siwah.com

Tag: politic

  • [Infografik] Pengaruh Media Sosial dalam Politik

    Peran Medsos dalam Politik

    Media sosial dalam dunia politik, pengaruh yang ditawarkannya selama ini masih menjadi perdebatan. Bukan saja karena media sosial adalah barang baru dalam media komunikasi, tetapi juga karena ketergantungan terhadap akses internet masyarakat masih memegang peran penting.

    Infografik Zynqo.com berikut mencoba menjelaskan, mengapa dan bagaimana media sosial memiliki peran penting di dunia politik. Di antara butir pentingnya adalah, kehadiran para politikus di internet bisa menunjukkan bahwa mereka tidak ketinggalan jaman, dan penggunaan media sosial dapat menjangkau jutaan khalayak dengan biaya yang relatif murah.
    (more…)

  • Pakar Politik Jangan Hanya Jadi Suporter

    JAKARTA-MICOM: Para ahli dan pakar elektoral yang memiliki kredibilitas diharapkan mampu memberikan pikiran dan tenaganya dalam pelaksanaan pemilu 2014 mendatang.

    Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono, meskipun tidak ada dorongan parpol untuk mengajak mereka masuk Komisi Pemilihan Umum.

    “Tidak ada dorongan dan desakan dari parpol agar mereka mau bergabung di KPU. Namun kita tetap ingin anggota KPU punya kualifikasi yang mumpuni dan bisa berpatisipas,” ujarnya, Minggu (1/1).

    Menurutnya, para pakar ini jangan hanya jadi suporter yang hanya bisa berkomentar. Dirinyapun tidak bisa memaksakan mereka karena untuk menjadi anggota KPU merupakan sebuah panggilan untuk mau mengorbankan pikiran dan tenaga.

    “Kalau jadi suporter terus bagaimana coba? Sangat disayangkan jika mereka baru sampai berkomentar. Padahal biasanya banyak suporter yang lebih jago dari pemain,” jelas Mulyono.

    KPU sangat terbuka bagi semua orang khususnya bagi mereka yang memiliki kualifikasi kualitas diatas rata-rata dan juga non parpol, karena independensi menjadi acuan nomer satu untuk menjadi anggota KPU. “Saya harap mereka-mereka ikut berpartisipasi dan ikut serta untuk menjadikan pemilu 2014 bersih,” paparnya. (HZ/X-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Dinasti

    DEMOKRASI merupakan sistem yang mengakui kesamaan hak di berbagai bidang, baik di hadapan hukum, politik dan hak-hak dasar lainnya. Demokrasi juga memberikan kebebasan semua orang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sama sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bisa mendapatkan akses informasi secara transparan dari berbagai pihak. Berhak untuk dipilih maupun berhak juga untuk memilih dan sama di mata hukum.

    Dalam arena demokrasi tidak pernah membedakan baik itu keturunan yang berdarah biru, tokoh agama, orang kaya maupun pejabat negara sekalipun memiliki kedudukan setara di mata hukum maupun negara. Tidak ada yang kebal hukum dan juga tidak ada kekuasaan yang absolut.

    Kebebasan berpendapat juga dijamin dalam alam demokrasi, mengkritisi juga dibolehkan di tengah-tengah demokratisasi. Dalam dunia demokrasi juga harus siap menerima kritikan dari siapa pun. Sejauh kritikan itu yang konstruktif harus diterima demi terwujudnya kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

    Musuh Demokrasi
    Musuh demokrasi yang paling nyata adalah budaya feodalisme dan juga politik dinasti. Kedua hal ini sangat berbahaya bila di alam demokrasi masih dipraktikkan budaya-budaya yang telah usang tersebut. Demokrasi akan terancam keberlangsungannya. Bisa dipastikan akan terjadi diskriminasi, penindasan, intoleransi dan akhirnya kelompok minoritas menjadi korban. Padahal, di alam demokrasi tidak mengenal adanya kelompok minoritas maupun mayoritas. Semua kelompok mempunyai hak untuk mengakses sosial ekonomi politik. Demokrasi melarang keras ada diskriminasi terhadap suatu kelompok.

