali menjadi ketua umum. Pada momen inilah, Muhaimin layak berbangga diri, lantaran semasa kekuasaannya PKB mampu meraih dukungan 13.570.097 pemilih.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) bersama sejumlah tokoh saat menghadiri acara Haul ke-7 Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta (27/12/2016).

    Jumlah tersebut merupakan terbesar yang pernah dicapai PKB selama keikutsertaannya dalam pemilu. Tidak hanya itu saja, sebagaimana yang diungkapkan Muhaimin dalam pidato saat Muktamar, PKB mampu menempatkan KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

    Jika secara internal partai, kepiawaian politik Muhaimin mampu meredam berbagai konflik dan memenangkan pertarungan, pada pertarungan politik eksternal pun Muhaimin tidak kurang berhasil. Kelihaiannya dalam berstrategi politik menjadikan PKB partai yang kerap berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Dapat dikatakan, semasa kepemimpinan Muhaimin, PKB menjadi partai partai pemenang yang turut berkontribusi melahirkan sosok kepemimpinan negara.

    Keberhasilan menjadi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 lalu, dilanjutkan dengan pilihan yang tepat mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu. Langkah politiknya tidak sia-sia, terbukti PKB kembali berada pada barisan koalisi pemerintahan.

    Tidak kurang lihainya, tatkala Muhaimin memainkan strategi jitunya jelang Pemilu 2019, yang membuka kemungkinan pembentukan koalisi politik baru. Kala itu, partai-partai dalam barisan oposisi pemerintahan terpikat dan berupaya menjalin kerjasama politik. Partai Demokrat, misalnya, menjadi partai yang paling intensif membangun koalisi baru, koalisi ketiga, di luar polarisasi politik kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdul Aziz Mansyur (kanan), cawapres pasangan dari Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan petinggi PKB saat berziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur (25/5/2014).

    Hanya saja, hasrat Demokrat berkoalisi dengan menampilkan sosok Agus Yudhoyono sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, gagal total, lantaran koalisi yang diharapkan tidak juga terbentuk. Saat itu, berbalik dari strategi koalisi baru yang diharapkan, Muhaimin memilih berada dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi. ”Saya pribadi meyakini kebersamaan koalisi dengan PDI-P dan partai lain di pemerintahan saat ini masih nyaman,” ujar Muhaimin (Kompas, 7/3/2018).

    Di dalam strategi peningkatan daya tawar politiknya, tidak kurang lihai yang dilakukan Muhaimin. Kendati partai politik yang dipimpinnya tidak berada pada papan atas dukungan pemilih, ia sadar benar signifikansi kekuatan PKB sebagai mediator politik yang mampu mendeterminasi konfigurasi politik.

    Dalam hal ini, tidak ada satupun partai politik papan atas dukungan publik yang dapat berlenggang tanpa dukungan partai papan tengah semacam PKB. Itulah mengapa, secara cerdik ia menghidupkan tawaran koalisi baru, sementara di sisi lain pilihan pragmatis yang didasarkan pada kalkulasi potensi kemenangan menjadi pijakan.

    Tiga pimpinan baru MPR, Muhaimin Iskandar (kiri), Ahmad Basarah (tengah), Ahmad Muzani (kanan) di Gedung DPR/MPR, Jakarta (26/3/2018).

    Tidak hanya dalam strategi membangun koalisi, upaya meningkatkan daya tawar politik kerap dilakukan, salah satunya dengan menempatkan dirinya sebagai calon presiden PKB. Harus diakui, inilah sisi lihai Muhaimin yang tidak banyak dimiliki para politisi negeri, termasuk generasi politik seangkatannya yang kini mulai redup.

    Sebagai ketua umum partai, memang selayaknya jika kursi kepresidenan menjadi karir politik yang harus direbut. Itulah mengapa, jauh hari menjelang pemilu, di saat partai-partai politik masih disibukkan dengan problem internalnya, secara meyakinkan ia justru memproklamirkan dirinya sebagai calon presiden.

