siwah.com

Tag: reformasi

  • Evaluasi Perjalanan Demokrasi

    Jakarta, Kompas – Perjalanan demokrasi kita, terutama setelah Reformasi 1998 sampai sekarang, perlu dievaluasi dan dikembalikan pada jalurnya yang benar. Langkah ini penting untuk mencegah demokrasi menyeleweng dari tujuannya, yaitu membangun keutuhan bangsa, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Demikian disampaikan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/5). Hadir antara lain Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal NU Marsudi Suhud, Wakil Sekretaris Jenderal NU Entjeng Sobirin, dan Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Masduki Baidlowi.

    Said Aqil menilai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangan sejak seratusan tahun silam kini mulai retak. Kesepakatan bangsa yang direkatkan dalam Pancasila kini dirongrong berbagai kelompok yang menawarkan ideologi di luar Pancasila dan UUD 1945. Itu terjadi terutama sejak reformasi bergulir dengan melahirkan kebebasan.

    Ada gerakan fundamentalisme Islam yang menolak Pancasila karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mereka pahami. Saat bersamaan, muncul juga kelompok liberalis yang berpegang pada kebebasan internasional. ”Gerakan fundamentalisme itu menjadi berbahaya ketika diejawantahkan dalam bentuk teror dan intimidasi,” kata Said Aqil.

    Gerakan tersebut semakin mengancam NKRI karena berhasrat mendirikan negara agama dan mendesak bangsa ini untuk menerapkan Islam model mereka. Ini termasuk pembangkangan atau bughat. Ada juga yang menyerukan perjuangan khilafah Islam. Padahal, Islam tidak mewajibkan umat untuk mendirikan bentuk negara Islam, tetapi menyerahkan urusan bentuk negara itu sepenuhnya kepada kebijakan masyarakat.

    Said Aqil mengajak pemerintah dan masyarakat membendung gerakan bughat demi menyelamatkan NKRI dari ancaman kehancuran. Bangsa ini perlu mengevaluasi mendasar atas perjalanan demokrasi di negeri ini. ”Demokrasi bukan kebebasan tanpa batas, tetapi dibatasi moral, hukum, dan kesepakatan pendiri bangsa. Demokrasi harus mampu menjaga keutuhan bangsa, menciptakan keadilan dan kesejahteraan, serta menjamin kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

    Menurut Entjeng Sobirin, perjuangan khilafah Islam yang didorong kelompok tertentu di Indonesia identik dengan gagasan mendirikan negara di atas negara. Hal tersebut mencerminkan penolakan terhadap keberadaan NKRI berdasarkan Pancasila. Di Timur Tengah, gagasan semacam ini dianggap sebagai gerakan radikal sehingga kemudian dilarang. ”Kami menolak gagasan di luar NKRI dan Pancasila,” katanya.

    Marsudi Suhud menjelaskan, ada tiga model hubungan antara negara dan agama, yaitu negara dan agama menyatu, negara sama sekali terpisah dari agama, serta model hubungan saling menguntungkan antara agama dan negara. Model ketiga itulah yang diusung kelompok Ahlussunnah Waljamaah, yaitu nilai-nilai agama bisa masuk sebagai semangat moral bagi negara. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Reformasi Akan Tetap Dilanjutkan

    Jakarta, Kompas – Gerakan reformasi politik dan pemerintahan tetap harus dilanjutkan meskipun tujuan perubahan belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah harus mampu memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.

    Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas di Jakarta, Selasa (17/5), kondisi bangsa setelah reformasi tetap lebih baik daripada kondisi pada masa Orde Baru. Menurut dia, pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal kebebasan berbicara lebih terjamin. ”Sekarang mau ngomong apa saja, ngomongin anggota DPR, ngomongin menteri, enggak ditangkap. Pers juga bebas. Itu indikasi demokrasi sekarang lebih bagus dibandingkan yang lalu,” katanya.

    Menurut Taufiq, masalah yang dihadapi bangsa saat ini hanya pelaksanaan pemerintahan yang tidak sesuai dengan target reformasi. Elemen bangsa juga kurang kompak dalam mengupayakan kemajuan. Seharusnya, seluruh elemen bangsa bisa bersatu melanjutkan cita-cita reformasi, memperbaiki sistem politik, pemerintahan, serta ekonomi yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie sependapat jika reformasi politik dan pemerintahan harus dituntaskan, sesuai kehendak rakyat. Hasil survei Indo Barometer yang menyatakan gerakan reformasi gagal seharusnya dijadikan cambuk bagi semua elemen bangsa untuk melakukan perbaikan. ”Apa pun hasil survei, kita harus bekerja keras, melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya.