    Namun, akhir-akhir ini feodalistik dan politik dinasti sudah mulai muncul di permukaan dan masih saja dipraktikkan oleh elite-elite politik. Gejala ini sudah mulai kita temukan dalam percaturan politik lokal, termasuk di Aceh. Alat-alat penopang demokrasi seperti: partai politik, institusi negara dan media masa bukan lagi menjadi penopang sistem demokrasi, malainkan memanipulasi menjadi penopang sistem oligarki.

    Ada orang yang menganggap politik dinasti bukanlah gejala yang mengkhawatirkan. Salah satu argumen yang diajukan adalah pengalaman India di mana dinasti politik terus muncul, tetapi demokrasinya tetap stabil dan bermutu (Robertus Robet).

    Baik buruknya politik dinasti tergantung dari cara pandang masing- masing. Filsafat politik apa yang mereka gunakan dan mereka anut. Bagi paham bahwa politik itu adalah hak-hak individual (ekstrem liberal), politik dinasti dibolehkan. Bahkan mereka harus membela filsafat yang mereka anut. Namun yang menganut prinsip demokrasi pastinya tidak bisa diterima oleh akal.

    Kenapa tidak bisa diterima oleh akal bagi yang menganut demokrasi? Karena politik itu adalah milik semua golongan. Tidak boleh membangun tras atau kekerabatan dalam politik (kinship politics). Bila politik dinasti terus berlanjut, maka demokrasi akan semu. Kita akan kembali ke masa lampau seperti masa kerajaan dikuasai hanya oleh kroni-kroni keluarga mereka. Akhirnya kekuasaan politik akan dijalankan secara turun-temurun yang akan menciptakan keluarga “darah biru”. Akhirnya tujuan bersama dan kemaslahatan umum akan terabaikan dan akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas.

    Seorang filsuf Italia Gaetano Mosca, dalam karyanya “The Rulling Class” (1980) menyatakan, “setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan, jika tidak bisa di dalam aturan hukum”. Bahkan dalam organisasi demokratis sekalipun, jika sebuah kepemimpinan terpilih, ia akan membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan menggerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya (Robert Michels, 1962).

    Nah, jelas bahwa membangun tras politik itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Di sekeliling mereka ditempatkan orang-orang terdekat maupun keluarga mereka, hal ini untuk memudahkan mengambil kebijakan sesuai keinginan personal pemimpin tersebut. Dengan demikian prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dipastikan tidak akan terwujud, sehingga demokrasi terancam, kebebasan berpendapat dibungkam, aspirasi rakyat diabaikan dan siapa pun yang kritis akan disingkirkan. Masyarakat akan selalu direpresif, kemerdekaan berpendapat dirampas, dan akhirnya kekuasaan otoriter yang dipraktikkan untuk melanggengkan kekuasaan.

    Ancaman demokrasi
    Kebebasan berekpresi akan terkungkung tatkala politik dinasti menjadi pilihan. Selain itu politik dinasti telah merampas hak-hak demokrasi orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang memberikan kebebasan berpendapat bagi segenap Bangsa Indonesia. Konstitusi Negara telah menjamin seluruh rakyat Indonesia punya hak yang sama dalam mengkases ekonomi social politik dan budaya.

    Pelembagaan politik dinasti akan melahirkan politik transaksional dan sarat dengan nepotisme. Demokrasi diubah bentuknya bukan lagi sebagai ruang penyampaian gagasan, ide, programatik maupun ideologi, malainkan menjadi tempat jual beli kepentingan personal maupun kelompoknya.

    Banyak politisi latah dalam berpolitik untuk merebut kekuasaan baik menjadi kepala pemerintahan maupun legislatif. Cuma karena dukungan dinasti/keluarga, menjual nama besar orang tua, finansial serta diberikan “opium politik” oleh kerabatnya sehingga ikut-ikutan mencalonkan diri. Padahal kalau dilihat dari kualitas sama sekali tidak memenuhi, tetapi karena dukungan dinasti, misalnya ada orang tuanya yang menjadi pejabat lalu menjual nama besar orang tuanya untuk mendapatkan jabatan publik tersebut.

