siwah.com

Tag: survei

  • Yudhoyono Amat Kuat

    Jakarta, Kompas – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, menuturkan, otoritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat amat besar. Selama masih ada Yudhoyono, suara Partai Demokrat tidak akan anjlok secara dramatis.

    ”Jika Yudhoyono menghendaki, semuanya bisa terjadi di internal Partai Demokrat, termasuk kongres luar biasa. Otoritas Yudhoyono di Partai Demokrat amat kuat, bahkan dapat disebut di atas AD/ART partai,” ucap Effendy, Senin (13/6) di Jakarta.

    Dibandingkan Gus Dur

    Kuatnya otoritas Yudhoyono dapat dilihat dari posisinya di Partai Demokrat, yaitu sebagai ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, dan ketua majelis tinggi. ”Posisi Yudhoyono di Partai Demokrat lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Effendy.

    Yudhoyono, Effendy melanjutkan, juga penjaga utama suara Partai Demokrat. Meski tidak disenangi sebagian kelas menengah perkotaan, Yudhoyono sebagai ikon utama Partai Demokrat masih diterima rakyat pada umumnya. Apalagi, dengan posisinya sebagai Presiden, Yudhoyono memiliki instrumen untuk menarik lebih banyak pemilih.

    Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto juga menyangsikan kesimpulan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa ada migrasi besar-besaran pemilih Partai Demokrat ke Partai Golkar. Pasalnya, dalam logika elektoral, pemilih yang kecewa karena partai pilihannya korup cenderung menjadi massa mengambang yang belum menentukan pilihan.

    ”Jika ada migrasi ke partai lain, mereka cenderung pindah ke partai yang betul-betul dipersepsikan bersih, biasanya partai baru,” kata Bima.

    Pernyataan ini disampaikan setelah pendiri LSI, Denny JA, menuturkan bahwa Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Partai Demokrat yang hilang. Penurunan tingkat keterpilihan Partai Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kompas, 13/6).

    Belum bisa mengukur

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Katjung Maridjan, mengatakan, merosotnya dukungan kepada Partai Demokrat adalah dampak tsunami politik yang melanda partai itu berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat korupsi. Namun, hal itu belum bisa untuk mengukur posisi pemilih pada Pemilu 2014.

    Kepada Kompas di Surabaya, Senin (13/6), Katjung mengatakan bahwa survei LSI menunjukkan pergeseran suara lebih terjadi pada partai besar. ”Jadi, ini bukan masalah partai reformis atau status quo,” tuturnya.

    ”Memang ada survei yang menyebutkan bahwa sekarang rakyat dilanda demam romantisme masa lalu, menganggap Orde Baru lebih baik daripada zaman reformasi. Karena Golkar bagian penting dari Orde Baru, maka dukungan terhadapnya juga meningkat. Akan tetapi, saya kira survei itu masih harus diuji kesahihannya,” katanya.

    Menurut Katjung, kecenderungan pemilih pada tahun 2014 masih sangat mungkin berubah. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, misalnya Partai Demokrat bisa melakukan pembenahan dan pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendapat respons positif dari rakyat. ”Apalagi kalau partai besar lain nanti juga dilanda tsunami politik,” katanya. (ANO/NWO)

    Source : Kompas.com

  • Golkar Menggeser Partai Demokrat

    Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

    Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

    ”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

    Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

    Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

    Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

    Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

    Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Menggeser Partai Demokrat

    Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

    Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

    ”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

    Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

    Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

    Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

    Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

    Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Elektabilitas Naik, PDIP Apresiasi Survei LSI

    VIVAnews – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur atas hasil survei LSI terbaru yang menunjukkan dukungan kepada PDIP meningkat. Menurutnya, hal itu adalah buah dari kerja keras kader-kader partai itu dari pusat hingga daerah.

    “Alhamdulillah, kalau memang survei itu seperti kenyataannya. Artinya, kerja-kerja yang kami lakukan membuahkan hasil. Jadi kami bisa menjaga pemilih yang ada, sekaligus menambah pemilih yang baru,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Mei 2011.

    Puan menegaskan bahwa selama ini partainya memang gencar melakukan konsolidasi internal, guna memperjuangkan program-program yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kata Puan, hasil survei LSI menjadi semacam petunjuk bagi PDIP bahwa program-program mereka paling tidak sudah cukup sesuai dengan harapan masyarakat.

    Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap, apa yang dilakukan PDIP saat ini, dapat terus menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap partai berlogo banteng tersebut. Puan menegaskan, PDIP akan terus memperjuangkan program dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

    “Itu adalah posisi politik PDIP yang sesungguhnya. Jadi, hasil survei terbaru LSI juga merupakan apresiasi dari masyarakat atas posisi politik PDIP,” tutur Puan. Ia menambahkan, PDIP juga tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat.

    “Tapi bukan berarti posisi politik kami membuat kami harus berhadap-hadapan dengan teman-teman lain yang masuk dalam koalisi. Kami tidak akan menghambat hal-hal yang menjadi kebijakan untuk rakyat. Rakyat pasti tahu itu,” kata Puan.

    Source : Vivanews.com

  • Survei LSI, Pemilih Demokrat Turun

    VIVAnews – Pemilihan Umum (Pemilu) masih 3 tahun lagi. Diperkirakan peta kekuatan partai politik akan berubah bila dibandingkan hasil pemilu 2009 lalu.

    Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang menyoroti topik “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik”.

    Dari hasil survei terbaru LSI, Partai Demokrat masih menjadi pemenang jika Pemilu digelar saat ini. Partai yang mengantar Susilo Bambang Yudhoyono ini memperoleh suara sebanyak 18,9 persen. Bila dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 2009 lalu, terjadi tren penurunan. Saat itu Demokrat mendapatkan 20,85 persen suara.

    Berada pada posisi kedua adalah partai yang berperan sebagai oposisi pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Banteng Moncong Putih ini memperoleh suara sebesar 16,7 persen.

    Sementara mitra koalisi Demokrat, Partai Golkar berada pada posisi ketiga dengan peroleh suara 12,5 persen.

    Berturut-turut 5 besar Parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam survei LSI ini adalah Demokrat 18,9 persen, PDIP 16,7 persen, Partai Golkar 12,5 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 4,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera 4,1 persen.

    Sementara untuk posisi keenam hingga sembilan sebagai Parpol peraih suara terbanyak jika Pemilu diadakan saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan  4 persen, Partai Gerindra 2,9 persen, Partai Amanat Rakyat  2,4 persen, dan Partai Hati Nurani Rakyat 0,9 persen.

    Namun jumlah suara para pemilih 9 Parpol besar ini masih jauh dibandingkan dengan suara para pemilih yang belum menentukan suara sebesar 29,6 persen.

    “Mungkin terlalu dini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada Pemilu 2014. Namun dalam tiga kali Pemilu kita melihat terjadi perubahan besar dalam peta kekuatan partai,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani dalam keterangan pers di kantor LSI, Jakarta, Minggu, 29 Mei 2011.

    Menurut Saiful, Partai Demokrat boleh saja menjadi pemenang dalam Pemilu “bayangan”yang digelar saat ini. Namun, LSI memberikan catatan bahwa jumlah suara yang diperoleh Parpol ini menurun dibandingkan posisi sebelumnya. Penurunan terutama berasal dari pemilih berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

    “Sentimen pemilih pada Demokrat sekarang di bawah hasil pemilu 2009, dan ini tidak pernah terjadi sejak pemilu 2004,” kata Saiful

    Selain berkurangnya suara dari pemilih berpendidikan tinggi, penurunan suara yang diperoleh Demokrat juga dikarenakan gonjang-ganjing isu suap pembangunan Wisma Atlit Sea Games XVI di Sumatera Selatan. Dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, dituding bakal menggembosi suara dari partai yang kini dipimpin Anas Urbaningrum ini.

    Dari hasil survei jumlah pemilih ini, LSI juga menemukan kesimpulan bahwa 4 dari 9 Parpol yang bersaing dan kini menguasai parlemen, mengalami pertumbuhan dinamis baik positif maupun negatif. Keempat Parpol ini adalah Demokrat, PDIP, PKS, dan Gerindra.

    Untuk urusan loyalitas, Parpol lain tampaknya harus belajar dari Partai Golkar yang memiliki pemilih cukup setia. Golkar memperoleh 77,5 persen suara dari pemilih yang mencoblos partai berlambang beringin ini pada Pemilu 2009 lalu.

    Posisi Partai Golkar masih kuat dibandingkan PDIP dengan pemilih loyal sebesar 75,4 persen, PPP 74,5 persen, dan PKB 63 persen.

