siwah.com

Tag: sby

  • Antara Wikileaks dan BBM Nazaruddin

    Pada 11 Maret 2011, Indonesia dikagetkan oleh berita dua media Australia, Sydney Morning Herald dan The Age. Dengan mengutip bocoran situs Wikileaks soal kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dua media itu menulis ”sepak terjang” dan perilaku tak terpuji sejumlah politikus Indonesia.

    Dua media Australia itu secara gamblang menyebutkan sejumlah politikus Indonesia yang (diduga) melakukan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kegiatan sogok-menyogok, hingga praktik intimidasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono bahkan menjadi bagian dari nama yang mereka sebut.

    Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, menilai, penghinaan yang dilakukan dua media Australia itu tidak mudah dimaafkan. Kerusakan akibat berita tidak bertanggung jawab dan tanpa rasa hormat itu telanjur terjadi (Kompas, 14/3).

    Namun, Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas meminta, kegaduhan akibat berita dua media Australia itu tidak perlu diteruskan. Menurut dia, masih banyak hal penting yang harus dikerjakan (Kompas, 15/3).

    Namun, sikap agak berbeda diperlihatkan Yudhoyono saat menghadapi sejumlah pesan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang disebut-sebut dikirimkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Dengan terperinci, Yudhoyono menyebut isi BBM itu tidak benar, seperti tentang wacana Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dan ancaman penggulingan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Yudhoyono bahkan mengkritik media yang memberitakan BBM tersebut.

    Padahal, isi Wikileaks yang dikutip Sydney Morning Herald dan The Age pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan isi BBM yang disebut berasal dari Nazaruddin. Keduanya sama-sama belum dapat dibuktikan kebenarannya.

    Kala itu Effendy Choirie, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan, isi dokumen Wikileaks itu sebenarnya sudah menjadi pembicaraan atau rumor sehari-hari di kalangan elite politik dan sejumlah masyarakat.

    Informasi masyarakat

    Yunarto Wijaya dari Charta Politika menyatakan, materi BBM Nazaruddin merupakan sesuatu yang selama ini dipersepsikan sejumlah masyarakat tentang partai politik, misalnya tentang praktik korupsinya.

    Kedua dokumen itu juga telah menjadi bagian dari informasi masyarakat. Percaya-tidaknya terhadap isi dokumen Wikileaks atau BBM Nazaruddin itu akhirnya amat ditentukan oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan mereka yang membacanya.

    Sikap Yudhoyono dan kader Partai Demokrat pada umumnya, yang seperti mati-matian menolak kebenaran isi BBM Nazaruddin, justru dapat menambah rasa ingin tahu masyarakat terhadap isi pesan Nazaruddin berikut kebenarannya. Di era teknologi komunikasi yang sudah maju ini, mencari isi BBM Nazaruddin bukan hal sulit meski sejumlah media mainstream sudah mengurangi pemberitaan tentangnya.

    Sikap reaktif Yudhoyono dan Partai Demokrat juga telah memunculkan tudingan mereka ”mencoba” mengganggu kebebasan pers. Bahkan, Yudhoyono disebut sejumlah kalangan telah terlalu sibuk mengurus masalah ”kecil” seperti BBM Nazaruddin dan melupakan persoalan bangsa yang lebih besar.

    Namun, tetap ada sisi ”positif” yang diambil Yudhoyono saat menyatakan sikapnya tentang kondisi Partai Demokrat, Senin malam lalu. Dengan pernyataan itu, Yudhoyono telah menunjukkan, dirinya berkuasa penuh di Partai Demokrat. Tanpa Yudhoyono, Partai Demokrat tidak ada apa-apanya. (NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Kelemahan Kepemimpinan

    Jakarta, Kompas – Tidak dijalankannya lebih dari 50 persen instruksi Presiden hanya menegaskan kelemahan pemerintahan. Kondisi itu menunjukkan pula ada kelemahan dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketidakmampuan menteri menerjemahkan kemauan Presiden, atau akibat politik dagang sapi.

    ”Ada yang lemah dalam kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Seharusnya semua menteri mengikuti visinya,” papar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajriansyah di Jakarta, Selasa (12/7), sebelum menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Hadir dalam pertemuan dengan belasan pengurus HMI itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Lalu Mara dan fungsionaris Golkar, Ade Komaruddin.

    Menurut Fajri, kelemahan ini tampak sejak lama. Sejak dulu muncul isu bongkar-pasang kabinet. Namun, evaluasi kinerja menteri dan perombakan kabinet (reshuffle) tak pernah terjadi. Semestinya Presiden Yudhoyono berani mengambil keputusan.

    Fajri juga mengakui, mahasiswa melihat Indonesia terlalu didominasi masalah politik. Ini bukan hanya terkait Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono, tetapi juga partai lain. Setiap partai memiliki kader bermasalah.

    Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, pun menilai, tidak berjalannya instruksi Presiden menunjukkan kegagalan Yudhoyono dalam membangun kepemimpinan nasional. Semestinya, sebagai pemimpin, Presiden tidak menyalahkan anak buah, tetapi mengundurkan diri.

    Syarat kepemimpinan, lanjutnya, adalah mampu menunjukkan nilai-nilai yang diperjuangkan bersama. Syarat kedua adalah memiliki kapasitas untuk menggerakkan aparat di bawahnya untuk mencapai tujuan itu.

    Saat semua gagal, Yudhoyono tidak bisa menyalahkan menteri. Ini karena sebagai pemimpin, dia yang memilih menteri yang semestinya mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan profesional.

