siwah.com

Tag: politik

  • Politik Hanya Jadi Mainan Elite

    Jakarta, Kompas – Praktik politik sampai kini masih dikuasai elite, terutama melalui partai politik yang berkuasa. Masyarakat hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum. Setelah itu, rakyat hanya menjadi penonton. Akibatnya, kepentingan publik pun kerap terabaikan.

    Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan masa depan politik Indonesia di The Wahid Institute, Jakarta, Jumat (17/6). Pembicara dalam diskusi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD, Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid, mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama Choirul Anam, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Ny Shinta Nuriyah Wahid (istri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid). Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali tidak hadir, tetapi mengirimkan makalah.

    Menurut Yenny Wahid, sambil mengutip makalah As’ad Said, politik saat ini dikuasai elite yang terorganisasi dalam partai politik. Saat ini terjadi partokrasi, dalam arti semua energi politik diarahkan ke partai dan untuk kepentingan partai. Masyarakat hanya menjadi penonton, dan kebutuhannya sering kali dibiarkan terbengkalai.

    ”Kondisi ini perlu didobrak oleh kita semua. Soalnya, kejahatan yang terorganisasi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi,” katanya.

    Menurut As’ad Said, Indonesia juga mengalami krisis dengan terjadinya defisit demokrasi, yakni fenomena paradoksal berupa meluasnya perkembangan hak sipil politik di satu pihak, tetapi tidak disertai pemajuan hak sosial dan ekonomi di pihak lain.

    Penerapan ideologi

    Mahfud MD menjelaskan, demokrasi yang kita capai sekarang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum. Gangguan terhadap negara ini bukan datang dari masalah ideologi, melainkan terutama dari penerapan ideologi itu dalam pemerintahan. Dalam proses itu, ternyata kita dirongrong oleh korupsi dan oligarki kekuasaan.

    Oligarki tersebut merupakan kerja sama antarelite politik yang hanya memikirkan kekuasaan bagi diri sendiri. Akibatnya, kepentingan rakyat justru tersingkirkan. ”Oligarki politik mesti dibatasi dengan cara penegakan hukum yang adil,” katanya.

    Choirul Anam mengungkapkan, partai besar yang berkuasa saat ini sudah tumbuh bagaikan mafia. Mereka berkuasa dan terus ingin melanjutkan kekuasaannya, kalau perlu dengan menyingkirkan partai kecil. Mereka juga tidak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya.

    ”Partai-partai itu lebih banyak membicarakan bagaimana merebut kursi kekuasan daripada bagaimana membuat rakyat sejahtera,” katanya.

    Dalam situasi seperti ini, Choirul Anam mengajak masyarakat, termasuk warga NU, mengembalikan demokrasi pada semangat yang benar. Kader NU yang tersebar dalam banyak organisasi dan partai semestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    Hasyim Muzadi berharap kelompok masyarakat madani, seperti NU, perlu menjaga kemandirian dari pemerintah. Dengan tetap independen, NU akan bisa mendukung kebijakan yang baik sekaligus mengkritik sesuatu yang menyimpang. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Oligarki Seharusnya Tunduk kepada Hukum

    Jakarta, Kompas – Demokrasi di Indonesia bisa berjalan tanpa penegakan hukum jika sistem politik tetap dikuasai oligarki atau kelompok kecil yang bisa berkuasa karena uang dan kekayaannya. Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 seharusnya bisa memberikan ruang kepada calon non-oligarki untuk ikut bertarung sehingga sistem politik diharapkan dapat membuat oligarki tunduk pada hukum.

    Guru Besar Ilmu Politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, Jeffrey Winters mengatakan hal itu dalam kuliah umum di Rumah Integritas, Jakarta, Jumat (3/6) malam. Ia mengatakan, saat ini sistem politik Indonesia dikuasai oligarki, yang tak tunduk pada hukum.

    Dia mengatakan, kesempatan mengubah sistem politik yang dikuasai oligarki bisa dilakukan saat pemilihan presiden. ”Namun, saat ini sistem politik di Indonesia hanya bisa memunculkan orang untuk jadi calon presiden melalui partai politik. Itu berarti distorsi oligarki ditingkatkan secara pasti. Figur yang naik dari institusi partai harus jadi oligarki dulu mengingat saat ini politik uang yang menentukan dalam satu partai,” ujarnya.

    Kondisi demikian, Jeffrey melanjutkan, akan sulit untuk memunculkan figur yang sebenarnya diinginkan rakyat dan memiliki integritas untuk membawa Indonesia jadi negara demokratis sekaligus bisa membawa seluruh rakyat tunduk pada hukum. ”Saya tak terlalu optimistis jika tak ada perubahan konstitusi yang memungkinkan seseorang tanpa melalui partai bisa maju menjadi calon presiden,” katanya.

    Menurut Jeffrey, kekuasan oligarki dalam sistem politik di Indonesia yang membuat negara ini bisa menerapkan konsep demokratis, tetapi minus penegakan hukum. Hukum hanya bisa menjangkau orang miskin tanpa akses terhadap sumber daya ekonomi dan tak bisa menundukkan mereka yang kaya serta berkuasa secara politik.