    Hal ini sangat berbahaya bila terpilih menjadi pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif. Karena hanya mengandalkan kekuatan dinasti dan finansial yang kuat, sehingga pejabat tersebut tidak berkualitas yang akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah.

    Apalagi dijabatan pimpinan legislatif dan eksekutif dikuasai oleh dinasti akan sagat berbahaya dan akan mengancam demokrasi di suatu daerah tersebut. Sikap transparan dan akuntabel bisa dipastikan tidak akan terjadi. Bahkan akan terjadi perselingkuhan antara dua konstitusi tersebut dalam pengambilan kebijakan.

    Kenapa bisa terjadi? Secara logika tidak mungkin saudaranya sendiri yang ada hubungan darah dijebloskan ke dalam penjara bila terjadi penyalah gunakan wewenang. Dipastikan akan terjadi tarik ulur kepentingan untuk melindungi dinastinya supaya nama baik dinasti mereka tidak tercemar.  

    Untuk itu, berhati-hatilah dengan politik dinasti tersebut. Khususnya Aceh yang sebentar lagi akan menggelar pilkada. Berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Waspadailah politik dinasti yang akan dibangun di Aceh, karena politik dinasti akan mengancam demokrasi. Ingat, masa depan rakyat Aceh lima tahun ke depan sangat tergantung contrengan tangan lima menit rakyat Aceh dalam bilik suara.

    Oleh Afifuddin Acal, Penulis adalah pegiat sosial politik Aceh.

    Source : Serambi Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Memenangkan Transisi

    Apakah gejolak di dunia Arab, the Arab Spring, akan berubah menjadi musim gugur yang kelam? Dengan tindak kekerasan yang terjadi di Suriah, perang saudara di Libya, dan Yaman di ambang kekacauan, semakin banyak orang yang merasa skeptis.

    Walaupun gerakan-gerakan prodemokrasi di Mesir dan Tunisia telah berhasil mencapai perubahan rezim yang pesat, masih banyak ketidakpastian yang menggantung untuk kedua negara tersebut. Secercah harapan sempat terlihat, tetapi kini banyak pengamat mulai bertanya apakah kawasan ini mampu menciptakan sistem demokrasi yang fungsional dengan ekonomi yang kuat.

    Masa revolusi dan pascarevolusi selalu diselimuti ketidakpastian dan hasilnya sering kali tidak menentu. Menjembatani kesenjangan antara ekspektasi tinggi dan anggaran serta kemampuan yang terbatas merupakan tantangan tersendiri. Menanggapi ketidakadilan masa lalu dan membangun ekonomi inklusif juga merupakan tantangan besar yang akan diwarnai gejolak, ketidakpastian, dan oportunisme politik.

    Namun, masa transisi juga membawa kesempatan baik. Pada tahun 1990-an saya bersama warga negara Indonesia yang lain menuntut dan kemudian merayakan berakhirnya Orde Baru. Saya bergabung dalam pemerintahan baru beberapa tahun setelah itu.

    Korupsi akar kehancuran

    Banyak pengamat yang mengira bahwa Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak akan mampu mempertahankan demokrasinya dan akan berakhir porak-poranda. Tugas yang kami emban sangat berat. Namun, kami berhasil membuktikan sebaliknya sekaligus memetik pelajaran berharga.

    Mungkin yang terpenting, kami belajar bahwa tidak ada satu solusi untuk semua dalam membangun demokrasi. Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara kelak akan menghadapi tantangan unik yang perlu ditanggapi dengan cara mereka sendiri. Kendati demikian, mereka perlu meninggalkan masa lalu, baik secara nyata maupun simbolis. Para pejabat pemerintah baru juga perlu mengirimkan sinyal bahwa cara-cara lama sudah berakhir.