    Saat lebih dari 50 persen instruksi Presiden tidak dijalankan, roda pemerintahan tidak bergerak. Ini menunjukkan format kabinet yang tidak efektif.

    Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem) Martin Manurung di Jakarta, Selasa, menyebutkan, negara Indonesia tengah menuju kegagalan. Kegagalan itu bukanlah karena personalia kabinet, karena anggota kabinet dapat berganti orang, melainkan lebih karena tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Indonesia memerlukan pemimpin nasional yang bisa bersikap tegas.

    ”Tanpa kepemimpinan dan visi yang kuat dari pemimpin bangsa, kita akan gagal sebagai negara. Kita perlu pemimpin nasional yang tegas, yang tidak banyak bicara hanya untuk pencitraan. Kalau dia bisa berubah, kita akan beri kesempatan,” kata Martin.

    Kerisauan mahasiswa

    Di Jakarta, Selasa, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiwa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyampaikan keresahannya atas kondisi bangsa saat ini. Mereka gelisah karena cita-cita reformasi 1998 untuk memberantas korupsi tidak terlaksana.

    Selain menggelar aksi teatrikal di depan pintu masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memakai kostum gurita sebagai lambang korupsi yang semakin menyebar, aktivis LMND juga menyampaikan surat terbuka kepada KPK. Mereka menilai, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini justru berjalan mundur.

    Mahasiswa merasa penyelesaian kasus besar, seperti pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, kasus teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan dugaan korupsi oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, tidak jelas. Mereka menilai koruptor di dekat pusat kekuasaan terlalu kuat bagi KPK.

    Ketua Umum LMND Lamen Hendra Saputra mengatakan, mahasiswa mendesak KPK segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan. ”Kami masih menganggap KPK sebagai pilar pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami datangi KPK dan mendesak agar segera menuntaskan kasus korupsi di lingkaran Istana,” katanya.

    LMND juga mempertanyakan komitmen pemerintahan Yodhoyono dalam pemberantasan korupsi. Menurut Hendra, Presiden tidak bisa bersikap tegas. ”Jika ia seorang pemimpin yang berkarakter tegas dan berani, ia tidak akan melempar kesalahan kepada menterinya,” ujarnya.

    Agenda BEM

    Dari Bandung, Selasa, dilaporkan, pertemuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang digelar pada 24-28 Juli 2011 mengagendakan rencana kerja terkait diversifikasi gerakan mahasiswa empat bulan ke depan. Dalam pembahasan agenda, BEM juga melakukan inventarisasi isu terkait kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini.

    ”Bulan Oktober 2011 adalah dua tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Ini akan dijadikan momen untuk mengevaluasi kinerjanya,” ujar Penjabat Pelaksana Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Muhammad Sayyidi.

    Tizar Bijaksana, Presiden Keluarga Mahasiwa Institut Teknologi Bandung, menambahkan, selain membicarakan diversivikasi gerakan mahasiswa, Aliansi BEM Seluruh Indonesia juga berniat mengevaluasi kinerja BEM empat bulan ke belakang.

    Mahasiswa juga mengeluhkan kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Elite politik sibuk bertransaksi untuk hasrat kuasanya. (ina/lok/ody/dmu/ray)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Fokuskan Waktu untuk Bangsa

    kader demokrat diduga korupsi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak menjadikan urusan internal Partai Demokrat menjadi urusan banyak orang hanya karena jabatannya. Yudhoyono diminta pula jangan menghabiskan energinya sekadar untuk mengurusi Partai Demokrat yang dia dirikan.

    Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Yudhoyono harus mencurahkan perhatian terhadap persoalan bangsa.

    Hal itu diingatkan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, dan pengamat hukum Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa (12/7). Mereka menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono tentang kondisi Partai Demokrat terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang menyeret Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan kader lainnya (Kompas, 12/7).

    ”Tidak bisa dibantah, energinya (Presiden Yudhoyono) sekarang terkuras oleh urusan partai. Apalagi saat ini ia lebih dominan, bahkan lebih dominan dari Ketua Umum (Partai Demokrat, Anas Urbaningrum). Seharusnya persoalan itu diurus Ketua Umum,” kata Saldi.

    Irmanputra menambahkan, tidak sepantasnya Presiden menggelar jumpa pers bersama Marzuki Alie, yang notabene adalah Ketua DPR dengan substansi hanya masalah internal parpol. ”Bagaimanapun Yudhoyono adalah Presiden dan Marzuki adalah Ketua DPR. Keduanya simbol pemegang kekuasaan negeri ini, yang harus berdiri di atas semua golongan dan parpol,” katanya.

    Ia melanjutkan, ”Begitu juga DPR berfungsi sebagai pengontrol lembaga kepresidenan. Ini menimbulkan persepsi, masalah internal parpol adalah masalah bangsa dan negara.”

    Irman dan Saldi sepakat, Presiden Yudhoyono melepaskan jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat secepatnya. Jabatan itu menyebabkan persoalan internal parpol terbaca seolah menjadi persoalan negara.

    Ahli hukum tata negara dari Universitas Sumatera Utara, Mirza Nasution, menambahkan, penjelasan Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat, menanggapi kemelut di partainya, tak menggambarkan kedewasaan politik. Semestinya dia, yang menjabat Presiden pula, memberi contoh dengan menindak tegas kader Demokrat yang berperilaku koruptif daripada menuduh pihak lain, termasuk media massa menyebarkan berita tak bertanggung jawab dan mengadu domba kader partainya.