    Baca juga: Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    Pencalonan Muhaimin sebagai presiden, sekalipun dipandang sebelah mata sebagian kalangan, dapat dibaca sebagai tantangan politik bagi setiap politisi partai. Muhaimin setidaknya telah membuktikan, sebagai politisi sejati, jalan panjang dan berliku yang telah ia lalui dalam politik tidak boleh terhenti.

    Sebagai sosok politik yang dilahirkan dalam rahim partai, kenyang dengan berbagai konflik politik, sukses menjadi pimpinan partai politik, selayaknya kini puncak maturitas politik diraih dengan merebut kursi kepresidenan. Hanya persoalannya kini, seberapa besar ketertarikan publik pada sosoknya? (LITBANG KOMPAS).

    Edisi selanjutnya: Muhaimin Iskandar dan Problema Aktor Panggung Depan

    Editor: ANDREAS YOGA PRASETYO

    Source : Kompas.id

  • Elemen Kejutan dari Pencalonan Anies

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan depan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri depan) saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). 

    Partai Nasdem mencoba menghadirkan kejutan dengan menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tak berhenti di situ, partai politik yang dipimpin Surya Paloh itu juga menjanjikan kejutan lain.

    Pilihan pada Anies mengejutkan karena dari tiga figur yang direkomendasikan menjadi bakal calon presiden (capres) Nasdem oleh Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem, Juni 2022, elektabilitas Anies bukanlah yang tertinggi. Masih ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya berbasiskan hasil survei sejumlah lembaga jauh lebih tinggi daripada Anies.

    Adapun satu nama lain yang direkomendasikan Nasdem, yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

    Berdasarkan Survei Litbang Kompas periode Juni 2022, Ganjar berada di urutan kedua dengan elektabilitas 22 persen, sedangkan Anies berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas 12,6 persen. Urutan teratas diduduki Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 25,3 persen.

    Survei oleh Indikator Politik Indonesia dan Charta Politika pada September 2022 juga memperlihatkan elektabilitas Ganjar yang jauh di atas Anies. Bahkan, di kedua survei ini, Ganjar berada di peringkat pertama atau sudah melampaui Prabowo.

    Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyampaikan, ada kesulitan komunikasi dengan Ganjar. Nasdem juga dalam posisi sulit karena jika mendeklarasikannya, kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu belum tentu mengiyakan. Seperti diketahui, Ganjar berulang menyatakan bahwa dirinya masih kader PDI-P. Sebaliknya, menurut Sugeng, komunikasi Nasdem bisa intens dengan Anies.

    Elemen kejutan sesungguhnya, menurut Sugeng, coba dihadirkan melalui keputusan Nasdem mempercepat penetapan Anies sebagai bakal capres. Setelah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berkontemplasi selama tiga bulan, seluruh pimpinan Nasdem berkumpul. Mereka sepakat untuk segera mengumumkan, persisnya pada Senin (3/10/2022), sebelum momentum ulang tahun Nasdem pada 11 November.

    ”Tidak ada faktor (yang mendesak). Orang boleh kalau dalam istilah Indonesia pasti politik gotak gatek gatuk. Menghubungkan satu fenomena dengan yang lain. Tapi, bagi kami, saya tahu persis karena saya ada di dalam, ini betul-betul momentum karena sudah tiga bulan tadi. Segera memutuskan siapa,” tuturnya.

    Metode Penelitian Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 re- sponden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ‡ 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun de- mikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

    Sugeng menyampaikannya dalam diskusi Satu Meja The Forum bertajuk ”Nasdem Curi Start, Untung Atau Buntung?” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (5/10) malam. Dalam diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo itu, selain Sugeng, hadir pula sebagai narasumber yaitu Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

    Sugeng membantah keputusan mengumumkan Anies lebih cepat karena perkara Formula E yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta menjadi salah satu yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Ia kembali menegaskan, keputusan mengumumkan Anies adalah proses politik internal partai. Ia juga menegaskan bahwa Nasdem akan memberikan kejutan lain lagi.