    Perubahan perlu dimanifestasikan secara formal dengan undang-undang baru yang disosialisasikan secara luas. Undang-undang yang mampu menjamin kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi sangat penting. Masyarakat juga harus memahami bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kelancaran masa transisi akan terancam.

    Lebih dari itu, korupsi adalah akar dari kehancuran pembangunan di mana pun dan, untuk itu, pemerintahan baru harus bekerja cepat untuk membangun lembaga dan prosedur untuk melawannya.

    Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep penting yang didukung secara universal. Karena itu, para pemimpin baru tidak boleh mudah menyerah ketika perjuangan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin berat.

    Organisasi masyarakat sipil, komunitas di tingkat akar rumput, kalangan kelompok miskin yang rentan, serta kaum perempuan juga memainkan peran penting dan, karena itu, seyogianya dilibatkan di setiap tahap pengambilan keputusan.

    Di Indonesia pada masa awal reformasi sekitar seratus undang-undang baru yang meliputi sejumlah bidang telah ditandatangani dalam kurun 18 bulan, dari kebebasan pers hingga pemilihan umum, antikorupsi, desentralisasi, dan persaingan usaha. Kita juga meratifikasi legislasi keuangan publik dan mengukuhkan kedaulatan bank sentral.

    Berbagai tantangan

    Pemimpin-pemimpin baru juga perlu mengantisipasi dan mengelola segala tantangan. Pada masa pascarevolusi, harapan publik akan menjulang tinggi dan rintangan untuk mewujudkan harapan tersebut sangat besar. Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa kita tidak selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Kita harus berkompromi dan menerima hasil terbaik yang dapat dicapai pada saat itu.

    Ancaman keamanan juga merupakan salah satu tantangan paling serius pada masa transisi. Rasa nasionalisme akan menguat dan sentimen ini akan dieksploitasi politisi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Reformasi membutuhkan waktu dan para birokrat lama belum tentu mampu menerapkannya.

    Di Indonesia kita menggunakan beragam inovasi untuk menanggulangi dilema semacam itu. Contohnya, kita menunjuk hakim independen untuk memimpin sidang kepailitan dan korupsi karena persepsi para hakim karier sudah ternoda. Sama halnya, ketika kita memulai program padat karya sebagai bagian dari agenda promiskin, kita meminta masyarakat memimpin proses.

    Dalam wacana yang lebih luas, pemimpin-pemimpin baru berada dalam posisi yang pas untuk memastikan kinerja ekonomi yang baik. Mereka memiliki tanggung jawab memulihkan perekonomian dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan.

    Perlu kita ingat, revolusi yang baru-baru ini terjadi di dunia Arab diawali oleh aksi bakar diri seorang penjual buah dari Tunisia yang dilecehkan oleh pihak yang berwenang. Namun, pertumbuhan ekonomi tak akan berkelanjutan tanpa akuntabilitas dan inklusi sosial, dan pemerintahan baru sering kali dihadapkan pada pilihan sulit dalam rangka melindungi kaum miskin dan rentan. Mereka mungkin perlu menghapus subsidi-subsidi salah arah agar ada cukup anggaran untuk mendanai program-program pemberantasan kemiskinan yang lebih terarah.

    Di Indonesia kita sampai harus menarik garis antara masyarakat sangat miskin dan hampir miskin. Kita tidak mampu menaikkan gaji atau menyubsidi semua orang. Bantuan yang kita berikan harus lebih diarahkan. Alhasil, kita memutuskan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, tetapi terpaksa mengesampingkan mereka yang belum cukup miskin untuk diberi bantuan.

    Ini merupakan pilihan sulit yang sangat sulit dan tidak populer.

    Terakhir, negara-negara dalam masa transisi perlu dukungan. Bukan hanya sekadar uang, melainkan juga bantuan teknis untuk mewujudkan reformasi yang sangat kompleks. Ketika menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, saya memiliki 64.000 pegawai. Namun, ketika harus mereformasi sistem perpajakan, keahlian yang kita butuhkan tidak bisa ditemukan di mana pun di Indonesia.