    Hal berbeda justru terjadi pada partai penguasa pemerintah saat ini, Partai Demokrat. Pemilih yang kembali memilih Demokrat jika Pemilu diadakan saat ini ternyata hanya 54,5 persen. Dengan kata lain, setengah dari pemilih Demokrat akan membelot pada pilihan lain.

    Melihat temuan ini, Saiful menilai Parpol seperti Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra kurang stabil jika melihat pada sentimen pemilih dibandingkan tahun 2009. Artinya, Parpol ini belum mampu menarik pemilih dari parpol lain.

    “Instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih rasional dengan indikator pendidikan yang lebih baik,” kata Saiful.

    Melihat instabilitas pemilih ini, LSI menduga terdapat dua hal yang menyebabkan pemilik hak suara mengalihkan pilihannya. Pertama, ikatan psikologis partai lemah. Kedua, kepercayaan pada partai rendah.

    Dalam urusan kedekatan ini, LSI menemukan 78,8 persen dari 1.220 sampel ternyata tidak merasa dekat dengan partai tertentu. Hanya 20 persen saja yang betul-betul merasa dekat dengan partainya.

    Parpol yang menjadi pemenang untuk urusan kedekatan ini adalah PDI-P. Sebanyak 5,1 persen pemilih Parpol yang identik dengan figur Soekarno ini merasa lebih dekat dengan partainya. Unggul lebih besar dibandingkan Partai Golkar sebesar 3,7 persen dan Demokrat 3,5 persen.

    “Pemilih inti (paling loyal) di masing-masing Parpol tidak lebih dari 5 persen,” kata Saiful.

    Sebagai informasi, Survei LSI kali ini menggunakan populasi sebagai sampel sebanyak 1.220 orang dengan perkiraan margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pemilihan populasi ini berdasarkan pada ketentuan batas umur warga Indonesia yang memiliki hak suara. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara tatap muka dimana satu desa/kelurahan terdiri hanya dari 10 responden.

    LSI melangsungkan survei ini pada 10-25 Mei 2011 dengan dana berasal dari LSI dan Asia Barometer.
    Demokrat Berbenah

    Menanggapi hasil survei LSI ini, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga kepadaVIVAnews.com mengatakan, hasil survei ini tidak bisa menjadi pegangan permanen karena sifatnya yang terus fluktuatif. Apalagi, survei ini dilaksanakan secara berkala dan penilaian publik didasarkan pada bingkai sosial, ekonomi, dan politik yang sedang mengemuka.

    Kendati demikian, Kastorius menilai hasil survei LSI ini membuktikan Partai Demokrat masih menjadi pilihan masyarakat kendati tren jumlah pemilih yang menurun. “Ini bukan hal yang harus menakutkan atau mengkhawatirkan,” katanya.

    Partai Demokrat yakin penurunan jumlah pemilih lebih banyak terjadi pada pemilih mengambang (swing voter) dibandingkan pemilih loyalis. Kendati demikian, hal itu menjadi petunjuk bagi partai untuk lebih memperhatikan massa mengambang ini agar bisa dibujuk kembali.

    “Massa mengambang itu bisa beralih dan bisa juga kembali lagi, itu tergantung bagaimana Partai Demokrat merespon isu secara bijak dan pragmatis sehingga bisa mengeluarkan resep yang jitu,” katanya.

    Pimpinan pusat Partai Demokrat ini juga mengakui massa partainya kemungkinan kecewa dengan beragam isu yang muncul menerpa anggota partai. Isu-isu inilah yang kemudian menggiring massa mengambang untuk beralih pada Parpol lain.

    Partai Demokrat, ujar Kastorius, setidaknya memiliki dua tugas utama untuk mengembalikan massa mengambang ini ke pelukan partai. Dua hal yang harus diperbaiki itu adalah konsisten pada prinsip partai dan membuat program-program yang bisa meyakinkan kembali massa pemilih.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo kepada VIVAnews.com menilai masih terlalu dini untuk menyatakan hasil survei ini bisa menggambarkan kondisi perpolitikan pada tahun 2014. “Gerakan politik baru akan terlihat mulai akhir 2013,” kata dia.

