siwah.com

Tag: survei

  • Survei IndoBarometer: Mayoritas Pemilih PKS Tak Puas dengan SBY

    VIVAnews – IndoBarometer menemukan, mayoritas pemilih Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak puas dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilih kedua partai ini juga menilai Orde Baru lebih baik.

    “Mayoritas pemilih PKS, PPP dan PKB yang merupakan bagian dari koalisi partai berkuasa ternyata tidak puas dengan kinerja SBY padahal pimpinan partainya ada di kabinet yang dipimpin SBY,” ujar M Qodari, Direktur Eksekutif IndoBarometer, dalam rilis survei, Minggu 15 Mei 2011.

    IndoBarometer menemukan, 53,8 persen pemilih PKS menyatakan tidak puas dengan SBY, sementara yang puas 46,2 persen. Pemilih PPP, 50 persen menyatakan tidak puas, 47,5 persen menyatakan puas. Sementara PKB, 69,8 persen menyatakan tidak puas, sementara yang puas hanya 30,2 persen.

    Ketidakpuasan juga dialami pemilih partai-partai nonkoalisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat.

    Sementara pemilih Partai Demokrat, 65 persen menyatakan puas, hanya 32,9 persen menyatakan sebaliknya. Kemudian pemilih Partai Golkar, 54,3 persen menyatakan puas, 41,9 persen yang tidak puas. Pemilih Partai Amanat Nasional, 54,5 persen menyatakan puas dan 45,5 persen menyatakan tidak puas.

    Hasil survei itu, hampir linear dengan survei persepsi atas Orde-orde pemerintahan. Pemilih Demokrat dan PAN yang paling tinggi prevalensinya menyatakan Orde Reformasi lebih baik dibanding orde-orde lain.

    Kemudian pemilih tujuh partai lain mayoritas menyatakan Orde Baru lebih baik. Bahkan pemilih PKB justru 65,1 persen menyatakan Orde Baru lebih baik, hanya bisa didekati pemilih Hanura 61,5 persen.

    Survei lembaga Indobarometer ini dilakukan pada 25 April hingga 4 Mei 2011 dilakukan di 33 provinsi diseluruh Indonesia dengan proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

    Survei ini melibatkan 1200 orang responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95 %. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia.

    Source: Vivanews.com

  • Gerakan Reformasi Gagal

    Jakarta, Kompas – Gerakan reformasi politik dan pemerintahan yang telah berjalan selama sekitar 13 tahun dianggap gagal. Mayoritas masyarakat tidak merasakan ada perbaikan signifikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan perekonomian.

    Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Indo Barometer, sebanyak 55,4 persen masyarakat tidak merasakan ada perubahan kondisi bangsa sebelum dan sesudah reformasi. Hanya 31 persen masyarakat yang menganggap kondisi bangsa setelah reformasi jauh lebih baik.

    ”Bisa dikatakan, hanya 1 dari 3 responden yang menganggap kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi 13 tahun lalu,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam jumpa wartawan di Jakarta, Minggu (15/5). Survei dilakukan April-Mei 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi.

    Selain itu, mayoritas masyarakat atau sekitar 55 persen mengaku tidak puas dengan reformasi. Hanya 29,7 persen masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan reformasi. Masyarakat menganggap masih banyak tuntutan dan amanat reformasi yang belum terpenuhi, terutama tuntutan perubahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan ekonomi.

    Di bidang hukum, pemerintah memang berhasil membentuk lembaga antikorupsi yang menangani kejahatan korupsi. Namun, tuntutan pengusutan kasus-kasus korupsi belum berjalan baik. Keadilan dalam penegakan hukum juga belum terpenuhi.

    Reformasi baru berhasil memenuhi tuntutan perubahan dalam bidang politik, di antaranya pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan umum—baik presiden/wakil presiden, legislatif, maupun kepala daerah/wakil kepala daerah—berlangsung secara jujur, adil, rahasia, dan langsung oleh rakyat.

    Bukan hanya itu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono juga terus mengalami penurunan. Pada Juli 2009 kepuasan publik terhadap kinerja Presiden/Wapres masih mencapai 90,4 persen.

    Kepuasan publik mulai menurun menjadi 74,5 persen pada awal 2010 dan kembali turun menjadi 50,9 persen pada Agustus 2010 setelah ada lonjakan harga pangan. Hingga Mei 2011 tingkat kepercayaan masyarakat menurun lagi jadi 48,9 persen.

    Menurut ekonom Faisal Basri, kegagalan paling mencolok pascareformasi terjadi di bidang ekonomi. Pengangguran dan kemiskinan makin tinggi meski pemerintah melansir angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami penurunan. Hal itu kemungkinan yang membuat rendahnya kepuasan masyarakat terhadap reformasi. ”Kalau ini dibiarkan, reformasi akan menjadi Orde Baru jilid II,” ujarnya.

    Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menambahkan, infrastruktur politik memang sudah terbangun baik. Namun, demokrasi politik yang terjadi masih prosedural. Buktinya, perilaku politikus reformasi tidak lebih baik dibandingkan dengan politikus pada masa Orde Baru. (NTA)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Uang Tak Jamin Calon Menang

    Jakarta, Kompas – Politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah tidak menjamin seorang calon bisa menang. Namun, politik uang sering dijadikan pilihan bagi calon kepala daerah yang tidak mempunyai popularitas.

    Survei Polmark Indonesia tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam pilkada 2010 menunjukkan, 40 persen responden menolak pemberian uang kandidat; 36 persen menerima uang, tetapi tidak memilih calon; dan 3 persen menerima uang dan memilih calon. Survei dilakukan di Kota Ambon (Maluku), Provinsi Bengkulu, serta di Kota Medan dan Kabupaten Karo di Sumatera Utara.

    CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah di Jakarta, Kamis (20/1), mengatakan, politik uang dijadikan pilihan oleh kandidat yang sudah menyerah karena tidak mempunyai kemampuan dan popularitas yang rendah. Politik uang akan digunakan calon kepala daerah yang masuk kategori desperate (nekat), tidak ada senjata lain, kemampuan tidak ada, popularitas memble, sehingga ketika bakal calon lolos menjadi calon kepala daerah, tidak ada pilihan lain kecuali politik uang. ”Menurut mereka, tidak ada kerugian mengeluarkan uang banyak karena akan memperoleh uang yang banyak. Selanjutnya, kalau ketahuan, ya masuk KPK,” kata Eep.

    Manajer Polmark Research Center Eko Bambang Subiantoro menambahkan, kasus pilkada di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa uang memang tidak menjamin bisa menang mutlak dalam pilkada. ”Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin menang dengan perolehan suara 31 persen. Angka itu sedikit jika dilihat posisi dia sebagai petahana. Masyarakat tahu siapa kandidat yang baik,” katanya. (SIE)

    Source : Kompas.com