    Partai Demokrat yang aktif berkomunikasi dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi juga mengaku terkejut dengan keputusan Nasdem. Andi Mallarangeng mengungkapkan, Demokrat terkejut karena mereka berpikir koalisi akan terlebih dulu dideklarasikan bersama pada 10 November.

    Meskipun demikian, Demokrat mengapresiasi Nasdem yang memberi tahu sehari sebelum deklarasi Anies dan mereka bisa langsung bertemu Surya Paloh. Menurut Andi, cepatnya penetapan pencalonan Anies memperlihatkan keseriusan Nasdem menghadapi Pemilu 2024

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di acara pernikahan anak dari anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, Minggu (18/9/2022).

    Menurut Andi, Demokrat, PKS, dan Nasdem akan terus berbicara intens untuk membangun koalisi. Mereka saat ini masih belum menyepakati bersama beberapa hal, salah satunya pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta strategi pemenangan.

    Di dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, ada aspirasi yang bulat dari kader yang meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden atau wakil presiden. ”Sebagian di Partai Demokrat memang juga sudah melihat wah ini Anies-Agus tampaknya untuk koalisi perubahan ini, dengan itu platform perubahan itu cocok sudah tampaknya. Kelihatannya,” ujar Andi.

    Namun, pembicaraan soal rencana menyandingkan Anies dan Agus masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, harus ada pembicaraan lanjutan dengan Nasdem dan PKS serta Anies.

    Dihubungi Kamis (6/10), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief menyampaikan, Anies akan menemui Agus di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10). Andi meyakini pertemuan Anies dan Agus sebagai pertanda baik. Pertemuan menjawab keinginan publik yang menginginkan Anies- Agus di Pilpres 2024.

    Mekanisme demokrasi

    Ahmad Doli Kurnia menilai, keputusan Nasdem mengumumkan Anies sebagai calon presiden bukan mencuri start. Sebab, sebelum Nasdem, partai lain sudah menyampaikan calon presidennya, seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra. ”Ini sesuatu mekanisme demokrasi yang berjalan,” kata Doli.

    Menurut Doli, pencalonan Anies sejalan dengan Golkar dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang menginginkan adanya calon presiden sejak awal supaya masyarakat mempunyai waktu yang panjang untuk melihat tokoh-tokoh yang potensial. Para calon bisa menyampaikan narasi, menawarkan konsepsi, program, dan visi misinya. Dengan waktu yang cukup, partai politik bisa mempertegas pelembagaan.

    Yunarto Wijaya memprediksi, manuver Nasdem akan mempercepat pertarungan untuk mengambil penentuan posisi politik. Terlebih, yang terjadi pada Pilpres 2024 berbeda dengan 2019 karena tidak ada petahana. Imbas dari itu, akan muncul isu mengenai keretakan koalisi, mundurnya menteri, hingga pengkhianatan. Partai pun akan cenderung lebih cepat mengambil keputusan.

    Namun, ia tak yakin partai mengambil keputusan berdasarkan kesamaan platform, pandangan masa depan, dan program. Mereka akan lebih banyak membicarakan cara mengejar kekuasaan atau membicarakan siapa yang dianggap akan berseberangan.

    Oleh: PRAYOGI DWI SULISTYO

    Editor: ANTONIUS PONCO ANGGORO

    Source : Kompas.id

  • Pakar: Golkar Tengah Mainkan Strategi Marketing Politik

    Source: esaipolitik.blogspot.co.id

    Jakarta- Peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, menilai, saat ini Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik dengan keluarkan pernyataan akan mendukung majunya Presiden Joko Widodo dalam Pemiihan Presiden (Pilpres) 2019.

    “Kalau kita lihat, deklarasi dukungan capres Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik. Harapannya, ada multiplayer effect dari tingginya elektabilitas Jokowi,” kata Dian, Senin (23/5).