    Anas belum teruji

    Sebaliknya, peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, memuji penolakan Yudhoyono terhadap isu kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat sebagai sikap yang bijak. Jika KLB dikabulkan dan terjadi, hal tersebut akan membuka kotak pandora kerusakan Partai Demokrat yang lebih parah dan tuntutan penggantian presiden.

    Ikrar mengakui, saat ini tak sedikit kelompok yang menginginkan pergantian presiden. ”Saya tidak menyetujui gaya KLB dan impeachment (pemakzulan) presiden,” tuturnya.

    Namun, dari penjelasan pers Yudhoyono, Senin malam, ia juga menilai Anas Urbaningrum tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin. ”Anas tak menunjukkan diri sebagai seorang leader yang berada di atas faksi-faksi di tubuh partai,” katanya.

    Ikrar menilai, Anas terlalu fokus pada penyelamatan dirinya. Kebetulan kasus yang membelit Partai Demokrat pun menyeret namanya. Padahal, seharusnya ia mengedepankan penyelamatan partai sebagai hal yang esensial, untuk kepentingan partai dan dirinya sebagai kader muda pada masa mendatang.

    Pernyataan Dewan Pers

    Di Jakarta, Selasa, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyayangkan pernyataan Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang dianggap tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam partai itu. ”Jangan mengalihkan isu dan persoalan,” kata Bagir.

    Bagir menyatakan, semua pemberitaan tentang Partai Demokrat, seperti terkait kasus Nazaruddin masih dalam kaidah etika dan hukum jurnalistik yang berlaku. Wajar kalau media menaruh perhatian kepada Partai Demokrat. Hal ini berkaitan dengan kuatnya kepentingan publik. Pertama, Partai Demokrat adalah partai berkuasa sehingga apa pun yang terjadi di dalam partai itu dipedulikan publik karena sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah.

    Bagir juga menekankan, sulit memisahkan antara Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Yudhoyono sebagai Presiden. Ketika ia menyalahkan pers berkaitan dengan Partai Demokrat, akan terkait juga dengan posisinya sebagai Presiden.

    Bagir mengharapkan Presiden Yudhoyono harus tetap menjadi seorang demokrat yang melihat pers sebagai pasangan dalam pemerintahan. Jangan sampai komitmen yang ia tunjukkan selama ini akan kebebasan pers luruh. ”Karena asas demokrasi, jangan sampai ada pengontrolan pers,” kata Bagir.

    Berkaitan dengan hal teknis penggunaan layanan pesan singkat (SMS), Blackberry Messenger, atau e-mail sebagai sumber berita, Bagir mengatakan, memang harus dibedakan fakta jurnalistik dengan fakta hukum. Fakta dalam dunia jurnalistik ialah gejala. Jadi, sepanjang pers sudah mencoba untuk mengklarifikasi, informasi dari e-mail, SMS, atau Blackberry Messenger sudah menjadi fakta jurnalistik. ”Itu fakta yang layak diberitakan karena menarik perhatian dan ada sangkutannya dengan kepentingan publik,” kata Bagir.

    Di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, pernyataan Presiden Yudhoyono, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tidak dimaksudkan untuk menyalahkan media massa. Presiden mengapresiasi dan menghargai pers. (ana/edn/nwo/fer/bil/ray)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tak Ada Alasan Hukum Makzulkan Yudhoyono

    ultah mahkamah konstitusi

    Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, saat ini tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Meskipun Presiden membuat kebijakan yang tidak populer sekalipun, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kata Mahfud, tidak ada satu syarat pemakzulan seperti yang diatur undang-undang yang sudah terpenuhi.

    ”Untuk menjatuhkan Presiden, tidak bisa lagi hanya berdasarkan politik. Sekarang, Presiden hanya bisa dijatuhkan kalau melanggar hukum. Misalnya, korupsi, suap, melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau melakukan kejahatan besar. Itu saja alasannya. Di luar itu, (Presiden) tidak boleh dijatuhkan,” ujar Mahfud saat ditemui seusai menghadiri Simposium Internasional ”Negara Demokrasi Konstitusional”, Senin (11/7), di Jakarta.

    Dalam pidatonya pada acara yang dihadiri perwakilan dari 21 negara itu, Mahfud menjelaskan, sudah ada perubahan mendasar dalam konstitusi pasca-perubahan UUD pada 1999-2002. Sebelum perubahan UUD dilakukan, presiden dapat dijatuhkan karena alasan politik. Namun, pasca-perubahan, hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

    Ia menambahkan, ”Saya tidak melihat alasan untuk menjatuhkan pemerintah. Alasan hukum, ya. Kalau politik, kan, dicari-cari.”

    Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Lukman, relatif sulit untuk memakzulkan Presiden saat ini. Meskipun Presiden mengeluarkan kebijakan yang ekstrem, hal tersebut tidak bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan pemakzulan.

    Menurut dia, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden sesudah ada pembuktian hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK memberikan keputusan atas pendapat yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat ke MK.

    Seperti diketahui, pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dimulai dengan penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Pendapat itu dibawa ke MK untuk mendapatkan pembuktian hukum. Putusan MK baru diajukan ke MPR untuk kembali diambil pendapat apakah pemakzulan diperlukan atau tidak.