    Secara terpisah, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Airlangga Pribadi, berpendapat survei Indo Barometer itu menunjukkan ada yang salah dalam perjalanan demokratisasi selama 13 tahun karena demokrasi tidak dibangun berdasarkan fondasi kuat. Fondasi utama demokrasi, menurut Airlangga, adalah jaminan negara atas hak sipil dan politik serta kemampuan mengelola konflik secara adil.

    Selain itu, demokrasi tidak cukup dengan sistem politik yang baik, tetapi juga harus diikuti pemimpin tegas. ”Karakter pemimpin yang tegas itu yang sekarang tidak ada,” katanya. Masalah lain adalah pembangunan dan konsolidasi demokrasi hanya digunakan untuk mobilisasi kepentingan politik dan ekonomi kelompok elite. Padahal, aspek penting demokrasi adalah rakyat.

    Di sela-sela diskusi ”RUU Intelijen, Ancaman bagi Demokrasi” di Jakarta, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Stefanus Gusma mengatakan, ”Bangsa ini terpuruk akibat pemerintah sekarang tidak memenuhi amanat reformasi.”

    Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lamen Hendra berharap keterpurukan saat ini tidak sampai menjebak kita untuk kembali pada kehidupan zaman Orde Baru. ”Pemerintah harus introspeksi dan kembali pada fungsi sebenarnya, yaitu bekerja untuk rakyat. Reformasi harus kembali dijalankan,” katanya.

    Bagi Ilham Syah, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat, pemerintah saat ini memang tidak benar-benar memperjuangkan rakyat. Elite politik cenderung hanya memperjuangkan diri sendiri dan kelompoknya. (NTA/IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gerakan Reformasi Gagal

    Jakarta, Kompas – Gerakan reformasi politik dan pemerintahan yang telah berjalan selama sekitar 13 tahun dianggap gagal. Mayoritas masyarakat tidak merasakan ada perbaikan signifikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan perekonomian.

    Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Indo Barometer, sebanyak 55,4 persen masyarakat tidak merasakan ada perubahan kondisi bangsa sebelum dan sesudah reformasi. Hanya 31 persen masyarakat yang menganggap kondisi bangsa setelah reformasi jauh lebih baik.

    ”Bisa dikatakan, hanya 1 dari 3 responden yang menganggap kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi 13 tahun lalu,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam jumpa wartawan di Jakarta, Minggu (15/5). Survei dilakukan April-Mei 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi.

    Selain itu, mayoritas masyarakat atau sekitar 55 persen mengaku tidak puas dengan reformasi. Hanya 29,7 persen masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan reformasi. Masyarakat menganggap masih banyak tuntutan dan amanat reformasi yang belum terpenuhi, terutama tuntutan perubahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan ekonomi.

    Di bidang hukum, pemerintah memang berhasil membentuk lembaga antikorupsi yang menangani kejahatan korupsi. Namun, tuntutan pengusutan kasus-kasus korupsi belum berjalan baik. Keadilan dalam penegakan hukum juga belum terpenuhi.

    Reformasi baru berhasil memenuhi tuntutan perubahan dalam bidang politik, di antaranya pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan umum—baik presiden/wakil presiden, legislatif, maupun kepala daerah/wakil kepala daerah—berlangsung secara jujur, adil, rahasia, dan langsung oleh rakyat.

    Bukan hanya itu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono juga terus mengalami penurunan. Pada Juli 2009 kepuasan publik terhadap kinerja Presiden/Wapres masih mencapai 90,4 persen.

    Kepuasan publik mulai menurun menjadi 74,5 persen pada awal 2010 dan kembali turun menjadi 50,9 persen pada Agustus 2010 setelah ada lonjakan harga pangan. Hingga Mei 2011 tingkat kepercayaan masyarakat menurun lagi jadi 48,9 persen.

    Menurut ekonom Faisal Basri, kegagalan paling mencolok pascareformasi terjadi di bidang ekonomi. Pengangguran dan kemiskinan makin tinggi meski pemerintah melansir angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami penurunan. Hal itu kemungkinan yang membuat rendahnya kepuasan masyarakat terhadap reformasi. ”Kalau ini dibiarkan, reformasi akan menjadi Orde Baru jilid II,” ujarnya.

    Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menambahkan, infrastruktur politik memang sudah terbangun baik. Namun, demokrasi politik yang terjadi masih prosedural. Buktinya, perilaku politikus reformasi tidak lebih baik dibandingkan dengan politikus pada masa Orde Baru. (NTA)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.