    Dengan strategi politik tersebut, menurut Dian, Partai Golkar juga berharap dapat limpahan elektabilitas yang positif dari masyarakat. Mengingat, Partai Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.
    (more…)

  • Konflik Menggerus Performa Partai

    Litbang Kompas

    Konflik internal Partai Golkar yang sudah berlangsung 1,5 tahun terakhir memengaruhi penilaian publik pada partai berlambang beringin ini. Publik meragukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan mengakhiri dinamika partai akibat konflik. Keraguan ini tidak lepas dari performa partai yang tergerus akibat konflik berkepanjangan.

    Jajak pendapat Kompas merekam pendapat separuh responden (50,4 persen) yang tidak yakin Munaslub Golkar yang digelar 14-17 Mei ini akan mengakhiri konflik. Sementara sepertiga responden lainnya menyatakan sebaliknya. Penilaian itu tak dapat dilepaskan dari pandangan publik yang melihat konflik partai sebagai persoalan serius yang tengah dihadapi Golkar. Apalagi kemudian muncul sejumlah isu seperti sumbangan Rp 1 miliar dalam pencalonan ketua umum serta saling klaim dukungan pemerintah. Keduanya mewarnai persiapan Munaslub.
    (more…)

  • Parpol Mengancam Demokrasi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada di daerah otonomi khusus antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat membahas berbagai aturan pilkada di daerah yang mempunyai otonomi khusus, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.
    KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

    JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh menaikkan syarat dukungan untuk pasangan calon yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Upaya itu merupakan ancaman bagi demokrasi karena akan mempersulit seseorang maju dari jalur perseorangan.

    Upaya mempersulit calon perseorangan ini makin terlihat karena pada saat yang sama syarat bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung partai politik akan diturunkan.
    (more…)

  • Demokrasi “Roller Coaster”

    KOMPAS.com — Kemenangan dan kekalahan dalam sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai pendulum biner yang bekerja di atas prinsip sticks-and-carrots (hukuman dan ganjaran).

    Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu, bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya kemenangan berpihak pada parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, setidaknya ”kuasi” rasional. (more…)

  • “Jual” Orde Baru, Langkah Mundur Golkar

    Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro
    KOMPAS.com/Indra Akuntono

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, strategi Partai Golkar dengan kembali mengungkit keberhasilan pemerintahan orde baru merupakan langkah mundur. Menurutnya, Golkar tak seharusnya bernostalgia dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, kata dia, Golkar mengedepankan isu membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    “Jangan lupa, kita menurunkan orde baru karena kita ingin membasmi KKN,” ujar Siti, seusai diskusi “Masalah Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik”, di Gedung SME Tower, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
    (more…)

  • Disorientasi Partai Politik

    KOMPAS.com – POTRET parlementer negara kita kian buram. Gara-gara sejumput duit, status yuridis puluhan wakil rakyat berubah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Padahal, tak sedikit duit yang sudah dialokasikan buat gelanggang parlemen. Disorientasi partai politik atau krisis identitas ”wakil rakyat”?

    Krisis jati diri anggota parlemen di Jakarta, Papua, Padang, dan daerah lainnya melahirkan disorientasi seluruh sistem perwakilan rakyat. Gaya hidup aji mumpung memintal mental profitisasi kursi parlementer yang menyedot uang semir, siluman, THR, dan komisi dari individu/instansi terkait DPR(D). Tentu keadaan ini menyemarakkan gawai korupsi di kalangan anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan penentu kebijakan.
    (more…)

  • Politik dan Uang

    Pernah terjadi perdebatan panjang pada kurun 1930-an tentang hubungan politik dan agama, antara elite santri nasionalis dan elite nasionalis non-santri. Gaung perdebatan itu masih dirasakan sampai tahun 1950-an. Isu pokok yang diperdebatkan berpusat pada masalah apakah politik itu kotor atau tidak.

    Non-santri bersikukuh, politik itu selamanya kotor sehingga agama yang suci jangan dibawa-bawa ke dalamnya. Santri lalu membalik formulanya, justru karena politik itu kotor perlu dibersihkan dengan agama.

    (more…)