    Tidak intervensi

    Dalam pidatonya pada pembukaan simposium yang digelar untuk merayakan ulang tahun kedelapan MK, Mahfud antara lain mengatakan, Presiden sama sekali tidak pernah berusaha memengaruhi atau melakukan intervensi terhadap MK. ”Meskipun banyak sekali perkara di MK terkait dengan kepentingan Presiden, baik berupa perkara pengujian undang-undang yang dibuat Presiden bersama DPR maupun perkara hasil pemilihan umum yang kebetulan melibatkan parpol yang dibina Presiden,” ujar Mahfud, Senin (11/7), di Istana Negara.

    Simposium itu diikuti perwakilan lembaga sejenis MK dari 23 negara, antara lain Spanyol, Rusia, Jerman, Timor Leste, dan Cile. Dibuka oleh Presiden, simposium akan berakhir pada Kamis (14/7). Acara pembukaan diikuti para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pimpinan lembaga negara.

    Mahfud mengatakan, beberapa tahun lalu, MK mengeluarkan putusan agar dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah di Jawa Timur dalam rangka pemilihan umum gubernur/wakil gubernur provinsi itu. ”Ada resistensi dari beberapa pengacara parpol sehingga menimbulkan kontroversi. Saat itu, Presiden, yang kebetulan partainya Partai Demokrat dan dirugikan oleh putusan MK, langsung berpidato kepada publik. Beliau meminta agar putusan MK dilaksanakan sebagai putusan pengadilan,” ujarnya. Tepuk tangan riuh terdengar di Istana Negara. (ato/Ana)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Bangkrutnya Demokrat?

    Nazaruddin tidak lagi berada di Singapura. Tiba-tiba ia menghilang, bersembunyi menghindar dari proses hukum, dan lari dari ”kejaran” rekan-rekannya di Partai Demokrat.

    Kasus Nazaruddin benar-benar menimbulkan tsunami politik di tubuh Partai Demokrat. Persoalan meluas hingga sesama kader Partai Demokrat saling buka aib. Oh, aib! Khalayak disuguhi tontonan baku hantam di atas ring partai biru.

    Pada titik ini hampir dapat dipastikan bahwa konsolidasi elite mereka gagal mencari titik temu dan jalan tengah. Ini agak menyimpang dari gejala jamak yang biasanya terjadi di tataran elite partai politik jika ada kader mereka yang terjerat kasus korupsi. Biasanya pertikaian akan diredam melalui negosiasi internal hingga kemudian persoalan tidak memasuki ranah hukum. Kalaupun ada, yang diproses hukum biasanya pemain kelas teri.

    Beberapa petinggi partai sebenarnya sudah berusaha ke arah itu. Sikap defensif dengan selalu beralibi bahwa Nazaruddin akan balik ke Indonesia jika sudah selesai berobat di Singapura dapat dibaca ”untuk mempertahankan yang bersangkutan”. Namun, upaya tersebut kandas dan justru berbalik arah ketika Nazaruddin membeberkan dugaan keterlibatan kader-kader Partai Demokrat, seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, hingga Anas Urbaningrum.

    Pengalihan isu

    Ujung-ujungnya, Nazaruddin dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke Mabes Polri pada 5 Juli lalu. Inilah buah dari gagalnya ”negosiasi” di antara kader Partai Demokrat. Setidak-tidaknya dua hal tersirat yang dapat dibaca dari upaya hukum yang ditempuh oleh Anas Urbaningrum itu.

    Pertama, patut dicurigai upaya melaporkan balik Nazaruddin ini bukan atas persoalan mempertahankan nama baik semata. Namun, ada potensi mengapitalisasi isu baru untuk mengesampingkan inti persoalan: kasus suap yang melilit kader Partai Demokrat, khususnya terkait kasus suap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Kader Partai Demokrat terlihat kewalahan melayani isu yang menggelinding begitu cepat dan bertubi-tubi. Apalagi semenjak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan transaksi keuangan mencurigakan dalam kasus terkait sebanyak 109 transaksi. Tersebar di 13 bank dengan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp 187 miliar. Praktis kader Partai Demokrat semakin terdesak. Jadi, pengalihan isu menjadi salah satu strategi jangka pendek untuk meredam persoalan.

    Kedua, upaya melaporkan Nazaruddin ke Mabes Polri dikhawatirkan sebagai sebuah modus untuk membungkam Nazaruddin agar tidak lagi ”bernyanyi”. Sulit terbantahkan bahwa posisi Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sangat sentral untuk mengetahui seluk-beluk aliran dana partai: baik berupa sumber uang masuk maupun dana yang digunakan oleh rekan sesama kader.

    Maka, nyanyian Nazaruddin, terlepas sumbang atau tidak, patut didengar penegak hukum. Dengan begitu, kasus ini bisa dikembangkan lebih luas, bukan hanya sebagai korupsi individu atau perseorangan di tubuh partai politik, melainkan juga adanya potensi korupsi secara bersama-sama oleh kader-kader lain di partai ini.

    Wajarlah apabila Nazaruddin tiba-tiba menghilang. Ia tak hanya merasa terancam dengan upaya hukum yang dilakukan KPK terkait beberapa kasus yang sedang diproses di institusi tersebut. Namun, potensi bahaya juga bisa muncul dari rekan satu bendera yang merasa terganggu dengan nyanyiannya.

    Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan kian sulit ditemukan, apalagi dibujuk secara sukarela untuk pulang ke Tanah Air. Akhirnya Nazaruddin melanjutkan cerita pemburuan tersangka korupsi terdahulu, salah satu tentulah Nunun Nurbaeti.