    Oligarki, kata Jeffrey, berbeda dengan elite. Dari masa Plato dan Aristoteles sampai munculnya teori elite pada 1895, konsep oligarki selalu berupa kelompok kecil orang yang berkuasa karena punya uang. Oligarki muncul karena adanya stratifikasi kekayaan. Fenomena stratifikasi kekayaan mulai muncul secara kentara sejak Soeharto berkuasa, ketika dia membagikan kesempatan usaha dan investasi kepada sekelompok pengusaha tertentu.

    Jeffrey tidak menjamin, jika konstitusi memberikan kesempatan bagi calon nonpartai maju menjadi calon presiden dan menang pada pemilu, kondisi penguasaan oligarki dalam sistem politik berubah. ”Memang tidak ada jaminan 100 persen. Namun dengan memberikan kesempatan kepada calon non-oligarki untuk bertarung, ada peluang untuk mengubah kondisi sistem politik sekarang ini,” katanya.

    Aktivis mahasiswa tahun 1966, Rahman Tolleng, mengatakan, sebenarnya masih ada oligarki di Indonesia yang mau tunduk pada sistem hukum. Mereka diistilahkan oligarki putih. Mereka mau sistem politik seperti sekarang ini berubah. (bil)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politikpreneur

    Lebih dari 30 tahun lalu, seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan wejangan kepada dokter-dokter muda yang baru saja diwisuda.Meski guru besar itu telah lama berpulang, pesannya masih tetap saya ingat.

    ”Menjadi dokter itu baik, demikian juga menjadi pedagang.Yang tidak baik adalah mengawinkan keduanya.” Pesan itu ada baiknya juga disampaikan oleh para ketua, dewan pembina,dan pengurus partai politik: Menjadi politikus itu baik, demikian juga menjadi wirausahawan.

    Yang tidak baik adalah menggabungkan keduanya. Penggabungan itu bentuknya sangat luas, tetapi intinya cuma satu, yaitu menggunakan kekuasaan untuk mengejar kekayaan. Kewirausahaan yang menyandang makna inovasi dan ketabahan mengelola rasa frustrasi dari investasi jangka panjang pupus di gedung-gedung parlemen.

    Demikian juga dengan pendidikan dan kerja keras.Semua itu menjadi tidak penting, dan maknanya telah diganti dengan kata-kata kunci seperti komisi,suap,bagi-bagi, tekan, ancam, kunci, dan seterusnya. Politikpreneur yang harusnya dimaknai sebagai upaya politisi membangun negara dengan jiwa kewirausahaan kini telah berubah menjadi ”cara cepat menjadi kaya dan berkuasa melalui partai politik.

    ”Lantas apa yang menjadi output dari politikpreneur seperti ini? Saya kira Anda sudah bisa menduga: Kegaduhan, dramadrama konflik, sampai kemiskinan, impor bahan-bahan pangan (yang tidak perlu) melonjak, perebutan izin-izin pertambangan, subsidi yang salah sasaran,gedung sekolah roboh, subsidi obat dan alat-alat kesehatan yang tidak tepat sasaran, sampai segala bentuk ekonomi biaya tinggi, dan kemacetan- kemacetan di pelabuhan. Politikpreneur telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar di negeri ini.

    Dimulai dari kepala negara yang kesulitan mengangkat ”The best possible candidate” untuk mengisi pos-pos strategis (mulai dari menteri, dubes, komisaris, dan direksi perusahaanperusahaan milik negara, sampai kepala-kepala badan) yang mengurus nasib bangsa. Lalu kesemrawutan anggaran banyak berbelok pada kantong-kantong yang salah.

    Konflik antarkelompok masyarakat, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikuasai orang-orang yang tidak tepat.Obat murah dan alat-alat kesehatan yang tidak dinikmati rakyat miskin, jalan rusak parah, sampah membumbung,penjara penuh, pestisida dan pupuk pupuk kimia bertebaran di lahan-lahan pertanian yang berakibat pada munculnya hamahama baru dan seterusnya.

    AtoD Politikpreneur

    Kalau ada merek mobil AtoZ, dalam politikpreneur dikenal AtoD. Setidaknya ada empat karakter (ABCD) politikpreneur yang menyulitkan rakyat ini harus segera dibersihkan, yang terdiri atas abal-abal,Boboho,cukong,dan diplomat. Abal-abal adalah elite palsu, yang terdiri atas para sarjana dengan embel-embel gelar lainnya yang berpurapura elite, gemar mengutakatik peraturan, sering muncul di televisi sebagai pakar.

    Mereka juga masih menyandang label sebagai konsultan, pengacara, atau profesi terpandang lainnya. Meski dilarang berpraktik, pekerjaan-pekerjaan profesional itu cuma dipindahtangankan secara tidak resmi. Honornya masih menjadi main income politisi abal-abal.Dengan kekuasaan baru, peluang untuk berusaha bahkan makin besar.

    Mereka pandai bicara, tetapi kepiawaiannya hanya dipakai untuk bertengkar,adu kuat yang membuat orang lain takut, atau seakan-akan dia terlihat kuat, punya kekuasaan. Kekuasaan abal-abal itulah yang dipakai untuk mendapatkan bisnis. Boboho bisnis lain lagi. Politisi tipe ini punya modus yang berbeda.

    Mereka ini bukanlah juru bicara resmi dari partainya, melainkan suaranya lebih genit dari jubir resmi dan muncul lebih sering di depan media. Meski suaranya tak elok, mereka punya kualitas bicara seenaknya seperti orang dungu. Boboho adalah sosok yang dipelihara orang-orang tertentu untuk berperan mengacaukan kebenaran.