    Namun, Ganjar menilai, hasil survei LSI ini menjadi sebuah sebuah peringatan kepada seluruh Parpol terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

    “Publik merespon perilaku partai-partai dan memberikan penilaian terhadapnya. Posisi dan sikap partai menjadi penilaian publik,” kata dia.

    Ditambahkannya, survei LSI juga bisa dijadikan sebagai peringatan bagi parpol untuk lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. “Kalau partai mencla-mencle, atau teguh dalam pendiriannya, atau selalu mengambil jalan tengah, akan dinilai dan mendapat dukungan publik,” ujar dia. (sj)

    Source : Vivanews.com

  • Survei LSI Nyatakan Pamor Partai Demokrat Disalip PDIP

    JAKARTA–MICOM: Pamor Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu merosot tajam, disalip PDIP sebagai partai oposisi.

    Perubahan suara yang fluktuatif terjadi, karena ikatan psikologis antara partai dan pemilih rendah. Partai-partai yang berkuasa di DPR sekarang, terancam tidak dipilih kembali pada Pemilu 2014 mendatang.

    Kesimpulan itu mengemuka dalam paparan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (29/5).

    “Walaupun Demokrat masih mendapat dukungan besar, tapi kecenderungan sentimen pemilih terhadapnya menurun. Persaingan paling terlihat hanyalah antara Demokrat dan PDIP,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani.

    Dalam survei yang dilakukan pada 10 Mei hingga 25 Mei tersebut menunjukkan, trend suara Partai Demokrat hanya 18,9%. Padahal, saat pemilu 2009 Demokrat meraup 20,85%.

    Partai Golkar juga bernasib sama, tren suaranya menurun dari 14,09% pada pemilu 2009, dalam survei LSI menjadi 12,5%. Sementara PDIP sebagai oposisi, suaranya melejit dari 14,45% menjadi 16,7%.

    “Namun demikian, Golkar tidak mampu menarik pemilih baru, karena secara keseluruhan Golkar tidak mengalami kemajuan. Angin segar berada di PDIP sebagai oposisi, karena lebih mampu menjaga pemilih lama dan mampu menarik pemilih baru,” jelasnya.

    Jumlah sampel dalam survei ini sekitar 1.220 orang yang dilakukan diseluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Syaiful menjelaskan lebih lanjut, pemilih partai sangat tidak stabil, karena ikatan dan tingkat kepercayaan kepada partai rendah. Hal ini terlihat, ketika responden ditanya apakah merasa dekat dengan partai tertentu.

    Sebanyak 78,8% menjawab tidak dekat, hanya 20% yang menyatakan dekat, sedangkan 1,2% mengaku tidak tahu.

    “Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih mengambang. Mungkin menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan, atau mungkin tidak akan memilih.”

    Dengan keadaan saat ini, sambung dia, partai-partai yang berkuasa di DPR sekarang terancam tidak dipilih kembali oleh sebagian pemilihnya.

    “Besarnya pemilih mengambang merupakan kesempatan untuk perubahan dan perbaikan politik, apakah lewat penguatan kinerja partai yang ada, maupun bagi lahirnya partai baru,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menilai, tidak adanya identitas dan ciri khas dari partai-partai ini, membuat mereka mengambil jalan pengkaderan instan.

    Mencari tokoh-tokoh populer ataupun para pengusaha untuk menarik simpati masyarakat.

    “Partai-partai akan berburu orang populer yang tidak dalam konteks politik, atau yang punya modal. Kalau partai sadar punya identitas, mereka tidak akan jorjoran kampanye.”

    Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, pelembagaan partai politik yang rendah, membuat keuangan partai tergantung cukong-cukong yang diangkat menjadi kader.

    “Selama ini kader menjadi mesin uang. Uangnya tidak jelas apakah dari persaingan sehat atau tidak,” tuturnya seraya menambahkan, sebaiknya didirikan Badan Usaha Milik Partai, agar keuangan parpol bisa diaudit PPATK. (OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Perolehan Suara PDIP Cenderung Meningkat

    JAKARTA–MICOM: Lembaga Survei Indonesia (LSI) memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa meningkatkan perolehan suaranya pada 2014 mendatang.

    Syaiful Mujani di Jakarta, Minggu (29/5) menjelaskan, trend perolehan suara PDIP cenderung terus meningkat sejak April 2009 yakni 14,15 persen menjadi 16,7 persen pada Mei 2011. Menurut dia, bukan tidak mungkin trend perolehan suara PDIP yang terus meningkat sejak April 2009 cenderung masih akan meningkat lagi pada pemilu 2014.