    Antiklimaks Demokrat

    Perlu dicatat bahwa sebagian besar partai besar di negeri ini selalu terjebak dalam kubangan korupsi. Ambil contoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disorot karena setidaknya 16 kader mereka terjerat kasus cek pelawat.

    Demikian pula Partai Golkar yang ikut terseret dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang diduga melibatkan perusahaan milik ketua umum mereka, Aburizal Bakrie.

    Kebanyakan persoalan bisa muncul karena dua varian: serangan politik dari kelompok-kelompok lain dan ulah dari kader-kader partai politik tersebut.

    Konteks kasus yang melilit Partai Demokrat saat ini lebih kepada perangai kader partai itu sendiri. Persoalan Nazaruddin hanyalah antiklimaks dari kritik luas publik selama ini kepada Partai Demokrat yang seolah-olah menjadi tempat perlindungan bagi banyak tersangka korupsi.

    Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada lima kader Partai Demokrat di DPR yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, setidaknya juga ada sembilan kader Partai Demokrat yang menjadi kepala daerah juga ikut terjerat kasus korupsi. Hal itu tentu belum termasuk kasus yang juga diduga melibatkan mantan anggota KPU, yang saat ini menjabat Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokat, Andi Nurpati dalam dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi.

    Gurita persoalan ini kian lengkap setelah melihat memudarnya ikon Demokrat, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam menerjemahkan setiap kata menjadi aksi konkret dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan yang dibuat untuk melawan korupsi seolah-olah hanya macan di atas kertas.

    ICW pernah mencatat bahwa dalam satu tahun kepemimpinan SBY Jilid II ini, setidaknya 66 persen pernyataan antikorupsi SBY tidak terealisasi. Kasus-kasus besar yang tak kunjung terungkap menjadi bukti disparitas antara ucapan dan kenyataan.

    Apabila dianalogikan, persoalan Partai Demokrat sudah menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Butuh operasi total untuk menyembuhkan persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuang organ-organ yang menjadi sumber penyakit. Bagi Partai Demokrat sendiri, sumber penyakit tersebut adalah para kader yang bermasalah dengan proses hukum saat ini.

    Di sisi lain, pola penyelesaian masalah yang sedang dilakoni beberapa petinggi Partai Demokrat saat ini, yang hanya sebatas sibuk memproduksi pernyataan bantahan, tidaklah membantu. Mereka seolah-olah menjadi pemadam kebakaran yang disibukkan untuk mematikan api demi api persoalan yang ditimbulkan oleh kader sendiri. Jika tidak berbenah diri dan hanya mengandalkan slogan kosong antikorupsi, ”Katakan tidak pada korupsi”, kebangkrutan partai ini sudah di depan mata.

    Donal Fariz Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ini Penyebab Turunnya Popularitas SBY

    VIVAnews -Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menurun. Berdasarkan hasil survei terbaru Lingkaran Survey Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat saat ini hanya 47,2 persen.

    Menurut peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono, setidaknya ada empat hal yeng menyebabkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap popularitas pemerintahan SBY.

    Pertama, tidak terselesaikannya sejumlah kasus nasional, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, bailout Bank Century, kekerasan Ahmadiyah, dan kasus mantan bendaraha umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

    Beberapa komunitas, kata dia, kecewa karena kasus-kasus itu belum juga dituntaskan oleh  pemerintahan SBY.

    Kedua, SBY dinilai terlalu reaktif dalam menyikapi kasus yang menyangkut dirinya. Namun, dia sangat terlambat bereaksi terhadap kasus yang menyangkut rakyatnya. Sunarto mencontohkan kasus SMS ‘serangan’ kepada SBY yang diduga dari Muhammad Nazaruddin. “Bayangkan, SMS beredar hanya hitungan hari langsung reaksi. Bandingkan, kasus TKI dipancung, SBY bereaksi hitungan hari kesekian. Lebih lamban dari reaksi atas SMS,” kata dia.

    Contoh lain, kata dia, ‘curhat’ SBY soal gaji presiden belum naik selama tujuh tahun. “Curhat-curhat ini menyumbang turunnya persepsi kinerja SBY.”

    Sementara itu, faktor ketiga  adalah SBY tak punya operator politik yang kuat. Wakil Presiden Boediono dinilai tak menunjang kecepatan kinerja SBY. Sementara Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dinilai tak punya power sebagaimana partai lain.

    Tidak ada menteri yang menjadi power center untuk mengendalikan menteri lainnya. Staf khusus terkadang jadi pemadam kebakaran kasus besar. “Setgab sendiri tidak begitu  efektif. Di dalamnya selalu diwarnai kompetisi internal. Partai yang ada di dalamnya tidak satu suara,” kata dia.

    Sedangkan, faktor keempat yang menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat menurun disebabkan SBY dianggap tak berdaya di ‘kandangnya’ sendiri. Faktor ini terjadi dalam kasus dugaan suap yang diduga dilakukan Muhammad Nazaruddin dalam pembangunan wisma atlet di Palembang.

    “Nazar menolak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak publik menduga Nazaruddin memegang kotak pandora,” kata Sunarto.

    “Demokrat memang jadi objek sorotan. Kasus Nazar dianggap sebagai blunder. Mana mungkin SBY berdiri paling depan pemberantasan korupsi. Dalam tubuh partainya ada korupsi.”

    Menurut Sunarto, keempat faktor itu saling berkaitan dalam menurunkan popularitas SBY di mata rakyatnya. “Tidak ada faktor tunggal. Semua berperan,” kata dia.