    Dia melempar bola-bola panas sehingga yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah. Lain lagi dengan cukong. Mereka ini adalah politikpreneur yang sedari awal terlihat kaya, murah hati, dan mudah menabur uang.Tak banyak yang mengetahui dari mana uang sebanyak itu dimilikinya. Cukong juga berperilaku halus, tidak senang konflik, apalagi muncul di media massa.

    Baginya menjadi orang terkenal adalah bencana. Dengan cara demikian, seorang cukong menjadi mulus beroperasi, kasak-kusuk tanpa diketahui publik. Karena itu, mereka tidak dianggap sebagai ancaman oleh sesama politisi. Dalam sidang mereka lebih senang guyon daripada bicara kasar.

    Namun, dengan itu pulalah, dia menjadi mudah mengatur suara kebanyakan politisi. Jika seseorang tidak senang usahanya diganggu eksekutif, impornya dilarang, atau ada satu saja pasal undang-undang baru yang sedang dibahas perlu dihapus, serahkanlah kepada cukong,semua bisa dibereskan. Cukong adalah pemberi terbesar karena dia mendapatkan bagian yang paling besar.

    Selain itu, ada juga diplomat yang bermain dua arah. Mereka tahu siapa yang harus diajak bicara halus dan siapa yang harus ditekan.Jadi wajar bila mereka hidup dengan dua wajah. Di sini baik, di depan sidang bisa galak. Hari ini gelap,besok terang benderang. Diplomat adalah seorang marketer sekaligus seorang salesman.

    Dia mengatur bola-bola panjang dan bermain bola-bola pendek. Kaki yang satu menembus tembok, yang satunya lagi mengambil dari luar. Tentu saja masih ada bentuk- bentuk lain dengan segala kelicinannya.Namun, sementara ini kita batasi saja pada empat modus politikpreneur yang membuat hidup rakyat menderita.

    Sekarang bayangkan kalau mereka masingmasing punya usaha yang ada hubungannya dengan eksekutif, atau katanya demi keuangan partai. Modusnya mulai tampak terang benderang. Mulai dari impor daging sapi, bumbu dapur, sampai ikan kembung. Dari jalan tol sampai menyewakan crane di pelabuhan.

    Wiraetika

    Kewirausahaan sendiri sebenarnya bukanlah upaya untuk mengejar kekayaan. Seorang wirausaha menjadi kaya bukanlah tujuan, melainkan akibat, yaitu akibat dari kejujuran, kesungguhan,kemampuan menciptakan layanan yang prima, dan memberi nilai tambah. Seorang wirausaha tanpa etika adalah penipu, penjahat yang layak dimusuhi bersama.

    Sekarang ini kita lebih banyak disuguhi nilai-nilai yang jauh dari fondasi kewirausahaan di dalam panggung politik. Dengan pelakupelaku yang demikian, Indonesia telah dibentuk menjadi negeri penuh sampah dan amarah, pestisida, pupuk-pupuk kimia, korupsi dan perampasan, konflik, dan kebencian karena para politikpreneur bermain di ruang yang salah.

    Kalau etika mau ditegakkan, bukan sekadar larangan mengunjungi tempat-tempat yang tidak patut yang harus ditegakkan, melainkan juga berhentilah mencari uang selain dari gaji dan tunjangantunjangan yang telah diberikan negara.

    Menyambi sebagai pengacara secara diam- diam,menjadi perantara proyek,konsultan kementerian yang administrasinya diurus kawan-kawannya, calo proyek, pengutip anggaran, atau apa saja jelas melanggar etika. Bukan kesejahteraan yang akan dituai, melainkan kesulitan-kesulitan besar menjadi beban rakyat sekarang dan di masa depan.
    ? RHENALD KASALI Ketua Program MM UI
    Source : seputar indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pancasila dan Politik Realitas

    Tajuk Rencana Kompas edisi 7 Mei 2011 tampil sangat tajam: ”Pancasila di Ujung Tanduk”. Barangkali pernyataan ini tidak berlebihan, terutama bila kita pulang kepada realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

    Pertama, realitas negara, dengan seluruh proses dan hasil penyelenggaraan kekuasaannya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan politik yang lebih luas. Publik kian merasakan berkurangnya muatan Pancasila dalam kebijakan, diperlihatkan: 1) adanya kecenderungan menurunnya pembelaan kebijakan publik kepada masyarakat lapisan bawah, yang berarti kebijakan publik makin kehilangan watak sosialnya; dan 2) kecenderungan menurunnya pembelaan kebijakan negara pada kepentingan nasional, yang berarti bahwa kebijakan negara kian kehilangan watak nasionalnya.

    Kedua, realitas masyarakat, dengan seluruh kompleksitas yang ada di dalamnya, khususnya berkaitan bagaimana kebinekaan mewujud dalam interaksi sosial. Kita harus jujur mengakui bahwa di antara kabar baik mengenai semangat pluralisme yang terus bertumbuh terdapat pula benih-benih yang berpotensi membelah masyarakat dan merusak sendi-sendi kebersamaan.