    Sebaliknya, kata dia, Partai Demokrat yang memperoleh suara 20,85 persen pada April 2009 sempat melonjak tajam pada Januari 2010 menjadi 32 persen tapi kemudian terus menurun dan menjadi 18,9 persen pada Mei 2009.

    Sedangkan perolehan suara Partai Golkar, kata dia, meskipun mengalami fluktuasi tapi relatif stabil dari 14,85 persen pada April 2009 menjadi 12,5 persen pada Mei 2011.

    Mujani memperkirakan, kecenderungan meningkatnya suara PDIP terkait dengan menurunnya kecenderungan perolehan suara dari Partai Demokrat. Hal ini terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta Partai Demokrat yang merupakan partai pemerintah.

    Meskipun tren kecenderungan perolehan suara PDIP meningkat serta Partai Demokrat menurun, menurut dia, namun seluruh partai hendaknya terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan membangun komunikasi dan konsolidasi kepada masyarakat.

    “Dari hasil survei LSI, hanya sekitar 20 persen pemilih yang menyatakan dekat dengan partai politik dan merupakan pemilih loyal,” katanya.

    Selebihnya sekitar 80 persen pemilih, kata dia, adalah pemilih yang tidak dekat dan merupakan pemilih mengambang yang bisa berubah pilihannya terhadap partai politik.

    Peneliti utama LSI itu menambahkan, dari 20 persen pemilih yang loyal dan menyatakan dekat dengan partai politik, sebarannya meliputi, PDIP sebanyak 5,1 persen, Partai Golkar 3,7 persen, Partai Demokrat 3,5 persen, PKS 1,7 persen, PPP 1,3 persen, PKB 1,1 persen, Gerindra 0,9 persen, dan PAN 0,6 persen.

    “Hasil ini menunjukkan PPP telah memiliki modal dasar sekitar lima persen dalam menghadapi pemilu legislatif 2014,” katanya. (Ant/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menilai Para Presiden Kita

    Menurut survei Indo Barometer, 40,9 persen responden menilai kondisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan dua era lainnya. Hanya 22,8 persen yang menilai era Reformasi lebih baik, dan 3,3 persen Orde Lama lebih baik. Survei berlangsung 25 April-4 Mei 2011 dengan 1.200 responden.

    Menurut 36,5 persen responden, Soeharto adalah presiden paling disukai dan SBY di urutan kedua (20,9 persen). Selanjutnya adalah Soekarno (9,8 persen), Megawati (9,2 persen), Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Wajar kalau kemudian timbul reaksi menolak hasil survei itu dengan berbagai argumentasi, antara lain bahwa remaja usia di bawah 20 tahun tidak mengetahui bahwa pemerintah Orde Baru itu otoriter dan tidak menghormati HAM.

    Terpopuler atau terbaik?

    Menurut survei Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (2007, dengan 1.200 responden), 33 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden terbaik, 28 persen memilih Bung Karno. Selanjutnya ialah SBY, Megawati, Habibie, dan Gus Dur. Harian Kompas pernah melakukan survei serupa dan, seingat saya, hasilnya tidak banyak berbeda.

    Saat ini sejumlah besar warga masyarakat memang berpendapat bahwa Pak Harto adalah presiden yang paling disukai, bahkan sebagian menganggap sebagai yang terbaik. Tentu siapa pun boleh tidak setuju, tetapi kita juga harus menghormati pendapat masyarakat tersebut.

    Di Amerika Serikat ada penilaian oleh para ahli tentang siapa presiden terbaik di antara 40-an nama. Ternyata presiden yang disukai rakyat belum tentu baik di mata para ahli. Presiden Truman yang tidak populer, oleh para ahli, dinilai sebagai salah satu presiden terbaik.

    Indonesia tampaknya perlu juga para ahli untuk menilai prestasi para presiden kita. Ahli itu beragam dengan latar belakang berbagai ilmu, seperti ekonomi, hukum dan HAM, budaya, sejarah, politik, luar negeri, militer, komunikasi, psikologi. Dengan demikian, kita bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan presiden kita.

