JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap mengubah peraturan KPU tentang Pencalonan DPD dengan mencantumkan domisili provinsi sebagai syarat pencalonan.
Hal itu dilakukan untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan judicial review atas UU No 10/2008 terhadap UUD 1945 yang diajukan DPD dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
(more…)
Jakarta, Kompas – Peluang lebar terbuka bagi pengurus dan anggota partai politik untuk mengikuti pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada Pemilihan Umum 2009. Dengan catatan, mereka tinggal di provinsi yang hendak diwakili.
Demikian putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/7), atas permohonan uji materi yang diajukan DPD selaku institusi, anggota DPD, kesatuan masyarakat hukum adat, dan perorangan terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008.
(more…)
PANGKALPINANG–MI: Syarat 2.000 pendukung yang disertai dengan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dinilai rawan terjadi pemalsuan KTP.
“Pemalsuan KTP dan KTP ganda tidak mustahil terjadi dalam proses pencalonan anggota DPD. KPU harus hati-hati dan teliti dalam memlakukan pemeriksaan administrasi berkas calon,” ujar Iskandar, seorang tokoh masyarakat di Pangkalpinang, Sabtu.
(more…)