    SBY terpilih dengan suara 60,8 persen. Pada awal 2011, popularitasnya menurun menjadi 56 persen. Sedangkan saat ini menjadi 47,2 persen. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kepuasan Rakyat Kian Turun

    Lingkaran Survei Indonesia

    Jakarta, Kompas – Semakin sedikit warga yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ketidakpuasan rakyat itu diprediksi belum akan menimbulkan gangguan pada kekuasaan seperti tahun 1998.

    Dalam lima kali survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pada Januari 2010 hingga Juni 2011, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Yudhoyono terus menurun, mulai 63,1 persen pada Januari dan April 2010. Pada September 2010, tingkat kepuasan turun menjadi 60,7 persen dan menjadi 56,7 persen pada Januari 2011. Pada survei 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden yang dipilih acak dengan ambang kesalahan 2,9 persen, hanya 47,2 persen yang masih mengatakan puas atas kinerja Presiden Yudhoyono.

    Direktur PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik Sunarto Ciptoharjono, Minggu (26/6), di Jakarta, mengatakan, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Yudhoyono untuk pertama kali sejak 2009 di bawah 50 persen. Batas 50 persen ini dianggap sebagai angka kritis dan batas mayoritas.

    Rendahnya persepsi masyarakat ini mencakup bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan keamanan. Jumlah responden yang menyatakan kondisi ekonomi semakin buruk bertambah dari 32,4 persen pada Januari 2011 menjadi 35,7 persen. Kondisi politik dinilai memburuk oleh 33,9 persen responden. Demikian pula dengan penegakan hukum (33,1 persen) dan keamanan (14,9 persen).

    Semakin tinggi pendidikan responden, semakin banyak pula yang menyatakan ketidakpuasan. Adapun warga yang paling sedikit menyatakan puas dengan kepemimpinan Yudhoyono umumnya adalah pendukung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Menurut Sunarto, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono disebabkan banyak janji untuk menyelesaikan berbagai kasus yang tak terpenuhi. Dalam soal penegakan hak asasi manusia (HAM), Yudhoyono dinilai gagal menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Ia juga mengecewakan komunitas politik dengan terkatung-katungnya kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Akibatnya, rumor terkait kemungkinan dana Bank Century mengalir kepada partai politik dan calon presiden pada Pemilu 2009 tidak terjawab.

    Yudhoyono juga hanya berjanji membubarkan organisasi radikal, tetapi tak terbukti. Kasus kekerasan pada aktivis Ahmadiyah, ditambah merebaknya ekstremisme, juga tidak terselesaikan. Kasus korupsi umumnya tak selesai kendati Yudhoyono berjanji akan berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Pada kasus terakhir yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, penanganannya juga tidak jelas. Akibatnya, kata Sunarto, muncul persepsi publik yang menduga banyak pejabat terlibat di balik kasus Nazaruddin.

    Karena survei dilakukan sebelum eksekusi hukuman pancung terhadap Ruyati, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, kata Sunarto, jika kini diadakan survei lagi, bisa saja persepsi kepuasan publik atas kinerja Yudhoyono merosot lagi.

    Mereka tepuk tangan

    Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menolak hasil survei LSI itu. Ia yakin kepuasan rakyat pada pemerintahan Yudhoyono tetap tinggi. ”Terbukti saya sering ke daerah, dan ketika saya menyebutkan nama Pak Yudhoyono, mereka tepuk tangan. Jadi, saya merasakan ada sesuatu yang tidak benar,” katanya, Minggu.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar juga menyatakan, tak ada alasan yang membuat kepuasan pada kepemimpinan Presiden Yudhoyono merosot, khususnya jika dilihat dari domain BUMN. Ia mencontohkan, dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, BUMN memberikan kontribusi yang besar, yakni mencapai Rp 900 triliun. Selebihnya dari swasta atau dana luar negeri.

    ”Banyak penghargaan dari dunia internasional serta arus dan keamanan investasi meningkat sangat bagus. Dari sisi itu saja seharusnya kita mengapresiasi, prestasi Presiden diakui baik regional maupun global,” katanya.

    Sebaliknya, fungsionaris Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menuturkan, hasil survei itu dapat dijadikan bahan introspeksi untuk memperkuat konsolidasi internal partainya. (ina/why)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Khatibul Umam Wiranu dan Kabinet Kaki Lima

    Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, muncul buku-buku tentang istana kepresidenan dan Partai Demokrat yang ditulis oleh Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, serta Anas Urbaningrum.

    Pada awal periode kedua pemerintahan Yudhoyono, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menambahkan satu buku tentang berbagai kemungkinan yang bisa muncul pada masa pemerintahan Yudhoyono mendatang tersebut.

    Dalam pengantar buku berjudul Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Sebuah Kajian Filosofis, Umam yang juga anggota Komisi II DPR mengatakan, belum genap satu bulan Presiden Yudhoyono dilantik (20 Oktober 2009), muncul berbagai masalah menghebohkan dan mengganggu kehidupan bernegara yang sehat.

    Menurut Umam yang pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (1994-2000) dan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2000-2010), geger politik di antara elite negeri ini justru terjadi pada awal pemerintahan yang tingkat legitimasinya sangat kuat.

    Pasangan Yudhoyono-Boediono memenangi Pemilu 2009 dengan perolehan 62 persen suara pemilih, Legitimasi pemerintah yang kuat itu, kata Umam, tak membawa kehidupan politik lebih baik dan stabil. ”Suasana yang muncul bahkan bisa mengarah pada kegelapan,” ujarnya.