    Disadari atau tidak, kini telah berkembang semacam situasi di mana kecurigaan bisa menyebar ke segala arah. Kondisi ini tentu dapat mengganggu bangunan sikap saling percaya di kalangan masyarakat. Apa yang tidak kita inginkan adalah ketika masyarakat berusaha mencari penyelesaian sendiri dan berusaha mencari pegangan-pegangan baru yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

    Politik tanpa Pancasila

    Kita menyadari bahwa selama lebih dari tiga dasawarsa Pancasila tidak menjadi jiwa dari kebijakan atau keputusan-keputusan politik, sebaliknya jadi alat mempertahankan kekuasaan. Banyak yang tidak sadar, lambang Garuda Pancasila sesungguhnya dapat ditafsirkan sebagai petunjuk bagaimana seharusnya Pancasila ditempatkan dalam mengelola kekuasaan negara.

    Jika burung garuda melambangkan negara atau kekuasaan negara, Pancasila ada di dadanya. Apa artinya? Di dada kekuasaan atau di dada pemimpin (penyelenggara kekuasaan negara)-lah seharusnya ”bersemayam” Pancasila. Hal ini bermakna bahwa seluruh keputusan politik yang diambil atau yang dihasilkan adalah keputusan yang mencerminkan atau merealisasikan Pancasila.

    Bagi rakyat, kualitas dan watak dari keputusan politik tersebut sangat mudah dilihat, yakni setiap keputusan politik yang berdasarkan Pancasila pastilah akan jadi rahim bagi keadilan. Rakyat dan kualitas hidup rakyat adalah hakim terbaik untuk melihat garis ideologis antara kebijakan negara dan Pancasila.

    Pada sisi lain amat jelas bahwa kaki Garuda Pancasila berpijak dan mencengkeram erat Bhinne- ka Tunggal Ika. Dengan demikian, kekuasaan negara harus berpijak pada kebinekaan. Hal ini bermakna bahwa kebinekaan merupakan realitas obyektif yang harus jadi dasar bagi setiap langkah negara.

    Setiap upaya pengabaian atau mengurangi kadar kebinekaan tidak saja bertentangan dengan kenyataan obyektif yang ada, juga bertentangan dengan semangat kita bernegara. Oleh karena itu, ketika penyelenggara kekuasaan negara bermain-main dengan kebinekaan dan hanya berorientasi pada kekuasaan semata, dapat dikatakan pergerakan politik yang ada adalah pergerakan minus Pancasila.

    Politik realitas

    Kehendak kembali ke Pancasila seharusnya tidak diartikan sebagai langkah abstrak yang mengawang-awang. Kembali ke Pancasila bermakna sebagai kembali ke politik realitas, yakni kembali kepada rakyat.

    Bagi rakyat, politik yang sehat bukan politik yang bersilang sengketa di tribune kekuasaan, tetapi tidak menghasilkan dampak nyata pada perbaikan kualitas hidup rakyat. Hidup rakyat yang membaik tidak dikonfirmasi melalui akrobat angka statistik, tetapi pada kenyataan riil: hidup dan kehidupan rakyat. Politik dengan demikian bukan siasat membangun citra, tetapi kehadiran nyata di tengah rakyat.

    Politik yang hadir bermakna sebagai politik yang mampu memahami dengan rasa batin dan rasa kemanusiaan apa yang menjadi persoalan konkret rakyat. Masalah rakyat mulai dari anak balita kurang gizi, anak usia sekolah putus sekolah, hingga petani yang terjerat ijon adalah masalah riil yang dihadapi rakyat dan menjadi kewajiban negara untuk mengatasinya.

    Politik yang hadir akan mampu memberikan kesaksian tentang banyaknya kewajiban negara yang belum dijalankan, atau kesaksian tentang tidak hadirnya negara ketika rakyat membutuhkan. Politik yang hadir tidak saja tahu, paham, dan menyelami masalah-masalah rakyat, tetapi juga berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

    Politik yang hadir di tengah rakyat adalah politik realitas. Ia bersentuhan langsung dan mengabdikan diri kepada rakyat, alat perjuangan melahirkan keadilan, kemakmuran, dan hidup yang lebih bermakna. Politik realitas adalah politik yang berjalan di atas lintasan ideologi Pancasila. Barangkali inilah yang dibutuhkan rakyat agar mereka tetap setia kepada Pancasila, NKRI, dan optimistis bahwa pada waktunya cita-cita proklamasi kemerdekaan akan tiba.

    HM Idham Samawi Ketua DPP PDI Perjuangan

    Source : Kompas.com

  • Burhanudin Muhtadi: Reshuffle Kabinet tak Melulu Politik

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat tak hanya terkait alasan politik, di mana dua mitra koalisi yakni Golkar dan PKS membelot karena pro hak angket mafia pajak. Alasan lainnya adalah soal kinerja.

    “Jadi masalah reshuflle bukan alasan atau pertimbangan politik semata, tetapi juga alasan kinerja,” ujar pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia Burhanudin Muhtadi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (6/3/2011).
     
    Burhanudin menimbang, mereka yang bakal terdepak karena politis adalah menteri dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Skenario paling buruk, keempat menteri PKS akan didepak. Kalaupun tidak, dua menterinya yakni Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika akan dilepas.

    “Namun, jika Puan Maharani masuk, bergabung koalisi, menteri PKS di Kementerian Sosial bakal ikut juga terdepak. Jadi, reshuffle ini bukan hanya untuk partai yang melakukan pembangkangan. Menteri Demokrat juga akan kena. Kemungkinan Pak Freddy,” imbuh Burhanudin. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Nanggroe Politik Resistensi

    MUZAKKIR MANAF, mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang juga mantan propaganda GAM untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh periode kedua (Serambi, 2/2011).