    Tak ada yang sempurna

    Tentu tidak ada presiden yang sempurna. Prestasinya di satu aspek belum berarti juga baik pada aspek lain. Pak Harto punya catatan hitam dalam masalah HAM dan demokrasi, juga dianggap sebagai presiden otoriter. Bung Karno pada tahun-tahun terakhir juga dianggap otoriter. Pak Habibie dicatat karena memberi kebebasan kepada pers. Gus Dur dikenang sebagai pejuang HAM dan demokrasi. Kebijakannya terhadap warga Tionghoa tidak akan mereka lupakan. Walau terkait dengan peristiwa 27 Juli 1996 karena jabatan, SBY secara umum tidak dianggap sebagai pelanggar HAM berat. Bu Mega mendapat dukungan kuat karena berani melawan pemerintah otoriter Orde Baru.

    Walau berjasa besar membangun bangsa, Bung Karno dinilai gagal membangun ekonomi. Sebaliknya, Pak Harto dianggap berhasil memajukan ekonomi. Ironisnya, Pak Harto justru jatuh karena masalah ekonomi saat terjadi krisis moneter 1997. Pak Habibie berhasil menurunkan nilai dollar yang meroket dalam waktu relatif singkat. Gus Dur belum banyak melakukan kebijakan berarti untuk ekonomi.

    Bagi sejumlah ekonom pendukung ekonomi konstitusi, kebijakan ekonomi Pak Harto telah membuat kita tidak siap menghadapi persaingan global, bahkan tidak sesuai UUD 1945. Menurut Kwik Kian Gie, ada buku karya ilmuwan AS yang mengungkap bahwa sejak 1967 Indonesia telah dikavling perusahaan multinasional sepengetahuan pemerintah.

    Kita tidak lupa sikap Camdessus yang tangannya bersilang di dada saat menyaksikan Pak Harto menandatangani dokumen kesepakatan dengan IMF dan membuat kita terikat. Bu Mega atas saran Menkeu Boediono terpaksa mengikuti instruksi IMF untuk menjual BCA dengan harga Rp 6 triliun, padahal di dalamnya ada pengakuan bahwa RI berutang lebih dari Rp 50 triliun kepada BCA.

    Kondisi ekonomi kita yang ada sekarang adalah konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi rezim Pak Harto. Pemihakan pemerintah kepada para pengusaha kuat berlangsung sejak era Pak Harto, yang berbuah pada kesenjangan lebar antara yang kaya dan miskin. Lebih dari 20 juta hektar lahan dikuasai sekitar 250 perusahaan, sedangkan lebih dari 24 juta petani hanya menguasai 12 juta hektar lahan. Ironisnya, kebijakan ini masih terus berjalan.

    Kemandirian bangsa

    Kita mengagumi kehebatan China dalam memproduksi berbagai barang yang sanggup bersaing di pasar dunia. Tetapi, kita mungkin tidak tahu bagaimana mereka berjuang mempersiapkan kemandirian itu. China serius mempersiapkan tenaga ahli mereka untuk bisa menguasai berbagai bidang keahlian.

    Selain mengirim puluhan ribu ahli ke AS dan Eropa untuk belajar, mereka melatih tenaga ahli untuk menangani berbagai proyek canggih berukuran besar. Tenaga ahli ekspatriat hanya dilibatkan secara terbatas. Semua dibiayai dengan dana sendiri.

    Tiga puluh tahun lalu kita punya menteri dengan tugas mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Sayang sekali program hebat itu hanya bertahan lima tahun. Tidak jelas mengapa pemerintah tidak meneruskan kebijakan positif itu.

    Para tenaga ahli di Indonesia tidak didukung pemerintah seperti tenaga ahli China. Proyek-proyek canggih dan berukuran besar dibiayai pinjaman dana luar negeri yang sebagian besar kembali lagi ke luar negeri untuk membiayai tenaga ahli dan membeli barang-barang. Kondisi semacam itu ditambah sikap penurut para birokrat terhadap pihak asing, tidak mampu menumbuhkan kemandirian ahli kita.

    Reformasi birokrasi gagal?

    Birokrasi pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien sudah mulai sejak era Orde Baru bahkan mungkin sebelumnya. Reformasi birokrasi menjadi salah satu amanat gerakan reformasi yang tertuang dalam jargon ”Basmi KKN”.

    Dalam pidato di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 19 Agustus 2009, Presiden SBY menyatakan bahwa program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan bertahap. Program selesai untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada 2011.