    Warisan SBY

    Dalam diskusi tentang buku ini yang dihadiri sineas senior Garin Nugroho di Senayan, Jakarta, Minggu (12/6), Umam mengatakan, bukunya ini memperlihatkan, dalam sejarah politik Indonesia, ada dua konsensus fundamental dan penting, yakni Sumpah Pemuda (tahun 1928) serta lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini (tahun 1945).

    ”Tahun 1945, para pendiri bangsa ini sepakat Indonesia berjalan sebagai negara demokrasi. Akan tetapi, mereka belum membuat format jelas tentang demokrasi yang bernapaskan Pancasila,” ujar Umam.

    Menurut Umam, saat ini adalah kesempatan bagi Yudhoyono memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga. ”Jika bisa memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga, dia akan memberi legacy (warisan) ke pada bangsa ini,” ujar lulusan S-2 Bidang Filsafat Universitas Indonesia itu.

    Dengan buku ini, Umam juga ingin menyampaikan kepada publik tentang kabinet yang sesuai dengan keinginan para pendiri negeri ini, yaitu bisa mempersatukan kebinekaan bangsa. ”Maka, saya usulkan kabinet kaki lima,” ujarnya.

    Peta politik negeri ini, menurut Umam, diwakili oleh lima kelompok besar, yakni kaum Muslim pedesaan (Nahdlatul Ulama), Muslim perkotaan (Muhammadiyah dan sebagainya), Tentara Nasional Indonesia, kaum Nasionalis (termasuk kelompok non-Muslim), dan kaum Forum Demokrasi. ”Dengan memasukkan wakil lima kelompok inilah kabinet yang saya usulkan adalah kabinet kaki lima,” ujar Umam.

    Lalu kabinet sekarang ini punya berapa kaki? Menjawab pertanyaan ini, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 44 tahun lalu, itu mengatakan dengan nada bercanda, ”Kabinet tanpa kaki.” (J Osdar)

    Source : Kompas.com

  • Yudhoyono Amat Kuat

    Jakarta, Kompas – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, menuturkan, otoritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat amat besar. Selama masih ada Yudhoyono, suara Partai Demokrat tidak akan anjlok secara dramatis.

    ”Jika Yudhoyono menghendaki, semuanya bisa terjadi di internal Partai Demokrat, termasuk kongres luar biasa. Otoritas Yudhoyono di Partai Demokrat amat kuat, bahkan dapat disebut di atas AD/ART partai,” ucap Effendy, Senin (13/6) di Jakarta.

    Dibandingkan Gus Dur

    Kuatnya otoritas Yudhoyono dapat dilihat dari posisinya di Partai Demokrat, yaitu sebagai ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, dan ketua majelis tinggi. ”Posisi Yudhoyono di Partai Demokrat lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Effendy.

    Yudhoyono, Effendy melanjutkan, juga penjaga utama suara Partai Demokrat. Meski tidak disenangi sebagian kelas menengah perkotaan, Yudhoyono sebagai ikon utama Partai Demokrat masih diterima rakyat pada umumnya. Apalagi, dengan posisinya sebagai Presiden, Yudhoyono memiliki instrumen untuk menarik lebih banyak pemilih.

    Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto juga menyangsikan kesimpulan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa ada migrasi besar-besaran pemilih Partai Demokrat ke Partai Golkar. Pasalnya, dalam logika elektoral, pemilih yang kecewa karena partai pilihannya korup cenderung menjadi massa mengambang yang belum menentukan pilihan.

    ”Jika ada migrasi ke partai lain, mereka cenderung pindah ke partai yang betul-betul dipersepsikan bersih, biasanya partai baru,” kata Bima.

    Pernyataan ini disampaikan setelah pendiri LSI, Denny JA, menuturkan bahwa Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Partai Demokrat yang hilang. Penurunan tingkat keterpilihan Partai Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kompas, 13/6).

    Belum bisa mengukur

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Katjung Maridjan, mengatakan, merosotnya dukungan kepada Partai Demokrat adalah dampak tsunami politik yang melanda partai itu berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat korupsi. Namun, hal itu belum bisa untuk mengukur posisi pemilih pada Pemilu 2014.

    Kepada Kompas di Surabaya, Senin (13/6), Katjung mengatakan bahwa survei LSI menunjukkan pergeseran suara lebih terjadi pada partai besar. ”Jadi, ini bukan masalah partai reformis atau status quo,” tuturnya.

    ”Memang ada survei yang menyebutkan bahwa sekarang rakyat dilanda demam romantisme masa lalu, menganggap Orde Baru lebih baik daripada zaman reformasi. Karena Golkar bagian penting dari Orde Baru, maka dukungan terhadapnya juga meningkat. Akan tetapi, saya kira survei itu masih harus diuji kesahihannya,” katanya.

    Menurut Katjung, kecenderungan pemilih pada tahun 2014 masih sangat mungkin berubah. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, misalnya Partai Demokrat bisa melakukan pembenahan dan pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendapat respons positif dari rakyat. ”Apalagi kalau partai besar lain nanti juga dilanda tsunami politik,” katanya. (ANO/NWO)

    Source : Kompas.com

  • ANALISIS POLITIK: Tanpa Benteng

    Di depan para peserta Indonesia Young Leaders Forum, 9 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia, istri, dan anak-anaknya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Umum 2014.