    Pernyataan ini sangat menarik untuk didiskusikan, karena pertentangan dan perdebatan itu terjadi secara internal dikalangan kelompok yang notabene-nya merupakan para mantan gerakan pembebasan Aceh (Free Aceh Movement). Meskipun GAM telah melakukan transformasi, yaitu dari keinginan mewujudkan Aceh menjadi Negara merdeka, kembali menjadi bagian dari NKRI, serta dari perjuangan senjata ke perjuangan politik (baca:Partai Aceh).

    Namun dalam dalam sistem perpolitikan, Partai Aceh seakan masih mencerminkan karakteristik sitem komando militeristik. Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan konsep perdamaian dan demokrasi, yang tidak membatasi hak politik dan hak hukum seseorang, baik dalam partainya maupun diluar partai tersebut.

    Secara hukum, konstitusi NKRI pasal 28 D telah mengakui bahwa “setiap warga Negara berhak yang sama dalam pemerintahan”. Tidak ada batasan seseorang boleh atau tidak boleh untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Pun demikian, secara prosedural, pencalonan seseorang untuk menjadi Gubernur/Bupati/walikota juga tidak lagi dibatasi oleh partai politik, sebagai media untuk mencalonkan diri, namun juga dapat dicalonkan melalui calon perseorangan (jalur independen).

    Inilah landasan yang semestinya menjadi guidance (pegangan/petunjuk) dalam proses pengembangan demokrasi di Aceh setelah ditandatangi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM 15 Agustus 2005 di Helsinki Finland.

    Namun dalam realitas hari ini, seringkali guidance itu tidak dijadikan sebagai prinsip dasar (first Pillar) dalam perpolitikan dalam meraih kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketakutan yang melahirkan sikap resisten terhadap kekuatan lawan (figur) politik lainnya.  Terutama figur  politik yang merupakan incumbent, yang secara struktural dan fungsional mempunyai pengaruh yang besar di hati rakyat. Resistensi (inggris:resistance) dalam kamus wikipedia adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berprilaku bertahan, berusaha melawan atau menentang sebagai upaya oposisi yang tidak berdasarkan pada paham demokrasi

    Politik resistensi

    Politik resistensi biasanya sering terjadi ketika proses transformasi kekuasaan dilakukan, dengan justifikasi tertentu terhadap lawan politiknya. Meskipun justifikasi itu belum tentu benar. Namun seringkali yang terjadi adalah pembenaran, bukan kebenaran.

    Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan resistensi, pertama resisten dari individu. Arvin Saputra (2002) mengambarkan bahwa ada lima faktor utama kenapa individu mengalami sikap resisten, yakni kebiasaan, keamanan, ekonomi, ketakutan dan distorsi informasi.

    Kebiasaan sebagai seorang komandan dalam garis komando militer secara tidak langsung dapat memberikan suatu prilaku dan atau sikap resisten, ketika bawahannya dulu, kini menjadi pemimpin dan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari dirinya. Selain itu perihal keamanan, ekonomi, ketakutan dan distorsi informasi (mis-komunikasi) juga dapat menjadi faktor dan melahirkan sikap resistensi.

    Memang secara umum, hampir seluruh wilayah dan Negara yang keluar dari konflik menuju proses perdamaian dalam masa transisi selalu dipimpin oleh tokoh utama pergerakan tersebut. Misalnya, Timor Laste yang secara resmi merdeka dari NKRI pada 20 Mei 2002, dipimpin oleh Xanana Gusmao, yang merupakan pemimpin pasukan gerilyawan Fretilin.

    Namun dalam konteks Aceh, tokoh utama dalam pergerakan Aceh Merdeka tidak mendapatkan posisi utama dalam perpolitikan dan kekuasaan. Proses “revolusi intern” dalam kelompok mantan gerilyawan ini telah melahirkan fraksi kelompok tua (deklarator) dan kelompok muda (prajurit) dalam internal Partai Aceh saat ini. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang melahirkan sikap resistensi terhadap kekuatan incumbent yang merupakan dari kelompok muda. Apalagi hasil survey [demokrat, 2011] memperlihatkan Irwandi Jusuf masih menjadi tokoh favorit untuk periode yang akan datang.

    Faktor kedua adalah resistensi organisasi, dalam konteks ini Partai Aceh sebagai partai pemenang mayoritas dalam pemilu 2006 merasa ada adanya distorsi “hegemoni” dalam penentuan calon Gubernur/Bupati pada pemilihan 2011 ini. Hal ini tidak terlepas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal 256 yang menyatakan tentang “ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dengan dicabutnya pasal ini, maka calon perseorangan berlaku kembali sebagai media pencalonan selain melalui partai politik. Jadi wajar saja Partai Aceh sebagai partai mayoritas saat ini tidak terlalu gembira dengan keputusan MK tersebut.

    Merubah paradigma

    Sikap PA terhadap fenomena tersebut, setidaknya telah merubah paradigm, baik secara internal maupun masyarakat secara luas. Proses pemecatan karena adanya perbedaan pendapat juga mencerminkan suatu dekandensi demokrasi dalam partai tersebut. Demikian juga, harapan masyarakat yang begitu besar terhadap partai ini sebagai agent of change menuju Aceh yang lebih makmur dan sejahtera dalam masa perdamaian ini perlahan pupus oleh kebijakan yang kurang bijak.