    Namun, sampai kini kita masih menyaksikan banyak contoh program reformasi birokrasi itu belum berhasil. Salah satu indikasinya ialah tertangkapnya Sesmenpora dengan barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar dan uang tunai ratusan ribu dollar Singapura di kantornya.

    Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Orde Lama, Baru, dan Reformasi

    Survei Indo Barometer yang diumumkan beberapa waktu lalu mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.

    Salah satu hasil utama survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang tertinggi (40,9 persen), diikuti Orde Reformasi (22,8 persen), dan Orde Lama (3,3 persen). Dari enam presiden yang pernah memimpin, presiden yang paling disukai publik adalah Soeharto (36,5 persen), disusul SBY (20,9 persen), Soekarno (9,8 persen), Megawati Soekarnoputri (9,2 persen), BJ Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Dapatkah kepemimpinan negara dibandingkan berdasarkan hitungan di atas kertas dan persepsi yang diwakili 1.200 responden? Apakah semua responden itu pernah langsung mengalami setiap era pemerintahan yang ada sehingga dapat memberikan penilaian obyektif?

    Kritik terhadap survei

    Dari sisi metodologi, ada masalah besar terkait pemilihan cuplikan. Terlihat bahwa survei itu berupaya mengikuti demografi penduduk Indonesia. Sayangnya, pengelompokan berdasarkan umur tak tampak sehingga muncul tudingan: ada bias usia dalam pemilihan cuplikan. Untuk bisa menilai obyektif ketiga era, responden minimal harus lahir pada 1940-1950-an. Karena itu, aturan pemilihan cuplikan, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sangat mungkin memunculkan responden berusia muda. Jika tak mengalami ketiga era, bagaimana mungkin mereka memberikan penilaian obyektif terhadap era-era itu?

    Isu perbandingan ini juga merupakan persoalan kompleks. Melihat dan membandingkan setiap era dan setiap pemimpin berarti membuat dikotomi tegas terhadap keberhasilan dan kegagalan masing-masing tanpa melihat faktor terdahulu dan sejarah yang melatari keberhasilan dan kegagalan itu. Pembandingan era Soekarno dengan era Soeharto, misalnya. Kepemimpinan Soekarno dijalankan saat kesejahteraan rakyat belum memadai, modal asing belum satu sen pun masuk ke Indonesia, sumber daya alam dan hutan masih perawan, serta utang luar negeri pun hanya 2,5 miliar dollar AS.

    Namun, saat itu Indonesia memiliki angkatan perang nomor dua terkuat di Asia dan merupakan faktor dominan kembalinya Papua (Irian Barat) ke pangkuan RI. Jangankan rakyat, para pemimpin sendiri—termasuk para menteri kabinet dan semua pejabat negara—ikut merasakan getirnya kehidupan pada masa itu. Pada masa Orde Baru, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelas menengah bertambah. Maka, masyarakat melihat masa Orde Baru merupakan masa paling baik. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan ini diikuti dengan peningkatan utang luar negeri dan eksploitasi kekayaan alam dengan membanjirnya modal asing sejak 1970. Hingga akhir 2009 Indonesia tercatat berutang sekitar 173 miliar dollar AS atau naik 70 kali lipat dari utang luar negeri era Orde Lama.

    Pada orde sekarang, demokrasi dan kebebasan pers berkembang. Indonesia termasuk satu dari tiga negara Asia yang lolos dari krisis finansial global dan pertumbuhan ekonomi tahun terakhir di atas 6 persen. Namun, perlu dicatat, tingkat kemajuan ini tak diimbangi pengurangan angka kemiskinan (dengan menggunakan standar kemiskinan absolut versi Bank Dunia), penganggur, dan kesenjangan sosial. Angka ini tak bisa dijadikan sebagai indikator untuk memberi penilaian terhadap presiden terdahulu. Penting ditekankan, publik jangan hanya melihat sejarah secara terfragmentasi, tetapi sebagai proses yang koheren.

    Melupakan sejarah

    Terlepas dari kelemahan metodologi survei Indo Barometer, temuan menarik dari survei ini adalah apabila memang sebagian besar responden berada dalam kelompok usia muda (lahir setelah 1970-an), tampak betapa generasi ini kehilangan pemahaman sejarah. Rendahnya tingkat apresiasi responden terhadap Soekarno (hanya 9,8 persen) mungkin disebabkan kurangnya pemahaman responden terhadap bapak bangsa itu. Angka ini menunjukkan betapa salah seorang pendiri bangsa yang layak dihormati justru memperoleh apresiasi yang rendah karena kurangnya pemahaman responden akan sejarah.