    Ya, kita memang membutuhkan bantuan luar, tetapi kita tidak pernah melepaskan ”kepemilikan” proses reformasi. Proses tersebut bekerja untuk kita. Proses transisi Indonesia mungkin saja gagal jika tidak dikuasai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pelajaran itu pun patut diingat oleh semua negara yang sedang melewati masa transisi.

    Sri Mulyani Indrawati  Managing Director Bank Dunia untuk Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Latin, serta Asia Timur dan Pasifik; Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tulisan ini diterjemahkan dari naskah aslinya yang bertajuk ”Winning the Transition” (Project Syndicate, 2011)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Biaya Politik Naik 10 Kali Lipat

    Jakarta, Kompas – Biaya politik, terutama untuk kampanye pemilu dan pilkada serta di partai politik, saat ini diperkirakan naik 10 kali lipat daripada lima tahun lalu. Kenaikan itu bisa mendorong praktik politik menjadi semacam industri bahwa politikus yang menang harus mengembalikan modal.

    Perkiraan tersebut disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam diskusi ”Political Branding: Saatnya Kampanye Hemat, Cerdas, dan Bermartabat” di Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (21/7).

    Pembicara yang lain adalah penulis buku Political Branding, Silih Agung Wasesa, Ketua Bidang Politik dan Komunikasi DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon, dan Direktur Sekolah Komunikasi Politik Universitas Paramadina Malik Gismar. Hadir juga Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

    Menurut Jusuf Kalla, dalam waktu lima tahun, biaya kampanye politik di Indonesia melonjak tinggi. Saat dia maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2004, misalnya, biaya kampanye masih sekitar Rp 120 miliar. Namun, saat dia maju sebagai calon presiden dalam kampanye Pemilu 2009, biaya tersebut naik sekitar 10 kali lipat. ”Perasaan saya seperti itu, dengan melihat jumlah dana yang dikeluarkan untuk iklan dan dana ini-itu untuk kampanye,” kata Kalla.

    Hal serupa juga terjadi pada pemilihan ketua parpol. Jika penjelasan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin benar, biaya pemenangan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung tahun 2010 mencapai sekitar Rp 300 miliar. Itu mencapai 10 kali lipat dibandingkan dengan biaya pemenangan saat Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam kongres di Bali tahun 2004.

    ”Biaya politik memang jadi begitu mahal sekarang ini. Ini berbahaya karena politik bisa menjadi industri dan sekarang memang mulai mengarah ke situ,” katanya.

    Kondisi kian mengkhawatirkan jika sebagian biaya politik itu diperoleh secara tidak halal, seperti mengorupsi uang rakyat di APBN atau APBD. Setelah berhasil merebut jabatan, politikus juga harus mencari dana untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan saat kampanye. ”Akibat dari semua itu, rakyat menjadi korban,” katanya.

    Bagi Anies Baswedan, permainan politik di Indonesia saat ini memang didorong oleh uang. Politik mencerminkan kekuatan modal, bahkan pemerintahan terpilih juga dikuasai para pemodal. ”Uang berkuasa dalam politik kita saat ini. Uang bisa membeli semuanya, mulai dari gagasan, jaringan, hingga suara masyarakat,” ujarnya.

    Silih Agung Wasesa mengajukan data betapa mahal biaya politik, terutama kampanye. Untuk maju menjadi gubernur saja dibutuhkan dana kampanye sekitar Rp 30 miliar. Untuk merebut jabatan wali kota, dibutuhkan dana kampanye Rp 9 miliar.

    Hal itu terjadi karena para politikus tidak cerdas dalam berkampanye. Mereka berpikir, dengan menggelontor uang, mereka akan meraih segalanya. ”Merek-merek komersial lebih pintar mengambil hati masyarakat. Mereka lebih tahu bagaimana mengelola opini publik,” katanya.

    Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, biaya politik tinggi karena praktik politik tidak didasari kemampuan. Penyebab lain adalah persaingan ketat sehingga terdorong untuk menggunakan berbagai cara untuk menang.