    Di Landraad Bandung, 29 Desember 1929, Soekarno melakukan pembelaan menentang penjajah Belanda. ”Indonesie Klaagt Aan” (Indonesia Menggugat), begitu judul pidatonya yang sangat terkenal di dunia. Namun, tetap saja Bung Karno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata diganjar empat tahun penjara ketika itu. Tidak ada penyesalan. Mengutip Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia, ”Pembelaan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.”

    Saya tidak sedang membandingkan dua pidato itu karena konteksnya memang berbeda. Namun, sulit untuk dibantah bahwa sejauh ini terlalu banyak pidato Presiden Yudhoyono yang berisi keluhan pribadi dan menyulut kontroversi. Sebaliknya, Soekarno meletakkan hal-hal mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ideologi (Pancasila), geopolitik (Selatan-Selatan), dan nilai kemandirian (Trisakti). Siapa pun pasti bersepakat, Soekarno mempunyai cita-cita yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

    Kultur terselubung

    Mencermati praksis politik saat ini, saya menarik kesimpulan bahwa Republik sedang berjalan dengan jiwa yang rapuh. Banyak aparat hukum yang seharusnya menegakkan pedang keadilan tunduk pada tawaran korupsi. Banyak perintah Presiden diabaikan begitu saja oleh bawahan, termasuk anggota partai politik yang dibinanya. Bahkan, untuk sekadar pernyataan politik, ada saja pimpinan partainya yang menegasikan. Di sisi lain Presiden sendiri terlalu sensitif dan sering mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu.

    Lebih buruk lagi, Pancasila pun kini dijadikan pelesetan sebagai respons dari keadaan patologis saat ini. Di layanan pesan singkat (SMS) yang berseliweran, misalnya, sila Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi Keuangan yang Maha Kuasa dan Persatuan Indonesia diganti menjadi Persatuan Koruptor Indonesia. Saya miris membacanya. Selain itu, data tentang penguasaan asing terhadap kekayaan sumber daya alam, perkebunan, telekomunikasi, dan perbankan Indonesia, yang dilukiskan begitu mencengkeram juga beredar luas melalui SMS.

    Semua itu menunjukkan bahwa jiwa bangsa ini sedang lunglai. Padahal, sebagai bangsa yang belum lepas dari lilitan kultur paternalistik, Presiden sejatinya adalah sumber di mana jiwa bangsa berada. Ia ibarat organ kecil di pusat otak yang oleh Rene Descartes disebut sebagai pineal gland, tempat jiwa bersemayam. Pendeknya, ia adalah benteng di mana rakyat bisa berlindung dan merengkuh keadilan.

    Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono lebih sering membuat ranah politik yang sudah tenang tiba-tiba bergejolak lagi. Presiden kembali melontarkan pernyataan sensasional minggu lalu bahwa ia, istri, dan anak-anaknya tidak akan menjadi calon presiden tahun 2014.

    Dalam perspektif budaya politik, sikap Presiden itu membenarkan pemahaman bahwa wong Jawa nggone semu (orang Jawa itu berpikir tidak terbuka). Mereka memang hidup dan tumbuh dalam kultur terselubung. Sedemokratis apa pun dia, tetap saja kekuatan simbol menjadi ekspresi terdalam dari sikap dan perilaku politiknya.

    Berdasarkan perspektif itu, pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ia, istri, dan anak-anak tak akan maju sebagai calon presiden adalah pernyataan terselubung. Ini bukan upaya pengalihan perhatian dari kasus Muhammad Nazaruddin yang ibarat palu godam menghantam Partai Demokrat saat ini. Langkah itu juga bukan upaya untuk menutupi kerasnya kontestasi internal dalam tubuh Partai Demokrat antara kelompok anak loyang (Anas Urbaningrum) dan anak emas (Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie).

    Akan tetapi, pernyataan Yudhoyono itu menyiratkan dua makna. Pertama, apabila dia jadi berbesanan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu adalah calon presiden yang akan mereka usung nanti. Di sini koalisi Partai Demokrat dan PAN adalah simpul mati utama. Kedua, Pramono Edhie Wibowo, adik ipar, yang saat ini masih memupuk kematangan hidup adalah figur kuat lain yang dibayangkan. Semua harus ditaruh dalam ruang yang terselubung agar tetap aman.

    Kuatnya praktik kultur terselubung di satu sisi dan ketidakpastian tatanan hidup di sisi lain membuat masyarakat apatis. Mereka merasa tidak memiliki Republik.

    Tanpa tonggak

    Semua itu menjadi tanda bahwa pemerintah, terutama Presiden, gagal menjadi benteng di mana rakyat dapat menyandarkan diri dan berlindung di dalamnya. Semua persoalan sepertinya diserahkan sepenuhnya kepada pasar sehingga Indonesia terkesan tak mempunyai tonggak yang dapat dijadikan sandaran rasa aman. Selain itu, juga tidak ada visi jangka panjang yang ditegakkan dengan segala risikonya.

    Gambaran itu kontras dengan karakter para bapak bangsa. Mereka tidak gentar dipenjara, disiksa, digantung, dan didrel (ditembak). Mereka berpikir, bersikap, dan hidup sederhana. Tidak mengherankan jika di mata rakyat, para pemimpin itu adalah benteng kokoh di mana jiwa mereka aman berlindung. Kemiskinan dan siksaan fisik tidak ada artinya. Mimpi bersama mereka adalah menuju jembatan emas, yaitu kemerdekaan Indonesia.

    SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

    Source : Kompas.com