    Sebenarnya sikap yang resisten tersebut secara tidak langsung telah melemahkan posisi tawar partai dalam pemilu ke depan. Karena kadar politik (political laverage) tidak saja diukur dari keberhasilannya dalam mewujudkan kemenangan mayoritas di parlemen, melainkan kadar keterorganisasian (organizational leverage) dari partai politik dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat, tidak terbatas pada aspirasi politik. Ada hak-hak warga/rakyat yang mestinya diperjuangkan secara parallel, bukan hanya aspirasi dewan dan sektoral semata.

    Persoalan KKR, Pengadilan HAM, pengembalian hak-hak korban selama konflik dan pembentukan peraturan-peraturan yang berpihak pada kemakmuran rakyat semestinya menjadi isu yang harus diperjuangan oleh partai pemenang saat ini. Bukan sebaliknya, membangun kekuasaan ala hegemonic yang meruntuhkan kepercayaan rakyat pada pemilu yang akan datang. Wallahu’alam.

    Chairul Fahmi | Peneliti pada the Aceh Institute (disadur dari www.acehinstitute.org)

    Source : Atjehpost.com

  • Teknologi Digital dalam Revolusi Politik

    ”Jika pemerintah Anda menutup internet, tiba waktunya untuk menutup (mengakhiri) pemerintahan tersebut” (slogan mutakhir di internet. The Economist, 12/2).

    Digunakannya teknologi digital atau teknologi-informasi-komunikasi (TIK) dalam kegiatan politik sebenarnya bukan cerita baru. Reformasi di Indonesia pada 1998 sudah menyaksikan penggunaan internet, yang baru beberapa tahun populer di negeri ini, juga layanan singkat melalui telepon seluler (SMS), yang juga baru marak sekitar tiga tahun, digunakan luas dari Gedung MPR/DPR saat itu, baik oleh mahasiswa, wartawan, maupun oleh aktivis politik.

    Setelah itu, dunia juga menyaksikan aksi people’s power kedua pada 2001 di Filipina untuk menggulingkan pemimpin yang diduga korup saat itu. Berikutnya, cerita tentang penggunaan TIK untuk pembangkangan politik juga muncul di sekitar aktivis politik China. Hari-hari ini, tak lama setelah Presiden Mesir Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun terguling, wacana TIK dalam revolusi politik masih terus hangat.

    Dari berbagai penuturan koresponden kantor berita dan surat kabar yang bertugas di Mesir, dan juga di Tunisia, banyak terungkap berbagai aspek dalam aksi yang secara mendalam akan mengubah jagat politik di Timur Tengah ini.

    Kita angkat kembali soal ini karena dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, penggunaan TIK hari-hari ini telah mengalami perubahan besar, khususnya dalam lingkup dan kecepatan. Kalau politisi yang mau maju dalam kontes politik lalu membuat website internet, sekarang ini sudah tergolong standar.

    Tukar info dan galang aksi

    Membaca analisis David D Kirkpatrick dan David E Sanger di The New York Times (13/2) kita dapat mengikuti luasnya aliran tukar-menukar info di kalangan para aktivis prodemokrasi di Tunisia dan Mesir. Saat demonstran Mesir menghadapi petugas keamanan pro-Mubarak, mereka teringat nasihat yang diberikan oleh rekan mereka, pendemo di Tunisia. Mereka harus menaruh jeruk, cuka, atau bawang merah di bawah scarf untuk menangkal gas air mata. Mereka juga diingatkan agar membawa soda dan susu untuk keperluan tersebut. Informasi itu sendiri dipertukarkan melalui Facebook.

    Pemuda-pemuda Tunisia dan Mesir curah pendapat menggunakan teknologi guna menghindari aksi mata-mata pemerintah. Mereka juga saling tukar info bagaimana bertahan terhadap peluru karet atau memasang barikade.

    TIK, yang banyak di antaranya berasal dari Lembah Silikon, juga diakui peranannya sebagai wahana untuk mengomunikasikan gerakan—dalam arti juga untuk memasarkan ide revolusi.

    Memasarkan ide secara online semakin berarti ketika aktivis (yang menurut perannya harus terjun di depan umum) banyak yang lalu ditahan. Aktivis yang bebas kemudian banyak yang beralih ke internet serta terus menyebarkan ide dan melakukan penggalangan melalui blog. Cara ini kemudian juga memberikan ketahanan bagi pergerakan. Ahmad Maher, misalnya, yang dikenal sebagai tokoh gerakan, membangun grup di Facebook dan menggunakannya sebagai simpul gerakan.

    Selain untuk sosialisasi ide, TIK juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana, misalnya di Mesir untuk pembelian selimut dan tenda bagi aktivis yang ingin bertahan di Alun-alun Tahrir, aplikasi serupa dengan yang digunakan Tim Sukses Barack Obama saat pemilihan umum presiden.

    Mengapa Revolusi Mesir banyak ditopang oleh orang muda? Selain pemuda secara fitrah masih memiliki fisik dan semangat perjuangan kuat, pemuda masa kini juga lebih terekspos dengan TIK. Masuknya Wael Ghonim (31), yang merupakan eksekutif Google, ke dalam pergerakan Mesir menjadi aset tersendiri.