    Dalam konteks lebih luas, responden yang kurang mengenal Soekarno hanyalah bagian kecil dari generasi sekarang yang cenderung mengabaikan dan kurang memahami sejarah bangsa. Namun, serta-merta menyalahkan individu juga tidaklah bijak karena semua sistem yang ada saat ini berkontribusi membentuk generasi yang apatis terhadap sejarah bangsanya sendiri.

    Sejarah kita saat ini lebih menyerupai his story of kings and presidents, bukan history of history. Meminjam konsep knowledge-power nexus dari para pemikir postmodernis, pemahaman kita tentang sejarah saat ini banyak ditentukan oleh siapa yang berkuasa saat itu. Karena itu, sangat mudah menjelaskan mengapa buku cetak pelajaran sejarah dapat berubah sesuai dengan pergantian kepemimpinan.

    Dikaitkan dengan hasil survei, ada masalah besar dalam pemahaman sejarah yang harus segera dikoreksi oleh pemerintah. Kita perlu belajar dari bangsa lain mengenai bagaimana cara menghormati bapak bangsa.

    Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Anggota Komisi I DPR

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hasil Survei Seharusnya jadi Momentum Pembenahan

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai hasil survei popularitas Presiden RI yang dilakukan Indo Barometer seharusnya menjadi momentum pembenahan sistem berdemokrasi maupun kinerja pemerintahan yang belum memuaskan.

    Kepada pers seusai mengikuti seminar “Islam, Nasionalisme dan Masa Depan Negara Bangsa Indonesia” di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (18/5), dia memandang sedikitnya ada dua hal yang harus dibenahi yakni sistem berdemokrasi yang belum terbangun secara solid dan para pemimpinnya di berbagai tingkatan yang masih sekadar mencari popularitas semata.

    Ia menjelaskan perubahan iklim dan model demokrasi yang sangat cepat pada bangsa Indonesia ternyata tidak diikuti dengan sikap mental yang memadai segenap rakyatnya.

    “Adanya kultur baru yang berubah dari sistem lama ke demokrasi saat ini ternyata tidak semuanya siap mengikuti perubahan tersebut,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

    Pada saat yang sama, katanya, para pemimpinnya dari tingkat yang terbawah hingga teratas ternyata juga hanya mengejar popularitas di mata rakyat dan mereka cenderung tidak berani melakukan perubahan yang tidak populer.

    Jimly menilai hasil survei yang dilakukan lembaga penelitian Indo Barometer harus disikapi secara proporsional dan bahkan hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk membenahi hal-hal yang masih kurang di mata rakyat.

    “Jadi objektif saja menilai semuanya karena pada setiap perjalanan waktu pasti ada siklus dan orang bisa saja dengan mudah teringat pada romantisme masa lalu,” ujarnya.

    Jimly juga menilai bahwa sangat tidak adil membandingkan satu periode pemerintahan yang sedemikian lama hingga lebih dari tiga dasawarsa dengan masa pemerintahan yang belum genap dua periode saja.

    Selain itu, tantangan dan persoalan pada masa-masa yang berbeda itu tentunya juga sangat berbeda.

    Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono yang dikeluarkan Indo Barometer, persentase kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono di bawah 50%, yakni 48,9% untuk SBY dan 36,1% untuk Boediono. Ketidakpuasan itu terutama pada bidang ekonomi (41,2%) dan hukum (46,7%).

    Ketidakpuasan pada masalah ekonomi disebabkan masih banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja.

    Hasil survei juga mengungkapkan bahwa 28,2% responden menyatakan kondisi saat ini lebih buruk jika dibandingkan dengan sebelum reformasi sedangkan 27,2% mengatakan kondisi sekarang sama saja dengan sebelum reformasi. Hanya 22,8% yang menyebutkan kondisi saat ini lebih baik daripada sebelum reformasi.

    Survei tersebut dilakukan Indo Barometer terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 33 provinsi pada 25 April-4 Mei 2011.  Responden dipilih secara “random sampling” dengan “margin of error” sekitar 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%. (Ant/wt/X-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.