    Fadli Zon berharap kaum muda yang punya idealisme mau masuk ke partai politik untuk mengubah keadaan. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Borok Itu Kian Mengapung

    Jika tak salah ingat, di sebuah harian Ibu Kota saya pernah mengutip peribahasa Arab yang berbunyi ”Mahma tubaththin tudzhirhu al-aiyam” (Apa pun yang kau sembunyikan, sejarah pasti membongkarnya). Peribahasa ini berlaku universal pada semua unit peradaban. Yang busuk cepat atau lambat pasti akan terbau.

    Borok-borok kelakuan seseorang atau kelompok orang, betapa pun dibungkus rapi, pasti pada suatu saat akan diketahui. Ada borok yang segera mengapung, ada pula yang harus menanti tahunan, mungkin puluhan tahun, baru ketahuan.

    Di suatu negara dengan sistem peradilan baik yang dibangun di atas komitmen moral yang kuat, membongkar sebuah borok, apakah itu menyangkut politik atau ekonomi, tidak perlu menunggu terlalu lama. Namun, di sebuah negara yang sistem penegakan hukumnya kucar-kacir di mana hukum biasa diperdagangkan, orang memang harus sabar sampai gelombang kesadaran ke arah perbaikan menyeluruh muncul dengan kekuatan dahsyat. Ini bisa dalam bentuk revolusi dan bisa juga melalui gerakan reformasi yang efektif.

    Sejarah modern Indonesia pernah mengenal kedua bentuk itu. Revolusi Kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949 dengan efektif membongkar segala borok penjajahan yang kemudian membuahkan kemerdekaan bangsa. Para pendiri bangsa melalui pena mereka yang tajam telah menguliti borok-borok sistem penjajahan itu dalam tenggang waktu yang lama, diawali sejak abad ke-20.

    Namun, gerakan reformasi sejak tahun 1998 dengan tujuan menegakkan sistem demokrasi yang kuat dan sehat ternyata dihadapkan pada jalan buntu kultural yang sampai hari ini belum jelas ujungnya. Terlalu banyak dusta dan kepentingan pragmatisme elite politik yang memboncengi gerakan ini.

    Rezim pepesan kosong

    Era reformasi tak berhasil melahirkan negarawan. Akibatnya, keadilan dan kesejahteraan yang sering dijanjikan tak kunjung terwujud. Buntutnya, apatisme masyarakat luas terhadap sistem kekuasaan kian dirasakan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Orang begitu mudah tersinggung dan terbakar, lalu diakhiri dengan tawuran massal.

    Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi berakhir dengan kegagalan gara-gara para elitenya terus saja bertikai-pangkai berebut kuasa dengan berpedoman pada diktum Machiavelli: tujuan menghalalkan segala cara.

    Sejak beberapa bulan terakhir, Indonesia dihebohkan oleh perilaku tak senonoh yang dilakukan oleh sebagian elite partai politik. Yang baru mulai terkuak adalah borok Partai Demokrat, partai penguasa, yang sejak lama menggantungkan keberadaannya atas citra ketua dewan pembinanya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Partai-partai lain bisa saja sedang menunggu giliran untuk dibongkar belangnya.

    Di kedai kopi-kedai kopi sekarang di seluruh Tanah Air, Anda jangan terkejut jika mendengar ucapan ini, ”Indonesia punya presiden, punya gubernur, punya bupati/wali kota, tetapi tidak punya pemimpin.” Seorang pemimpin sejati adalah pribadi yang berani dan tegar untuk mengambil keputusan tepat, jika perlu dengan mengorbankan dirinya, demi kepentingan lebih besar. Sosok semacam itu sedang absen di republik ini.

    Perintah-perintah presiden memang berhamburan, tetapi hampir kosong dalam pelaksanaan. Para pembantunya berbakat pula untuk mengikuti gaya bosnya yang membosankan itu.

    Sebuah rezim yang keberadaannya lebih bertumpu pada citra, bukan pada perbuatan, lama-lama pasti menjadi pepes kosong yang tak ada harganya.