    Reaksi otoritas

    Dengan menyadari bahwa orang muda semakin punya kapasitas dan cakap menggunakan TIK, dan sementara itu kondisi sosial politik acap kali dilanda ketidakstabilan, wajar apabila mimpi buruk seperti Tunisia dan Mesir menghinggapi banyak rezim di dunia. Apabila di sini sempat muncul wacana untuk melarang TIK, seperti BlackBerry atau Twitter, karena potensial melahirkan ancaman terhadap negara, ini pun merupakan ekstensi permasalahan yang ditimbulkan oleh makin cairnya penguasaan TIK di kalangan masyarakat. Tidak terbatas pada kalangan muda yang prodemokrasi atau propemerintahan bersih di dalam negeri, tetapi juga oleh kalangan lain yang punya agenda selain itu di dalam atau di luar negeri. Wacana perang asimetri, yang antara lain diwujudkan dengan pemanfaatan TIK, diperkirakan juga ikut membentuk persepsi pemerintah mengenai potensi pemanfaatan TIK.

    Dalam kaitan ini, tak kurang di Amerika Serikat pun sempat muncul wacana untuk menutup layanan internet. Senator AS mengusulkan rencana undang-undang pemberian kekuasaan darurat kepada presiden untuk menutup sebagian internet sebagai pertahanan terhadap serangan cyber. Namun, di Mesir pada 28 Januari lalu, internet ditutup karena diketahui merupakan pilar fundamental perjuangan demokratisasi. Menyusul aksi Pemerintah Mesir di atas, otoritas internet di sejumlah negara, seperti Jerman, Austria, dan Australia, menegaskan, pemerintah negara-negara tersebut tidak akan menginginkan adanya kekuasaan semacam itu (menutup internet) (The Economist, 12/2).

    Seperti terbukti di Mesir, ditutupnya layanan internet dan seluler tetap tak sanggup menahan kuatnya tekanan aksi prodemokrasi. Tampaknya TIK telah ditakdirkan menjadi pilar kokoh penegakan politik terbuka dan demokratis. Dalam kaitan ini, rakyat—di mana pun berada—diingatkan bahwa akses internet kini semakin diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia.
    OLEH NINOK LEKSONO

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kaum Muda Terjebak Politik Transaksional

    JAKARTA–MICOM: Proses rekrutmen calon pemimpin dari kaum muda melalui partai politik maupun organisasi kepemudaan belum memengaruhi kebijakan nasional. Politik transaksional maupun dinastokrasi (politik dinasti) masih mewarnai proses regenerasi kepemimpinan dari daerah hingga pusat.

    Hal itu merupakan benang merah dari Diskusi Politik Youthspeak: Political Outlook 2011, di Jakarta, Rabu, (19/1). Hadir pembicara dari sejumlah tokoh pemuda berbagai ormas kepemudaan seperti Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia, Akbar Zulfakar (Gema Keadilan), Erik S Wardhana (Gema Hanura), Malik Haramain (GP Ansor), dan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi.

    Burhanuddin Muhtadi menerangkan, kriteria politikus muda dalam kepemimpinan nasional belum jelas. “Pasalnya, ada juga pemimpin muda yang berjiwa tua. Gawatnya lagi politik dinasti atau dinastokrasi makin menguat pula,” jelasnya.

    Menurut Burhanuddin, kualitas kepemimpinan pemuda ke depan menjadi tantangan bersama kaum muda. Sebagai contoh, kinerja legislasi periode kali ini yang didominasi kalangan muda justru tidak menghasilkan produk legislasi berkualitas. “Kiprahnya dalam pengawasan eksekutif pun masih terbatas, karena masih didominasi politikus tua.”

    Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menilai pemandulan politikus muda karena proses rekrutmen kepemimpinan selama ini masih transaksional dan penuh nepotisme.

    Fungsionaris GP Ansor, Malik Haramain menyatakan kaum muda selayaknya lebih menyoroti mahalnya biaya politik pemilu kada dan kisruh pascapemilu kada. Pasalnya, dari 244 pemilu kada sepanjang 2010 menelan biaya hingga Rp3,4 triliun. Dari penyelenggaraan konsestasi kepala daerah itu 90% berujung di MK. Sebanyak 150 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

    “‘Ke depan kami di PKB dan kawan politikus muda lainnya di DPR akan memperbaiki soal pemilu kada ini,” kata anggota Fraksi PKB DPR itu.

    Pasalnya, jelas anggota Komisi II DPR itu, ongkos politik pemilu kada yang terlalu besar membuat alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat terabaikan.

    Ironisnya, kata Malik, dari ratusan pasangan kepala daerah hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Teras Narang-Achmad Diran. yang tetap kompak untuk meneruskan jabatan untuk periode kedua. Selebihnya antara kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi saat pemilu kada.

    Menyangkut prospek kaum muda di tingkat kepemimpinan nasional,Ketum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia meminta agar seluruh elemen muda menyiapkan diri sekarang juga untuk regenerasi kepemimpinan nasional 2014. “Tahun ini saatnya kaum muda tampil. Karena itu kami mendesak melalui kawan-kawan di DPR agar paling lambat 2012, paket UU politik tuntas,” tukasnya. (Wis/OL-8)

    Source : Media Indonesia

  • KYAI 2.0: Dari Mimbar ke Twitter

    shutterstock

    KOMPAS.com – Siapa bilang media sosial hanya untuk anak muda kota. Facebook dan Twitter tidak hanya diminati oleh masyarakat urban. Masyarakat rural pun yang sudah terkoneksi internet juga berlomba menggunakan Facebook dan Twitter.

    Melalui Facebook, sekarang saya bisa berkomunikasi dan berteman dengan teman-teman SD di sebuah desa di Gresik, Jawa Timur yang terputus komunikasi lebih dari 15 tahun. Barangkali, kejadian yang sama juga terjadi pada netizen-netizen lain yang kembali terhubung dengan teman-teman lama mereka. Facebook memang memudahkan kita mengenang kembali memori dan romantisme masa lalu.

    Lalu, apa yang menyebabkan masyarakat di rural pun bisa Facebookan dan Twitteran? Jawabannya adalah karena handphone! Penetrasi telepon genggam yang menyebar hingga ke pelosok negeri ditambah dengan gencarya provider seluler dalam memasarkan layanan data—tidak sekadar voice dan SMS—menjadikan masyarakat rural pun sekarang sudah banyak yang terkoneksi internet, meskipun mereka kebanyakan sekadar menggunakan internet untuk bermedia sosial saja.

    Handphone yang mereka gunakan memang bukan ponsel pintar high end, seperti BlackBerry, iPhone, atau ponsel yang berbasis Android. Dengan keterbatasan sumber daya, masyarakat rural lebih banyak menggunakan merek-merek ponsel pintar lokal yang produknya kebanyakan dari China. Merek China banyak dipilih karena harganya yang relatif lebih dijangkau.

    Di samping itu, kalau kita berbicara tentang daerah rural, kita tidak bisa lepas juga untuk membicarakan insititusi pendidikan agama yang sangat terkenal yaitu pesantren. Di rural—terutama di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa—dengan mudah kita akan menemui banyak pesantren dengan berbagai model, baik yang masih tradisional maupun sudah modern.  Asal tahu saja, ada tiga unsur penting yang mengikat dan membentuk pesantren, yaitu kyai, santri, dan masyarakat. Kyai merupakan unsur sentral dari pesantren. Tidak ada kyai tanpa pesantren dan tidak ada pesantren tanpa kyai.

    Lalu, apa hubungannya pesantren, kyai, dan netizen? Untuk menjawab itu pertama-pertama cobalah buka Facebook dan carilah akun yang bernama Si Mbah Kakung. Siapa orang ini? Dia tidak lain adalah KH Musthofa Bisri yang lebih populer dipanggil Gus Mus, seorang budayawan dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibien Rembang, Jawa Tengah. Teman Facebook Gus Mus tercatat lebih dari 2.500 orang.
    Selain Facebook, Gus Mus juga mempunyai akun Twitter, yakni @gusmusgusmu. Pengikut (follower) dia lebih banyak, yakni lebih dari 5. 000 follower.

    Dengan Twitter, Gus Mus cukup aktif nge-tweet hal-hal yang terkait isu-isu aktual baik yang terkait dengan agama maupun budaya. Gus Mus juga cukup telaten meladeni pertanyaan dari pengikutnya terkait berbagai topik bahasan. Menariknya, lewat Twitter kadang Gus Mus juga berbagi puisinya. Misalnya, tweet-tweet-nya berikut ini:
    “Langit memimpin/Dzikir malam/Membaca wirid hening/Dalam hitungan/Renyai hujan/Dan manik-manik/Keringat dinginku/Angin mendesirkan/Tasbih bersama/Pucuk-pucuk pohon/Di mulut pori-poriku/Sesekali kilat/Memucatkan rumput-rumput/Mencuatkan Khaufrajaku/lidah-lidah laut/Dalam gemuruh/Tahmid bersama/Khaufrajaku/Sementara petir/Dan guruh bergantian/Meneriakkan takbir/Dari puncak diamku/Langit memimpin/Dzikir malam/Di bumi kelam/Gelisahku.

    Selain Gus Mus, beberapa kyai yang cukup aktif di Twitter adalah KH Sholahuddin Wahid yang populer dipanggil Gus Sholah, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dengan akun @gus_sholah. Ada lagi KH Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PBNU dengan akun @saidaqil dan Quraish Shihab dengan akun @quraishshihab.

    Bolehlah kita menyebut para kyai yang sudah nyemplung di jejaring sosial tersebut sebagai Kyai 2.0. Predikat ini berbeda dengan Kyai 1.0 yang lebih senang menggunakan mimbar-mimbar khotbah untuk menyampaikan petuah-petuah yang lebih bersifat doktrin kepada umatnya. Sementara, Kyai 2.0 menyampaikan gagasannya menggunakan media sosial. Mereka mencoba lebih membumi dan menjadi “teman” bagi umatnya.

    Melalui media sosial, “umat” juga bisa langsung berdialog dengan Kyainya. Tak tertutup kemungkinan terjadi komunikasi dua arah yang lebih horizontal. Bukan komunikasi vertikal antara “antara yang tahu” dan “yang belum tahu” lagi.

    Oleh Hermawan Kartajaya (Founder & CEO, MarkPlus, Inc)
    bersama Hasanuddin (Chief Operations, MarkPlus Insight

    Artikel ini ditulis berdasarkan analisis hasil riset sindikasi terhadap 1.500 responden di delapan kota besar di Indonesia, usia 15-64 tahun. Riset ini dilakukan oleh MarkPlus Insight bekerjasama dengan Komunitas Marketeers

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.