    Borok demi borok

    Rezim ini sudah sejak awal sarat dililit oleh berbagai borok: skandal Bank Century dan kriminalisasi Antasari, Bibit- Chandra, serta Susno Duadji. Satu borok dicoba ditutup, borok yang lain mencuat. Panorama ini belum akan berakhir sampai terciptanya sebuah perubahan yang mendasar. Kini muncul pula kasus Muhammad Nazaruddin yang sangat memalukan kita semua. Perkara ada pihak yang ingin menyalip di tikungan jalan untuk kepentingan politik pragmatisme partai tertentu mungkin saja berlaku.

    Secara de facto, ikatan koalisi kepartaian yang sering dibanggakan itu kini tinggal nama. Elite politik kini dalam situasi saling mengintai. Bukankah bumi Nusantara kini lebih banyak dihuni oleh petualang politik ketimbang sosok negarawan? Kemudian tengok pula peta buram ini: para elite Partai Demokrat kini sedang saling menelanjangi di depan publik dalam membongkar borok teman masing-masing. Dalam pada itu, buron Nazaruddin terus saja berkicau dari tempat persembunyian, entah di mana, untuk memperkeruh situasi yang memang sudah keruh.

    Oleh sebab itu, kesimpulan saya adalah akan jadi sebuah kesia-siaan jika orang masih saja berharap untuk membangun bangsa sebesar Indonesia ini dari seseorang yang gagal membereskan rumah tangga partainya sendiri. Ini adalah hukum besi sejarah yang tak dapat ditawar. Titik!

    Bagi saya, jika perubahan memang harus terjadi dan tak terelakkan, semuanya harus dilakukan melalui cara-cara damai dan konstitusional. Akal sehat dan hati nurani harus memandu perubahan itu. Jangan bertindak di luar koridor itu. Bangsa yang sudah terlalu lama menderita ini jangan dikorbankan lagi.

    Dalam perbincangan saya dengan berbagai kalangan elite atau rakyat jelata sejak dua tahun lalu, ungkapan kegelisahan masif itu tak dapat ditutupi lagi. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu tetap saja berputar untuk kepentingan sekitar 20 persen rakyat Indonesia yang bertengger di puncak piramida kekuasaan dan ekonomi. Sisanya, yang 80 persen, tetap saja dihantui oleh beban kesulitan hidup yang belum banyak berubah.

    Banyak kalangan bertanya kepada tokoh lintas agama, mengapa kondisi bangsa dan negara ini belum juga memberi harapan untuk masa depan kita semua. Saya menjawab, ”Apalah yang dapat dilakukan oleh tokoh lintas agama selain imbauan moral?” Itu pun tidak jarang dikategorikan sebagai gerakan politik kekuasaan oleh oknum penguasa. Jadi, serba dilematis. Jika bersuara agak lantang, dituduh macam-macam. Jika tidak bersuara, publik terus saja bertanya. Dengan kata lain, masyarakat luas telah kehabisan kosakata untuk mengalamatkan pertanyaan kepada pemerintah yang dinilai tidak mampu memberi jawaban.

    Akhirnya, jika segala borok politik, hukum, dan ekonomi yang sedang mendera sekujur batang tubuh bangsa ini tidak juga cepat menemukan jalan keluar, maka yang akan terjadi adalah proses pembusukan dalam cara kita berbangsa dan bernegara. Saya hanya ingin bertanya, apakah para elite bangsa ini tidak mau membaca arus bawah masyarakat luas yang semakin gelisah ini.

    Semakin borok-borok itu mengapung, volume kegelisahan itu semakin sulit dibendung. Kepada siapa lagi kita harus bertanya? Semuanya membisu atau menjawab dengan nada yang tak meyakinkan. Namun, Indonesia kita tidak boleh tiarap dalam upaya mencari solusi terhadap beragam masalah yang sedang melintas di depan mata, bukan?

    AHMAD SYAFII MAARIF Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.